Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1-2 MEI 2001 DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PENATAAN RUANG DAN PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KETERPADUAN PROGRAM PENGEMBANGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1-2 MEI 2001 DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PENATAAN RUANG DAN PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KETERPADUAN PROGRAM PENGEMBANGAN."— Transcript presentasi:

1 1-2 MEI 2001 DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PENATAAN RUANG DAN PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KETERPADUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KIMPRASWIL

2 a.Kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan b.Keterbatasan akses ke kawasan terpencil/tertinggal dan akses ke pasar c.Sistem pembangunan sentralistik dan sektoral d.Pembangunan permukiman dan prasarana wilayah lintas daerah (propinsi, kabupaten/kota) e.Lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya e.Belum efektifnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) f.Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang pengembangan wilayah g.Akumulasi modal di kawasan perkotaan PERMASALAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL

3 1. Penyediaan Jaringan Prasarana Wilayah Terpadu Keterpaduan prasarana penunjang (antara lain transportasi, drainase, air bersih, air buangan, listrik, telekomunikasi) sangat esensial bagi pencapaian efisiensi pembangunan. 2. Perbaikan Iklim Usaha yang Kondusif Diperlukan adanya kemudahan perijinan investasi, jaminan keamanan dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. 3. Mendorong Perkembangan Daerah dan Kawasan Tertinggal Diperlukan penyiapan sarana dan prasarana, serta investasi (swasta dan pemerintah) untuk menggiatkan perekonomian, termasuk ekonomi usaha kecil (pemberian kredit bagi usaha kecil dan menengah). 4. Mempertahankan Kelangsungan Perkembangan Kegiatan Ekonomi Diperlukan upaya mempertahankan produksi barang dan jasa dan informasi pasar melalui pembinaan kepada pengusaha kecil, menengah dan besar dan pemberian insentif guna pengembangan usahanya. 5. Pemanfaatan Keunggulan Geografis untuk Menangkap Peluang Global Mengembangkan kawasan yang berpotensi bagi perkembangan ekonomi regional (menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional) yang melayani antar negara tetangga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 6. Perlunya Pemanfaatan Komponen Teknologi yang Sesuai dengan Visi dan Misi Wilayah Dalam rangka pembangunan nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, perlu adanya sentuhan teknologi yang mampu berinteraksi dengan upaya-upaya pengembangan wilayah. 7. Mencegah Terjadinya atau Bertambahnya Daerah Permukiman Kumuh Dilakukan dengan meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan bangunan. TANTANGAN

4 Pengembangan Wilayah Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan 1. Peningkatan Kemampuan Masyarakat (Kelembagaan, Akses Infor. Tekno. dan Ketrampilan) 2. Peningkatan Efisiensi Produksi (Teknologi, Investasi dan Transportasi) 3. Pengendalian Dampak Lingkungan 4. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah 5. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Ekonomi (LSM, Bank, Koperasi) 1. Pengelolaan Kawasan Produksi 2. Penataan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi 3. Penatagunaan Sumber Daya Alam 4. Pengelolaan Kawasan Lindung (Lingkungan) yang efektif PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENATAAN RUANG Didekati melalui proses Penataan ruang : Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian RTR (Penentuan lokasi produksi, permukiman dan prasarana pendukung) Program, Investasi Pengembangan Penyusunan NSPM, Perijinan, Tindak Turun Tangan. Secara Spatial Membutuhkan  Holistik  Integratif  Koordinatif  Efisien  Efektif

5  Memberi fasilitasi kerjasama atau penyelesaian masalah lintas daerah  Mendorong pendekatan bottom-up atau memahami kondisi dan kebutuhan lokal (otonomi daerah)  Integrasi atau sinergi potensi dan keunggulan lokal dalam kerangka pembangunan NKRI  Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan  Mendorong kemitraan/urunan atau peran masyarakat dan pelaku lainnya PARADIGMA BARU

6 UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, Pasal 1; 11: Kawasan Tertentu adalah Kawasan yang Ditetapkan Secara Nasional dan Mempunyai Nilai Strategis yang Penataan Ruangnya Diprioritaskan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7: Kebijakan Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional Secara Makro Merupakan Wewenang Pemerintah Pusat PP 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 7:4: Kawasan Andalan adalah Kawasan yang Berperan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan itu sendiri dan Kawasan disekitarnya (Prime Mover), serta dapat Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Nasional dalam rangka untuk Mensinergikan Pengembangan Antar Wilayah dan Antar Sektor Kawasan Tertentu adalah Kawasan yang Mempunyai Nilai Strategis Nasional dari Segi Poleksosbudhankam & Lingkungan Hidup dan Penataan Ruangnya Diprioritaskan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Landasan hukum

7 3.Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, serta air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. (Arah Kebijakan: Ekonomi butir 17) 1.Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah Perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Pembangunan Daerah, butir 1.c) 2.Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkah seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang (Arah Kebijakan; Ekonomi Butir 3) Pesan gbhn

8  Memfasilitasi Perwujudan Struktur Ruang Wilayah yang Didukung oleh Jaringan Prasarana Wilayah serta Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan  Meningkatkan Kemampuan Daerah dan Peran Masyarakat serta Pelaku lainnya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang  Mendukung Percepatan Pertumbuhan KTI dan Kawasan Tertinggal lainnya  Mendukung Pembangunan Kawasan Andalan, Kawasan Tertentu dan Strategis Nasional lainnya  Pemantapan RTRWN dan Penyelesaian RTRW Pulau  Mendukung Pelestarian Kawasan Lindung  Mewujudkan Transparansi dalam rangka Kepastian Pemanfaatan Ruang Program strategis jangka menengah Bidang penataan ruang

9 KERANGKA PEMIKIRAN RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KIMPRASWIL KONSEPSI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DEP KIMPRASWIL STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG : SISTEM PUSAT-PUSAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN; PRASARANA WILAYAH SERTA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; KAWASAN FUNGSIONAL PENYIAPAN RUANG UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN KEWILAYAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS KAWASAN TERTINGGAL KAWASAN TERTENTU KAWASAN ANDALAN LINGKUP PENANGANAN PENATAAN RUANG SUMBERDAYA AIR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TATA PERKOTAAN & PERDESAAN PRASARANA WILAYAH M N G T S U M B E R D A Y A K O O R D I N A S I P E R E N C A N A A N  MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI  MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH  MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN MEMPERKUAT LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN  MEMBANGUN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KETAHANAN BUDAYA  MENINGKATKAN KAPASITAS DAERAH DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT AGENDA PEMBANGUNAN PROGRAM, SUBPROGRAM, PROYEK RENCANA TERPADU

10 KAWASAN ANDALAN Kawasan yang mempunyai nilai strategis dalam rangka mendukung pertumbuhan daerah (PP 47/97) sehingga pengembangannya perlu dilakukan secara bersama-sama PUSAT dan DAERAH untuk dukungan prasarana wilayah KAWASAN TERTENTU Kawasan yang mempunyai nilai strategis nasional (berimplikasi nasional dan regional) mencakup aspek Poleksosbudhankam yang pengembangannya sesuai dengan PP 47 tahun 1997 yang diprioritaskan. KAWASAN TERTINGGAL Kawasan yang pengembangannya diprioritaskan sesuai sebagaimana diamanatkan dalam GBHN dalam rangka pemerataan dan pemulihan ekonomi wilayah. Penanganan kawasan prioritas

11 - Terisolasi -Produktivitas lahan rendah -Perbatasan -Rawan bencana -Rawan pangan -Eks. kerusuhan  Peta Sebaran Kws. Andalan & Klasifikasi Keandalan - Kesepakatan  Peta Sebaran Kws. Tertentu  Peta Sebaran Kws. Tertinggal - Usulan Daerah Perlu Dikaji Lebih Lanjut KAWASAN ANDALAN KAWASAN TERTENTU KAWASAN TERTINGGAL 108 lokasi Kriteria (PP 47/97): -mendorong pertumbuhan ekonomi kws. & sekitarnya (prime mover), -pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional 23 lokasi - nilai strategis nasional (segi Poleksosbudhankam & lingkungan hidup) -penataan ruangnya diprioritaskan Kriteria (PP 47/97): 67 lokasi Kriteria (GBHN) KRITERIA PRIORITAS  PRIME MOVER ¤ Kontribusi PDRB thd PDB besar: - Jawa - Luar Jawa ¤ Cepat tumbuh  KAPET ¤ Klasifikasi: -Keandalan Tinggi -Keandalan Rendah ¤ Komitmen Pusat & Daerah sebagai Prime Mover  SEMUA DITANGANI (23 lokasi)  SEMUA DITANGANI (67 lokasi) MEKANISME PEMBAHASAN  KRITERIA Usulan Daerah  Menampung usulan daerah dan perlu dikaji lebih lanjut Tipologi: - Berkembang - Prospektif Berkembang  Menampung usulan daerah dan perlu dikaji lebih lanjut Kriteria dan mekanisme Penentuan kawasan prioritas

12 Kawasan pengembangan 7Kawasan 4Kawasan 3Kawasan -Kawasan 4Kawasan -Kawasan 1Kawasan Sumatera Jawa Kalimantan Irian Jaya Maluku Sulawesi N T T N T B Bali 29Kawasan 7Kawasan 8Kawasan 2Kawasan 4Kawasan 8Kawasan 5Kawasan 2Kawasan 28Kawasan 26Kawasan 16Kawasan 9Kawasan 4Kawasan 17Kawasan 3Kawasan 2Kawasan TOTAL 108 Kawasan23Kawasan 67Kawasan PULAU / WILAYAHKAWASAN ANDALANKAWASAN TERTENTUKAWASAN TERTINGGAL

13 PENGELOMPOKAN PROGRAM KIMPRASWIL 1.MENDUKUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH SERTA MENGATASI KESENJANGAN PEMB. ANTAR WILAYAH 2.PENANGANAN ISSUE STRATEGIS (NATIONAL CONCERNS ) UNTUK MENANGANI PRAS & SAR UMUM YANG BERSIFAT STRATEGIS BERSKALA NASIONAL ATAU ANTAR WILAYAH YG MENGALAMI KERUSAKAN FISIK KRN BENCANA ALAM 3. MENDUKUNG PERCEPATAN PROSES DESENTRALISASI UNTUK MENANGANI PRAS & SAR BAIK YANG BERSKALA LOKAL MAUPUN NASIONAL, YANG MEMERLUKAN BANTUAN PENANGANAN PUSAT UNTUK SIAP DISERAHKAN KE DAERAH 4.PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BAIK DI DAERAH MAUPUN DI PUSAT DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE

14 Penyusunan Rencana Terpadu Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah melalui proses iteratif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sektor  Merupakan produk antara penjabaran tata ruang ke dalam program  Acuan :  RTRW Propinsi / Kabupaten / Kota  Regional Study  Urban Development Study  Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Daerah / Direktorat Wilayah  Telah mempertimbangkan secara komprehensif dengan sektor-sektor lain yang memerlukan prasarana  Dimensi waktu: Jangka Menengah dan Program Tahunan (Th. 2002)  Cakupan : Sesuai Skala Ketelitian Rencana terpadu Pengembangan kimpraswil

15 LAMPIRAN KONREG

16  PRIME MOVER b) Kontribusi PDRB thd PDB besar: Jawa > 2,5% Luar Jawa > 1% a) Cepat tumbuh: Laju Pertumbuhan PDRB > 4 % Laju PDRB: atau Kontribusi PDRB thd PDB: Jawa Luar Jawa SUMATERA Keandalan Tinggi Keandalan Rendah > 4 % > 2,5 % > 1,0 % < 4 % < 2,5 % < 1,0 % 1415

17  Aglomerasi kota > 3  Kontribusi terhadap GDP > 2,5 % terhadap nasional  Prosentase penduduk > 3 % penduduk propinsi  Prasarana dasar memiliki: Aksesibilitas Pelabuhan laut dan/atau bandar udara Prasarana listrik, telkom, air, dan lain-lain  Terdapat sumber daya alam  Terdapat sektor unggulan nasional yang sudah berkembang  Aglomerasi kota antara buah  Kontribusi terhadap GDP 0,5 % - 2,5 % terhadap nasional  Prosentase penduduk > 0,5 % - 2 % penduduk propinsi  Prasarana dasar: Aksesibilitas jalan belum lengkap Pelabuhan kondisi sedang atau kurang Prasarana lainnya belum cukup  Tersedia sumber daya alam  Kemungkinan mengembangkan sektor unggulan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan. PROSPEKTIF BERKEMBANG BERKEMBANG

18

19

20 DI ACEH Kawasan Industri Lhokseumawe - Kawan Lhokseumawe (Ekspor, Sentra Produksi) Rate PDRB: 5,30% Share Nasional: 0,73% KL Lhokseumawe-Medan Dsk SUMATERA UTARA Kawasan Mebidang - Kawan Medan dsk Rate PDRB: 5,10% Share Nasional: 2,64% KL Lhokseumawe-Medan Dsk Kawasan HPT Siabu RIAU Kawasan Batam, Bintan, dan Kws--Kws. Lain di Riau & Sumatera Barat yg termasuk dalam IMS-GT. Kawasan Natuna Dsk. - Kapet Natuna Rate PDRB: 6,98% Share Nasional: 0,14% KL Natuna SUMATERA SELATAN Kawasan Palembang Dsk. - Kawan Palembang dsk. Rate PDRB: 4,81% Share Nasional: 0,82% KL. Selat Bangka LAMPUNG Kawasan Teluk Ratai

21 DI ACEH 1. Taman Nasional Gunung Leuser 2. P. Simeuleu - P. Banyak 3. Linge - Isaq 4. Blangkejeren 5. Danau Laut Tawar 6. Pulo Aceh 7. Pusong 8. Laweung 9. Beutong Ateuh 10. Telaga Tujuh SUMATERA UTARA 11.Nias dsk 12.Natal dsk SUMATERA BARAT 13.Kepulauan Mentawai 14.Bag. Selatan Kab. Pesisir Selatan 15.Bag. Utara Kab. Lima Puluh Kota 16.Pasaman Timur 17.Bag. Selatan Sawah Lunto Sijunjung RIAU 18.Teluk Kuantan 19.Bangkinang-Pasir Pangaranyan 20. Bagansiapiapi-Bengkalis 21.Guntung 22.Siak Indrapura 23.Kawasan Rupat 24.Kawasan Dabo Singkep 25.Kawasan Pulau Tujuh 26.Kawasan Pulau Mendol BENGKULU 27.Kawasan Kep. Enggano SUMATERA SELATAN 28.Muara Klingi LAMPUNG 29.Mesuji

22 PULAU / WILAYAHKAWASAN ANDALAN 7Kawasan 4Kawasan 3Kawasan -Kawasan 4Kawasan -Kawasan 1Kawasan Sumatera Jawa Kalimantan Irian Jaya Maluku Sulawesi N T T N T B Bali KAWASAN TERTENTUKAWASAN TERTINGGAL 29Kawasan 7Kawasan 8Kawasan 2Kawasan 4Kawasan 8Kawasan 5Kawasan 2Kawasan 14Kawasan 15Kawasan 9Kawasan 4Kawasan 2Kawasan 10Kawasan 2Kawasan TOTAL 60Kawasan23Kawasan67Kawasan

23 LAMPIRAN-LAMPIRAN

24 FUNGSI BIRO PERENCANAAN & KLN (menghasilkan dokumen legal) Rencana Program Jangka Panjang dan Jangka Menengah Propenas Renstra (Dept) Repeta Nota Keuangan DIP Rencana Tahunan Jangka Panjang Rencana Terpadu Menengah 5 Tahun RTRWN/ RTRW Pulau Rencana Terpadu Rencana Terpadu Tahunan Konsultasi Regional Konsultasi antar Ditjen Inter Departemen Forum BKTRN Konsultasi :  Regional  Dengan Dirjen  Dengan Daerah (RTRW Prop / Kab / kota) 5 th Catatan : KB:Kawasan Budidaya KT:Kawasan Tertentu KL:Kawasan Lindung FUNGSI DITJEN PENATAAN RUANG Sektor MEKANISME MEKANISME KOORDINASI DAN SINKRONISASI PJ / PM / PT MELALUI PENATAAN RUANG R - 1 Konsultasi dan Sinkronisasi dengan: Dit. Penataan Ruang Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Biro Perencanaan dan KLN Dokumen Legal Lokasi Kaw. Andalan, Kaw.Tertentu, Kaw. Tertinggal Sistem Jaringan Prasarana, Sistem Kota Fungsi-Fungsi Kawasan Norma dan Kriteria Pengelolaan Kawasan (KB, KT, KL) Lokasi Kawasan Prioritas Dokumen Kriteria Program di Kawasan Prioritas Terpilih - Peningkatan aksesibilitas pada kws prioritas ke outlet Sistem Jaringan Prasarana Prioritas yang mendukung penjalaran pertumbuhan pada dan ke kawasan prioritas serta outlet Kabupaten & Kota Prioritas Arahan, program (Grand Strategy) yang mendukung berfungsinya kawasan; contoh RTRW Prop RTRW Kab/ Kota Urban Dev’t Study Hasil M & E Daerah Reg. Study Memfasilitasi perwujudan struktur ruang wilayah Memanfaatkan kapasitas sisa prasarana dan sarana di kawasan Memfasilitasi pembangunan lintas sektoral/lintas daerah Menunjang pengembangan kawasan tertinggal, terpencil dan terisolasi, serta kawasan perbatasan Mendukung peningkatan aksesibilitas kawasan prioritas, kabupaten/kota prioritas ke outlet Mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana perkotaan dan perdesaan Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang mengalami penurunan fungsi (akibat bencana alam dan kerusuhan) Menjaga keseimbangan sumberdaya air (termasuk konservasi kawasan kritis lingkungan dan penanganan kawasan rawan banjir) Usulan Daerah

25 Rencana Terpadu Kaw. Prioritas Kab/Kota Prioritas Prasarana Prioritas PRO- PENAS RENSTRA (DEPT) REPETA NOTA KEU- ANGAN DIP DOKUMEN LEGAL RTRWN/ RTRW Pulau Indikasi Program Terpadu Th Urban Dev’t Study Hasil M & E Daerah Keterpaduan dengan Sektoral Renstra Master Plan Sektor: Jakstra Renstra Jakstra Ditjen Keterpaduan Kimpraswil Ditjen 2 KPW Badan litbang SDM Konst & invst Manajemen Jakstra Keterpaduan Dengan Daerah: Prop/Kab/Kota Propeda/ RTRWP/Kab/Kota Sasaran Tek.,Sos- budek, SDM, PIMP Sasaran Sektor Sasaran daerah Arah Sektor Unggulan Sasaran Ditjen (melalui forum BKTRN) (melalui kekerabatan program & wilayah) (melalui KONREG 18 April - 2 Mei) Keterpaduan Sektor Keterpaduan Perencanaan Ditjen 2 KPW & Badan Keterpaduan dengan Daerah Program DJ I - V Program Pendukung: Program Litbang Program BPSDM Program BP Konst&Invst Program Manajemen DIP Sektor DIPDA DAK Loan Block grant APBD APBN Indikasi Program/ Longlist Indikasi Program/ Longlist Reg. Study Jangka Panjang Rencana Terpadu Menengah 5 Tahun 5 th R-1

26 MEKANISME KOORDINASI DAN SINKRONISASI PJ / PM / PT MELALUI PENATAAN RUANG FUNGSI BIRO PERENCANAAN & KLN (menghasilkan dokumen legal) Rencana Program Jangka Panjang & Jangka Menengah Propenas Renstra (Dept) Repeta Nota Keu- angan DIP Rencana Tahunan Jangka Panjang Rencana Terpadu Menengah 5 Tahun 5 th FUNGSI DITJEN PENATAAN RUANG R - 1 Dokumen Legal SEKTORAL/ DEPARTEMEN LAIN PEMDA, PROP, KAB, KOTA INTERNAL DEP. KPW/ DITJEN 2 PEMDA Langsung Melalui BKTRN Langsung Melalui Konreg RTRWN/ RTRW Pulau Rencana Terpadu Rencana Terpadu Tahunan RTRW Kab/ Kota Reg. Study RTRW Prop Urban Dev’t Study Hasil M & E Daerah GBHN 1) 2) 3)

27 –Share Ekonomi terhadap Nasional besar atau growth tinggi –Kapet (KTI + Sabang + Natuna) –Permasalahan Lintas Daerah/Sektor –KESR –Kawasan Laut Terkait –Usulan Daerah a. Kawasan Andalan –Ditetapkan Dalam PP 47 Th –Permasalahan Lintas Sektoral –Belum Mempunyai Akses ke Outlet/ Pasar b. Kawasan Tertentu –Bencana Alam –Kerusuhan (Pengungsi) –Belum Terlayani (Terisolir) –Kawasan Perbatasan –Usulan Daerah c. Kawasan Tertinggal –Kawasan Kritis Lingkungan –Menunjang Kawasan Prioritas –Usulan Daerah

28 MENURUT RTRWN Arahan Spasial Pembangunan Nasional Merupakan KESEPAKATAN NASIONAL s.d. Tahun 2018, dalam bentuk PP 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, a.l. berisi Strategi Pengembangan : Strategi Pengembangan disusun dengan pendekatan kawasan  Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya  Sistem Kota Nasional  Sistem prasarana wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air)  Kawasan Andalan (Ekonomi)  Kawasan Tertentu

29 Permasalahan Pengembangan Wilayah Nasional Landasan Hukum Tantangan Pesan GBHN Kerangka Pemikiran Rencana Strategis Dep. Kimpraswil Rencana Terpadu Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah Tabel Kawasan Pengembangan Paradigma Baru Kriteria dan Mekanisme Penetapan Kawasan Prioritas Muatan Rencana Terpadu 9. Penanganan Kawasan Prioritas Konsepsi Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang 12.

30 A.KAWASAN PRIORITAS B.KABUPATEN/KOTA PRIORITAS C.PRASARANA PRIORITAS Kawasan Andalan Kawasan Tertentu Kawasan Tertinggal (Termasuk SWS)


Download ppt "1-2 MEI 2001 DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PENATAAN RUANG DAN PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG KETERPADUAN PROGRAM PENGEMBANGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google