Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DAFTAR PUSTAKA: Abdulah Mudhofir,2005, Menggugat Sosiologi Sekuler:Studi Analisis atas sosiologi Weber, Jogyakarta, Suluh Press Ali,Achmad,2004, Sosiologi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DAFTAR PUSTAKA: Abdulah Mudhofir,2005, Menggugat Sosiologi Sekuler:Studi Analisis atas sosiologi Weber, Jogyakarta, Suluh Press Ali,Achmad,2004, Sosiologi."— Transcript presentasi:

1 DAFTAR PUSTAKA: Abdulah Mudhofir,2005, Menggugat Sosiologi Sekuler:Studi Analisis atas sosiologi Weber, Jogyakarta, Suluh Press Ali,Achmad,2004, Sosiologi Hukum:Kajian Empiris terhadap Pengadilan, Jakarta,IBLAM Ahmad gunawan-Muammar ramadhan, 2006,Menggagas hukum progresif Indonesia,Malang, Pustaka Pelajar Black,Donal,Sociological Justice,1989, New York:Academic Press Durkheim,Emile, 1964, The Rules of Sociological Method, New York:The Free Press Hart, HLA, 1981, The Concept of Law, London: Oxpord at the Clarendo Press Johnson, Alvin s,1994, Sociology of law, Jakarta, Rineka Cipta. Huntington, Samuel,2000, The Clash of Civilization and The Remaking of World Order, Qalam Kuhn, Thomas,2002, The Structure of Scientifik Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains, Bandung, Remaja Karya Kinloch, Graham,2005, Sociological Theory Development and Major Paradigm :Perkembangan Paradigma Utama Teori Sosiologi, Bandung, Pustaka Setia Meuwissen-diterjemahkan Arief Sidharta,2007, Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung, Refika Aditama Rijkschroeff diterjemahkan Fredy Tengker, 2001,Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum,Bandung, PT.Alumni Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum :Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta, Universitas Muhamadiyah Saifullah, 2007,Refleksi Sosiologi Hukum,Bandung, Refika Aditama Zulpatah SH, MH |

2 Soekanto, Soerjono,2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, PT.Raja Grafindo Press-Persada ,2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada ,1976, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, Alumni : Bandung Soemitro, Ronny Hanitijo,1984, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, CV.Sinar Baru, Bandung. Susanto, Astrid, 1994, Sosiologi Pembangunan, Bina Cipta, Jakarta Otje R, Salman, 1993, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni : Bandung Turner, Bryan, 2001,Teori-teori Sosiologi Modernitas Postmodernitas, Jogjakarta, Pustaka Pelajar Unger,Roberto,2007, Teori Hukum Kritis :Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Bandung, Nusamedia ,1986, The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press, England. Warasih, Esmi,2005, Pranata Hukum :Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang :PT.Suryandaru Utama Wignyosoebroto, Soetandyo,2005. Hukum Paradigma, Dinamika dan Pilihan Masalahnya, Jakarta, Huma Zulpatah SH, MH |

3 CATATAN KRITIS ! MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM SAMA ARTINYA DENGAN MEMASUKI SUATU BIDANG YANG MAHA LUAS, TAK ADA BATASNYA, TIADA BERHENTI DAN TERUS BERGERAK SEJALAN DENGAN DINAMIKA SOSIAL MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM ARTINYA MEMASUKI “DUNIA” ANEKA RAGAM PERILAKU MANUSIA, KARENANYA DIBUTUHKAN KEARIFAN UNTUK MELIHAT SEGALA SESUATUNYA DARI BANYAK SUDUT PANDANG YANG KOMPREHENSIF SEKALIGUS INTEGRALISTIK, TIDAK CUKUP BERHENTI DISUDUT HUKUM YANG BERSIFAT PRESKRIFTIF (APA HUKUMNYA DAN BAGAIMANA MENGOPERASIKANNYA), TIDAK HANYA MENETUKAN APA YANG SEYOGYANYA/SEHARUSNYA (DAS SOLLEN) DALAM MENGHADAPI KENYATAAN SENYATANYA (DAS SEIN) ARTINYA KITA DIPAKSA UNTUK KELUAR “KOTAK PEMIKIRAN POSITIVISME HUKUM” AGAR TIDAK SEMATA-MATA MELIHAT HUKUM HANYA SEBAGAI NORMA HUKUM ! Zulpatah SH, MH |

4 SOSIOLOGI HUKUM MERUPAKAN ILMU TENTANG KENYATAAN ! ILMU TENTANG KENYATAAN MERUPAKAN ILMU YANG MENGGELUTI DUNIA NYATA, EMPIRIS, LANGSUNG KE OBJEKNYA. SOSIOLOGI HUKUM MEMPELAJARI REALISTIS, BUKAN IDEALISTIS. MEPELAJARI DAS SEIN (DUNIA NYATA) BUKAN DAS SOLLEN (DUNIA ABSTRAK) ! SEBAB ITU, KETIKA MEMASUKINYA KITA AKAN BERHADAPAN DENGAN SEPERANGKAT PERILAKU ORANG, ISNTITUSI, SOSIAL, GOLONGAN, FAHAM, KONFLIK, FRIKSI, PERSEPSI YANG SANGAT BOLEH JADI “AMAT BERWARNA” SERTA SEGALA HAL YANG MENYANGKUT OPINI PUBLIK (BOLEH JADI BAHKAN AKAN BERHADAPAN DENGAN KEBEBASAN PROSES PENCERITAAN SESUAI SUDUT PANDANG SUBJEKTIF ORANG), DI DALAMNYA TERDAPAT SEPERANGKAT HUBUNGAN “SIMBIOSIS MUTUALISTIK” SEHINGGA TERJADI KETERJALINAN SUDUT PANDANG ILMU YANG BERBEDA KARENA DESAKAN KEBUTUHAN UNTUK DISATUKAN, MISALNYA ANTROPOLOGI HUKUM, PSIKOLOGI HUKUM, PERBANDINGAN HUKUM, SEJARAH HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM. ILMU TENTANG KENYATAAN ADALAH ILMU YANG MELIHAT HUKUM SEBAGAI SEPERANGKAT PERBUATAN, TINDAKAN, PERILAKU SEBAGAIMANA YANG DISEBUT DONALD BLACK SEBAGAI THE BEHAVIOR OF LAW Zulpatah SH, MH |

5 SOSIOLOGI HUKUM MERUPAKAN CABANG ILMU PENGETAHUAN YANG MEMAHAMI, MEMPELAJARI, MENJELASKAN SECARA ANALITIS-EMPIRIS TENTANG PERSOALAN PERSOALAN HUKUM BERHADAPAN DENGAN FENOMENA- FENOMENA LAIN DI MASYARAKAT. ARTINYA SOSIOLOGI HUKUM MEMPELAJARI HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DENGAN GEJALA-GEJALA SOSIAL YANG LAINNYA DI MASYARAKAT SOSIOLOGI HUKUM MERUPAKAN ILMU YANG MENGANGGAP HUKUM BUKAN HANYA NORMATIF SEMATA, AKAN TETAPI MEMANDANG HUKUM SEBAGAI SEKUMPULAN FAKTA EMPIRIS, SESUATU YANG NYATA DALAM MASYARAKAT, YANG DITINJAU DARI BERBAGAI SISI HINGGA TERDAPAT KESEIMBANGAN INFORMASI TERHADAP SUATU FENOMENA SOSIAL TENTANG HUKUM ( DALAM TEORI HUKUM ORANG BOLEH MENAFSIR ASAL BERDASARKAN ASAS PENAFSIRAN : SEJARAH, TELEOLOGIS, GRAMATIKAL, SISTIMATIKAL, ANALOGIS, OTENTIK, EKTENSIF, RESTRIKTIF DAN ARGUMENTUM A CONTRARIO; DALAM KACAMATA SOSIOLOGI HUKUM HARUS APA ADANYA, SENYATANYA ! TIDAK BOLEH ADA TAFSIRAN- TAFSIRAN, KACAMATANYA LIBERAL (BEBAS !) SEPANJANG TIDAK MELANGGAR ETIKA ILMIAH DAN BERADA DALAM WILAYAH YURIDIS- NORMATIF) Zulpatah SH, MH |

6 SIMPULANNYA, 1. DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM, PERSOALAN HUKUM BUKANLAH REALITAS PASAL-PASAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELAINKAN HUBUNGAN YANG SINERGIS PERSOALAN PASAL DALAM BEKERJANYA SEHARI- HARI DI MASYARAKAT. 2. SOSIOLOGI HUKUM MEMPELAJARI DAN MENJELASKAN SECARA UTUH POLA PERILAKU MASYARAKAT DENGAN APA ADANYA 3. SOSIOLOGI HUKUM MEMOTRET REALITAS MASYARAKAT YANG DITELAAH DENGAN SUDUT PANDANG SECARA INTERAKSIONIS SIMBOLIK, DESKRIPTIF-KUALITATIF, ARTINYA PANDANGANNYA MELAMPAUI AJARAN HUKUM MURNI (POSITIVISTIK) YANG MELIHAT GEJALA SOSIAL TERHADAP HUKUM DICERITERAKAN SEBAGAI MEKANISME YANG BERGULIR APA ADANYA. 4. REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM PADA AKHIRNYA TERDAPAT KESEIMBANGAN PENCERITAAN, ARTINYA YANG POSITIF DAN YANG NEGATIF DITANGGAPI SECARA SEIMBANG 5. MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI SUATU ILMU, DAPAT MELIHAT HUKUM DALAM BERBAGAI KONTEKS SEPERTI : PERILAKU (SIKAP), INSTITUSI (BIROKRASI), SISTEM SOSIAL, NILAI BUDAYA, SISTEM POLITIK DAN KEKUASAAN UNTUK MELIHAT BEKERJANYA HUKUM (IMPLEMENTASI YURIDIS) Zulpatah SH, MH |

7 TEORI-TEORI SOSIOLOGI : 1. F UNGSIONALISME STRUKTURAL : TEORI YANG MEMPELAJARI DAMPAK/FUNGSI STRUKTUR DAN PRANATA SOSIAL DALAM HIDUP BERMASYARAKAT YANG TERATUR DAN STABIL 2. T EORI KONFLIK : TEORI YANG MENERANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL DARI DAMPAK STRUKTUR KEKUASAAN/KEPENTINGAN KELOMPOK, PRINSIP DASARNYA MENERANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL IALAH DOMINASI PIHAK YANG KUAT ATAS FIHAK YANG LEMAH 3. T EORI SISTEM : TEORI YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA STRUKTUR DAN PRANATA SOSIAL BERHUBUNGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA, ARTINYA BAHWA SETIAP SISTEM SOSIAL AKAN TERGANTUNG DARI PRASYARAT TERTENTU 4. T EORI AKSI : TEORI YANG MENYATAKAN BAHWA KATA KUNCI UNTUK MEMAHAMI KEHIDUPAN BERSAMA ADA DITANGAN MANUSIA, JADI POKOK MASALAHNYA TERDAPAT PADA FIKIRAN MANUSIANYA. 5. T EORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK: TEORI YANG BERTUMPU PADA RAGAM SIMBOLIK SEBAGAI INTI INTERAKSI MANUSIA; MANUSIA BERTINDAK MEMBERI ARTI TERTENTU PADA TINGKAH LAKUNYA. 6. T EORI SOSIOLOGI FENOMOLOGI: TEORI YANG MENDASARKAN PANDANGANNYA PADA INTERAKSI ANTAR PRIBADI, ARTINYA INTERAKSI SOSIAL BERLANGSUNG MELALUI PENAFSIRAN- PENAFSIRAN DAN PEMAHAMAN TINDAKAN MASING-MASING 7. T EORI EVOLUSI : TEORI YANG MENGUMPAMAKAN MASYARAKAT SEBAGAI ORGANISME HIDUP YANG SECARA BERTAHAP, BERTUMBUH DAN BERKEMBANG Zulpatah SH, MH |

8 KONSEP DASAR SOSIOLOGI (HUKUM): 1. I NTERAKSI SOSIAL: HUBUNGAN-HUBUNGAN SOSIAL YANG DINAMIS YANG MERUPAKAN HUBUNGAN ANTARA ORANG PERORANG, ANTAR KELOMPOK ATAU ORANG DENGAN KELOMPOK (ORANG SALING MENANGGAPI TINDAKANNYA) 2. S TRUKTUR SOSIAL : UNSUR-UNSUR YANG MERUJUK PADA POLA INTERAKSI TERTENTU YANG TETAP DAN MANTAP YANG TERDIRI DARI JARINGAN-JARINGAN RELASI SOSIAL SECARA KHIERARKIS DAN PEMBAGIAN KERJA TERTENTU BERDASARKAN NILAI DAN ATURAN (TANPA STRUKTUR KEBEBASAN MANUSIA AKAN HANCUR) 3. P RANATA SOSIAL : KONSEP ABSTRAK YANG DAPAT DIKENAKAN PADA SEMUA BIDANG KEHIDUPAN YANG MENUNJUKAN POLA KETERATURAN (KOMUNIKASI, EKONOMI, PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DLL) 4. S ISTEM SOSIAL : SIFAT SALING HUBUNGAN DAN SALING KETERGANTUNGAN ANTAR UNSUR-UNSUR STRUKTURAL DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 5. S OSIALISASI/PROSES PEMASYARAKATAN: MERUPAKAN SUATU PROSES BELAJAR-MENGAJAR, MELALUI INDIVIDU BELAJAR MENJADI MASYARAKAT ( KEADAAN TIDAK SOSIAL MENJADI SOSIAL MELALUI PENYESUAIAN DIRI TERHADAP POLA PRILAKU YANG UMUM) 6. S TATUS SOSIAL : MERUPAKAN GEJALA SOSIO-BUDAYA PENGELOMPOKAN INDIVIDU BAIK DILIHAT DARI FAKSITISITASNYA (FAKTA OBJEKTIFNYA) ATAU DILIHAT DARI PENGHAYATANNYA (CARA ORANG BERFIKIR DAN BERTINDAKNYA) 9. S TRATIFIKASI SOSIAL : PERBEDAAN SOSIAL YANG BERTOLAK DARI PENEMPATAN ORANG DALAM KEDUDUKANNYA YANG BERTINGKAT-TINGKAT DARI ATAS KEBAWAH (RANKING/KASTA) 10. P ERUBAHAN SOSIAL : PERGANTIAN YANG BERLANGSUNG DALAM KUALITAS HIDUP BERSAMA SEBAGAI MASYARAKAT DAN INSTITUSI SOSIAL BAIK MENYANGKU STRUKTUR, ORGANISASI, CARA BERFIKIR DAN MITIVASI-MOTIVASINYA 11. P ENGENDALIAN SOSIAL : CARA DAN METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDORONG SESEORANG AGAR BERPERILAKU SELARAS DENGAN KEHENDAK MASYARAKAT LUAS Zulpatah SH, MH |

9 SOSIOLOGI (MAYOR POLAK) ILMU PENGETAHUAN YANG MEMPELAJARI MASYARAKAT SEBAGAI KESELURUHAN YAKNI HUBUNGAN-HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN MANUSIA, MANUSIA DENGAN KELOMPOK, KELOMPOK DENGAN KELOMPOK, BAIK FORMAL MAUPUN MATERIL BAIK STATIS MAUPUN DINAMIS SOSIOLOGI (PATIRIM SOROKIN) SUATU ILMU YANG MEMPELAJARI HUBUNGAN DAN PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA ANEKA MACAM GEJALA SOSIAL SOSIOLOGI (ROUCEKE DAN WARREN): ILMU YANG MEMPELAJARI HUBUNGAN MANUSIA DENGAN KELOMPOK-KELOMPOK Zulpatah SH, MH |

10 MODEL PENDEKATAN TERHADAP HUKUM 1. PENDEKATAN NORMATIF: PENDEKATAN INI MEMANDANG HUKUM DALAM WUJUDNYA YANG MENENTUKAN APA YANG BOLEH DAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN, SIFATNYA PRESKRIPTIF (APA HUKUMNYA DAN BAGAIMANA PROSESNYA) PENDEKATAN INI MEMANDANG HUKUM DALAM WUJUDNYA YANG MENENTUKAN APA YANG BOLEH DAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN, SIFATNYA PRESKRIPTIF (APA HUKUMNYA DAN BAGAIMANA PROSESNYA) 2. PENDEKATAN FILOSOFIS : PENDEKATAN INI MENITIK BERATKAN TERHADAP SEPERANGKAT NILAI-NILAI IDEAL PENDEKATAN INI MENITIK BERATKAN TERHADAP SEPERANGKAT NILAI-NILAI IDEAL 3. PENDEKATAN SOSIOLOGIS: PENDEKATAN YANG MEMANDANG HUKUM SEBAGAI KENYATAAN (SOSIAL) PENDEKATAN YANG MEMANDANG HUKUM SEBAGAI KENYATAAN (SOSIAL) Zulpatah SH, MH |

11 BEDA SOCIOLOGY OF THE LAW DAN SOCIOLOGY IN THE LAW : SOCIOLOGY OF THE LAW : MENJADIKAN HUKUM SEBAGAI FOKUS DARI INVESTIGASINYA YANG BERTUJUAN UNTUK MENGGAMBARKAN ARTI PENTING DARI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SOCIOLOGY IN THE LAW: MEMFASILITASI PELAKSANAAN HUKUM MENYANGKUT FUNGSI-FUNGSINYA DENGAN CARA MENJADIKAN ILMU SOSIOLOGI SEBAGAI ALATNYA Zulpatah SH, MH |

12 KEBERLAKUAN HUKUM: 1. KEBERLAKUAN YURIDIS: HUKUM MEMILIKI KUKUATAN BERLAKU BERDASARKAN KAEDAH YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA, DIBENTUK MENURUT CARA YANG DITETAPKAN DAN MENUNJUKAN HUBUNGAN KEHARUSAN ANTARA SUATU KONDISI DENGAN AKIBATNYA HUKUM MEMILIKI KUKUATAN BERLAKU BERDASARKAN KAEDAH YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA, DIBENTUK MENURUT CARA YANG DITETAPKAN DAN MENUNJUKAN HUBUNGAN KEHARUSAN ANTARA SUATU KONDISI DENGAN AKIBATNYA 2. KEBERLAKUAN PHILOSOPHIS: KAIDAH HUKUM ITU SESUAI DENGAN CITA-CITA HUKUM SEBAGAI NILAI POSITIF YANG TERTINGGI KAIDAH HUKUM ITU SESUAI DENGAN CITA-CITA HUKUM SEBAGAI NILAI POSITIF YANG TERTINGGI 3. KEBERLAKUAN HUKUM SECARA SOSIOLOGIS: KAIDAH HUKUM BERHASIL MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT YANG DASARNYA ADALAH KEKUASAAN DAN PENGAKUAN KAIDAH HUKUM BERHASIL MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT YANG DASARNYA ADALAH KEKUASAAN DAN PENGAKUAN Zulpatah SH, MH |

13 TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL 1.KARENA DORONGAN UNTUK TERJADINYA PENYESUAIAN-PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN YANG DATANG DARI LUAR 2.KARENA TERJADI PERTUMBUHAN BAIK MELALUI DIFERENSIASI STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL 3.KARENA ADANYA PENEMUAN-PENEMUAN BARU OLEH ANGGOTA MASYARAKAT CATATAN : DALAM HAL DEMIKIAN TERJADI SALING PERTUKARAN DIANTARA SISTEM KEBUDAYAAN DAN SISTEM SOSIAL (TERJADI FENOMENA SALING MERASUKI DIANTARA SUB SISTEM SATU SAMA LAIN YANG DISEBUT INSTITUSIONALISASI) Zulpatah SH, MH |

14 PROSES FUNGSIONAL DALAM SISTEM SOSIAL (TALCOTT PARSONS) 1.ADAPTATION (PROSES EKONOMI) 2.GOAL PURSUANCE (PROSES POLITIK) 3.PATTERN MAINTENANCE ( PROSES SOSIALISASI/PEMELIHARAAN) 4.INTEGRATION (PROSES HUKUM) Zulpatah SH, MH |

15 KARAKTERISTIK STUDI HUKUM SECARA SOSIOLOGIS (SATJIPTO RAHARDJO) 1. SOSIOLOGI HUKUM BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN MENGENAI PRAKTEK-PRAKTEK HUKUM BAIK OLEH PENEGAK HUKUM MAUPUN OLEH MASYARAKAT 2. SOSIOLOGI HUKUM SENANTIASA MENGUJI KEABSAHAN EMPIRIS DARI SUATU PERATURAN ATAU PERNYATAAN HUKUM 3. SOSIOLOGI HUKUM TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP HUKUM Zulpatah SH, MH |

16 LANGKAH MENGADILI SUATU PERKARA MENURUT HUKUM (ROSCOE POUND) 1. MENEMUKAN HUKUM: ARTINYA DARI BANYAK KAIDAH DI DALAM SISTEM HUKUM, MANAKAH YANG AKAN DITERAPKAN BERDASARKAN BAHAN YANG SUDAH ADA MENURUT CARA YANG DITUNJUKAN OLEH SISTEM HUKUM ARTINYA DARI BANYAK KAIDAH DI DALAM SISTEM HUKUM, MANAKAH YANG AKAN DITERAPKAN BERDASARKAN BAHAN YANG SUDAH ADA MENURUT CARA YANG DITUNJUKAN OLEH SISTEM HUKUM 2. MENAFSIRKAN KAIDAH: KAIDAH YANG DIPILIH DAN DITETAPKAN LALU DI TAFSIRKAN UNTUK MENEMUKAN MAKNANYA SEBAGAIMANA KAIDAH ITU DIBENTUK DAN BERKENAAN DENGAN KELUASANNYA YANG DIMAKSUD KAIDAH YANG DIPILIH DAN DITETAPKAN LALU DI TAFSIRKAN UNTUK MENEMUKAN MAKNANYA SEBAGAIMANA KAIDAH ITU DIBENTUK DAN BERKENAAN DENGAN KELUASANNYA YANG DIMAKSUD 3. MENERAPKAN KAIDAH: KAIDAH YANG TELAH DIPILIH DAN DITETAPKAN KEMUDIAN DITERAPKAN PADA PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI KAIDAH YANG TELAH DIPILIH DAN DITETAPKAN KEMUDIAN DITERAPKAN PADA PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI Zulpatah SH, MH |

17 PEKERJAAN HUKUM (LLEWELLYN) 1. MENYELESAIKAN KASUS-KASUS SENGKETA 2. PENYALURAN PRILAKU, KEBIASAAN DAN HARAPAN- HARAPAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGURANGI TIMBULNYA SENGKETA 3. MENYALURKAN KEMBALI PRILAKU, MEMBENTUK KEBIASAAN BARU SERTA HARAPAN-HARAPAN YANG SESUAI DENGAN KONDISI-KONDISI KEHIDUPAN PRIBADI MAUPUN KELOMPOK YANG BERUBAH TANPA MENIMBULKAN SENGKETA BARU 4. MENGADAKAN ALOKASI KEKUASAAN DAN MENGATURNYA DALAM KASUS DARURAT, KERAGUAN ATAU PEMBAHARUAN Zulpatah SH, MH |

18 KESADARAN HUKUM DAN PERASAAN HUKUM KESADARAN HUKUM : NILAI-NILAI MASYARAKAT TENTANG FUNGSI HUKUM YAKNI MENYANGKUT APA YANG HENDAKNYA DIJALANKAN OLEH HUKUM DALAM MASYARAKAT (NILAI-NILAI YANG TERDAPAT DALAM MANUSIA TENTANG HUKUM YANG ADA ATAU TENTANG HUKUM YANG DIHARAPKAN) PERASAAN HUKUM : MERUPAKAN PENILAIAN HUKUM YANG TIMBUL SECARA SERTA MERTA DARI MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH KEADILAN KEBUDAYAAN HUKUM: HUKUM DIPANDANG SEBAGAI PENJELMAAN DARI JIWA DAN CARA BERFIKIR MASYARAKAT YANG MENYANGKUT NILAI TERHADAP PROSEDUR HUKUM DAN SUBSTANSINYA

19 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENTAATAN PADA HUKUM 1. COMPLIANCE : YAKNI KEPATUHAN DI DASARKAN PADA HARAPAN AKAN ADANYA IMBALAN ATAU SANKSI YANG MUNGKIN DIKENAKAN APABILA MELANGGAR HUKUM YAKNI KEPATUHAN DI DASARKAN PADA HARAPAN AKAN ADANYA IMBALAN ATAU SANKSI YANG MUNGKIN DIKENAKAN APABILA MELANGGAR HUKUM 2. IDENTIFICATION: KEPATUHAN TERJADI BUKAN KARENA NILAI INTRINSIKNYA AKAN TETAPI DIMAKSUDKAN AGAR KEANGGOTAAN KELOMPOKNYA TETAP TERJAGA SERTA ADA HUBUNGAN BAIK DENGAN MEREKA YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENERAPKAN KAIDAH HUKUM KEPATUHAN TERJADI BUKAN KARENA NILAI INTRINSIKNYA AKAN TETAPI DIMAKSUDKAN AGAR KEANGGOTAAN KELOMPOKNYA TETAP TERJAGA SERTA ADA HUBUNGAN BAIK DENGAN MEREKA YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENERAPKAN KAIDAH HUKUM 3. INTERNATIONALIZATION: KEPATUHAN HUKUM TERJADI KARENA ADA NILAI INTRINSIK, SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PRIBADI YANG BERSANGKUTAN ATAU MAMPU MENGUBAH NILAI-NILAI YANG DIANUTNYA KEPATUHAN HUKUM TERJADI KARENA ADA NILAI INTRINSIK, SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PRIBADI YANG BERSANGKUTAN ATAU MAMPU MENGUBAH NILAI-NILAI YANG DIANUTNYA 4. TERJAMIN KEPENTINGANNYA: KEPENTINGAN-KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT TERJAMIN OLEH OLEH WADAH HUKUM YANG ADA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT TERJAMIN OLEH OLEH WADAH HUKUM YANG ADA Zulpatah SH, MH |

20 INDIKATOR KESADARAN HUKUM 1. PENGETAHUAN HUKUM 2. PEMAHAMAN HUKUM 3. SIKAP HUKUM 4. POLA PRILAKU HUKUM Zulpatah SH, MH |

21 FAKTOR EFEKTIVITAS HUKUM : 1. HUKUMNYA 2. PENEGAK HUKUMNYA 3. FASILITAS HUKUMNYA 4. KESADARAN HUKUMNYA 5. BUDAYA HUKUMNYA Zulpatah SH, MH |

22 FUNGSI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP HUKUM 1. FUNGSI ADAPTASI(ADAPTATION) MELALUI FUNGSI INI ORANG MENYESUAIKAN DIRINYA PADA LINGKUNGAN ORGANISNYA MELALUI FUNGSI INI ORANG MENYESUAIKAN DIRINYA PADA LINGKUNGAN ORGANISNYA 2. FUNGSI MENCAPAI TUJUAN (GOAL ATTAINMENT) BERKENAAN DENGAN KEPRIBADIAN YAKNI SESUATU YANG MERUPAKAN PERANTARA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN 3. FUNGSI INTEGRASI (INTEGRATION) BERKENAAN DENGAN PROSES INTERAKSI DALAM MASYARAKAT BERKENAAN DENGAN PROSES INTERAKSI DALAM MASYARAKAT 4. FUNGSI MEMPERTAHANKAN POLA(LATENT PATTERN MAINTENANCE) BERKENAAN DENGAN UPAYA MENGHUBUNGKAN SUB SISTEM SOSIAL TINDAKAN DENGAN SUSB SISTEM BUDAYANYA BERKENAAN DENGAN UPAYA MENGHUBUNGKAN SUB SISTEM SOSIAL TINDAKAN DENGAN SUSB SISTEM BUDAYANYA Zulpatah SH, MH |

23 CIRI HUKUM MODERN (MARC GALANTER) 1. TERDIRI DARI PERATURAN YANG SERAGAM BAIK ISI MAUPUN PELAKSANAANNYA 2. BERSIFAT TRANSAKSIONAL 3. BERSIFAT UNIVERSAL 4. ADANYA HIERARKI PERADILAN YANG TEGAS 5. BIROKRATIS 6. RATIONAL 7. PELAKSANANYA ORANG YANG SUDAH BERPENGALAMAN 8. DENGAN BERKEMBANGNYA SPESIALISASI HARUS ADA PENGHUBUNG ANTARA BAGIAN-BAGIAN SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA SISTEM PENGKOTAKAN 9. MUDAH DIUBAH UNTUK MENYESUAIKAN DIRI 10. PELAKSANANYA MONOPOLI NEGARA 11. TERDAPAT PERBEDAAN TEGAS ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF Zulpatah SH, MH |

24 Sosiologi merupakan Ilmu tentang Kenyataan: yakni ilmu yang menggeluti dunia nyata, dunia empiris, langsung ke objek, langsung ke masyarakat yang mempelajari tentang realistis dan bukan idealistik, nyata dan bukan abstrak ! Artinya : Bilamana kita masuk dan mendalaminya, maka kita akan berhadapan dengan seperangkat prilaku orang, isntitusi sosial, segolongan faham, berbagai konflik, aneka ragam persepsi dll yang “penuh warna” (karena begitu berwarnanya dinamika kehidupan masyarakat, maka dari sisi sosiologi untuk melihat obkek akhirnya akan “mengalami kebebasan proses penceritaan” sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Ilmu Kenyataan : Melihat Hukum sebagai seperangkat Perbuatan, Tindakan-tindakan, prilaku dan pola prilaku (istilah Donald Black disebut the behavior of law)

25 Sosiologi Hukum : Merupakan Ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata-mata akan tetapi melihat hukum sebagai sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat “keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum” (Dengan demikian dilihat dari perspektif sosiologi dalam hal “menghadapi/membedah posisi kasus” sebagai sebuah fenomena masyarakat, maka cara pandang dan cara berfikir kita untuk melihat hukum tidak berangkat hanya dari sudut pemaknaan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, abstrak dan yang ideal dicita-citakan, akan tetapi melihat fenomena “secara utuh”, nyata yang menggambarkan pergulatan kisah hukum dalam belantara kehidupan) Merupakan Ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata-mata akan tetapi melihat hukum sebagai sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat “keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum” (Dengan demikian dilihat dari perspektif sosiologi dalam hal “menghadapi/membedah posisi kasus” sebagai sebuah fenomena masyarakat, maka cara pandang dan cara berfikir kita untuk melihat hukum tidak berangkat hanya dari sudut pemaknaan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, abstrak dan yang ideal dicita-citakan, akan tetapi melihat fenomena “secara utuh”, nyata yang menggambarkan pergulatan kisah hukum dalam belantara kehidupan) Tentang ini : bisa dipadankan dengan “lukisan monalisa” karya Leonardo Da Vinci, yang menggambar sosok wanita misterius yang menyebabkan pelukis jatuh cinta pada lukisannya sendiri pada tahun 1503, dikerjakan dalam 4 tahun dan tidak pernah selesai, lukisan itu pernah menghiasi kamar tidur Napoleon Bonaparte dan kini tersimpan di museum prancis. Zulpatah SH, MH |

26 Intisarinya : 1. Dalam pandangan sosiologi hukum, persolana hukum bukanlah realitas pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebuah hubungan sinergitas subtansi pasal-pasal dengan bekerjanya materi pasal tersebut dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. 2. Sosiologi Hukum mempelajari dan menjelaskan secara utuh pola prilaku masyarakat dengan apa adanya (menjelaskan secara utuh prilaku masyarakat yang melaksanakan hukum) 3. Sosiologi hukum memotret realitas hukum dalam masyarakat yang ditelaah dari sudut pandang interaksionis simbolik, deskriptif kualitatif, sociological jurisprudence bukan positivistik (melintasi batas-batas normatif) 4. Refleksi sosiologi hukum pada akhirnya akan menemukan “keseimbangan penceritaan” tentang hukum (atinya, positip atau negatip ditanggapi secara seimbang. 5. Mempelajari sosiologi Hukum dapat melihat hukum dalam berbagai konteks,seperti : Prilaku (sikap), Institusi (birokrasi), sistem sosial, nilai- nilai budaya, sistem politik dan kekuasaan, aspek perkebangan ekonomi dan industri, kepatian dan keadilan dll yang bermuara pada “ Implementasi Yuridis” Zulpatah SH, MH |

27 Manfaat yang dapat dipetik: Sosiologi Hukum memberikan banyak kebebasan kepada orang yang mempelajarinya untuk melihat hukum dari dunia lain, keluar dari dunia yang selama ini dipandang tabu (tidak boleh keluar dari positivistik), orang diajari untuk tidak taat asas secara membabi buta, karenanya dengan cara pandang itu orang dibawa kealam “kecerdasan” untuk berdiri dipelbagai pertemuan persoalan, karena dipupuk rasa tanggung jawab yang utuh tidak mendahulukan sikap emosional dan subjektivias. Diajari bagaimana berfikir komprehensif dan berpola pikir ilmiah. Zulpatah SH, MH |

28 Beberapa catatan : 1.Sosiologi Hukum: Adalah meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa gagal untuk mentatai hukum serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya (Soerjono Soekanto) Adalah meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa gagal untuk mentatai hukum serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya (Soerjono Soekanto) 2.Kesadaran Hukum: Adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada, kesadaran hukum berkait dengan kebudayaan hukum. Adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada, kesadaran hukum berkait dengan kebudayaan hukum. 3.Perasaan Hukum : Adalah penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat Adalah penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat 4.Kepatuhan Hukum: Merupakan proses internalisasi yang dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola prikelakukan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada situasi tertentu Merupakan proses internalisasi yang dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola prikelakukan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada situasi tertentu Zulpatah SH, MH |

29 Unsur Sistem Hukum (Lawrence M.Friedman: The Legal system a Social Science Perspektive:1975) Bahwa Setiap sistem hukum terdiri atas perangkat : a. Struktur Hukum (Berupa lembaga Hukum) b. Substansi Hukum (Berupa peraturan perundang-undangan) c. Kultur Hukum (budaya Hukum) Zulpatah SH, MH |

30 Setiap aturan itu akan diuji kehandalannya dan efektivitasnya. Ia akan mengalami dinamika intervensi, menghadapi benturan, pergeseran dan bahkan perubahan yang menuntut “selalu ada perubahan setting sosial” untuk mendudukan hukum kembali pada siklus bekerjanya hukum ! Maknanya : 1. Hukum akan selalu mengalami dinamisasi bilamana berhadapan dengan perubahan 2. Perubahan sosial baik secara evolusi mapun revolusi akan membawa serta konsekuensi pada keharusan adanya pemulihan hukum 3. Hukum mengalami perubahan disertai oleh intervensi positif atau negatif yang disebut “penyakit Hukum” 4. Tujuan mulia hukum, harus mendudukan dirinya sebagai kendali sosial (social control) 5. Implementasi Hukum merupakan problematik yang kompleks karena banyak bersinggungan dengan berbagai faktor dalam masyarakat 6. Sejak hukum ditetapkan dan diberlakukan, sejak itu pula timbul “multy tafsir” dalam masyarakat terhadap hukum Zulpatah SH, MH |

31 Interaksi Perubahan sosial dan perubahan Hukum dalam 2 format/paradigma: 1. Hukum melayani kebutuhan masyarakat agar hukum tidak menjadi ketinggalan dari laju perkembangan masyarakatnya; Ciri format/paradigma ini : a.Hukum tempatnya dibelakang peristiwa karena mengikuti dan bukan mendahului a.Hukum tempatnya dibelakang peristiwa karena mengikuti dan bukan mendahului b.Hukum dituntut melakukan penyesuaian diri pada tiap-tiap perubahan baru b.Hukum dituntut melakukan penyesuaian diri pada tiap-tiap perubahan baru c.Hukum dalam tahap ini berfungsi sebagai “Pengabdi” yang terikat pada kondisi ketergantungan c.Hukum dalam tahap ini berfungsi sebagai “Pengabdi” yang terikat pada kondisi ketergantungan Zulpatah SH, MH |

32 2. Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat Cirinya : a. L aw as a tool of social enginereeng b. L aw as a tool direct social change c. I us Constituendum d. H ukum berorientasi kedepan (Forward looking) dan berperan aktif e. H ukum tidak hanya menciptakan ketertiban akan tetapi mendorong dan menciptakan terjadinya perubahan dan perkembangan Zulpatah SH, MH |

33 Kristalisasi pemikiran sosiologi Hukum (pandangan para tokoh) 1.C harles Louis De Secondat : The Spirit of Laws 1748 : “Meletakan kajiannya pada persoalan bagaimana hubungan hukum dengan negara sebagai pelaksana hukum dan hukum dipandangnya sebagai bagian integral dari kebuayaan masyarakat, dalam pandangannya hukum itu merupakan hasil berbagai faktor dalam masyarakat seperti adat istiadat, lingkungan fisik dll yang menekankan pada aspek statis hukum” Zulpatah SH, MH |

34 2. Frederich Karl Von Savigny: “Hukum tidak dengan sengaja disusun oleh pembentuk hukum, hukum ditemukan dan tidak dibuat. Hukum tumbuh karena adanya proses dan proses itu tidak disadari dan organis, karena itu menurutnya perundang-undangan tidak lebih penting dari adat kebiasaan. Hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, ia merupakan keinginan yang wajar dari masyarakat dan karenanya secara fundamental hukum terbentuk oleh adat-istiadat serta kepercayaan populer atau kekuatan-kekuatan internal bekerja secara diam-diam. Karena itu hukum berasal dari adat istiadat bukan berasal dari pembentuk hukum, menurutnya aspek dinamis hukum diserahkan pada sejarah hukum.” “Hukum tidak dengan sengaja disusun oleh pembentuk hukum, hukum ditemukan dan tidak dibuat. Hukum tumbuh karena adanya proses dan proses itu tidak disadari dan organis, karena itu menurutnya perundang-undangan tidak lebih penting dari adat kebiasaan. Hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, ia merupakan keinginan yang wajar dari masyarakat dan karenanya secara fundamental hukum terbentuk oleh adat-istiadat serta kepercayaan populer atau kekuatan-kekuatan internal bekerja secara diam-diam. Karena itu hukum berasal dari adat istiadat bukan berasal dari pembentuk hukum, menurutnya aspek dinamis hukum diserahkan pada sejarah hukum.” Zulpatah SH, MH |

35 3. Herbert Spencer : “Menggunakan teori evolusi (pengaruh teori evolusi biologi charles darwin) yang terkenal dengan ajarannya mengenai prioritas individu atas masyarakat (individualisme), pandangannya menyamakan masyarakat dengan organisme yang berdiri sendiri dan berevolusi terlepas dari kemauan dan tanggung jawab anggotanya dibawah kuasa hukum” Ia membedakan evolusi dalam 4 tahapan: a Tahap penggandaan dan pertambahan (Segala sesuatu yang semula kecil lambat laun akan berkembang dan membesar) b. Tahap Kompliksifikasi : (semakin sulitnya suatu struktur organisme akan menjadikan sebagai salah satu akibat perkembangan.) c. Tahap pembagian deferensiasi (Setiap pembagian pasti akan terbentuk sesuai fungsi yang diberikan) d. Tahap pengintegrasian: (adanya proses diferensiasi yang mengakibatkan perpecahan sehingga kecenderungan ini perlu adanya proses yang mengimbangi/mempersatukan) Zulpatah SH, MH |


Download ppt "DAFTAR PUSTAKA: Abdulah Mudhofir,2005, Menggugat Sosiologi Sekuler:Studi Analisis atas sosiologi Weber, Jogyakarta, Suluh Press Ali,Achmad,2004, Sosiologi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google