Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, Se, MSi Universitas Sriwijaya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, Se, MSi Universitas Sriwijaya."— Transcript presentasi:

1 Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, Se, MSi Universitas Sriwijaya

2  Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan memahami perlakuan akuntansi atas Investasi

3 Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan dapat:  Memahami ruang lingkup investasi  Memahami definisi Investasi dan Klasifikasi Investasi  Memahami Pengakuan Investasi  Memahami Pengukuran Investasi  Memahami Metode Penilaian Investasi  Memahami Pengakuan Hasil Investasi  Memahami Pelepasan dan Pemindahan Investasi  Memahami Pengungkapan Investasi Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan dapat:  Memahami ruang lingkup investasi  Memahami definisi Investasi dan Klasifikasi Investasi  Memahami Pengakuan Investasi  Memahami Pengukuran Investasi  Memahami Metode Penilaian Investasi  Memahami Pengakuan Hasil Investasi  Memahami Pelepasan dan Pemindahan Investasi  Memahami Pengungkapan Investasi

4  Pemerintah daerah pada saat ini sudah banyak yang berfikir dan bertindak untuk menyisihkan dananya tidak hanya untuk operasional semata tetapi juga untuk mulai menginvestasikan sejumlah dana guna kepentingan yang lebih jauh ke depannya.  Dana pada saat ini sudah banyak yang beredar di daerah dan tidak lagi beredar hanya di pusat atau di jakarta. Namun demikian pemerintah daerah harus berhati-hati dan bijaksana dalam memutuskan untuk investasi. Hal ini agar penggunaan dana benar-benar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

5

6 Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu :

7 Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:  Dapat segera diperjual-belikan/ dicairkan  Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya manajemen dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.  Berisiko rendah Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:  Dapat segera diperjual-belikan/ dicairkan  Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya manajemen dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.  Berisiko rendah

8  Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu: 1. Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan 2. non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, hanya diperuntukan pada kepentingan dan kebutuhan yang orientasinya tidak berkelanjutan.

9 Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :  Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;  Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)

10  Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek:  diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan  tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran,  Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang:  diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

11  Sebagai ilustrasi missal pemerintah daerah kabupaten Muara Sejahtera melaksnakan penyertaan dana kepada Bank Pembangunan Daerah sejahtera sejumlah Rp 1 M maka jurnalnya dalah sebagai berikut:

12  Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah,  Pengurangan penjualan,dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

13  Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.  Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainya.

14  Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, di catat sebesar biaya perolehan.  Biaya perolehan investasi meliputi :  harga transaksi investasi itu sendiri di tambah  komisi perantara jual beli,  jasa bank dan  biaya lainya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.  Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehanya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

15  Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.  Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehanya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri di tambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

16  Investasi non permanen misalnya:  pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehanya.  investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

17  Investasi non permanen:  bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

18  Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah,  maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehanya tidak ada.  Harga perolehan investasi dalam valuta asing:  harus dinyatakan dalam mata uang rupiah  dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

19 Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 1. Metode biaya Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

20 2. Metode ekuitas  Dicatat - investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.  Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.  Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

21 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan  Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

22 Penggunaan metode tersebut, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :  Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya  Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas  Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas  Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

23 20% 20%-50% >=50% Metode Biaya Metode Ekuitas

24  Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

25  Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash devident) dicatat sebagai pendapatan.  Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.  Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash devident) dicatat sebagai pendapatan.  Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

26  Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.  Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Jurnal pengakuan penambahan investasi seperti yang sudah dibahas diatas kalau mengurangi tinggal dibalik jurnalnya  Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.  Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Jurnal pengakuan penambahan investasi seperti yang sudah dibahas diatas kalau mengurangi tinggal dibalik jurnalnya

27  Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.  Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran,  Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.  Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.  Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.  Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran,  Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.  Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

28 Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi Jenis-jenis investasi permanen dan non permanen Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapanya Perubahan pos investasi

29 Terimakasih Atas Perhatiannya Jangan lupa mengerjakan Tugas bab ini


Download ppt "Akuntansi Sektor Publik Abdul Rohman, Se, MSi Universitas Sriwijaya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google