Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PELAKSANAAN PILKADA SUMUT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PELAKSANAAN PILKADA SUMUT."— Transcript presentasi:

1 HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PELAKSANAAN PILKADA SUMUT

2 Team Work

3 Background

4 Background a.Pilkada merupakan salah satu agenda dalam proses konsolidasi demokrasi tingkat lokal di Indonesia yang diberlakukan setelah keluar UU 32 tahun b.Pilkada sebagai harapan dan andalan c.Pilkada membawa masalah d.HAM merupakan salah satu prinsip demokrasi

5 Theory

6 Pilkada Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. UU 32 tahun 2004 pasal 56

7 Demokratisasi Demokrasi  pemerintahan kerakyatan Kekuasaan dalam sistem demokrasi  melalui sistem pemilihan yang bebas dan terbuka Penguasa yang demokratis  tidak akan memandang kritik sosial sebagai bagian dari mekasnisme politik, dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menekan kritik sosial.

8 Demokratisasi

9 For the people  lebih mengacu pada substansi Konsep-konsep penting sebagai acuan: - akuntabilitas - responsibilitas, dan - responsivitas.

10

11 Dalam pengertian politik: Demokrasi dilihat sebagai suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara anggota masyarakat

12

13 Demokrasi pada Level Lokal

14 Hak Asasi Manusia a.Definisi Jon Materson John Locke Prof.Bagir Manan UU 39 tahun 1999 tentang HAM

15 Gambaran Umum Pilkada dan HAM di Indonesia HAM a.Awal kemerdekaan b.Masa demokrasi terpimpin c.Demokrasi pancasila PILKADA a.UU 32 tahun 2004 b.Pp No 6 tahun 2005 c.Perpu No 3 tahun 2005>UU No 8 tahun 2005 d.PP No 17 tahun 2005 >PP No 6 tahun 2005

16 Gambaran Umum Sumatera utara a.Keadaan geografis b.Batas c.Etnis d.Agama

17 Explanation

18 Pilkada Sumut Pilkada tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 16 April 2008 Hasil akhir pilkada langsung Sumatera Utara tahun 2008 tersebut memenangkan pasangan kelima yaitu Syamsul Arifin-Gatot Pujo(Syampurno) dengan total suara sedangkan urutan kedua yaitu pasangan dari partai PDIP, Triamtomo dan Benny Pasaribu(Triben) yang memperoleh dukungan sebanyak suara. H.M Syafei (Waras) dengan dukungan suara sebanyak suara. Kemudian urutan keempat yaitu pasangan R.E Siahaan-H.Suherdi(PASS) yang meraih suara. Urutan terakhir yaitu pasangan calon dari partai Golkar, M.Uli Amri-H.M Simanjuntak dengan memperoleh suara

19 Pemenuhan HAM dalam Pilkada a.Kisruh Daftar Pemilih Tetap Meskipun terdapat pemutakhiran data yang menambah jumlah dafatr pemilih tetap sejumlah pemilih sehingga jumlah pemilih berubah dari menjadi jiwa

20 Pemenuhan HAM dalam Pilkada a.Money politic diungkapkan tokoh pemuda Sumatera Utara, Anwar Shah dalam satu diskusi beberapa waktu lalu. Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut ini memperkirakan seorang calon wali kota minimal harus punya modal sebesar sekitar Rp50 miliar. "Nggak ada Pilkada yang bebas dari politik uang, hanya saja caranya macam-macam, ada yang berupa pemberian sumbangan ke organisasi masyarakat atau dalam bentuk peralatan tertentu,"

21 Pemenuhan HAM dalam Pilkada Mengikutsertakan anak kampanye

22 Pemenuhan HAM dalam Pilkada Kekerasan dan konflik horizontal Ryter(1998,2000) dan Lindsey(2001) adalah pengamat yang menulis tentang politik premanisme di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada daerah yang sanggup menyaingi Sumatera Utara dalam hal kekuatan politik dan pengaruh preman.

23 Pemenuhan HAM dalam Pilkada Black campaign Pasal 33 UU no 30 tahun 1999 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusianya.

24 Kaitan antara pemenuhan HAM dan Konsolidasi Demokrasi Lokal oleh A.V.Dicey dalam Introduction to the Law of Constitution mencakup: Supremasi aturan hukum Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang

25 Kesimpulan Proses pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara terlaksana hingga terpilih Gubernur dan wakil gubernur terpilih. Akan tetapi terdapat berbagai masalah terjadi selama pilkada langsung. Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung di Sumatera Utara, diantaranya yaitu money politic, kekerasan, kampanye yang mengikutsertakan anak kecil, black campaign, dan kisruh DPT. Proses konsolidasi demokrasi terhambat dengan adanya pelangaran hak asasi manusia karena nilai demokrasi adalah pemenuhan hak asasi manusia.


Download ppt "HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PELAKSANAAN PILKADA SUMUT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google