Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL Bandung,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL Bandung,"— Transcript presentasi:

1 STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL Bandung, 23 PEBRUARI 2015 Oleh Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dr(C) H Iwa Karniwa SE. Ak. MM MUDZAKARAH ICMI ORWIL JAWA BARAT

2 Pergeseran Paradigma GovernmentGovernance  Memberikan hak eksklusif bagi Negara untuk mengatur hal hal publik  Sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkan  Persoalan persoalan Publik adalah urusan bersama Pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama 2

3 Pergeseran Paradigma 3

4 Governance 4 Dunia Usaha swasta Pemerintah Masyarakat kontrol Nilai Pertumbuhan Pelayanan PASAR Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang Bersendikan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi

5 Good Governance Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau administrasi pemerintahan yang baik Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat 5

6 Prinsip prinsip Good Governance 1. Wawasan ke depan (visionary) 2. Keterbukaan dan Transparansi 3. Partisipasi Masyarakat 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum 6. Demokrasi 7. Profesional dan Kompetensi 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan dan Keefektifa 10. Desentralisasi 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjanga 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup 14. Komitmen pada Pasar yang Fair 6

7 Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban program pembangunan yang dilakukan secara berkala Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi Menerapkan Reward and Punishment secara konsisten Memperbaiki format laporan akuntabilitas Menerapkan standar Kompetensi Jabatan Menyusun dan Memperbaiki sistem pengaduan Manyarakat Mengembangkan Sistem informasi yang akurat mencakup informasi masa lalu, masa kini dan masa depan. 7

8 Strategi Perbaikan Pengelolaan Keuangan 8

9 Pada Tahun 2008 Disusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Pada Tahun 2009 Disusun Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 55 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendekatan Regulasi

10 Rekruitmen CPNS yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi; Program Beasiswa kepada PNS pada program studi D4/S1/S2 Akuntansi; Mengikutsertakan PNS pada Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah khusus penatausahaan dan Akuntansi (KKDK); Capacity building dilakukan terhadap pengelola keuangan dan pengurus barang/penyimpan persediaan pada setiap level organisasi OPD (dari mulai UPTD/Balai hingga OPD) Bentuk capacity building: sosialisasi, Bimtek, dan pendampingan. Rekruitmen CPNS yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi; Program Beasiswa kepada PNS pada program studi D4/S1/S2 Akuntansi; Mengikutsertakan PNS pada Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan Kursus Keuangan Daerah khusus penatausahaan dan Akuntansi (KKDK); Capacity building dilakukan terhadap pengelola keuangan dan pengurus barang/penyimpan persediaan pada setiap level organisasi OPD (dari mulai UPTD/Balai hingga OPD) Bentuk capacity building: sosialisasi, Bimtek, dan pendampingan. Pendekatan Personalia

11 Pendekatan Administrasi  Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA)  Perbaikan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan BMD dan Pengelolaan Pendapatan Daerah  Pemberian Tunjangan khusus bagi Akuntan dan pengelola keuangan;  Pemberian Tunjangan khusus bagi Bendahara, Pengurus Barang, Penyimpan Barang;  Pemberian Tunjangan khusus bagi Administrator dan operator SIPKD;

12 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Aplikasi SIPKD merupakan alat bantu yang dibangun berdasarkan regulasi pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku, disamping dalam tahapannya juga mempertimbangkan aspek best practices pengelolaan keuangan yang berjalan di daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

13 Tampilan awal SIPKD

14 Menu menu yang ada di SIPKD: 1. Penganggaran

15 2. Penatausahaan

16 3. PertanggungJawaban

17 17 GAMBARAN UMUM ATISIBADA ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah ) adalah : Merupakan suatu alat bantu (tools) berupa aplikasi/software komputer yang berfungsi untuk mengelola data dan memberikan informasi yang berkaitan dengan data aset tetap (Barang Milik Daerah) Dasar Hukum dan Petunjuk Teknis ATISISBADA berdasarkan pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pergub Jabar No 14 Tahun 2010 Teknologi Software yang digunakan pada ATISISBADA adalah aplikasi berbasis web base, artinya dapat diakses dengan koneksi internet secara on line (24 jam) dimanapun dan kapanpun oleh user yang dapat mengakses. Flatform Software berbasis OpenSource, Operating System (OS) Server menggunakan Linux dan Software DataBase MySQL. Bahasa Pemogramman System menggunakan bahasa pemogramman php, JavaScript dan Ajax

18 18 KONSEP DASAR PENGEMBANGAN ATISISBADA ATISISBADA dibangun berdasarkan suatu siklus atau rangkaian kegiatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang saling berkaitan yang terdiri dari 13 Siklus (Permendagri no 17 tahun 2007) yaitu : 1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2.Pengadaan 3.Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 4.Penggunaan 5.Penatausahaan; 6.Pemanfaatan; 7.Pengamanan dan pemeliharaan; 8.Penilaian; 9.Penghapusan; 10.Pemindahtanganan; 11.Pembiayaan; 12.Tuntutan ganti rugi; 13.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

19 19 SCREENSHOOT ATISISBADA (SAMPLE DATA TANAH) Fasilitas Data Tanah pada ATISISBADA : - Tersedia Dokumen Kepemilikan (sertifikat) yg dapat didownload - Tersedia data Koordinat Lokasi/Bidang yang dapat dilihat pada Google Earth/Map

20 20 SCREENSHOOT ATISISBADA (SAMPLE DATA BANGUNAN) Fasilitas Data Tanah pada ATISISBADA : - Tersedia Data Photo/Gambar - Tersedia Dokumen IMB yg dapat didownload - Tersedia data Koordinat Lokasi/Bidang yang dapat dilihat pada Google Earth/Map

21 21 SCREENSHOOT ATISISBADA (SAMPLE DATA BANGUNAN) Fasilitas Data Tanah pada ATISISBADA : - Tersedia Data Photo/Gambar - Tersedia Dokumen Kepemilikan BPKB/STNK yg dapat didownload

22 TRIPLE HELIX TRANSFORMAS I STRUKTURAL KELEMBAGA AN UNIT PENDAPATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIT PENDAPATAN TATA KELOLA UNIT PENDAPATAN TRANSFORMASI STRUKTURAL DALAM AKSELERASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Aktivitas : Integrasi unit pendapatan pada satu lembaga Validasi SOTK dari pendekatan objek ke proses Aktivitas : Tour of Duty & Tour of Area Jabstruk & Pelaksana Penajaman kompetensi melalui bintek-bintek Perbaikan pola kesejahteraan Aktivitas : Validasi SOP Integrasi penatausahaan pendapatan kedalam SIPKD Pengembangan Sistem Layanan berbasis Banking System

23

24

25

26 SEDERHANA CEPAT AKURAT AMAN AKUNTABEL INFORMATIF NYAMAN MAKSUD DAN TUJUAN PROSEDUR YG MUDAH DIPAHAMI, DILAKSANAKAN & MUDAH DIAKSES KEPASTIAN WAKTU DALAM PENYELESAIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PELAYANAN DILAKSANAKAN SECARA TELITI, CERMAT & BERKUALITAS PROSES DAN PRODUK PELAYANAN DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, RASA AMAN DAN KEPASTIAN HUKUM KUALITAS PEJABAT/PENYELENGGARA PELAYANAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERSEDIANYA DATA & INFORMASI YANG DIBUTUHKAN SECARA AKURAT/ UP TO DATE TERSELENGGARANYA PELAYANAN DALAM SUASANA YANG MENYENANGKAN DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT


Download ppt "STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN AUDITABEL Bandung,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google