Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI."— Transcript presentasi:

1 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

2 Pengertian PPh Pasal 21/26 Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau jabatan Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DNSubjek Pajak LN PPh Pasal 21PPh Pasal 26

3 Pemotong PPh Pasal 21/26 a.Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan b.Bendahara atau pemegang kas pemerintah c.Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain d.Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan e.Penyelenggara kegiatan Pasal 2 ayat (1)

4 Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26 a.Kantor perwakilan negara asing b.Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan c.Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pasal 2 ayat (2)

5 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3) a.Pegawai b.Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya c.Bukan pegawai : 1.Tenaga ahli 2.Seniman/pekerja seni, pembawa acara 3.Olahragawan 4.Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator 5.Pengarang, peneliti, penerjemah 6.Pemberi jasa dalam segala bidang 7.Agen iklan 8.Pengawas dan pengelola proyek 9.Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara 10.Petugas penjaja barang dagangan 11.Petugas dinas luar asuransi 12.Distributor MLM, Direct Selling d.Peserta kegiatan 1.Peserta perlombaan 2.Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja 3.Peserta/anggota kepanitiaan 4.Peserta pendidikan, pelatihan dan magang 5.Peserta kegiatan lainnya

6 Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas Imbalan kepada bukan pegawai Imbalan kepada peserta kegiatan TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : Bukan Wajib Pajak Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Pasal 5

7 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 a.Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa b.Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah c.Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja d.Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah e.Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Ps. 8 Pasal 8 ayat (1 ) dan (2) 1 1 PPh yang ditangung pemberi kerja/pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk natura 2 2

8 a.Penghasilan kena pajak ( PKP), yang berlaku bagi : 1.Pegawai tetap; 2.Penerima pensiun berkala; 3.Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi rp ,00 4.Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. b.Jumlah penghasilan yang melebihi Rp ,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp ,00 c.50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; d.Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.

9 PPh Pasal 21: Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Bruto Pegawai TetapPenerima Pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi Dengan 1.Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp per tahun atau Rp per bulan 2.Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi Dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp per tahun atau Rp perbulan PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17

10 Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi Iuran PensiunPremi asuransi Dibayar SendiriPengurangBukan Pengurang Dibayar Pemberi Kerja Bukan Objek PPhObjek PPh Pembayaran/ Penggantian Bagi Penerima Objek PPhBukan Objek PPh Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan:

11 Rp Rp UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 11 ayat (5) dan (6) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1)

12 PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG Pasal 11 ayat (3) dan (4)

13 TARIF PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a UU PPh SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA DIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 5% 15% 25% TARIF LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA 30%DI ATAS Rp 500 JUTA

14 Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. D i h i t u n g d a r i

15 Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN 1.WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun 2.Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan 3.Karyawan pindah cabang 1.WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun 2.WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain

16 PPh Pasal 21: Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp Upah/Uang Saku Harian ≤ > Tidak Dipotong Dikurangi Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 = 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan

17 Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik Penghitungan PPh Pasal 21: Bukan Pegawai BerkesinambunganBerkesinambungan Ex Pasal 13 (1)Tidak Berkesinambungan 50 % x (Ph Bruto-PTKP Bulanan) Kumulatif 50 % x Ph Bruto *) Kumulatif 50 % x Ph Bruto *) dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang ybs telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

18 PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

19 PPh Pasal 21 JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG TIDAK TERATUR PENARIKAN DANA PENSIUN DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP MANTAN PEGAWAI PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

20 PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% X Ph Bruto Kumulatif 50 % x Ph Bruto Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 150 RIBU PP 68 Th 2010 Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian Ph Bruto Kumulatif BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) 50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan) Kumulatif PESERTA KEGIATAN SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 Ph BRUTO(>6jt) – PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph Bruto

21 Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 ATAS Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 18)

22 Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh : Pejabat Negara PNS Anggota TNI/Polri dan Pensiunannya DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal 17)

23 Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER

24 Saat Terutang PPh Pasal 21/26 Bagi Penerima Penghasilan SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 UNTUK SETIAP MASA PAJAK AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAU AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN Pasal 21

25 Kewajiban Pemotong Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

26 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: –dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) –diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: –Dibuat setiap kali ada pemotongan –Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

27 Kewajiban Penerima Penghasilan Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya


Download ppt "PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google