Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Tata Cara Penghitungan dan Sistem Pembayaran Pajak Dana BOS (dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006) TENTANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Tata Cara Penghitungan dan Sistem Pembayaran Pajak Dana BOS (dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006) TENTANG."— Transcript presentasi:

1 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Tata Cara Penghitungan dan Sistem Pembayaran Pajak Dana BOS (dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS

2 Hal – hal yang perlu diperhatikan : Dana BOS diberikan kepada Sekolah Negeri, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN; Dana BOS diberikan kepada Sekolah swasta, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS bukan merupakan Pemungut dan PPN; Dana BOS tidak dikenakan PPh Pasal 22; kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut, yaitu: Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium atau lainnya; Pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan sehubungan pembayaran atas Jasa; Pemungutan PPN atas pembelian Barang Kena Pajak dan Perolehan Jasa Kena Pajak, dalam hal penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPN. Penanggung jawab atau bendaharawan BOS pada sekolah swasta penerima dana BOS harus terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.

3 BENDAHARA SEKOLAH NEGERI WAJIB NPWP MENERIMA DANA BOS BELANJA BARANG / JASAHONORARIUM / UPAH KEWAJIBAN PEMUNGUT PPH PASAL 22, PPN DAN PEMOTONG PPH PASAL 23 KEWAJIBAN PEMOTONG PPH PASAL 21 PPH PASAL 23 PPH PASAL 21PPN & PTLL DISETOR PALING LAMBAT TGL 10 BULAN BERIKUTNYA DISETOR PALING LAMBAT TGL 7 BULAN BERIKUTNYA DISETOR PALING LAMBAT TGL 10 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TGL 20 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT AKHIR BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TGL 20 BULAN BERIKUTNYA

4 BENDAHARA BUKAN SEKOLAH NEGERI/PESANTREN SALAFIYAH WAJIB NPWP MENERIMA DANA BOS BELANJA BARANGHONORARIUM / UPAH TIDAK ADA KEWAJIBAN PEMOTONG DAN PEMUNGUT PPH PASAL 22 DAN PPN PTLL BELANJA JASA WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 21 DISETOR PALING LAMBAT TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA WAJIB MEMOTONG PPH PASAL 23 DISETOR PALING LAMBAT TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA DILAPORKAN PALING LAMBAT TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA

5 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN TIDAK LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp s.d. Rp DALAM SATU BULAN KALENDER PKP JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA +

6 BESARNYA PTKP OP? (Pasal 7 UU PPh)  WP SendiriRp / tahun atau Rp / bulan  Tambahan WP Kawin / tahun  Tambahan Isteri bekerjaRp / tahun  Tambahan anak (max. 3) / tahun  Maksimum PTKP (K/3)Rp / tahun

7 BERAPA TARIFNYA? (Pasal 17 UU PPh)  PPh OP Ph. (setahun)s.d. Rp % Ph. Rp s.d. Rp % Ph. Rp s.d. Rp % Ph. Lebih dari Rp %

8 TARIF BAGI YANG TIDAK BER NPWP Tarif pemotongan bagi yang tidak ber-NPWP lebih tinggi 20% daripada yang ber-NPWP Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final Sehingga tarif bagi pegawai yg tidak berNPWP adalah sebagai berikut: Ph. (setahun)s.d. Rp % Ph. Rp s.d. Rp % Ph. Rp s.d. Rp % Ph. Lebih dari Rp %

9 Contoh: Pembayaran honor tukang bangunan atau tukang kebun yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah:  Dipotong PPh Ps. 21 sebesar 5% dari kelebihan penghasilan (PMK:206/PMK.011/2012) bila:  upah harian >Rp dan/atau  Dalam satu bulan seluruh penghasilan > Rp Misal : Penghasilan Rp /hari = tidak dipotong Penghasilan Rp /hari = dipotong 5 % dari PPh Ps.21 = 5% X Rp ( – ) PPh Ps.21 = 5% X Rp = Rp 500

10 PPh Pasal 21 atas Honorarium Semua bendarahawan/penanggung jawab dana BOS yang membayar honor kepada guru harus memotong PPh 21 dengan ketentuan sebagai berikut : 1)Atas Pembayaran honor kepada guru non PNS, atau pembayaran honor komite sekolah jika ada, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PP sebesar 5% dari jumlah bruto honor. 2)Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan IV/a keatas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor. 3)Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongan III/a keatas harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah honor. 4)Atas pembayaran honor kepada guru PNS Golongn II/d kebawah tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS:

11 PP.80 tahun 2010 Golongan Tarif PPh Ps.21 yg dipotong Sifat Dilaporkan ke Kantor Pajak Gol. I dan II (atau semisal) 0 %-- Gol. III (atau semisal)5 %FinalYa dg SPT Masa Gol IV (atau semisal)15 %FinalYa dg SPT Masa

12 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: Contoh Pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium : ► Pak Maman seorang PNS Golongan III menerima Honor sebagai Pengawas Ujian sebesar Rp ,- Honor tersebut diambil dari dana BOS ► Karena Pak Maman PNS Golongan III maka Honor Ybs harusdipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% dengan Perhitungan sbb : PPh Pasal 21 = Jumlah Honor X 5% = Rp ,- X 5% = Rp ,-

13 PPh Pasal 23 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: PPh Pasal 23 Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS yang membayar imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan sekolah yang dibayarkan kepada Badan Usaha bukan orang pribadi yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% X Jumlah Imbalan Bruto yang dibayarkan, tidak termasuk PPN. Apabila rekanan tidak punya NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi menjadi 4%.

14 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: Contoh Pemungutan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa pemeliharaan atau perawatan : ►Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa perawatan gedung sebesar Rp ,00 Dicari dulu DPP nya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian = 100/110 x Rp ,00 = Rp ,00 Pasal 23 Terutang = 2% x Rp ,00 = Rp ,00

15 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2.Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Jasa Aktuaris2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 4. Jasa Perancanag (design)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN 

16 PPh Pasal 23 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara *tidak termasuk PPN  Objek Pemotongan PPh Pasal 23

17 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 20. Jasa maklon2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN PPh Pasal 23  Objek Pemotongan PPh Pasal 23

18 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 25. Jasa pembasmi hama2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga2%Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN Objek Pemotongan PPh Pasal 23

19 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

20 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: PPN Semua Bendaharawan/Penanggung Jawab dana BOS yang membayar atas Pembelian Barang Kena Pajak atau membayar imbalan atas Jasa Kena Pajak kepada rekanan harus memungut PPN sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pembayaran pembelian bruto atau imbalan bruto yang dibayarkan sehubungan dengan penggunaan jasa Atas pembelian buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama PPN yang terutang dibebaskan

21 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN  JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK  JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL  JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO  JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI  JASA DI BIDANG KEAGAMAAN  JASA DI BIDANG PENDIDIKAN  JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN  JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN  JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR  JASA DI BIDANG TENAGA KERJA  JASA DI BIDANG PERHOTELAN  JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SCR UMUM  JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR  JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM  JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS  JASA BOGA / KATERING

22 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: Contoh Pemungutan PPN atas pembayaran Pembelian Barang (Barang Kena Pajak) : ►Bendahara SMU melakukan pembayaran atas Pembelian 1Unit Komputer senilai Rp ,00 Dicari dulu DPP nya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian = 100/110 x Rp ,00 = Rp ,00 PPN Terutang = 10 % x Rp ,00 = Rp ,00

23 Tata Cara Penghitungan Pajak Atas Pemakaian Dana BOS: Contoh Pemungutan PPN atas Imbalan Jasa : ►Bendahara SMU melakukan pembayaran jasa perawatan gedung sebesar Rp ,00 Dicari dulu DPP nya = 100/110 x Nilai/Harga Pembelian = 100/110 x Rp ,00 = Rp ,00 PPN Terutang = 10 % x Rp ,00 = Rp ,00

24 KEWAJIBAN WP SETELAH MEMILIKI NPWP SETELAH MEMILIKI NPWP : Untuk WP Bendaharawan Pemerintah maka wajib melaporkan : 1. SPT Masa PPh Pasal 21 (pajak karyawan), harus tetap dilaporkan baik ada atau tidak ada objek pajaknya 2. SPT Masa PPh Pasal 23 (Jasa) Pemungut, dilaporkan bila ada objek pajaknya 3. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) (sewa tanah/bangunan, dll.), dilaporkan bila ada objek pajaknya 4. SPT Masa PPN Pemungut, harus tetap dilaporkan baik ada atau tidak ada objek pajaknya

25 JATUH TEMPO SETORAN DAN LAPORAN

26 KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN UNTUK SSP MASA JENIS PAJAKKODE JENIS AKUNKODE JENIS SETORAN PPh Pasal PPh Pasal PPh Pasal PPh Final 4(2) PPN

27 Sanksi Administrasi (Terlambat/Tidak menyampaikan SPT ) Sanksi Administrasi Keterlambatan Penyampaian SPT Masa: 1.SPT Masa PPN: denda Rp ,00 2.SPT Masa Lainnya: denda Rp ,00

28 Sanksi Administrasi (Terlambat/Tidak Setor) Sanksi Administrasi “Bunga 2% sebulan, maksimum 24 bulan” dari pajak yang terutang

29 SANKSI PIDANA Alpa: 1. Tidak menyampaikan SPT 2. Menyampaikan SPT tidak benar Sanksi: 1. Denda, min. 1 x pajak kurang bayar, atau 2. Pidana kurungan paling singkat 3 bulan Sengaja: 1. Tidak mendaftarkan diri 2. Tidak menyampaikan SPT, dll. Sanksi: 1. Denda, min. 2 x pajak kurang bayar, dan 2. Pidana penjara paling singkat 6 bulan

30 Terima Kasih


Download ppt "BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Tata Cara Penghitungan dan Sistem Pembayaran Pajak Dana BOS (dasar hukum Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2006) TENTANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google