Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Anang Mury Kurniawan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Anang Mury Kurniawan"— Transcript presentasi:

1 Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Anang Mury Kurniawan

2 Pemotongan dan Pemungutan PPh PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23

3 Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 Anang Mury Kurniawan

4 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 a.pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b.bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

5 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 c.dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; d.orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :  honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.  honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;  honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

6 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 e.penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

7 Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 a.kantor perwakilan Negara asing; b.organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang- Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c.pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata- mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak wajib melakukan pemotongan PPh 21/26, memberikan bukti pemotongan PPh 21/26 dan menyetorkan ke kas negara Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 berhak mendapatkan bukti potong

9 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 a.pegawai; b.penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

10 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 c.bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :  tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;  pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;  olahragawan  penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;  pengarang, peneliti, dan penerjemah;  pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;  agen iklan;  pengawas atau pengelola proyek;  pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;  petugas penjaja barang dagangan;  petugas dinas luar asuransi;  distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

11 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 d.peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :  peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;  peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;  peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;  peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;  peserta kegiatan lainnya.

12 Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

13 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 a.penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; b.penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; c.penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; d.penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; e.imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; f.imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

14 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:  Bukan Wajib pajak;  Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau  Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

15 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 a.Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; b.Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah c.Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; d.Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; e.Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

16 Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp ,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp ,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp ,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp ,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

17 Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya, sampai dengan jumlah Rp ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan tsb tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp ,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Ketentuan tsb tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi

18 Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam rangka pemotongan PPh Pasal 21 Rp untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp ,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

19 PTKP Untuk Karyawati Status kawin Dan Suami bekerja Status kawin, Suami tidak Menerima/memperoleh Penghasilan Status Tidak kawin Hanya untuk diri Sendiri -Untuk diri sendiri -Tanggungan max 3 org -Untuk diri sendiri -Status kawin -Tanggungan max 3 org Menunjukan surat keterangan Tertulis dari pemda setempat Min. Tk kecamatan SYARAT

20 Tarif Pasal 17 Dalam Rangka Pemotongan PPh pasal 21 PenghasilanTarif Punya NPWP Tarif Tidak punya NPWP sd Rp 50juta 5%6% di atas Rp 50 juta sd Rp 250 juta 15%18% di atas Rp 250 juta sd Rp500 juta 25%30% Diatas Rp 500 juta 30%36%

21 Skema Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Penghasilan Bruto  Gaji pokokxxxx  Tunjanganxxxx  Premi asuransi dibayar pemberi kerjaxxxx XXXX Pengurang Penghasilan Bruto  Biaya Jabatanxxxx  Iuran Pensiun dibayar karyawanxxxx  Jaminan Hari Tua dibayar karyawanxxxx XXXX ( - ) Penghasilan NetoXXXX Penghasilan Tidak Kena PajakXXXX ( - ) Penghasilan Kena PajakXXXX PPh Terutang (PKP x Tarif Pasal 17)XXXX PPh Pasal 21 per bulan(PPh terutang : 12)XXXX

22 Contoh Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bambang pegawai pada perusahaan PT Prima Mandiri, menikah mempunyai dua orang anak, memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan tunjangan jabatan sebulan Rp ,00. PT Prima Mandiri mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Prima Mandiri menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Prima Mandiri juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya melalui PT Tapen. PT Prima Mandiri membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp ,00, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00 Pembayaran iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang dibayar karyawan melalui mekanisme pemotongan dari gaji tidap bulan

23 Contoh Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap Bambang pegawai pada perusahaan PT Prima Mandiri, menikah mempunyai dua orang anak, memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan tunjangan jabatan sebulan Rp ,00. dan Tunjangan PPh Rp PT Prima Mandiri mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Prima Mandiri menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Prima Mandiri juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya melalui PT Taspen. PT Prima Mandiri membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp ,00, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00 Pembayaran iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang dibayar karyawan melalui mekanisme pemotongan dari gaji tidap bulan

24 Journal Pemotongan PPh 21 Umum - PPh Pasal 21 dipotong dari Gaji Karyawan Beban Gajixxx Beban Tunjanganxxx Hutang PPh pasal 21xxx Hutang Taspenxxx Kasxxx

25 Penyetoran PPh Pasal 21 Ke Kas Negara Hutang PPh Pasal 21xxxx Kasxxxx

26 Journal Pemotongan PPh 21 PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan Beban Gajixxx Beban Tunjanganxxx Hutang Taspenxxx Kasxxx Beban PPh 21 Ditanggung Perusahaanxxx Hutang PPhxxx

27 Journal Pemotongan PPh 21 Diberikan Tunjangan PPh pasal 21 Beban Gajixxx Beban Tunjanganxxx Beban Tunjangan PPh Pasal 21xxx Hutang PPh pasal 21xxx Hutang Taspenxxx Kasxxx

28 Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Anang Mury Kurniawan

29 Pasal 22 ayat (1) Menteri Keuangan menetapkan  bendahara pemerintah untuk memungut Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;  Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan  Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

30 Pemungut PPh Pasal 22 1.Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; 2.Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; 3.Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4; 4.Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non- APBN; 5.Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 6.Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

31 Tabel Tarif PPh Pasal 22

32 Tarif PPh Lebih Tinggi bagi yg Tidak Punya NPWP Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

33 PEMUNGUT PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Instansi Pemerintah Lembaga Pemerintah/ Negara Bendaharawan Pemerintah Badan-Badan Tertentu BUMN/BUMD termasuk BI, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Ind, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, Bank-bank BUMN Badan Swasta

34 Jenis PPh Pasal 22 PPh Psl 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD PPh Psl 22 Impor PPh Ps 22 Atas Produk Tertentu Pemungut Pajak Wajib Memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang. Kecuali untuk transaksi tertentu. DJBC dan Bank Devisa wajib memungut PPh 22 atas Impor Barang (kec yang mendapat fasilitas pembebasan dan memperoleh SKB - Semen, Rokok, Kertas, Baja dan Otomotif - BBM Jenis Premix, Super TT dan Gas - Hasil Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan

35 Tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporan Pemungut PPh Pasal 22 Bank Devisa dan DJBC DJA dan Bend. Pemerintah BUMN dan BUMD BI, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN Industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif Aktivitas/Kegiatan / Obyek Impor barang Pembayaran atas pembelian barang Pembelian barang yang dananya dari APBN/APBD Pembelian barang yang dananya dari APBN/D atau non APBN/D Penjualan hasil produksi dalam negeri Pertamina dan Badan Usaha lain yang bergerak dalam bidang BBM dan gas Industri dan eksportir yg bergerak dlm sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan Penjualan hasil produksi Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul

36 Dikecualikan dari obyek PPh Pasal Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai : a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan Internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum,amal, sosial atau kebudayaan d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan; i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean; j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

37 Dikecualikan dari Obyek PPh Pasal 22 k. persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); n. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan penangkapan ikan nasional; p. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional; q. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; r. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia

38 Dikecualikan dari Obyek PPh Pasal Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; 4. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp ,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 5. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; 6. emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; 7. pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; 8. impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG

39 SAAT PEMUNGUTAN PPH 22 Saat Pemungutan/ Pelunasan PPh Pasal 22 IMPOR Saat Pembayaran Bea Masuk/Penyelesaian Dokumen Pembelian Barang dari Belanja Negara/Daerah Saat Pembayaran Pembelian bahan2 utk kep Industri atau ekspor dari pedagang pengumpul Saat Pembayaran Penjualan Hasil Produksi Pertamina dan badan usaha lain dibidang BBM Jenis Premix dan Gas kepada Penyalur/Agen Sebelum DO Ditebus Penjualan Hasil Industri Semen, Rokok, Kertas, Baja dan Otomotif Saat Penjualan

40 PPh 22 Atas Impor Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Tanpa LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan) Dengan LKP SSP ( (Sbg Bukti Pemungutan) Dipungunt Oleh Bea dan Cukai Dilunasi Sendiri ke Bank Devisa - DJBC Menyetor dg SSP Kolektif 1 hari setelah pemungutan - Melapor secara mingguan dg SSP PPh 22. Paling lambat 7 hari setelah batas penyetoran

41 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Dari APBN/APBD Dipungut Pada Setiap Pelaksanaan Pembayaran Disetor Dengan SSP Pada Hari yg sama ke Bank Persepsi/ Kantor Pos SSP Diisi Oleh dan Atas Nama Rekanan. Ditandatangani oleh Bendaharawan sebagai bukti pemungutan Lapor selambat-lambatnya 14 hari setelah masa Pajak berakhir

42 TATA CARA PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bahan2 Untuk Keperluan Industri Atau Ekspor dari Pedagang Pengumpul Menyetor dengan SSP, Paling Lambat tgl 10 Bln Berikutnya ke Bank Persepsi/Kantor Pos (Secara Kolektif) Melapor dengan SPT Masa PPh Pasal 22 Paling Lambat Tgl 20 bulan berikutnya Ke KPP Tempat Pemungut Terdaftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Rangkap 3)

43 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Industtri Semen, Rokok, Kertas, Baja dan Otomotif Dipungut Pada Saat Penjualan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. (Khusus Industri Rokok Bukti Pemungutan Final ) Penyetoran Tgl 15 bln Berikutnya Pelaporan Tgl 20 Bln Berikutnya

44 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Pertamina dan Badan Usaha Lain yang bergerak dibidang BBM JenisPremix, Super TT dan Gas Dilunasi sendiri oleh WP sebelum DO ditebus Disetor Dengan SSP ke Bank Persepsi/ Kantor Pos Penyalur/ Agen Pembeli Lainnya SSP Final (Sbg Bukti Pemungutan) SSP (Sbg Bukti Pemungutan) Lapor dg SPT Masa PPh 22 Tgl 20 Bulan Berikutnya

45 Contoh Penghitungan PPh Pasal 22 Impor PT ABC mengimpor AC Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan impor tersebut  Harga impor FOB$  Biaya asuransi$  Biaya pengangkutan$  Biaya bongkar muat$ 250  Biaya sewa gudang$ 175  Bea masuk5%  Kurs Menteri KeuanganRp /$ Hitung PPh pasal 22 impor jika PT ABC mempunyai API

46 PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah Anang Mury Kurniawan

47 BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 - DITJEN ANGGARAN - BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH - BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS

48 PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WP (REKANAN)

49 DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB. PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB.

50 SAAT PEMUNGUTAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

51 BUKTI PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK REKANAN KPP MELALUI KPKN KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-1 LEMBAR KE-2 LEMBAR KE-3 LEMBAR KE-4 LEMBAR KE-5 SSP KP.PDIP

52 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN PPh PASAL 22 SSP DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN

53 TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA KP.PPH….. KE KPP/KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA

54

55 Tgl 05/01/2009 PT. MEGAH menjual alat- alat tulis kantor ke Departemen Keuangan, seharga Rp ,- termasuk PPN Tgl 10/01/2009 diterima pembayaran

56 Journal Pemotongan PPh Pasal 22 Transaksi dengan Instansi Pemerintah Piutang ke Pemerintahxxxx PPh dibayar dimukaxxxx Penjualan ke Pemerintahxxxx

57 Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 Anang Mury Kurniawan

58 BADAN PEMERINTAH SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3)

59 Tarif PPh Pasal 23 15% x Penghasilan Bruto dividen bunga royalti; dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

60 Tarif PPh Pasal 23 2% x Penghasilan Bruto sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

61 PPh Pasal 23 Jasa Lain 2% x Jumlah Bruto tidak termasuk PPN Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang (design); Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); Jasa penunjang di bidang penambangan migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

62 PPh Pasal 23 Jasa Lain 2% x Jumlah Bruto tidak termasuk PPN Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) Jasa perantara dan/atau keagenan; Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;

63 PPh Pasal 23 Jasa Lain 2% x Jumlah Bruto tidak termasuk PPN Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oelh KSEI; Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; Jasa mixing film; Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

64 PPh Pasal 23 Jasa Lain 2% x Jumlah Bruto tidak termasuk PPN Jasa maklon; Jasa penyelidikan dan keamanan; Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; Jasa pengepakan; Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lainuntuk penyampaian informasi; Jasa pembasmian hama; Jasa kebersihan atau cleaning service; Jasa catering atau tata boga.

65 Tarif PPh Pasal 23 Bagi WP yang Tidak Punya NPWP Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal

66 Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur; Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:  Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;  Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;  Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;  Penutupan sumur.

67 Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangakaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

68 Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; Jasa reparasi pompa reda (reda repair); Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;

69 Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penggantian peralatan/material; Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur; Jasa mud engineering; Jasa well logging & perforating; Jasa stimulasi dan secondary decovery; Jasa well testing & wire line service; Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pegeboran migas.

70 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas Jasa pengeboran; Jasa penebasan; Jasa pengupahan dan pengeboran; Jasa penambangan; Jasa pengangkutan/system transportasi, kecuali jasa angkutan umum; Jasa pengolahan bahan galian; Jasa reklamasi tambang; Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

71 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara Bidang aeronautika, termasuk:  Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;  Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);  Jasa pelayanan penerbangan;  Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo,yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara didarat;  Jasa penunjang lain di bidang aeronautika. Bidang non-aeronautika, termasuk:  Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat;  Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

72 Jasa maklon pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

73 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelengaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan

74 Tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23 penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c); dihapus; bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dihapus; dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

75 Contoh Sewa PT ABC menyewa sebuah mobil dari PT XYZ senilai Rp termasuk PPN

76 Journal PPh Pasal 23 bagi Pihak Pemotong Biaya Sewaxxxx PPN (PM)xxxx Hutang PPhxxxx Kasxxxx Hutang PPhxxxx Kasxxxx

77 Journal PPh Pasal 23 bagi Pihak yang dipotong Kasxxxx PPh dibayar dimukaxxxx Pendapatan Sewaxxxx PPN (PK)xxxx


Download ppt "Akuntansi Pemotongan dan Pemungutan PPh Anang Mury Kurniawan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google