Program Utama dan Pengembangan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan

Presentasi berjudul: "Program Utama dan Pengembangan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan"— Transcript presentasi:

1 Program Utama dan Pengembangan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan
Dr. Kirana Pritasari, MQIH Kapusdiklatnakes – Badan PPSDM Kesehatan

2 “Working lifespan strategies”
MASUK: Mempersiapkan Nakes Perencanaan Pendidikan Rekrutmen NAKES: Meningkatkan Kinerja Supervisi Kompensasi Dukungan Sistem P2KB KINERJA NAKES Ketersediaan Kompetensi Responsif Produktivitas KELUAR: Manajemen Atrisi Migrasi Pilihan Karier Kesehatan & Keselamatan Purna Bakti

3 Indikator Kinerja Kegiatan
INDIKATOR RPJMN VERSI BAPPENAS- ARYDUTA, 14 NOV 2014 No Indikator Kinerja Kegiatan Baseline Target 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihaN 13.000k) 1.200 2.310 2.550 2.790 3.060 2 Persentase Prodi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik 50 60 70 75 80 3 Jumlah Peraturan/regulasi terkait pendidikan bidang Kesehatan 10 4 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes kemenkes RI 20.000

4 Perubahan dengan Berlakunya
UU 36/2014 Tenaga Kesehatan

5 Ketentuan Umum pasal 1 : Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma tiga

6 KUALIFIKASI TENAGA KESEHATAN pasal 8, 9, 10
Kualifikasi minimum diploma tiga  Peraturan Menteri Kesehatan Kecuali tenaga medis. b ASISTEN TENAGA KESEHATAN kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan

7 Implikasi Perlu program afirmasi utk men”D3”kan sekitar nakes dalam 6 tahun Saat ini baru ada PJJ di Poltekkes Kupang dan Kaltim Th 2015 akan dikembangkan di provinsi lain dg model konsorsium Cukupkah PJJ menyelesaikan dalam 6 th ? Perlu upaya dan pemikiran yg “tidak biasa/inovasi”

8 1 2 Perubahan Kelompok : Perubahan Nomenklatur :
Keperawatan  Keteknisian Medis Tenaga Medis Tenaga Gizi Tenaga Psikologi Klinis Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keperawatan Tenaga Keteknisian Medis Tenaga Kebidanan Tenaga Teknik Biomedika Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan Tradisional Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lainnya Tenaga Kesehatan Lingkungan 2 Perubahan Nomenklatur : Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut Pengaturan nama, ijazah, formasi CPNS, jabatan fungsional dll Pembahasan nomenklatur dan pengakuan prodi D IV Keperawatan dan Kebidanan

9 1. PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN DIPLOMA III BAGI TENAGA KESEHATAN PNS
UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma III. Memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga kesehatan untuk penyesuaian menjadi Diploma III. Sekitar 146 ribu PNS (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan lingkungan, analis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi dll) yang berpendidikan di bawah Dipoloma III, di RS dan puskesmas di 34 provinsi. Perlu Permen Ristek & Dikti, Permen PAN & RB dan Kepala BKN untuk mengatur program ini. Program percepatan pendidikan ini melalui a) program pengakuan pembelajaran lampau (PPL) dan pendidikan reguler sambil bekerja DAN b) program pengakuan pembelajaran lampau (PPL) dan pendidikan jarak jauh (PJJ) bekerja sama dengan Universitas Terbuka

10 Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi setara D3 (Ahli Madya) Data per 31 desember tahun 2012 Faktanya saat ini secara nasional jumlah tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) sebanyak orang. Dari data tersebut, jumlah tenaga bidan dan perawat yang belum DIII di Indonesia dan menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan berjumlah orang terdiri dari orang bidan dan orang perawat. Tenaga Kesehatan tersebut tersebar di 33 Provinsi dan 497 kabupaten/kota.

11 PETA JALAN PERCEPATAN PENDIDIKAN DIPLOMA III BAGI TENAGA KESEHATAN PNS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pengembangan program oercepatan pendidikan PT (Poltekes, STIKES, Fakultas) negeri dan swasta mendapat ijin menyelenggarankan program percepatan pendidikan Pengembangan kurikulum & metodologi Pendidikan Jarak Jauh dg UT Ps 8 pendidikan minimal Diploma III Ps 88, masa peralihan 6 thn Program reguler Program tugas belajar/beasiswa Kemenkes, Kemen Ristek & Dikti, K/L lain, Pemda, kerja sama dg swasta Dalam masa peralihan 6 tahun seluruhnya harus sudah Diploma III Program Pendidikan Jarak Jauh orang (bidan, erawat, ahli gizi, kesling, perawat gigi, analis lab dll Permen Ristek & Dikti Permen PAN & RB UU 36/2014 Tenaga Kesehatan Program ijin belajar / mandiri Kegiatan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Identifikasi peserta & PT selesai Penyusunan regulasi Maret Penyusunan kurikulum & metode pembelajaran Program reguler 10.000 32.000 24.000 20.000 Program Pendidikan Jarak Jauh 30.000

12 Langkah-langkah persiapan :
NO KEGIATAN MITRA KERJA JADUAL 1 Identifikasi jumlah PNS yang berpendidikan di bawah Diploma III Dinkes Prov/Kab/Kota, RS Pemerintah & Swasta, TNI & POLRI Desember Januari 2015 2 Identifikasi PT kesehatan yang terakreditasi A dan B Ditjen Dikti, PDPT Desember 2014 3 Telaah dan melaporkan ke Ibu Menkes, mengirim surat kepada Men PAN & RB, Men Ristek & Dikti dan kepala BKN Setjen 4 Pembahasan awal dg Men PAN & RB, Men Ristek & Dikti dan kepala BKN  SKB Men PAN & RB, Men Ristek & Dikti dan kepala BKN Januari – Maret 2015 5 Pembahasan percepatan pendidikan dg Ditjen Dikti  Kepmen Ristek dan Dikti Ditjen Dikti, OP, Januari – Juni 2015

13 Langkah-langkah persiapan :
NO KEGIATAN MITRA KERJA JADUAL 6 Pembahasan dg Universitas Terbuka dan penyusunan modul dll (program lain selain keperawatan dan kebidanan)  MOU Ditjen Dikti, Universitas Terbuka, Poltekes Januari – Juni 2015 7 Pengajuan ijin RPL dan ijin penyelenggaraan percepatan pendidikan Seluruh Poltekes Januari – Mei 2015 8 Pengembangan PJJ dg 2 USBJJ di Kupang dan Samarinda dan Pembukaan Prodi PJJ di Poltekes Jakarta Poltekes dan Dinkes Provinsi sekitar 9 Pengajuan anggaran untuk mendukung program percepatan pendidikan BAPPENAS, Setjen, Ditjen Dikti April – Juli 2015 10 Penerimaan mahasiswa Program Percepatan Pendidikan 11 Launching program percepatan pendidikan November 2015

14 2. PENGATURAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN
Menurut UU 36/2014 Tenaga Kesehatan lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan. Disusun Permenkes tentang Asisten Tenaga Kesehatan (tugas, tanggungjawab dan tempat kerja). Disusun Permendikbud untuk merevisi nomenklatur dan kurikulum SMK Kesehatan agar sesuai UU 36/2014 Tenaga Kesehatan dan memberi kesempatan pendidikan lanjut.

15 SMK Kesehatan Sebanyak 1.431 sekolah, 158.777 siswa NO. PAKET KEAHLIAN
JUMLAH SMK JUMLAH SISWA 1 Keperawatan 689 76.924 2 Keperawatan Gigi 13 554 3 Analis Kesehatan 121 11.028 4 Farmasi 594 69.062 5 Farmasi Industri 14 1.209 Total 1431 Sebanyak sekolah, siswa

16 Pembahasan Permenkes :
NO KEGIATAN MITRA KERJA JADUAL 1 Pembahasan awal Permenkes tentang Asisten Tenaga Kesehatan: tugas, tanggungjawab, supervisor, pendelegasian tugas dll Organisasi Profesi, Ditjen Pendidikan Menegah, TNI POLRI, MTKI, KFN, BUK , BINFAR dll Januari 2015 2 Finalisasi Organisasi Profesi, Ditjen Pendidikan Menegah, TNI POLRI, MTKI, KFN, BUK , BINFAR, Dinkes Prov/Kab/Kota Februari 2015 3 Sosialisasi Organisasi Profesi, Ditjen Pendidikan Menegah, TNI POLRI, MTKI, KFN, BUK , BINFAR , Dinkes Prov/Kab/Kota Maret – Juni 2015

17 PENGATURAN PENDIDIKAN SMK KESEHATAN
Pembahasan Permenkes Asisten tenaga Kesehatan: Definisi, tugas dan peran Pemberian tugas kepada Asisten Tenaga Kesehatan Tempat kerja dll Pembahasan kurikulum SMK Kesehatan oleh Kemendikbud. Perlu masukan dari dosen Poltekes, Pendidikan lanjut dll

18 3. UPAYA PENINGKATAN AKREDITASI & KUALITAS POLTEKES
Pendampingan akreditasi Poltekes : Pembentukan unit pendidikan kesehatan (health professional education unit ) di Poltekes Penguatan kapastitas dosen dan tenaga kependidikan Pemberian rekomendasi dari Kemenkes untuk ijin pembukaan program studi  peran provinsi

19 Peran Kemenkes dalam Pembinaan Pendidikan Tinggi Kesehatan
Peran Kemendikbud : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan, Standar Pendidikan, Standar Kurikulum, Jabatan Akademik Dosen, Penjaminan Mutu PEMBINAAN AKADEMIK Pendidikan Tinggi Kesehatan Peran Kemenkes : Teknis keprofesionalan utk mencapai kompetensi yg dibutuhkan pelayanan PEMBINAAN TEKNIS

20 Program Studi dan Jumlah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes tahun 2014
No Jenis Nakes Jumlah Prodi Jumlah Mahasiswa DIII DIV Jml 1 PERAWAT 71 32 103 17,850 1,490 19,340 2 BIDAN 62 34 96 15,556 1,573 17,129 3 PERAWAT GIGI 18 8 26 3,866 356 4,222 4 FISIOTERAPI 5 29 534 563 AKUPUNKTUR 206 41 247 6 TERAPIS WICARA - 232 7 RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI 467 343 810 TEKNIK GIGI 259 9 GIZI 33 19 52 5,759 1,055 6,814

21 Program Studi dan Jumlah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes tahun 2014
No Jenis Nakes Jumlah Prodi Jumlah Mahasiswa DIII DIV Jml 10 KESEHATAN LINGKUNGAN 24 13 37 4,371 963 5,334 11 ORTOTIK PROSTETIK 2 4 140 93 233 12 OKUPASI TERAPIS 1 242 77 319 TEKNIK ELEKTROMEDIK 539 248 787 14 ANALIS KESEHATAN 22 6 28 2,221 247 2,468 15 PEREKAM MEDIS - 179 16 FARMASI 124 17 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN 216 18 JAMU 169 TOTAL 262 124 (133) 386 (395) 52,425 7,020 59,445

22 4. DUKUNGAN UNTUK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN MILIK PEMDA
SKB Kemendiknas, Kemenkes dan Kemendagri tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemda tahun 2010 Advokasi kepada Pemda untuk perencanaan dan penganggaran institusi pendidikan milik Pemda (khususnya UPT Dinkes Provinsi/ Kab/Kota). Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Penggunaan NSPK (bagi Poltekes) dijadikan rujukan bagi institusi pendidikan milik Pemda.

23 HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA
NO Lembaga PRODI D III JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 1 Akademi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau 178 B 2 Akademi Analis Kesehatan Provinsi Jambi 361 3 Akademi Farmasi Propinsi Jambi 324 4 Akademi Kesehatan Lingkungan Pemprov Sumatera Selatan 264 5 Akademi Keperawatan Pemprov Bengkulu 276 A 6 Akademi Kebidanan Pemprov Bengkulu 459 7 Akademi Keperawatan Jayakarta Prov Dki Jakarta 279 8 Akademi Keperawatan Pemprov Jawa Tengah 350 9 Akademi Keperawatan Madiun 327 10 Akademi Gizi Surabaya 294 11 Akademi Kebidanan Pemprov Bali singaraja 332 12 Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB 429 13 Akademi Keperawatan Pemprov Kalbar di Sintang 358 14 Akademi Keperawatan Pemprov Kaltim 15 Akademi Keperawatan Anging Mammiri Pemprov Sulsel 811

24 HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA/PEMKOT
NO Lembaga PRODI D III JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 1 Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Utara 568 A 2 Akademi Keperawatan Pemkab Pidie Di Sigli 490 B 3 Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Selatan 321 4 Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien Banda Aceh 442 5 Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Tenggara 253 6 Akademi Kebidanan Pemkab Aceh Utara Lhokseumawe 920 7 Akademi Kebidanan Pemkab Aceh Tengah Takengon 288 8 Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh 327 9 Akademi Farmasi Nad 556 10 Akademi Keperawatan Pemkab Labuhan Batu 157 11 Akademi Keperawatan Pemkab Dairi 142 12 Akademi Keperawatan Pemkab Langkat 160 13 Akper Pemkot Tanjung Balai 65 14 Akademi Kebidanan Tarutung Pemkab Tapanuli Utara 272 15 Akademi Kebidanan Kabanjahe 274 16 Akademi Kebidanan Pemkot Tebing Tinggi 259 17 Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten Nias 211 18 Akademi Keperawatan Pemkab Asahan Kisaran 69 - 19 Akademi Keperawatan Pemkab Tapanuli Tengah 156

25 HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA/PEMKOT
NO Lembaga PRODI D III JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 20 Akademi Keperawatan Pemkab Padang Pariaman 228 B 21 Akademi Keperawatan Pemkab Lahat 297 22 Akademi Keperawatan Pemkab Musi Banyuasin 134 23 Akademi Kebidanan Pemkab Muara Enim 415 A 24 Akademi Keperawatan Pemkab Sumedang 231 25 Akademi Keperawatan Pemkab Indramayu 260 26 Akademi Keperawatan Pemkab Garut 417 27 Akademi Keperawatan Pemkab Subang 387 28 Akademi Keperawatan Pemkab Cianjur 440 29 Akademi Keperawatan Pemkot Tegal 381 30 Akademi Kebidanan Pemkab Kudus 210 31 Akademi Kebidanan Pemkab Kendal 357 32 Akademi Keperawatan Pemkab Ponorogo 272 33 Akademi Keperawatan Pemkab Trenggalek 234 34 Akademi Keperawatan Pemkab Lumajang 402 35 Akademi Keperawatan Pemkab Lamongan 352 36 Akademi Keperawatan Pemkab Gresik 358 37 Akademi Keperawatan Pemkab Pamekasan 433 38 Akademi Pemkot Pasuruan 450 39 Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro 259

26 HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA/PEMKOT
NO Lembaga PRODI D III JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 40 Akademi Keperawatan Pemkab Belu 485 B 41 Akademi Keperawatan Pemda Waikabubak 256 42 Akademi Keperawatan Pemkab Ketapang 167 43 Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas 292 44 Akademi Keperawatan Murakata Barabai 312 45 Akademi Keperawatan Pemkab Bulukumba 269 46 Akademi Keperawatan Pemkab Wajo 88 47 Akademi Keperawatan Pemkab Buton 624 48 Akademi Keperawatan Pemkab Kolaka 316 49 Akademi Keperawatan Pemkab Muna 274 50 Akademi Keperawatan Pemkab Konawe 51 Akademi Keperawatan Pemkab Donggala 433 A 52 Akademi Keperawatan Luwuk 327 53 Akademi Keperawatan Pemda Toli-Toli 276 54 Akademi Keperawatan Pemkab Belitung 239 55 Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten Serang 438 56 Akademi Keperawatan Pemkab Kotawaringin Timur Kalteng 301

27 Terima Kasih

28 UPAYA UNTUK MENINGKATKAN RETENSI TENAGA KESEHATAN

29 Pendidikan Pemberian beasiswa /tugas belajar atau quota khusus untuk mahasiswa yang berasal dari daerah khususnya daerah perdesaan dan terpencil Pendirian fakultas/sekolah tinggi/akademi kesehatan di luar kota-kota besar atau kemudahan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi mahasiswa dari daerah khususnya daerah perdesaa dan terpencil. Pengenalan masalah-masalah kesehatan di daerah perdesaan dan terpencil sejak masa awal masa studi, Kurikulum yang diberikan pada saat pendidikan sudah harus merefleksikan masalah-masalah di daerah perdesaan dan terpencil Membuat perencanaan kelanjutan pendidikan dan program pengembangan keprofesional tenaga kesehatan di daerah perdesaan dan terpencil, dimana tenaga kesehatan dapat mengakses dari tempat mereka bekerja dan tinggal.

30 Regulasi/Peraturan Membuat kebijakan/peraturan terkait peningkatan lingkup praktik bagi tenaga kesehatan di daerah perdesaan dan terpencil. Membuat kebijakan/peraturan terkait pemberian kewenangan tambahan melalui pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan praktik di daerah perdesaan dan terpencil Membuat kebijakan/peraturan terkait penempatan ikatan dinas (wajib kerja) bagi tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil dengan memperhatikan dukungan sumber daya dan insentif yang memadai. Membuat kebijakan/peraturan terkait pemberian beasiswa atau subsidi pendidikan lainnya bagi tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil. Dengan perjanjian setelah selesai pendidikan dapat bekerja kembali di tempat asal.

31 Pemberian Insentif Pemberian kombinasi insentif yang tepat seperti tunjangan kemahalan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, cuti yang dibayar , dll utamanya bagi tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil untuk meningkatkan retensi di daerah pedesaan dan terpencil.

32 Profesional dan dukungan perorangan
Perbaikan kondisi hidup yang lebih baik bagi tenaga kesehatan beserta keluarganya selama bertugas di daerah perdesaan dan terpencil, seperti penyediaan perumahan, sekolah, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dll. Menyediakan lingkungan kerja yang baik dan aman, termasuk peralatan yang tepat dan perlengkapan bagi tenaga kesehatan di daerah perdesaan dan terpencil. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan kegiatan di luar wilayah kerja untuk memfasilitasi antara nakes dari daerah dengan pelayanan kesehatan yang baik dengan daerah yang pelayanannya masih kurang memadai, jika memungkinan dilakukan dengan memberikan dukungan jarak jauh (telekonferensi) bagi nakes di daerah terpencil.

33 Profesional dan dukungan perorangan
Mengembangkan dan mendukung program pengembangan karir dan kenaikan jabatan/pangkat bagi tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil tanpa meninggalkan daerahnya. Mendukung pengembangan jaringan profesi, asosiasi profesi kesehatan di pedesaan, jurnal kesehatan pedesaan dll dalam rangka mengurangi perasaan terisolasi tenaga kesehatan di pedesaan dan terpencil Memberikan penghargaan tingkat nasional dan internasional kepada tenaga kesehatan yang telah berjasa dan berprestasi dalam melakukan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil..

34   TRANSFORMASI DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN

35 Desain dan implementasi program pengembangan berke lanjutan bagi dosen dan tenaga pengajar terkait dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan di komunitas Mandatori program pengembangan dosen yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan di komunitas Expansi inovatif dosen melalui rekruitmen praktisi komunitas dan tenaga kesehatan sebagai pendidik Adaptasi kurikulum terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan komunitas Aplikasi metode simulasi dari kesesuaian tingkat pendekatan kontekstual pada pendidikan kesehatan profesional

36 Penerimaan masuk lulusan dari program sarjana, pasca sarjana atau program pendidikan lainnya ke pendidikan pofesional tingkat lainnya. Sasaran kebijakan penerimaan masuk mahasiswa adalah untuk meningkatkan diversitas mahasiswa berdasakan sosio-ekonomi, etnis dan wilayah Arah jalur pendidikan dan penjenjangan program untuk pengembangan praktik profesional kesehatan. Pendidikan inter-profesional pada program sarjana dan pasca sarjana. Akreditasi pendidikan profesional kesehatan bagi yang tidak ada dan penguatannya bagi yang sudah ada Pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development) dan pelatihan in-servis tenaga kesehatan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan di komunitas.

37 Upaya – upaya Penguatan
Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM PT) melalui : Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendampingan Pengembangan Standar Pendidikan Manajemen Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja Dosen Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pembinaan Implemetasi Kurikulum dan Pengembangannya Formulasi anggaran Poletekes terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi

38 1 ACEH Keperawatan Banda Aceh 398 A - 64 2 Langsa 230 B 3 Meulaboh 180
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 1 ACEH Keperawatan Banda Aceh 398 A - 64 2 Langsa 230 B 3 Meulaboh 180 4 Kebidanan 269 113 5 6 7 Kesehatan Lingkungan 298 58 8 Gizi 324 91 9 Keperawatan Gigi 333 43 10 Farmasi 240 SUB TOTAL 2682 369 MEDAN Medan 332 364 Pematang Siantar 194 Padang Sidempuan 263 352 287 Analis Kesehatan 296 Lubuk Pakam 292 Kabanjahe 283 2663

39 3 PADANG 1 Keperawatan Padang 326 A - 2 Solok 236 B Keperawatan Gigi
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 3 PADANG 1 Keperawatan Padang 326 A - 2 Solok 236 B Keperawatan Gigi Bukit Tinggi 234 4 Kebidanan 297 37 5 Bukittinggi 304 6 Kesehatan Lingkungan 305 39 7 Gizi 286 43 SUB TOTAL 1988 119 RIAU Pekanbaru 225 40 233 226 38 684 78 JAMBI Jambi 290 31 385 143 130 22 948 93

40 6 BENGKULU 1 Keperawatan Curup 285 A - 41 2 Bengkulu 168 B 3 Gizi 131
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 6 BENGKULU 1 Keperawatan Curup 285 A - 41 2 Bengkulu 168 B 3 Gizi 131 72 C 4 Kebidanan 297 38 5 161 Analis Kesehatan 164 7 Kesehatan Lingkungan 186 SUB TOTAL 1392 151 PALEMBANG Palembang 388 Baturaja 247 Lubuk Linggau 248 327 188 Farmasi 277 Keperawatan Gigi 180 8 147 2002

41 8 TANJUNG KARANG 1 Keperawatan Tanjung Karang 340 A - 39 B 2 Kota Bumi
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 8 TANJUNG KARANG 1 Keperawatan Tanjung Karang 340 A - 39 B 2 Kota Bumi 254 3 Kebidanan Metro 235 40 4 266 5 Kesehatan Lingkungan 243 37 6 Keperawatan Gigi 115 7 Analis Kesehatan 267 Gizi 185 9 Teknik Gigi 90 10 Farmasi 124 SUB TOTAL 2119 155 TANJUNG PINANG Tanjung Pinang 78 85 159 322 PANGKAL PINANG Pangkal Pinang 135 98 93 126 452

42 11 JAKARTA I 1 Keperawatan Jakarta Selatan 226 A - 2 Kebidanan 188 B 3
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 11 JAKARTA I 1 Keperawatan Jakarta Selatan 226 A - 2 Kebidanan 188 B 3 Keperawatan Gigi 107 4 Ortetik Prostetik 15 25 C SUB TOTAL 536 12 JAKARTA II Kesehatan Lingkungan 211 113 Teknik Elektromedik 196 209 Teknik Radio & R terapi 225 155 Gizi 228 125 5 Teknik Gigi 159 6 Analis Farmasi & mak 216 7 Farmasi Jakarta Pusat 289 1524 602 13 JAKARTA III Analis Kesehatan Jakarta Timur 217 245 272 Jakarta Barat 277 275 Fisioterapi Jakarta 139 1286

43 14 BANDUNG 1 Keperawatan Bandung 274 A - 2 Bogor 237 3 Kebidanan 170 4
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 14 BANDUNG 1 Keperawatan Bandung 274 A - 2 Bogor 237 3 Kebidanan 170 4 175 5 Karawang 229 B 6 Kesehatan Lingkungan 173 37 7 Gizi 202 8 Keperawatan Gigi 157 9 Analis Kesehatan 294 45 10 Farmasi 152 C SUB TOTAL 2063 119 15 TASIKMALAYA Tasikmalaya 320 Cirebon 150 102 125 28 94 87 124 Pikes 29 1089 159

44 16 SEMARANG 1 Keperawatan Semarang 313 A B 34 2 Purwokerto 335 3
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 16 SEMARANG 1 Keperawatan Semarang 313 A B 34 2 Purwokerto 335 3 Pekalongan 263 4 Blora 264 C 5 Magelang 266 23 6 Kebidanan 282 37 7 326 33 8 275 9 48 10 Gizi 255 36 11 Teknik Radio & R terapi 260 64 12 244 13 Keperawatan Gigi 38 14 Kesehatan Lingkungan 243 72 15 Analis Kesehatan 237 Pikes 57 SUB TOTAL 3931 337 17 SURAKARTA Surakarta 472 131 Fisioterapi 228 Ortetik Prostetik 125 68 Okupasiterapi 242 77 Klaten 343 204 Terapi Wicara 232 47 Akupunktur 206 41 Jamu 168 2016 823

45 18 JOGYAKARTA 1 Keperawatan Jogyakarta 229 A 119 2 Kebidanan 197 40 3
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 18 JOGYAKARTA 1 Keperawatan Jogyakarta 229 A 119 2 Kebidanan 197 40 3 Kesehatan Lingkungan 258 118 B 4 Gizi 246 37 5 Keperawatan Gigi 260 6 Analis Kesehatan 308 43 SUB TOTAL 1498 397 19 MALANG Malang 387 66 Blitar 289 Lawang 219 58 294 Kediri 298 63 Jember 291 62 7 349 94 8 Pikes 49 2176 401

46 20 SURABAYA 1 Keperawatan Jl.Sutomo Sby 229 A 2 Jl.Sutopo Sby 232 3
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 20 SURABAYA 1 Keperawatan Jl.Sutomo Sby 229 A 2 Jl.Sutopo Sby 232 3 Sidoarjo 262 4 Tuban 140 B 5 Kebidanan Surabaya 212 38 6 Magetan 222 7 Bangkalan 191 8 Analis Kesehatan 228 46 9 Kesehatan Lingkungan 184 10 161 11 Teknik Elektromedik 266 39 12 Keperawatan Gigi 240 28 13 Gizi 105 C SUB TOTAL 2672 197 21 BANTEN Tangerang 294 48 Rangkasbitung 244 224 762 22 DENPASAR Denpasar 296 56 169 137 124 26 133 999 103

47 23 MATARAM 1 Keperawatan Mataram 252 A 47 2 Bima 215 B 36 3 Kebidanan
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 23 MATARAM 1 Keperawatan Mataram 252 A 47 2 Bima 215 B 36 3 Kebidanan 386 49 4 Gizi 126 21 5 Analis Kesehatan 131 41 SUB TOTAL 1110 194 24 KUPANG Kupang 356 Ende 341 Waingapu 427 Keperawatan Gigi 222 687 6 Kesehatan Lingkungan 208 7 Farmasi 256 8 251 9 224 2972 25 PONTIANAK Pontianak 93 43 146 42 169 167 60 Singkawang 389 162 1057 350

48 NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 26 PALANGKARAYA 1 Keperawatan Palangkaraya 331 B 2 Gizi 138 C 3 Kebidanan 702 SUB TOTAL 1171 27 KALIMANTAN TIMUR Samarinda 461 A 56 Analis Kesehatan 261 Balikpapan 241 65 4 236 1199 121 28 BANJARMASIN Banjarbaru 196 39 Keperawatan Gigi 163 Banjarmasin 254 40 Kesehatan Lingkungan 119 70 5 135 6 88 1002 315 29 MANADO Manado 243 100 182 96 257 141 197 136 Farmasi 231 7 267 1692 473

49 30 PALU 1 Keperawatan Palu 284 B 52 2 Poso 234 3 Kebidanan 308 54 4
NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 30 PALU 1 Keperawatan Palu 284 B 52 2 Poso 234 3 Kebidanan 308 54 4 kebidanan 48 5 Kesehatan Lingkungan 279 6 Gizi 112 C SUB TOTAL 1265 160 31 MAKASSAR Makassar 510 Pare-pare 274 Analis Kesehatan 338 98 257 44 A 49 7 Farmasi 320 8 Fisioterapi 272 46 9 Keperawatan Gigi 375 92 2887 381 32 KENDARI Kendari 312 391 37 192 40 935 69 33 GORONTALO Gorontalo 514 425 155 233

50 NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 34 MAMUJU 1 Keperawatan Mamuju 114 2 Kebidanan 157 3 Kesehatan Lingkungan 105 C 4 Gizi 72 SUB TOTAL 448 35 MALUKU Ambon 65 B Tual 183 Masohi 110 122 5 Saumlaki 87 6 90 7 154 8 Analis Kesehatan 136 947 36 TERNATE Ternate 376 139 187 97 909

51 NO NAMA POLTEKKES NAMA PRODI PRODI D III PRODI DIV JML MHS AKRED KEMENKES AKRED BAN-PT 37 SORONG 1 Keperawatan Sorong 279 B 60 2 Manokwari 188 C 3 Fak-fak 80 4 Gizi 85 5 Kebidanan 308 46 6 195 SUB TOTAL 1135 106 38 JAYAPURA Jayapura 341 35 Merauke 240 Nabire 487 Wamena 275 Biak 378 Mimika 218 7 Kepulauan Yapen 229 8 116 9 404 64 10 200 11 125 12 339 13 Kesehatan Lingkungan 137 14 66 15 Analis Kesehatan 126 16 Farmasi 82 3763 136