Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POLITIK STRATEGI NASIONAL POLITIK Politik dpt dipahami scr umum & scr sektoral Scr umum, politik mencakup sgl hal yg berhubungan dng kekuasaan pemerintahan,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POLITIK STRATEGI NASIONAL POLITIK Politik dpt dipahami scr umum & scr sektoral Scr umum, politik mencakup sgl hal yg berhubungan dng kekuasaan pemerintahan,"— Transcript presentasi:

1

2 POLITIK STRATEGI NASIONAL

3 POLITIK Politik dpt dipahami scr umum & scr sektoral Scr umum, politik mencakup sgl hal yg berhubungan dng kekuasaan pemerintahan, & pengelolaan penyelenggaraannya. Idealnya, politik berarti pengelolaan kekuasaan utk kebajikan bersama (umum) Scr sektoral, politik mencakup institusi2 pemerintahan & masy yg menaruh kepentingan pd pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Ini merujuk pd lembaga legislatif, eksekutif, parpol, kelompok2 kepentingan, & cara institusi2 ini membangun diri & terlibat dlm (persaingan) pengelolaan kekuasaan pemerintahan

4 POLITIK STRATEGI NASIONAL POLITIK (POLITICS) :  PROSES PNENTUAN TUJ NEG & CARA PLAKSANAAN.  RANGKAIAN, ASAS, PRINSIP, KEADAAN, JLN UTK MNJAMIN TERLAKS USAHA, CITA2, TUJ YG DIKEHENDAKI. POLICY (KEBIJAKAN) :  PENGGUNAAN PERTIMBANGAN2 UTK MNJAMIN TERLAKSANANYA USAHA, CITA2 YG DIKEHENDAKI. STRATEGI :  SENI UTK MEMENANGKN PERANG (CLAUSEWITZ). MODERN : DLM EKONOMI, OLAH RAGA.  CARA UTK MNDPATKAN KEMENANGAN ATAU PENCAPAIAN TUJUAN. Dilaks oleh menteri/ pim lembaga non Dep.

5 STRATIFIKASI POLSTRANAS Tingkat Penentu Kebijakan PuncakTingkat Penentu Kebijakan Puncak – MPR : GBHN, TAP MPR (pada jaman orde baru) – Presiden : dekrit, peraturan, piagam Tingkat Kebijakan UmumTingkat Kebijakan Umum – Presiden, DPR : UU – Presiden : Peraturan Pemerintah, Kep/Inpres Tingkat Penentu Kebijakan KhususTingkat Penentu Kebijakan Khusus –Menteri : Peraturan menteri, Kepmen Tingkat Penentu Kebijakan TeknisTingkat Penentu Kebijakan Teknis –Eselon I Dep, lembaga non Dep : prosedur/teknis utk implementasikan rencana, program, kegiatan.

6 AMANDEMEN UUD 1945 Perubahan dalam Pengelolaan Pembangunan PENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBNPENGUATAN KEDUDUKAN LEMBAGA LEGISLATIF DLM PENYUSUNAN APBN DITIADAKANNYA GBHN SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONALDITIADAKANNYA GBHN SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DIPERKUATNYA OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PEMERINTAH DALAM NKRIDIPERKUATNYA OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PEMERINTAH DALAM NKRI

7 Intensitas Kepentingan Kepentingan Negara yang dipertaruhkan SurvivalVitalMajorPeripheral Pertahankan keutuhan wil x Kesejahteraan Umum x Perdamaian Abadi x Promosi nilai luhur bangsa x

8 DUA MACAM KEKUASAAN PEMBUATAN ATURAN DI DAERAH 1. Wewenang penentuan pelaks Pem pusat di Daerah: a. Gubernur (Instruksi Gub) utk Daerah Tk I b. Bupati/Walikota (Intruksi Bupati/Walikota) utk Daerah Tk II. 2. Kepala daerah berwenang mengeluarkan Kebijakan pemda dng persetujuan DPRD. Bentuk: Peraturan daerah Tk I atau II, Keputusan/Instruksi Kepala Daerah Tk I atau II.

9 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2004 – Rendahnya pertumbuhan ekonomi. 2. Rendahnya kondisi masyarakat seperti kualitas SDM. 3. Rendahnya kemampuan mengelola SDA & lingk hidup. 4. Lebarnya kesenjangan & ketimpangan pembangunan antar daerah. 5. Berkurangnya kualitas & pelayanan, tertundanya pemb infrastruktur. 6. Belum tuntasnya penanganan thdp aksi separatisme. 7. Masih tinggi kejahatan konvensional & transnasional (pnyelundpan, narkotika, pencucian uang), variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dng tingkat kekerasan makin meresahkan masyarakat. 8. Rendahnya kualitas pelayanan umum. 9. Blm menguatnya pelmbgaan pol lembg penyelenggaraan neg & lembg kemasyarakatan, msh rendah internasionalisasi nilai2 demokratis dlm kehidupan berbangsa & berneg, adanya tindakan kekerasan & politik uang, blm tuntas persoalan2 ancman thdp komitmen pers & kesatuan. 10.Brbgai permslhn mendsar : Msh lemahnya karakter bngsa, Blm trbangun sis pem & sis pemb yg berkelanjutan, Blm berkmbangnya nasionalisme demokrasi pol & ekonmi, Blm terealisasi nilai2 utama kebangsaan & blm berkmbangnya sis yg memngkinkan masy mngadopsi & memaknai nilai2 kontemporer scr bijaksana, Kegamangan dlm menghadapi masa dpn srta rentannya sis pemb, pem & kenegaraan dlm menghadapi perubahan.

10 Strategi Pokok Pembangunan Nasional PS & Pemb UUD 1945 tdk lagi diperdebatkan. 2. Neg Indonesia tetap dlm bentuk NKRI. 3. “Bhinneka Tunggal Ika” hrs dihayati & dipraktekkan. 4. Pemerintahan dipilih melalui proses Pemilu demokratis & langsung oleh rakyat. 5. Seluruh UU dijiwai PS, Pemb UUD 1945 & UU disusun/ diajukan melalui proses debat publik. 6. Peraturan2 tdk bertentangan dng perundangan yg lbh tinggi. 7. Menghindari UU & peraturan yg diskriminatif thd WN. 8. Nilai2 luhur yg ada dlm masy trs diperkuat. 9. Neg hrs menjaga & mghormati hak2 asasi warga negaranya. Strategi Pembangunan Indonesia. Membangun Indonesia dlm sgl aspek kehidupan sesuai yg diamanatkan dlm Pemb UUD 45 meliputi : Pemenuhan hak2 dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yg kokoh

11 MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (DTETAPKAN KE DLM UU NO 25 TTG SPPN) BAPPENAS LEMBAGAJANGKA PANJANGJANGKA SEDANG JANGKA PENDEK MUSRENBANG JP NAS RANCANGAN RPJP NAS MUSRENBANG JM NAS RPJM NAS MUSRENBANG SUN RKP RANCANGAN RKP RAPBN APBN KEMENTRIAN LEMBAGA RANCANGAN RPJP-KL RANCANGAN RENSTRA-KL RANCANGAN RENJA-KL RKA-KL DPA MUSRENBANG JP NAS DILAKS PALING LAMBAT 1 THN SBELUM BERAKHIR RPJP YG SEDANG BERJALAN RPJP NAS BERISI : -PENJABARAN TUJ NEG DLM UUD 45 -DLM BNTUK VISI, MISI & ARAH PEMB NAS RPJP NAS DITETAPKAN DG UU MUSRENBANG JM NAS DILAKS PALING LMBAT 2 BLN SETELAH PRESIDEN DILANTIK RPJM NAS BERISI : -PNJABARAN VISI, MISI & PROG PRES TERPILIH KE DLM ARAH KRANGKA EK MAKRO (TRMSK ARAH JAK FISKAL & MONETER), STRAT PEMB, JAK UM & PROG PRIORITAS PROG -SUN BERDSR RPJP NAS RPJM DIJABARKAN KEDLM RENSTRA-KL YG MEMUAT VISI,MISI,STRAT, JAK PROG & GIAT PEMB SSI TUGAS & FUNGSI KL RPJM NAS DITETAPKAN DGN PERATURAN PRES PALING LAMBAT 3 BLN SETELAH PRES DILANTIK MUSRENBANG SUN RKP DILAKS PALING LAMBAT BLN APRIL. RKP BERISI : -RANCANGAN KRANGKA EKONOMI MAKRO, PRIORITAS PEMB, RENJA & PENDANAAN -MERUPAKAN PENJABARAN DARI RPJM NAS RKP DIJADIKAN PEDOMAN PENYSUNAN RAPBN RKP DIJABARKAN MENJADI RENJA-KL YG MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN PROGPRES RANCANGAN RPJM NAS

12 Eksekutif (Presiden) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2004 – 2009 I. Agenda 1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai II. Agenda 2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis –Pembenahan Sistem dan Politik Hukum –Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk –Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia –Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa –Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh –Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah III. Agenda 3 : Mewujudkan Indonesia Yang Sejahtera

13 “ MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL “ ANGGARAN NEGARA DISUSUN UTK MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA

14 UNIFIED BUDGET GAR RUTIN + GAR PEMBANGUNAN GAR RUTIN + GAR PEMBANGUNAN GABUNGGABUNG TUJUAN  HINDARI DUPLIKASI GAR RTN DGN PBN  HEMAT BEL NEG Format Baru hilangkan/perkecil penyimpangan dan kebocoran Gar Neg

15 AKUNTABILITAS dan TRANSPARAN UPAYA PEMBENAHAN ADMIN LOLAAN ANGGARAN HARUS BENAR2 DPT DIPERTGJWBKAN SCR HUKUM ANGGARAN BARU TERSEDIA APABILA ADA USULAN UTK PERIODE SATU THN HANYA SATU KALI MELALUI UU APBN ATAU APBN PERUBAHAN  PERTAJAM REN DAN KONSISTEN DALAM PELAKSANAANNYA.

16 ASAS2 SUN ANGGARAN ASAS UMUM : ASAS TAHUNAN, ASAS UNIVERSAL, ASAS KESATUAN DAN ASAS SPESIALITAS ASAS BARU SBG CERMIN KAIDAHS YG BAIK : ASAS AKUNTABILITAS, ASAS PROFESIONALITAS, ASAS PROPORSIONALITAS, ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS PEMERIKSAAN KEUANGAN SUN RENBANGNEG JUGA MEMPERHATIKAN ASAS : ASAS KETERPADUAN, ASAS PRIORITAS, ASAS FLEKSIBILITAS, ASAS BOTTOM UP/TOP DOWN, ASAS KESEIMBANGAN DAN KESERASIAN, ASAS PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA ASAS MANFAAT

17 KLASIFIKASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI KOMPENSASI DALAM BENTUK UANG/BRG YG DIBERIKAN KEPADA PEG PEM YG TUGAS DI DN/LN.KOMPENSASI DALAM BENTUK UANG/BRG YG DIBERIKAN KEPADA PEG PEM YG TUGAS DI DN/LN. BELANJA BARANG BELANJA BARANG PEMBELIAN BRG/JASA YG HABIS PAKAI UTK MEMPRODUKSI BRG/JASA.PEMBELIAN BRG/JASA YG HABIS PAKAI UTK MEMPRODUKSI BRG/JASA. BELANJA MODAL BELANJA MODAL DLM RANGKA UNTUK PEMEBENTUKAN MODAL (TANAH, PERALATAN, MESIN DLL) DLM RANGKA UNTUK PEMEBENTUKAN MODAL (TANAH, PERALATAN, MESIN DLL) BEBAN BUNGA PEMBAYARAN UTK KEWAJIBAN PENGGUNAAN POKOK UTANG (DN/LN) PEMBAYARAN UTK KEWAJIBAN PENGGUNAAN POKOK UTANG (DN/LN)SUBSIDI DIBERIKAN KEPADA PRUSH/LEMBAGA YG PRODUKSI, JUAL, EKSIM BRG DAN JASA.DIBERIKAN KEPADA PRUSH/LEMBAGA YG PRODUKSI, JUAL, EKSIM BRG DAN JASA. BANTUAN SOSIAL TRANSFER UANG/BRG PADA MASYARAKAT UTK KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIALTRANSFER UANG/BRG PADA MASYARAKAT UTK KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIALHIBAH TRANSFER DANA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN/INTERNASIONALTRANSFER DANA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN/INTERNASIONAL BELANJA LAIN-LAIN PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT YG TIDAK TRMSK DLM JENIS BELANJA DI TAS.PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT YG TIDAK TRMSK DLM JENIS BELANJA DI TAS.

18 ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA) ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (IMPLEMENTASI DARI UU NO.17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA) PJP NASAPBNRAPBNRKP RENSTRA KLRENJA KLRKA KLRINC APBN PROGPRES PJM NAS KAJANG KADANG KADEK UU NO 25 TH 2004 TTG SPPN UU NO.17 TH 2003 TTG KN PED PEDOMAN DI ACU PED JABAR KAN PED

19 CAKUPAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PENYUSUNAN ANGGARAN - BERBASIS KINERJA (PBB) - PENGELUARAN ANGGARAN JANGKA MENENGAH (MTEF) - TERPADU (UB) PELAKSANA ANGGARAN - KEWENANGAN YG JELAS ANTARA MENKEU DAN MENTEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN - LENGKAP DAN AKURAT DALAM WAKTU SINGKAT

20 PERSPEKTIF Kebijakan politik dlm neg tdk dpt dilepaskan dr “tata-kelola pem baru” sbg hsl dr amandemen UUD 1945 Tata kelola pem baru itu menghasilkan “demokratisasi & desentralisasi” kekuasaan pemerintahan. Pengelolaan kekuasaan tdk lg terpusat pd & melibatkan hanya satu lembaga (satu orang), ttp terbagi dlm berbagai lmbg pem & melibatkan partisipasi publik Dng perubahan sprti itu, sampai saat ini blm terlihat suatu pola kebijakan nas yg dpt dilihat sebagai “policy guidance” bg lmbg pemerintahan khususnya & masy umumnya (spt pd masa lalu dng GBHN & Propenas) Framework utk “policy principles” mmg mengacu pd UUD Ttp, policy principles ini dpt diterjemahkan scr berlainan oleh lembaga2 pemerintahan yg berbeda2 (meski sebenarnya ini tdk boleh terjadi) Kenyataan ini dpt dilihat pd kasus pemerintahan hsl Pemilu 2004, khususnya antara DPR & Presiden. Ini tentu memp implikasi baik positif maupun negatif pd (percepatan) proses pemb nasional.

21 PERSAINGAN KEPENTINGAN Politik menyangkut kekuasaan Kekuasaan terkait dengan penguasaan sumber2  otoritas, pengaruh, ekonomi & sebagainya Penguasaan sumber2 merangsang terbentuknya pluralitas kepentingan Proses pembuatan kebijakan politik akan merupakan proses persaingan kepentingan Kebijakan politik yg seharusnya bersifat publik bisa jd merupakan kebijakan yg memihak kepada kepentingan yg direpresentasikan oleh pelaku dominan dlm proses pembuatannya. Kebijakan politik semestinya dirumuskan & selanjutkan dilaksanakan dlm kondisi yg transparan & hrs dpt digugat scr publik

22 POL DLM NEGERI : UMUM Demokratisasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan Desentralisasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan Menghindarkan sentralisasi & dominasi pengelolaan kekuasaan pemerintahan oleh satu orang atau satu lembaga Pengelolaan kekuasaan demokratis & desentralistis berpeluang utk menghasilkan kebajikan bersama

23 Demokratisasi Kekuasaan Substantif terrumuskan dlm Amandemen UUD 1945 MPR tdk lagi berkedudukan sbg lembaga tertinggi negara Presiden (eksekutif) & DPR berada dlm posisi (politis) yg sejajar Lembaga2 tinggi negara lainnya: BPK & MA bersifat independen thd MPR, DPR, & Presiden MK jg independen, & berfungsi sbg “penyelesai” sengketa antar lembaga tinggi negara, hasil pemilu & permasalahan UU thd konstitusi (UUD) Potensi utk bekerjanya mekanisme checks & balances antar lembaga negara, & krn itu menghindarkan satu lembaga negara menjadi dominan atas lembaga2 negara yg lain

24 Desentralisasi Kekuasaan Secara substantif terrumuskan dlm Amandemen UUD 1945 Pemerintah Pusat mengalihkan sebagian besar penyelenggaraan urusan pemerintahan kpd pemerintahan di daerah: 5 urusan pemerintahan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat (LN, pertahanan, keamanan, fiskal & moneter, justisi, & agama); sisanya dijalankan oleh pemerintahan di daerah Pemerintahan di daerah menjalankan urusan pemerintahan yg bersifat wajib & bersifat pilihan Penyelenggara pemerintahan di daerah (kepala daerah & anggota DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (tdk lagi diangkat atau berdasarkan penujukkan oleh pemerintah pusat)

25 POLDAGRI: SEKTORAL Kebijakan “politik” yg dirumuskan oleh masing2 institusi politik baik utk pemberdayaan diri maupun utk peningkatan kualitas kinerjanya (internal) Semua lembaga pemerintahan (utamanya) memp kebijakan ini: MPR, DPR, DPD, Eksekutif, & Pemerintahan di Daerah Antar lembaga terbuka peluang membuat kebijakan bersama: DPR & Eksekutif, DPD & DPR, DPD & Eksekutif, Antar berbagai tingkatan Eksekutif; antara Eksekutif Daerah & DPRD Antara lembaga pemerintahan & masyarakat Fokus pd DPR, DPD, Eksekutif & Pemerintahan di Daerah


Download ppt "POLITIK STRATEGI NASIONAL POLITIK Politik dpt dipahami scr umum & scr sektoral Scr umum, politik mencakup sgl hal yg berhubungan dng kekuasaan pemerintahan,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google