Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja,"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 27 Februari 2015

2 SISTEMATIKA PAPARAN

3 Pendahuluan 1

4 Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Garut Jabar Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 626 Kelurahan : 641 Desa : Penduduk Indonesia (2012) : Jiwa Jabar (2013) : Jiwa Penduduk Miskin (2013) : 9,61 % PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2014) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB (2013) : Rp. 386,84 Trilyun (adhk); PDRB per kapita (2013): Rp. 24,94 Juta (adhk) Inflasi (2013): 9,20% LPE (2013) : 6,06% IPM (2013) : 73,40% RLS (2013) : 8,09 th AMH (2013): 96,49 % AKI (2012) : 217 per Kel Hidup AKB (2013) : 30 per Kel Hidup APK SD: 119,55 % (2013) APK SMP: 95,25 % (2013) APK SMA: % (2013) % (2012/2013) APK PT: 17,09 % (2013) PDRB (2013) : Rp. 386,84 Trilyun (adhk); PDRB per kapita (2013): Rp. 24,94 Juta (adhk) Inflasi (2013): 9,20% LPE (2013) : 6,06% IPM (2013) : 73,40% RLS (2013) : 8,09 th AMH (2013): 96,49 % AKI (2012) : 217 per Kel Hidup AKB (2013) : 30 per Kel Hidup APK SD: 119,55 % (2013) APK SMP: 95,25 % (2013) APK SMA: % (2013) % (2012/2013) APK PT: 17,09 % (2013) 44,3 Juta Jiwa Tahun 2008 Tahun 2011 Tahun ,34 Juta Jiwa Tahun

5 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMD AWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOR OJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Bandung Raya Palabuhanrat u Pangandara n BIJB 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT 7 KARAKTER : 1.SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede Bandara Int. Jabar Kertajati Jalan Lintas Selatan Jabar Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Pel. Cilamaya DKI JAKARTA Pel. Tarumajaya Tol SOR OJA Metropolitan Bandung Raya Tol CISUMDA WU Pel.Cirebon Tol Kanci-Pejagan Metropolitan Cirebon Raya PKW RANCABUAYA PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu BIJB Tol Cikampek- Palimanan Bandara Citarate Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Metropolitan Cirebon Raya PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bodebek Karpur PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA BIJB Laut Jawa 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1.JUJUR DAN KONSISTEN 2.TANGGUH DAN DISIPLIN 3.KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4.RAMAH DAN BIJAKSANA 5.KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 3

6 TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata : 0,745% per tahun) Tahun Target Penurunan minimal 1% per tahun 9,89 Jumlah Penduduk (2014) : Jiwa Capaian Jabar 2007: 13,55% Target Tim TKPK Prov Jabar 8, ,2 7,6 6,9 6,3 Capaian

7 Jabar : orang Papua : orang Aceh : orang Tim TKPK Provinsi Jawa Barat : 1.Mendorong Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program pengurangan kemiskinan secara besar-besaran 2.Menurunkan kemiskinan di Jawa Barat akan menurunkan angka kemiskinan nasional Kaltim : orang 5

8 Sumber : PPLS Tahun 2011 Tim TKPK Provinsi Jawa Barat : 1.Bersama Kab/Kota klaster 1 membuat Kab/Kota klaster 2 menjadi klaster 1 2.Bersama Kab/Kota klaster 1 dan 2 membuat Kab/Kota klaster 3 menjadi klaster 2 3.Bersama Kab/Kota klaster 1, 2 dan 3 membuat Kab/Kota klaster 4 menjadi klaster 3 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 6

9 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; 7

10 TIGA METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT SEBAGAI PENGHELA EKONOMI, KESEJAHTERAAN, MODERNISASI DAN KEBERLANJUTAN BAGI SELURUH MASYARAKAT JAWA BARAT B ODEBEK KARPUR KOTA BOGOR| KAB. BOGOR| KOTA DEPOK|KOTA BEKASI| KAB. BEKASI| KAB KARAWANG| KAB. PURWAKARTA| BANDUNG RAYA KOTA BANDUNG| KOTA CIMAHI| KAB. BANDUNG BARAT| KAB. BANDUNG| KAB. SUMEDANG CIREBON RAYA KOTA CIREBON| KAB. CIREBON| KAB. KUNINGAN| KAB. MAJALENGKA| KAB. INDRAMAYU KORIDOR EKONOMI JAWA METROPOLITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN CIREBON RAYA METROPOLITAN BANDUNG RAYA KORIDOR EKONOMI JAWA PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar

11 KONSEP SEBELUMNYA Bodebek Karpur sebagai 1 st tier Berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga 1 st tier DKI Jakarta sebagai 1 st tier Wilayah BODETABEK sebagai 2 nd tier KONSEP TWIN METROPOLITAN BODEBEK KARPUR – DKI JAKARTA DKI JAKAR TA METROPO LITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN DKI JAKARTA TahunPendudukLuas Wilayah 20109,6 juta Ha 2015?? Ha 2020?? Ha 2025?? Ha Karakteristik Masing-masing metropolitan memiliki: 1.aktivitas perkotaan yang mandiri 2.ciri khas yang berbeda 3.manajemen metropolitan yang mandiri 4.kompetisi sosial-ekonomi yang sehat METROPOLITAN BODEBEK KARPUR TahunPendudukLuas Wilayah ,60 juta Ha ,30 juta ,9 Ha ,36 juta Ha ,16 juta Ha “Metropolitan Bodebek Karpur dikembangkan sebagai METROPOLITAN MANDIRI dengan sektor unggulan INDUSTRI MANUFAKTUR, JASA, KEUANGAN, serta PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN” MELALUI PENDEKATAN: TWIN METROPOLITAN BODEBEK KARPUR - DKI JAKARTA/TANGERANG 9

12 KOTA/ KABUPATEN: KOTA BANDUNG | KOTA CIMAHI | KAB. BANDUNG | KAB. BANDUNG BARAT | KAB. SUMEDANG ,8 9,9 11,4 12,9 10., METROPOLITAN BANDUNG RAYA Prediksi Perkembangan Kependudukan JUMLAH POPULASI (JUTA JIWA) LUAS WILAYAH (HEKTAR) Kecamatan: 56 Kec. ( 2010) | 61 Kec. ( 2015) | 68 Kec. (2020) | 73 Kec. ( ) 10

13 METROPOLITAN CIREBON RAYA DELINEASI WILAYAH BERDASARKAN KRITERIA JUMLAH PENDUDUK, LUAS LAHAN TERBANGUN, DAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT JUMLAH PENDUDUK (JUTA JIWA) KOTA/KABUPATEN KOTA CIREBON | KAB. CIREBON | KAB. KUNINGAN | KAB. MAJALENGKA | KAB. INDRAMAYU LUAS WILAYAH METROPOLITAN (HEKTAR) ,58 2,4 3,9 6, Kecamatan: 29 Kec. ( 2010) | 30 Kec. ( 2015) | 34 Kec. (2020) | 43 Kec. (2025) | 45 Kec. ( ) KONSEP PENGEMBANGAN CIREBON RAYA SEBAGAI METROPOLITAN BUDAYA DAN SEJARAH, BERBASIS WISATA, INDUSTRI, DAN KERAJINAN Keunggulan Absolut: POSISI STRATEGIS | 3 ZONA TOPOGRAFI | WARISAN BUDAYA | KERATON | SENTRA BATIK TRUSMI Keunggulan Komparatif: AKSESIBILITAS | SIMPUL TRANSPORTASI | KETERSEDIAAN SDM | KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM Keunggulan Kompetitif: WARISAN BUDAYA DAN SEJARAH | KETERAMPILAN MEMBATIK BERSKALA INTERNASIONAL 11

14 Jumlah kecamatan : 5 Populasi(2010) : jiwa Sektor unggulan: Pariwisata Perikanan Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Pariwisata dan Perikanan Strategi Pembangunan Mengembangkan kawasan minapolitan Mengembangkan dan membangun infrastruktur pariwisata Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata dan perikanan ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU 12

15 Jumlah Kecamatan: 5 Kab. Garut : 4 Kecamatan (Caringin, sebagian Cisewu, sebagian Bungbulang, Mekarmukti) Kab. Cianjur: 1 Kecamatan (Sebagian Cidaun) Sektor unggulan: Pariwisata Rancabuaya akan dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Sektor Pariwisata Strategi Pembangunan Mengembangkan transportasi regional Mengembangan dan membangun infrastruktur pariwisata Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA 13

16 Population Jumlah kecamatan: 5 Populasi(2010) : jiwa Sektor unggulan: Pariwisata Perikanan Pertanian Pangandaran akan dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Sektor Parwisata Strategi Pembangunan Penataan kawasan pariwisata Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pariwisata Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata di Pusat Pertumbuhan Pangandaran ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN Kecamatan Parigi Kecamatan Cijulang Kecamatan Sidamulih Kecamatan Pangandaran Kecamatan Kalipucang 14

17 15

18 16

19 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT 17

20 NoINDIKATORLKPJ 2013LKPJ 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 RKPD MurnI RKPD Murni KU-APBD 1. a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) , , , ,0 b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,771,521,2 – 1,31,30-1,601,6 - 1,9 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,065,076,20 – 6,806,2 – 6,86,3 – 6,9 3. Inflasi (%)9, ,3 - 7,36,3 – 7,3 4. Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah) 23,6030,1422,00 – 24,00 26, ,00 5. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk 9,619,186,80 - 5,908,0 – 7,06,8 – 7,8 6. Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb) – 6, Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,228,458,00 - 7,508,00 – 8,507,50 - 7,00 8. Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun) , ,6198,6 – 208,6226, ,4 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN 2015 dan

21 NoINDIKATORLKPJ 2013LKPJ 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 RKPD MurnI RKPD Murni KU-APBD 1IPM 73,4074,2874,75 – 75,5074,00 – 74,50 75, 50 – 76,00 2Indeks Pendidikan 82,3183,3685,50 86,00 a. AMH 96,49 98,2998,00 -98,50 98,50 – 99,00 b. RLS (tahun) 8,09 8,348,30 – 8,50 8,50 – 8,75 3Indeks Kesehatan 72, ,53 77,00 a. AHH (tahun) 68,80 68,8370,00 – 70,25 70,50 – 71,00 b. AKB (per 1000 KH) c. AKI (per KH) n/a 4,8 4,6 4Indeks Daya Beli 64,89 65,4764,45 65,00 a. PPP (ribu rupiah) 640, , ,000 Keterangan : *) Target RKPD 2016 bersumber dari RPJMD PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN 2015 dan

22 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 1. Indeks Pembangunan Manusia Poin73,19 T 73,75 – 74,25 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50 75,50 – 76,00 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00 R 73,4074,28 2. Indeks Pendidikan Poin80,21 T 82,3184,6585,5086,0088,0089,00 R 82, Angka Melek Huruf Persen96,97 T 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 R , Angka Rata- rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun8,15 T 8,20 - 8,258,25 - 8,308,30 - 8,508,50 - 8,758,75 - 9,109,10 - 9,50 R n/a 5.5. Angka Rata- rata Lama Sekolah Kota Tahun 9,00 – 10,73 T 9,25 – 11,00 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50 10,25 – 11,75 10,75 – 12,00 11,50 – 12,50 R n/a 6.6. APK Sekolah Menengah Persen 67,78 T 72,6880,4887,4892,8094,1095,50 R , APK Pendidikan Tinggi Persen 15,19 T – R 17,0919,19 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 1 20

23 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; 8.Indek KesehatanPoin71,00 T 72,6075,6076,5377,0078,0079,00 R AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun68,60 T 68, , , ,2570, , , R68,80 68,83 Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 10. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah N/A T R n/a Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas Orang N/A T R n/a Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga 12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin68,08 T 69,77072,027373,575 R 70 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 1 21

24 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 1 : Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 1. Skor Pola Pangan Harapan poin70,2 T R74, Pencetakan Sawah Baru Ha200 T R5.000 Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pertanian 3. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin108,93 T 109 – – – R104,46 4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah89 T R Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen63,78 T 63, ,00 64, ,00 65, ,00 66, ,00 67, ,00 68, ,00 R 63,0162,77 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir MISI 2

25 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 21,25 T 21, ,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 R23,6030,02 7. PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 21,25 T 21, ,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 R8,5324,94 8. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 5,48 T 5,5 – 6,06,0 – 6,56,5 - 7,07,0 – 7,57,5 – 8,08 – 8,5 R5,5 - 6,014,83 9. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rupiah 52,68 T 76,52 – 85,5585,55-95,8195,81-107,79107,79-121,80 121, ,85 138, ,00 R 67,5062, Nilai Investasi PMDN Trilyun Rupiah 16,02 T R6,0113, Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Trilyun Rupiah 36,66 T R67,548, Nilai Investasi/PMTB adhb Trilyun Rupiah 175,20 T 154, ,2 174, ,2 198, ,6 226, ,4 267, ,2 315, ,3 R194,33305, InflasiPersen3,86 T 8,5 - 9,56,0 - 7,06,3 - 7,34,5 - 5,54,0 - 5,0 R9,157,41 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 MISI 2 23 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 2

26 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta Orang N/A T R Indek Daya beliPoin60,93 T 64,1764,0064,4565,0065,5066,00 R64,8965, Daya Beli Masyarakat ribu rupiah T R640,8644,36 Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional 17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,21 T 5,2 - 5,85,9 - 6,56,2 - 6,86,3 - 6,9 6,4 – 7,0 R6,065,07 18.Indeks GiniPoin0,41 T 0,4 - 0,390,38 – 0,370,37 – 0,360,36 – 0,350,35 – 0,340,34 – 0,33 R0.410,42 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 2

27 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval Skala T R33 2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin35,481 T 39,02942,93147,22451,94657, R Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,99 T 11,012,113,314,616,117,7 R12,4512,36 4. Indikator Daya Saing Provinsi Rangki ng 6 T 6 – 55 – R Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK 1.1. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala N/A T 333,5456 RN/A 2.2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin46 T R Indeks Persepsi Korupsi Poin5,11 T 5,566,577,58 R5.53,7 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 3

28 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur 1.1. Indeks Kebahagiaan PoinN/A T 55 – 5757 – 5959 – 6161 – 6363 – 65 R67,66 Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum 1.1. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen54 T R63,6671,3 2.2.Indeks DemokrasiPoinN/A T 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,00 – 68,50 68,50 – 69,00 R65,18 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 3

29 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 1.Jumlah PendudukJiwa T R Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen34,5 T R37,2 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat 1. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK) Persen per Tahun 1,79 T – R Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi Persen10,86 T 11,5-12,0312,03-25,0925,09-39,7739,77-53,6453,64-67,5167,51-80,00 R12, Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Persen64,52 T – R65,9867,37 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 4

30 No.Indikator Kinerjaatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Rasio Elektrifikasi Rumah Persen73,55 T R ,41 5. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Persen63,53 T R ,88 6. Cakupan Pelayanan Air Minum Persen51,76 T R ,43 7. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Persen63,21 T 63,00-63,5063,50-64,0064,00-65,0065,00-67,0067,00-68,0068,00-69,00 R ,59 Sasaran 3 : Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur 1. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Persen9,6 T 9,6-10,410,4-10,810,8-11,211,2-11,711,7-12,312,3-13 R13,4 2. Tingkat kemantapan jalan provinsi (Kondisi baik dan sedang) Persen97,05 T 97-97,397,1-97,497,2-97,597,3-97,697,4-97,797,5-98 R ,68 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 4

31 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 1 : Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.Angka KemiskinanPersen9,52 T 8,80 - 7,807,80 - 6,806,80 - 5,905,90– 5,005,00 - 4,10 R9.619,44 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9-10T 9,00 - 8,508,50 - 8,008,00 - 7,507,50 – 7,007,00 - 6,506,50 – 6,00 Persen 9,08 R9.228,45 3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang334,255 T 479,255527,181579,899637,888701, R Jumlah Pekerja Anak Orang574,301 T 562,815551,558540,527529,717519,122508,740 R562, Sasaran 2 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu 1. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional OrangN/A T R n/a 0 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 5

32 No.Indikator KinerjaSatuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun Sasaran 3 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata 1.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) Ribu Orang 800 T R , Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah3 T R n/a 3 Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama 1.1. Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Poin2 T R n/a = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD MISI 5

33 A.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018) B.Kebijakan Nasional (Peraturan Presiden No 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019) 29

34 A.Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018) 30

35 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 1.MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 3. MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN ; 4. REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN ; 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. 5. REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI; 2.MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI; 31

36 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 32

37 TAHAP AWAL TAHAP PENGEMBANGAN TAHAP DIVERSIFIKASI TAHAP PEMANTAPAN TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahapan Pembangunan Jangka Menengah POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD 33

38 Common Goals RPJMD TAHUN

39 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3.Pendidikan berkebutuhan khusus 4.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5.Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan 2.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3.Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa 4.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya 2.Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan 3.Infrastruktur jalan dan perhubungan 4.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5.Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6.Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7.Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM 2.Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternative 4.Pengembangan industry manufaktur 5.Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan 1.Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2.Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3.Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4.Jawa Barat bebas rawan pangan 5.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan 1.Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 4.Penanganan bencana longsor dan banjir 1.Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 4.Penanganan bencana longsor dan banjir CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga 1.Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan sistem hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa 1.Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3.Penataan sistem hukum dan penegakan hukum 4.Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6.Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata 1.Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2.Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3.Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4.Pengembangan Destinasi wisata CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3.Peningkatan pengelolaan kependudukan 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat 1.Pengurangan Kemiskinan 2.Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3.Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) 35

40 KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT 36

41 Janji Gubernur PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 2.BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU 3.REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU 4.MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT 5.ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN 6.REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN 7.PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA 8.PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun

42 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi 1.Infrastruktur Desa dan Perdesaan. 2.Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. 3.Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi 4.Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggara an Pemerintah- an Dae- rah (LPPD) wirausahaan baru. 2.Mempersiapkan Cetak Sawah Baru Ha (2015) (Nasional). 3.Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasional). 4.Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. 5.Destinasi Wisata Dunia. 6.Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. 7.Ketahanan Pangan (Nasional). 8.Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. 9.Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati 10.Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi. 11.Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. 12.Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. 13.Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). 14.TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. 15.Kemandirian Energi Perdesaan. 16.Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. 17.Rasio Elektrifikasi Rumah 18.Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. 1.Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. 2.Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 3.2 juta serapan tenaga kerja. 4.Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. 5.Pembangunan Pusat seni dan Budaya. 6.Pengurangan Kemiskinan. 7.Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 8.Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. 9.Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. 10.Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. 11.Pembangunan Ruang Kelas Baru 12.Pembangunan Kobong Pondok Pesantren 1.Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 2.Mempertahan- kan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 3.Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya. 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No. 500/Kep.66-Org/2014) 38

43 C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN DENGAN RPJMN TAHUN RPJMD JAWA BARAT RPJMD JAWA BARAT CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1) 10.CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4) 1.CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5) 2.CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5) 3.CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7) 4.CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7) 5.CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6) 6.CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7) 7.CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9) 8.CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5) 9.CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1) 10.CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4) 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR Pendidikan Kesehatan Perumahan FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN Antar kelompok Pendapatan Antar Wilayah 39

44 B.Kebijakan Nasional (Peraturan Presiden No 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019) 40

45 VISI & MISI PEMBANGUNAN VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) Misi : 41

46  Membangun untuk manusia dan masyarakat  Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS PENDANAAN PEMBANGUNAN : STRATEGI ALOKASI PADA PRIORITAS ALOKASI PADA QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA  Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan  Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah 42

47 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN WILAYAH No.Wilayah Target Growth (%/th) Peran PDRB Wilayah (%) 2013 Peran PDRB Wilayah (%) 2019 Kebutuhan Investasi 2019 (Trilyun Rp) Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2019 (Triyun Rp) 1Sumatera8,1 – 8,6 23,8 25, – – 785 2Jawa5,7 – 6,2 58,0 53, – – Bali Nustra8,4 – 8,92,53, – – 311 4Kalimantan9,8 – 10,3 8,7 10,2778 – – 90 5Sulawesi9,0 – 9,5 4,8 5, – – 163 6Maluku Papua11,4 – 12,02,22,8767 – – 80 Nasional7,0 – 7,5100, – – Keterangan:  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 – 7,5 %/tahun  Kebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 %  kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRB 43

48 TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan Sumber Daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik Luar Negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Bangsa yang berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 agenda prioritas Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demo- kratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakuka n revolusi karakter bangsa Akan memper- teguh Kebhi- nekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1.Membangun wibawa politik Luar Negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda- yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) 1.Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2.Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3.Mendedikasikan program membangun kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional. 4.Untuk penguasaan Sumber Daya Alam melalui 7 langkah & mem- bangun regulasi mewajibkan CSR dan atau saham untuk masyarakat lokal dan sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. 5.Membangun pemberdaya an buruh 6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7.Penguatan investasi domestik 8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9.Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangka n kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga

49 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun

50 Tema Pembangunan RKPD Rancangan Tema : 46

51 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 K.1.1. Kualitas demokrasi. K.1.2. Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif K.1.3. Keamanan dan ketertiban daerah K.1.4. Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja K.1.5. Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah K.1.6.Penataan Daerah Otonom Baru K.1.7. Harmonisasi produk peraturan perundang- undangan daerah K.1.8. Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek K.1.9.Sinergitas pembangunan desa-kota K Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial K.2.1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat K.2.2.Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan K.2.3.Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan K.2.4.Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. K.2.5Ketahanan Pangan. K.3.1. Peningkatan Investasi K.3.2.Peningkatan Peran dan daya saing BUMD K3.3.Peningkatan Kerjasama B to B K.4.1.Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) K.4.2.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) K.4.3.Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup K.4.4.Pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang K.4.5.Alih Fungsi Lahan K.5.1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. K.5.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. K.5.3.Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja K.5.4.Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana K.5.5.Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. K.5.6.Penanggulangan penduduk miskin. K.5.7.Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). K.5.8.Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota 47

52 1.Memantapkan Kelembagaan; 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi; 3.Koordinasi Pusat-Daerah; 4.Meningkatkan Deviden BUMD; 5.Meningkatkan kepercayaan masyarakat; 6.Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; 7.Meningkatkan pengelolaan asset daerah. 1.Program dan kegiatan prioritas : RPJMD , RPJMN , MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment), serta dukungan-dukungan terhadap program strategis nasional; 2.Program implementasi janji Gubernur; 3.26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; 4.Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan; 5.Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 6.Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; 7.Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10% dari total belanja; 9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV Tahun Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. 11.DAK, DBHCHT, BOS Pusat. A.Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan 1.Penyertaan modal; 2.Penyediaan dana bergulir; 3.Pembelian Saham; 4.Penyediaan Dana LPDP Jabar; 5.Penyediaan Dana Kolateral. 48

53 Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Target Pendapatan Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) Keterangan : pendapatan Tahun 2013 – 2018 (RPJMD ) belum memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar Rp. 4,1 T 49

54 Keterangan : Pendanaan dalam Trilyun Rupiah 50

55 NoUraian Kabupaten/KotaPembobotan (1, 2,….,4,5)Persentase 1∆ IPM (Realisasi IPM 2013 terhadap Realisasi IPM 2012) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2∆ Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 Semakin tinggi ∆ semakin besar bobotnya 10% 3∆ AKB Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 10% 4Jumlah Penduduk Tahun 2013Semakin besar semakin besar bobotnya10% 5Luas WilayahSemakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 10% 6Panjang Jalan Kabupaten/KotaSemakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 15% 7Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8PAD Sendiri Tahun 2012 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin tinggi semakin besar bobotnya10% 51 SIMULASI BANTUAN KEUANG PADA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

56 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No.Kabupaten/KotaPagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 I. BKPP Wilayah I Bogor 282,499,895, Kabupaten Bogor 65,157,418, Kabupaten Cianjur 58,578,392, Kabupaten Sukabumi 58,187,312, Kota Bogor 33,147,080, Kota Depok 35,551,342, Kota Sukabumi 31,878,349,069.8 II. BKPP Wilayah II Purwakarta 245,196,489, Kabupaten Bekasi 51,899,388, Kabupaten Karawang 59,687,042, Kabupaten Purwakarta 42,194,699, Kabupaten Subang 47,056,353, Kota Bekasi 44,359,005,

57 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No.Kabupaten/KotaPagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 III. BKPP Wilayah III Cirebon 228,889,053, Kabupaten Cirebon 52,571,657, Kabupaten Indramayu 56,479,430, Kabupaten Kuningan 42,741,047, Kabupaten Majalengka 39,664,124, Kota Cirebon 37,432,794,624.2 IV. BKPP Wilayah IV Priangan (Barat) 219,454,080, Kabupaten Bandung 55,669,197, Kabupaten Bandung Barat 35,222,732, Kabupaten Sumedang 40,607,347, Kota Bandung 54,771,093, Kota Cimahi 33,183,710,

58 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No.Kabupaten/KotaPagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 V. BKPP Wilayah IV Priangan (Timur) 273,960,480, Kabupaten Ciamis 42,303,606, Kabupaten Garut 55,522,477, Kabupaten Tasikmalaya 53,759,650, Kabupaten Pangandaran ,0 5. Kota Banjar 34,062,831, Kota Tasikmalaya 38,311,915,503.3 Keterangan : 1.Pagu Indikatif Tematik Kewilayahan sebesar Rp. 250 Milyar,-, terdiri dari BTL Rp. 150 Milyar dan BL Rp. 100 Milyar; 2.Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan berdasarkan pengajuan proposal dari Kab/Kota; 3.Perbaikan Proposal Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan paling lambat dua hari setelah pelaksanaan Pra Musrenbang. 54

59 Kriteria Usulan Kegiatan 2016 A.Kegiatan Yang Mengacu Tema Pembangunan Tahun 2016 yang terdapat didalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 B.Kewenangan Provinsi atau Kewenangan Pusat : Kegiatan yang memiliki dampak regional dan nasional; Kegiatan Yang Merupakan Tindaklanjut Tematik Kewilayahan dan Tematik Sektoral; Kegiatan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota; C. Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota : Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU); Tindak lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah Memerlukan komitmen baru D.Merupakan kegiatan unggulan atau terobosan Kabupaten/Kota : Menjawab isu strategis Provinsi Keterkaitan dengan 10 (sepuluh) Common Goals 55

60 1.Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya 2.Hibah, yang dibolehkan : a.Hibah untuk Pekerjaan Fisik b.Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi c.Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional d.Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. e.Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. f.Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 3.Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : a.Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. b.Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi c.Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan d.Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. e.Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 1.Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya 2.Hibah, yang dibolehkan : a.Hibah untuk Pekerjaan Fisik b.Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi c.Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional d.Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. e.Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. f.Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 3.Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : a.Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. b.Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi c.Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan d.Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. e.Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. Kriteria Hibah dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat mulai APBD Murni Tahun

61 PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2016 P ENCAPAIAN V ISI DAN M ISI RPJMD 2013 – 2018 P EMENUHAN J ANJI K AMPANYE G UBERNUR 2013 – 2018 P ENUNTASAN K EGIATAN TEMATIK S EKTORAL ( COMMON GOALS ) P ENUNTASAN K EGIATAN T EMATIK K EWILAYAHAN H ASIL R ESES DAN P OKOK – P OKOK P IKIRAN DPRD 57

62 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS 22 WILAYAH I BOGOR 58 ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2016

63 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Pembangunan TPPAS Regional NamboKab. Bogor Peningkatan cakupan pelayanan air minumSeluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR) Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian, dan di perbatasan Jabar­Banten Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab.Cianjur, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas di daerah perbatasan Jabar­Banten Kab. Bogor-Kab. Sukabumi Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi- Sukabumi, Bogor Ring Road, Depok–Antasari, Cinere- Jagorawi); Kab. Bogor Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain pembangunanruas jalanSentul – Hambalang – Tajur – Cibadak - Sp. Sukamakmur – Cariu - Kota Bunga-Cipanas dan Reaktivasi kereta api jalur Bogor – Sukabumi – Cianjur - Padalarang) Kab. Bogor 59

64 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA Dukungan pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi, dan rel ganda kereta api Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok Dukungan pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi Kab. Bogor Perbaikan jaringan irigasiKab.Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan BODEBEK-KARPUR Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi- Sukabumi, Sukabumi - Ciranjang) Kab. Sukabumi Penanganan kemacetan lalu lintas melalui pembangunan Jalan lingkar Sukabumi dan reaktivasi kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur­-Padalarang Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kota Sukabumi Dukungan untuk pembangunan Bandara Citarate dan pelabuhan laut regional di Palabuhanratu Kab. Sukabumi Dukungan terhadap pembangunan Waduk Ciletuh dan Waduk Citepus Kab. Sukabumi Pembangunan Daerah Irigasi Caringin Kab. Sukabumi Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan pusat pertumbuhan Palabuhanratu Kab. Sukabumi Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Sukabumi- Ciranjang dan Ciranjang-­Padalarang) Kab. Cianjur Lanjutan 60

65 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi- Sukabumi, Bogor Ring Road, Cinere-Jagorawi) Kota Bogor Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Sukabumi-Ciranjang) Kota Sukabumi Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Depok–Antasari) Kota Depok Dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan Kota Depok Dukungan pembangunan Waduk Limo Kota Depok 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak Kab. Bogor, Kab. Cianjur Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan BODEBEK-KARPUR Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor 5. Alih fungsi lahan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruangSeluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Lanjutan 61

66 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1 Penataan Daerah Otonom BaruDukungan Penataan Daerah Otonom BaruKabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi 2 Pembangunan Wilayah PerbatasanPemeliharaan patok batas provinsiKabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan Kab Bogor, Kab Sukabumi, Kota Depok 3 Tata Kelola PemerintahanPenataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi Optimalisasi Kerjasama Antar DaerahKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi Peningkatan Profesionalisme AparaturKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi Pembangunan Gedung PemerintahanKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi 4 Sinergitas Pembangunan Desa-KotaPeningkatan Pembangunan infrastruktur DesaKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi 5 Pemberdayaan Masyarakat DesaPembangunan Posyandu MultifungsiKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi Pembangunan Rumah Rakyat MiskinKab Bogor, Kab Sukabumi, Kota Depok Desa Sadar HukumKab Bogor, Kab Sukabumi, Kota Depok 6 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan TibumtranmasKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi 7 Penguatan DesaPenguatan pemerintahan desaKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi Desa melek internetKab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi 62

67 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI BIDANG EKONOMI WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur 2Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur Pengembangan Industrialisasi perikanan PanselaKab. Sukabumi, Kab. Cianjur 3Ketahanan PanganPelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur 4Alih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian Pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan.Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 5Peningkatan InvestasiPenciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 6Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 7Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan DKI JakartaKota Depok, Kab. Bogor 63

68 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. 1.Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk 2.Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. 1.Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan 3.Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 1.Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru 2.Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana 1.Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana 2.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. 1.Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. 1.Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif 2.Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 1.Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai 2.Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota 1.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya 2.Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 64

69 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS WILAYAH II PURWAKARTA ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN

70 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIKINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Peningkatan cakupan pelayanan air minum Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR) Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas di perbatasan Jabar-DKI Jakarta Kab. Bekasi, Kota Bekasi Dukungan pembangunan jalur kereta api khusus barang / kargo (pembangunan shortcut Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang) Kab. Subang Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna Kab. Subang Perbaikan jaringan irigasiKab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi Dukungan untuk pembangunan pelabuhan laut internasional Cilamaya Kab. Karawang 66

71 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIKINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta 5. Alih fungsi lahan Lanjutan

72 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1 Pembangunan Wilayah PerbatasanPemeliharaan patok batas provinsiKab Bekasi, Kota Bekasi Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasanKab Bekasi, Kota Bekasi 2 Tata Kelola PemerintahanPenataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi Optimalisasi Kerjasama Antar DaerahKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi Peningkatan Profesionalisme AparaturKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi Pembangunan Gedung PemerintahanKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi 3 Sinergitas Pembangunan Desa-KotaPeningkatan Pembangunan infrastruktur DesaKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi 4 Pemberdayaan Masyarakat DesaPembangunan Posyandu MultifungsiKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang Pembangunan Rumah Rakyat MiskinKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang Desa Sadar HukumKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang 5 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan TibumtranmasKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi 6 Penguatan DesaPenguatan pemerintahan desaKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang Desa Melek InternetKab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang 68

73 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang Pengembangan Industrialisasi perikanan PanturaKab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang 3Ketahanan PanganPelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 4Peningkatan InvestasiPenciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 5Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung Kab. Purwakarta, Kab. Subang 6Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan DKI JakartaKab. Bekasi 69

74 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. 1.Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk 2.Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. 1.Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan 3.Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 1.Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru 2.Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana 1.Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana 2.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. 1.Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. 1.Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif 2.Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 1.Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai 2.Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota 1.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya 2.Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 70

75 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS WILAYAH III CIREBON ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN

76 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIKINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Peningkatan cakupan layanan air minumSeluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Pengembangan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga Kab. Kuningan 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kota Cirebon Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas di perbatasan Jabar-Jateng Kab. Cirebon, Kab. Kuningan Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura, serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan Kab. Cirebon, Kab. Indramayu Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur Bandung­ - Cirebon Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kota Cirebon Dukungan untuk reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon Kab. Cirebon, Kota Cirebon Perbaikan jaringan irigasiKab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon Kab. Cirebon 72

77 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIKINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) (lanjutan) Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Kab.Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kota Cirebon Dukungan pembangunan jalan lintas cepat (lintas cepat Kab. Kuningan) Kab. Kuningan Dukungan pembangunan Waduk Kuningan dan Waduk Kadumanik di Kabupaten Kuningan, serta Waduk Matenggeng di Kab. Cilacap (wilayah genangan di Kab. Kuningan dan Kab. Ciamis) Kab. Kuningan Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan, Cileunyi­- Sumedang-Dawuan) dan jalan lintas cepat (lintas cepat Kadipaten Kab. Majalengka) Kab. Majalengka Dukungan pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati­ Kadipaten, serta reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon Kab. Majalengka Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain fly over Lemahabang) Kota Bekasi Lanjutan 73

78 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIKINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kab. Majalengka dan Aerocity Kertajati Kab. Majalengka Dukungan pembangunan saluran Majalengka Kromong Kab. Majalengka Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan) Kab. Indramayu, Kota Cirebon Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan Kab. Indramayu, Kota Cirebon Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur Jakarta - Cirebon Kab. Indramayu, Kota Cirebon Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Pengendalian pencemaran industri batik rumah tangga Trusmi Kab. Cirebon Pengendalian pencemaran industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang Kab. Cirebon Lanjutan 74

79 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIKINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. (lanjutan) Dukungan untuk pengembangan Kebun Raya Kuningan dan Taman Keanekaragaman Hayati Kab. Kuningan 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor Bandung-Cirebon dan Jakarta- Cirebon Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon 5. Alih fungsi lahan Lanjutan

80 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1 Pembangunan Wilayah PerbatasanPemeliharaan patok batas provinsiKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasanKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan 2 Tata Kelola PemerintahanPenataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Optimalisasi Kerjasama Antar DaerahKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Peningkatan Profesionalisme AparaturKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Pembangunan Gedung PemerintahanKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon 3 Sinergitas Pembangunan Desa-KotaPeningkatan Pembangunan infrastruktur DesaKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon 4 Pemberdayaan Masyarakat DesaPembangunan Posyandu MultifungsiKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan Pembangunan Rumah Rakyat MiskinKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan Desa Sadar HukumKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan 5 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan TibumtranmasKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon 6 Penguatan DesaPenguatan pemerintahan desaKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan Desa Melek InternetKab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan 76

81 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka 2Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka Pengembangan Industrialisasi perikanan PanturaKab. Indramayu, Kab. Cirebon 3Ketahanan PanganPelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka 4Alih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian Pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan.Kab. Kuningan 5Peningkatan InvestasiPenciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka 6Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka 7Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra produksi di perbatasan Jawa TengahKab. Cirebon, Kab. Kuningan 77

82 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. 1.Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk 2.Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. 1.Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan 3.Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 1.Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru 2.Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana 1.Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana 2.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. 1.Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. 1.Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif 2.Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 1.Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai 2.Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota 1.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya 2.Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 78

83 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS WILAYAH IV PRIANGAN ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN

84 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Percepatan pembangunan TPPAS regional Legok Nangka Kab. Bandung Peningkatan cakupan pelayanan air minum Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR) Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Peningkatan kinerja TPPAS Sarimukti Kab. Bandung Barat Dukungan pembangunan drainase regional Bandung Raya Kab. Bandung Barat Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Banjar Dukungan drainase metropolitan Bandung Raya Kota Bandung Penanganan kawasan perumahan kumuh Kota Bandung, Kota Cimahi Pemanfaatan energi alternatif Kota Bandung

85 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU), Soreang – Pasir Koja (Soroja), Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Cileunyi-Nagreg­-Tasikmalaya- Ciamis-Banjar, Gedebage – Majalaya dll.); Kab. Bandung Penanganan kemacetan lalu lintas dengan dukungan pembangunan infrastruktur antara lain: Jalan lintas cepat Cileunyi-Rancaekek, Jalan lintas cepat Ciwidey,Jalan lintas cepat Soreang- Katapang-Baleendah-Majalaya, Jalan lintascepat Majalaya, dan Jalan lintas cepat Banjaran Kab. Bandung Dukungan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, pembangunan/reaktivasi Jalur Kereta Api Bandung-Ciwidey Kab. Bandung Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Citarum Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi Perbaikan jaringan irigasiKab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis Lanjutan 81

86 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi Dukungan untuk pembangunan jalan tol Ciranjang-Padalarang, dan Interchange Jalan Tol Warung Domba Kab. Bandung Barat Penanganan kemacetan lalu lintas, dengan dukungan pembangunan infrastuktur antara lain Jalan Lintas Cepat: Jalan Sukasari (Kab. Sumedang)- Lembang (Kab. Bandung Barat), pembangunan jalan alternatif Bandung- Lembang, fly over Cimareme di Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat Dukungan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan Kab. Bandung Barat Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU) Kab. Sumedang Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain jalan lintas cepat selatan Sumedang (Gapura-Rancamulya) Kab. Sumedang Dukungan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan antara lain Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek- Tanjungsari Kab. Sumedang Lanjutan

87 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan :Pembangunan/Peningkatan Jalur Poros Bandung – Pangalengan – Rancabuaya, Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, reaktivasi jalur KA Garut-Cikajang, dan pengembangan pelabuhan laut regional Kab. Garut Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis DI Leuwigoong Kab. Garut Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Kab. Garut Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di koridor Bandung – Tasikmalaya dukungan pembangunan infrastruktur strategis Jalur Horizontal Jabar Selatan Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Garut Dukungan untuk pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis- Banjar Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Banjar Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis antara lain: Waduk Matenggeng, Waduk Leuwikeris, Waduk Sukahurip Kab. Ciamis Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Citanduy Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran Lanjutan

88 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan antara lain Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, pembangunan Pelabuhan Regional, revitalisasi jalur KA Banjar- Cijulang-Pangandaran, dan Pengembangan Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Kab. Pangandaran, Kota Banjar Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju kawasan industri Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar Dukungan untuk pembangunan jalan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan Soreang – Pasir Koja (Soroja); Kota Bandung Penanganan kemacetan lalu lintas melalui dukungan pembangunan infrastruktur antara lain: pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, serta fly over Kopo dan Buah Batu di Kota Bandung Kota Bandung Pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain pembangunan Monorel Bandung Raya, pembangunan/reaktifasi Jalur Kereta Api: 1) Jalur cepat: Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, 2) jalur KA : Rancaekek- Tanjungsari, dan 3) KRL (kereta listrik): Padalarang­ Kiaracondong-Cicalengka Kota Bandung Lanjutan 84

89 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Beroperasinya Jalur kereta api khusus barang / kargo (antara lain: Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok dan Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok) Kota Bandung Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain pembangunan fly over Padasuka di Kota Cimahi Kota Cimahi Pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel Bandung Raya Kota Cimahi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung – Tasikmalaya antara lain Pembangunan Jalan Tol Bandung-Tasikmalaya, dan pembangunan Jalan Lingkar Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Dukungan pengembangan Pangkalan Udara Wiriadinata Kota Tasikmalaya Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan antara lain reaktivasi Jalur-KA Banjar-Cijulang- Pangandaran Kota Banjar Lanjutan

90 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan penanganan pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Pemanfaatan energi alternatif Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dukungan penanganan banjir, kemacetan, dan pencemaran industri Rancaekek Kab. Bandung, Kab. Sumedang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Cimanuk dan kawasan pesisir Kab. Garut Pengendalian pencemaran industri kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota Kab. Garut Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Citanduy Kab. Ciamis Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum Kota Bandung Lanjutan

91 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN NOISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU dan Hulu Sungai Citarum) Kab. Bandung Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU, Hulu Sungai Citarum dan Citatah Padalarang Kab. Bandung Barat Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Kab. Garut Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Kab. Pangandaran, Kota Banjar Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara Kota Bandung, Kota Cimahi Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Kota Bandung, Kota Cimahi 5. Alih fungsi lahan Lanjutan

92 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHANINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Penataan Daerah Otonom BaruDukungan Penataan Daerah Otonom Baru Kab Garut, Kab. Pangandaran 2 Pembangunan Wilayah PerbatasanPemeliharaan patok batas provinsi Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya 3 Tata Kelola PemerintahanPenataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Peningkatan Profesionalisme Aparatur Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Pembangunan Gedung Pemerintahan Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya 88

93 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHANINDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 4 Sinergitas Pembangunan Desa-KotaPeningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya 5 Pemberdayaan Masyarakat DesaPembangunan Posyandu Multifungsi Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya Pembangunan Rumah Rakyat Miskin Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya Desa Sadar Hukum Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya 6 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Tibumtranmas Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya 7 Penguatan DesaPenguatan pemerintahan desa Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya Desa Melek Internet Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya 89

94 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 1Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi. 2Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat. Pengembangan Industrialisasi perikanan PanselaKab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut. 3Ketahanan PanganPelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat 4Alih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian Pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan.Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat 90

95 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN/KOTA 5Peningkatan InvestasiPenciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat 6Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi. 7Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan Jawa TengahKota Banjar, Kab. Ciamis 91

96 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. 1.Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk 2.Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. 1.Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2.Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan 3.Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 1.Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru 2.Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana 1.Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana 2.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. 1.Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 92

97 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITASKABUPATEN /KOTA 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. 1.Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif 2.Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 1.Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai 2.Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota 1.Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya 2.Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 93

98 Penutup 94

99 JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016 Musrenbang Desa/kel Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD K/K Rancangan RKPD P/K/K Musrenbang Nas u/ RKP RKPD P/K/K/Desa RKP (PP 20/2004) RKA-SKPD Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 27 Tahun 2014 KETERANGAN: Forum SKPD Prov Rancangan Awal RKPD P/K/K Pra Musrenbang Kewilayahan KUA/PPASRAPBDAPBD Reses DPRD 1 : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d Minggu ke-2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016) Peran aktif DPRD Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Musrenbang RKPD Prov Renja SKPD PERUBAHAN Renja SKPD Rancangan Renja SKPD Rancangan Akhir RKPD P/K/K Rancangan RKPD Perubahan RKPD Perubahan M-3 PERUBAHAN KUA/PPAS PERUBAHAN APBD Des Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Reses DPRD 2 Reses DPRD 3 M-4 M-1 M-4 95

100 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN FORUM OPD PROVINSI MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI PRA MUSRENBANG NASIONAL PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2015 PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD – 31 Januari – 28 Pebruari Maret – 20 Maret Maret Mei – 6 Maret 2015 Minggu ke-2-3 April 2015 PASCA MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2015 Minggu ke-4 April 2015 INOVASI MUSRENBANG JABAR M-2 M-1 M-3M-4 M 2-3 M-4 M-2

101 97

102 98

103 RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PROVINSI RANCANGAN AKHIR RKPD Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD RANCANGAN AWAL RKPD 99

104 Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN RESES DPRD Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap) AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA OPD/BIRO KAB/KOTA DESA Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah) Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS RKPD Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD Pra Musrenbang dan Musrenbang Pasca Musrenbang RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN Usulan Awal 100

105 Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan Surat Pengantar dari Kepala OPD/Biro; Proposal yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan, bukti kepemilikan lahan serta Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik; Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). OPD/Biro Provinsi Surat Pengantar dari Bupati/Walikota; Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan, bukti kepemilikan lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik; Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pemerintah Kabupaten/Kota 101

106 Aktivitas RKPDJabar Online 2101 Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2016 (Telah sesuai dengan Pergub 82/2014 dan 83/2014) NoAktivitasBatas WaktuOutputUser 1.Input Usulan Rancangan Awal10 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi dan Bappeda Kab/Kota 2. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Rancangan Awal 11 –13 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 3.Seleksi Usulan Rancangan Awal13-15 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 4. Input Usulan Hasil Musrenbang Kab/Kota 2 – 8 Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Bappeda Kab/Kota 5. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 6.Input Hasil Forum OPD Provinsi Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi 7. Seleksi Bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang 15 – 21 Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 8. Penyelarasan Pasca Musrenbang Provinsi 26 – 31 Maret 2015 Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Subag Perencanaan dan Tim Verifikatur OPD/Biro 9. Verifikasi dan Seleksi Hasil Musrenbang Provinsi 1 – 30 April 2015 Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi dan Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 10.Proses Penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat 1 – 15 Mei 2015RKPD Tahun 2016Tim Penyusun RKPD 102

107 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022)  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE RKPD Jabar -ONLINE

108 GRAFIK PERSANDINGAN BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN WILAYAH BKPP TAHUN TOTAL , , , , , , , , , ,90 8 TOTAL

109 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bogor Kota Depok KABUPATEN BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

110 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bogor Kota Depok KABUPATEN CIANJUR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

111 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bogor Kota Depok KABUPATEN SUKABUMI NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

112 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bogor Kota Depok KOTA SUKABUMI NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

113 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bogor Kota Depok KOTA BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

114 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH BOGOR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bogor Kota Depok KOTA DEPOK NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

115 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP II TAHUN 2014 DAN 2015 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP II TAHUN 2014 DAN 2015

116 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PURWAKARTA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kota Bekasi KABUPATEN SUBANG NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

117 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PURWAKARTA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kota Bekasi KABUPATEN PURWAKARTA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

118 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PURWAKARTA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kota Bekasi KABUPATEN KARAWANG NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : aKesehatan bPemerintahan cEkonomi dPertanian eSosial fInfrastruktur dan Lingkungan gPendidikan

119 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PURWAKARTA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kota Bekasi KABUPATEN BEKASI NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

120 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PURWAKARTA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kota Bekasi KOTA BEKASI NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

121 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP III TAHUN 2014 DAN 2015 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP III TAHUN 2014 DAN 2015

122 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kota Cirebon KABUPATEN MAJALENGKA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

123 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kota Cirebon KABUPATEN KUNINGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

124 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kota Cirebon KABUPATEN INDRAMAYU NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

125 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kota Cirebon KABUPATEN CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

126 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Majalengka Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kota Cirebon KOTA CIREBON NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

127 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP IV TAHUN 2014 DAN 2015 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP IV TAHUN 2014 DAN 2015

128 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN GARUT NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

129 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN TASIKMALAYA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

130 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN SUMEDANG NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

131 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN CIAMIS NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

132 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN BANDUNG BARAT NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

133 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN BANDUNG NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

134 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KOTA BANDUNG NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

135 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KOTA CIMAHI NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

136 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KOTA TASIKMALAYA NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

137 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KOTA BANJAR NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan

138 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) WILAYAH PRIANGAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Pangandaran KABUPATEN PANGANDARAN NOURAIAN ANGGARAN (Rp) Bagi Hasil Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google