Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 27 Februari 2015 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 1 2 2 3 4 4 5 5 SISTEMATIKA PAPARAN 1 6 29 45 87 Pendahuluan
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun dan Informasi Nasional Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 Perkembangan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Penutup 1 1 2 2 6 29 3 4 4 45 5 87 5

3 Pendahuluan 1 1

4 Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2014) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2011 44,3 Juta Jiwa Tahun 2029 Tahun 2008 Tahun 2013 45,34 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk Indonesia (2012) : Jiwa Jabar (2013) : Jiwa Penduduk Miskin (2013) : 9,61 % PDRB (2013) : Rp. 386,84 Trilyun (adhk); PDRB per kapita (2013) : Rp. 24,94 Juta (adhk) Inflasi (2013) : 9,20% LPE (2013) : 6,06% IPM (2013) : 73,40% RLS (2013) : 8,09 th AMH (2013) : 96,49 % AKI (2012) : 217 per Kel Hidup AKB (2013) : 30 per Kel Hidup APK SD : 119,55 % (2013) APK SMP : 95,25 % (2013) APK SMA : % (2013) % (2012/2013) APK PT : 17,09 % (2013) Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Garut Jabar 2

5 JAWA BARAT GREEN PROVINCE
7 KARAKTER : SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025 RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : JUJUR DAN KONSISTEN TANGGUH DAN DISIPLIN KEPELOPORAN DAN KETELADANAN RAMAH DAN BIJAKSANA KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDAWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOROJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Laut Jawa Pel.Cirebon Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Cirebon Raya Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB Pel. Cilamaya Samudera Hindia BIJB Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Bandara Int. Jabar Kertajati Metropolitan Cirebon Raya Tol Kanci-Pejagan BIJB BIJB PROVINSI JAWA TENGAH Pel. Tarumajaya Tol Cikampek-Palimanan Tol CISUMDAWU Metropolitan Bodebek Karpur DKI JAKARTA Metropolitan Bandung Raya Metropolitan Bandung Raya Waduk Jatigede Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Pangandaran PKNp Tol Ciranjang-Padalarang Tol SOROJA Bandara Nusawiru Tol Bogor Ringroad Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciawi-Sukabumi TPI Pangandaran PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKNp Kawasan Wisata Palabuhanratu PKW RANCABUAYA PKW RANCABUAYA PROVINSI BANTEN Jalan Lintas Selatan Jabar TPI Pelabuhan Ratu Bandara Citarate ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE 3

6 TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA BARAT TAHUN Sumber : BPS Jawa Barat Jumlah Penduduk (SP-2010) : Jiwa Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata : 0,745% per tahun) Tahun Target Penurunan minimal 1% per tahun 9,89 Jumlah Penduduk (2014) : Jiwa Capaian Jabar 2007: 13,55% Capaian 8,9 8,2 7,6 6,9 6,3 Target Tim TKPK Prov Jabar 2019 4

7 Tim TKPK Provinsi Jawa Barat :
Mendorong Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program pengurangan kemiskinan secara besar-besaran Menurunkan kemiskinan di Jawa Barat akan menurunkan angka kemiskinan nasional Papua : orang Aceh : orang Jabar : orang Kaltim : orang 5

8 6 Tim TKPK Provinsi Jawa Barat :
Sumber : PPLS Tahun 2011 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Tim TKPK Provinsi Jawa Barat : Bersama Kab/Kota klaster 1 membuat Kab/Kota klaster 2 menjadi klaster 1 Bersama Kab/Kota klaster 1 dan 2 membuat Kab/Kota klaster 3 menjadi klaster 2 Bersama Kab/Kota klaster 1, 2 dan 3 membuat Kab/Kota klaster 4 menjadi klaster 3 6

9 JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
KEBIJAKAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 7

10 TIGA METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT
SEBAGAI PENGHELA EKONOMI, KESEJAHTERAAN, MODERNISASI DAN KEBERLANJUTAN BAGI SELURUH MASYARAKAT JAWA BARAT BODEBEK KARPUR KOTA BOGOR| KAB. BOGOR| KOTA DEPOK|KOTA BEKASI| KAB. BEKASI| KAB KARAWANG| KAB. PURWAKARTA| BANDUNG RAYA KOTA BANDUNG| KOTA CIMAHI| KAB. BANDUNG BARAT| KAB. BANDUNG| KAB. SUMEDANG CIREBON RAYA KOTA CIREBON| KAB. CIREBON| KAB. KUNINGAN| KAB. MAJALENGKA| KAB. INDRAMAYU KORIDOR EKONOMI JAWA METROPOLITAN BODEBEK KARPUR CIREBON RAYA BANDUNG PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA PALABUHANRATU PANGANDARAN SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020 8

11 KONSEP TWIN METROPOLITAN BODEBEK KARPUR – DKI JAKARTA
“Metropolitan Bodebek Karpur dikembangkan sebagai METROPOLITAN MANDIRI dengan sektor unggulan INDUSTRI MANUFAKTUR, JASA, KEUANGAN, serta PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN” MELALUI PENDEKATAN: TWIN METROPOLITAN BODEBEK KARPUR - DKI JAKARTA/TANGERANG KONSEP SEBELUMNYA 1 2 DKI JAKARTA METROPOLITAN BODEBEK KARPUR METROPOLITAN DKI JAKARTA Tahun Penduduk Luas Wilayah 2010 9,6 juta Ha 2015 ?? 2020 2025 METROPOLITAN BODEBEK KARPUR Tahun Penduduk Luas Wilayah 2010 11,60 juta Ha 2015 14,30 juta ,9 Ha 2020 18,36 juta Ha 2025 23,16 juta Ha DKI Jakarta sebagai 1 st tier Wilayah BODETABEK sebagai 2 nd tier Karakteristik Masing-masing metropolitan memiliki: aktivitas perkotaan yang mandiri ciri khas yang berbeda manajemen metropolitan yang mandiri kompetisi sosial-ekonomi yang sehat Bodebek Karpur sebagai 1st tier Berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga 1st tier 9

12 METROPOLITAN BANDUNG RAYA
Prediksi Perkembangan Kependudukan 10 KOTA/ KABUPATEN: KOTA BANDUNG | KOTA CIMAHI | KAB. BANDUNG | KAB. BANDUNG BARAT | KAB. SUMEDANG JUMLAH POPULASI (JUTA JIWA) Kecamatan: 56 Kec. (2010) | 61 Kec. (2015) | 68 Kec. (2020) | 73 Kec. ( ) 2010 2015 2020 2025 5,8 9,9 11,4 12,9 10.,015 LUAS WILAYAH (HEKTAR)

13 METROPOLITAN CIREBON RAYA
11 DELINEASI WILAYAH BERDASARKAN KRITERIA JUMLAH PENDUDUK, LUAS LAHAN TERBANGUN, DAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT JUMLAH PENDUDUK (JUTA JIWA) KOTA/KABUPATEN KOTA CIREBON | KAB. CIREBON | KAB. KUNINGAN | KAB. MAJALENGKA | KAB. INDRAMAYU 2010 2015 2020 2025 1,58 2,4 3,9 6,58 Kecamatan: 29 Kec. (2010) | 30 Kec. (2015) | 34 Kec. (2020) | 43 Kec. (2025) | 45 Kec. ( ) 57.369 60.425 71.775 98.722 LUAS WILAYAH METROPOLITAN (HEKTAR) KONSEP PENGEMBANGAN CIREBON RAYA SEBAGAI METROPOLITAN BUDAYA DAN SEJARAH, BERBASIS WISATA, INDUSTRI, DAN KERAJINAN Keunggulan Absolut: POSISI STRATEGIS | 3 ZONA TOPOGRAFI | WARISAN BUDAYA | KERATON | SENTRA BATIK TRUSMI Keunggulan Komparatif: AKSESIBILITAS | SIMPUL TRANSPORTASI | KETERSEDIAAN SDM | KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM Keunggulan Kompetitif: WARISAN BUDAYA DAN SEJARAH | KETERAMPILAN MEMBATIK BERSKALA INTERNASIONAL

14 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN PALABUHANRATU
Jumlah kecamatan : 5 Populasi(2010) : jiwa Sektor unggulan: Pariwisata Perikanan Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Pariwisata dan Perikanan Strategi Pembangunan Mengembangkan kawasan minapolitan Mengembangkan dan membangun infrastruktur pariwisata Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata dan perikanan 12

15 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN RANCABUAYA
Jumlah Kecamatan: 5 Kab. Garut : 4 Kecamatan (Caringin, sebagian Cisewu, sebagian Bungbulang, Mekarmukti) Kab. Cianjur: 1 Kecamatan (Sebagian Cidaun) Rancabuaya akan dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Sektor Pariwisata Strategi Pembangunan Mengembangkan transportasi regional Mengembangan dan membangun infrastruktur pariwisata Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata Sektor unggulan: Pariwisata 13

16 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN
Population Kecamatan Sidamulih Kecamatan Pangandaran Kecamatan Kalipucang Kecamatan Parigi Jumlah kecamatan: 5 Kecamatan Cijulang Populasi(2010) : jiwa Sektor unggulan: Pariwisata Perikanan Pertanian Strategi Pembangunan Penataan kawasan pariwisata Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pariwisata Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata di Pusat Pertumbuhan Pangandaran Pangandaran akan dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Sektor Parwisata 14

17 15

18 16

19 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT
2 17

20 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN dan 2016 No INDIKATOR LKPJ 2013 LKPJ 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 RKPD MurnI RKPD Murni KU-APBD 1. a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa) 45.340,8 46.029,7 46.800,1 47.577,0 b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,77 1,52 1,2 – 1,3 1,30-1,60 1, ,9 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,06 5,07 6,20 – 6,80 6,2 – 6,8 6,3 – 6,9 3. Inflasi (%) 9,15 6.16 6,3 - 7,3 6,3 – 7,3 6,3 – 7,3 4. Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah) 23,60 30,14 22,00 – 24,00 26, ,00 5. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk 9,61 9,18 6,80 - 5,90 8,0 – 7,0 6,8 – 7,8 6. Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb) 10.91 17.88 6 – 6,5 14 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,22 8,45 8,00 - 7,50 8,00 – 8,50 7, ,00 8. Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun) 306.94 3610 198, ,6 198,6 – 208,6 226, ,4 18

21 PERKEMBANGAN IPM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 DAN 2014 SERTA TARGET TAHUN 2015 dan 2016
No INDIKATOR LKPJ 2013 LKPJ 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 RKPD MurnI RKPD Murni KU-APBD 1 IPM 73,40 74,28 74,75 – 75,50 74,00 – 74,50 75, 50 – 76,00 2 Indeks Pendidikan 82,31 83,36 85,50 86,00 a. AMH 96,49 98,29 98,00 -98,50 98,50 – 99,00 b. RLS (tahun) 8,09 8,34 8,30 – 8,50 8,50 – 8,75 3 Indeks Kesehatan 72,99 74.28 76,53 77,00 a. AHH (tahun) 68,80 68,83 70,00 – 70,25 70,50 – 71,00 b. AKB (per 1000 KH) 30 90 89 c. AKI (per KH) n/a 4,8 4,6 4 Indeks Daya Beli 64,89 65,47 64,45 65,00 a. PPP (ribu rupiah) 640,80 644.36 650,000 655,000 Keterangan : *) Target RKPD 2016 bersumber dari RPJMD 19

22 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; 1. Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,19 T 73,75 – 74,25 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50 75,50 – 76,00 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00 R 73,40 74,28 2. Indeks Pendidikan 80,21 82,31 84,65 85,50 86,00 88,00 89,00 83.36 3. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 96.49 98,29 4. Angka Rata- rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun 8,15 8,20 - 8,25 8,25 - 8,30 8,30 - 8,50 8,50 - 8,75 8,75 - 9,10 9,10 - 9,50 n/a 5. Angka Rata- rata Lama Sekolah Kota 9,00 – 10,73 9,25 – 11,00 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50 10,25 – 11,75 10,75 – 12,00 11,50 – 12,50 6. APK Sekolah Menengah 67,78 72,68 80,48 87,48 92,80 94,10 95,50 70.19 72,89 7. APK Pendidikan Tinggi 15,19 17 – 18 17,09 19,19 20 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

23 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata; 8. Indek Kesehatan Poin 71,00 T 72,60 75,60 76,53 77,00 78,00 79,00 R 72.99 74.01 9. AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 68,60 68, ,9 ,2 ,25 70,5 - 71 70, ,5 68,80 68,83 Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK 10. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah N/A 5 10 20 25 30 40 n/a 11. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun keatas Orang Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga 12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 68,08 69,7 70 72,02 73 73,5 75 21 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

24 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur 1. Skor Pola Pangan Harapan poin 70,2 T 72 74 76 78 80 82 R 74,09 2. Pencetakan Sawah Baru Ha 200 400 5.000. 25.000 50.000 80.000 5.000 Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pertanian 3. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 108,93 109 – 110 110 – 111 111– 112 104,46 4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian Buah 89 130 205 305 415 540 690 Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 63,78 63, ,00 64, ,00 65, ,00 66, ,00 67, ,00 68, ,00 63,01 62,77 22 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

25 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6. PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 21,25 T 21, ,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00 R 23,60 30,02 7. PDRB Per Kapita (ADHK) 8,53 24,94 8. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 7,0 – 7,5 7,5 – 8,0 8 – 8,5 5,5 - 6,0 14,83 9. Nilai Investasi PMA – PMDN Trilyun Rupiah 52,68 76,52 – 85,55 85,55-95,81 95,81-107,79 107,79-121,80 121, ,85 138, ,00 67,50 62,83 10. Nilai Investasi PMDN 16,02 16-17 17-19 19-21 21-23 23-27 27-34 6,01 13,84 11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 36,66 60-70 65-75 75-85 85-95 95-105 67,5 48,98 12. Nilai Investasi/PMTB adhb 175,20 154, ,2 174, ,2 198, ,6 226, ,4 267, ,2 315, ,3 194,33 305,989 13. Inflasi 3,86 8,5 - 9,5 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 9,15 7,41 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 23

26 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan 14. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha Juta Orang N/A T 5.750 6.250 7.250 7.750 R 8.025 5.101 15. Indek Daya beli Poin 60,93 64,17 64,00 64,45 65,00 65,50 66,00 64,89 65,47 16. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 640,8 644,36 Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional 17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 6,21 5,2 - 5,8 5,9 - 6,5 6,2 - 6,8 6,3 - 6,9 6,4 – 7,0 6,06 5,07 18. Indeks Gini 0,41 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37 0,37 – 0,36 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33 0.41 0,42 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 24

27 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan Nilai Interval Skala 3 T 4 R 2. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854 39.029 40.877 3. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah 9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7 12,45 12,36 4. Indikator Daya Saing Provinsi Rangki ng 6 6 – 5 5 – 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 6 - 5 5 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan Skala N/A 3,5 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 46 50 60 70 75 80 85 63 Indeks Persepsi Korupsi 5,11 5,5 6,5 7 7,5 8 5.5 3,7 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 25

28 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur 1. Indeks Kebahagiaan Poin N/A T 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 R 67,66 Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 54 57 60 63 65 68 70 63,66 71,3 2. Indeks Demokrasi 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,00 – 68,50 68,50 – 69,00 65,18 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 26

29 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana 1. Jumlah Penduduk Jiwa T R 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen 34,5 36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45 37,2 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK) Persen per Tahun 1,79 3 - 2 4 – 3 5 - 4 6 - 5 7 - 6 3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 10,86 11,5-12,03 12,03-25,09 25,09-39,77 39,77-53,64 53,64-67,51 67,51-80,00 12,36 3. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 64,52 66 – 71 65,98 67,37 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 29

30 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja atuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4. Rasio Elektrifikasi Rumah Persen 73,55 T 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 R 80.05 83,41 5. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 63,53 63-64 64-65 65-67 67-69 69-70 70-71 64.70 64,88 6. Cakupan Pelayanan Air Minum 51,76 54-58 58-63 63-70 70-73 73-74 74-76 60.52 65,43 7. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik 63,21 63,00-63,50 63,50-64,00 64,00-65,00 65,00-67,00 67,00-68,00 68,00-69,00 63.40 63,59 Sasaran 3 : Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur 1. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 9,6 9,6-10,4 10,4-10,8 10,8-11,2 11,2-11,7 11,7-12,3 12,3-13 13,4 2. Tingkat kemantapan jalan provinsi (Kondisi baik dan sedang) 97,05 97-97,3 97,1-97,4 97,2-97,5 97,3-97,6 97,4-97,7 97,5-98 97.56 97,68 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 30

31 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 1 : Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 T 8,80 - 7,80 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 R 9.61 9,44 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 9-10 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00 9,08 9.22 8,45 3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang 334,255 479,255 527,181 579,899 637,888 701,677 2.582 4. Jumlah Pekerja Anak 574,301 562,815 551,558 540,527 529,717 519,122 508,740 54.000 Sasaran 2 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional N/A 1 2 3 4 5 n/a = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 27

32 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Misi RPJMD 2013-2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Kondisi Awal Tahun 2012 Target/ Realisasi Target/Realisasi Capaian Setiap Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sasaran 3 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis) Ribu Orang 800 T 900 1000 1250 1500 1750 2000 R 902,735 2. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional Buah 3 5 7 9 11 n/a Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Poin 2 4 = Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018 28

33 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018) Kebijakan Nasional (Peraturan Presiden No 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019) 3 29

34 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Provinsi Jawa Barat (Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018) 3 30

35 JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
KEBIJAKAN OPERASIONAL PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KELANJUTAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI; MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT. Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR adalah: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 31

36 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH
DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. 32

37 POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD
2018 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN 2017 TAHAP PEMANTAPAN 2016 TAHAP DIVERSIFIKASI 2015 TAHAP PENGEMBANGAN MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG 2014 TAHAP AWAL MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia 33

38 MODERNISASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
10 Common Goals 1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN 2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN AIR BAKU 4 EKONOMI PERTANIAN 5 EKONOMI NON PERTANIAN 6 SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN 7 PENGELOLAAN SENI, BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 8 KETAHANAN KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN 9 KEMISKINAN, PMKS DAN KEAMANAN MODERNISASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Common Goals RPJMD TAHUN 34

39 TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan sistem hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian 35

40 TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT
KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT WKPP II (wilayah purwakarta) Pengembangan industri manufaktur; Pengembangan industri keramik dan gerabah; Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal; Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah); Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR. WKPP III (wilayah cirebon) Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan; Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal; Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata; Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. WKPP IV (wilayah priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya. WKPP I (wilayah BOGOR ) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR. 36 40

41 Janji Gubernur PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT SERTA PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 37

42 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT
(SK Gubernur No. 500/Kep.66-Org/2014) 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggara an Pemerintah- an Dae- rah (LPPD). wirausahaan baru. Mempersiapkan Cetak Sawah Baru Ha (2015) (Nasional). Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasional). Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. Destinasi Wisata Dunia. Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. Ketahanan Pangan (Nasional). Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi . Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. Kemandirian Energi Perdesaan. Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. Rasio Elektrifikasi Rumah Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 2 juta serapan tenaga kerja. Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. Pembangunan Pusat seni dan Budaya. Pengurangan Kemiskinan. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Kobong Pondok Pesantren Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Mempertahan- kan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya. 38

43 SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
DENGAN RPJMN TAHUN 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) RPJMD JAWA BARAT 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5) CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5) CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( C3), (C7) CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7) CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6) CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7) CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9) CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5) CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1) CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2),(C3), (C4) FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR Pendidikan Kesehatan Perumahan Kedaulatan Pangan Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN Antar kelompok Pendapatan Antar Wilayah 39

44 3 Kebijakan Nasional (Peraturan Presiden No 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019) 40

45 VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Misi : C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C8. Melakukan revolusi karakter bangsa C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) 41

46 PENDANAAN PEMBANGUNAN : STRATEGI ALOKASI PADA PRIORITAS
TITIK TEKAN PEMBANGUNAN KABINET KERJA Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR Pendidikan Kesehatan Perumahan FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah ALOKASI PADA QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 42

47 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015-2019
No. Wilayah Target Growth (%/th) Peran PDRB Wilayah (%) 2013 2019 Kebutuhan Investasi 2019 (Trilyun Rp) Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2019 (Triyun Rp) 1 Sumatera 8,1 – 8,6 23,8 25,6 6.020 – 6.403 766 – 785 2 Jawa 5,7 – 6,2 58,0 53,0 1.651 – 1.692 3 Bali Nustra 8,4 – 8,9 2,5 3,0 2.444 – 2.597 304 – 311 4 Kalimantan 9,8 – 10,3 8,7 10,2 778 – 824 88 – 90 5 Sulawesi 9,0 – 9,5 4,8 5,4 1.340 – 1.422 160 – 163 6 Maluku Papua 11,4 – 12,0 2,2 2,8 767 – 818 78 – 80 Nasional 7,0 – 7,5 100,0 3.046 – 3.121 Keterangan: Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 – 7,5 %/tahun Kebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 % kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRB 43

48 TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan Sumber Daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik Luar Negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Bangsa yang berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 agenda prioritas Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) Membangun wibawa politik Luar Negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program membangun kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional. Untuk penguasaan Sumber Daya Alam melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR dan atau saham untuk masyarakat lokal dan sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. 5.Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 44

49 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016
4 45

50 Tema Pembangunan RKPD Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Mengintegrasikan Peran Pemerintahan, Dunia Usaha, Akademisi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Tematik Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Tematik Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat “Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Guna Mewujudkan Kemandirian dalam Persaingan Global” 2012 2013 2014 2015 Rancangan Tema : 2016 46

51 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016
K Kualitas demokrasi. K Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif K Keamanan dan ketertiban daerah K Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja K Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah K.1.6. Penataan Daerah Otonom Baru K Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah K Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek K.1.9. Sinergitas pembangunan desa-kota K Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial K.4.1. Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) K.4.2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) K.4.3. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup K.4.4. Pengendalian dan pengawasan Penataan Ruang K.4.5. Alih Fungsi Lahan K.5.1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. K.5.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. K.5.3. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja K.5.4. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana K.5.5. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. K.5.6. Penanggulangan penduduk miskin. K.5.7. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). K.5.8. Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota K.2.1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat K.2.2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan K.2.3. Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan K.2.4. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. K.2.5 Ketahanan Pangan. K.3.1. Peningkatan Investasi K.3.2. Peningkatan Peran dan daya saing BUMD K3.3. Peningkatan Kerjasama B to B 47

52 KEBIJAKAN PENDANAAN 2016 PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
Memantapkan Kelembagaan; Intensifikasi dan ekstensifikasi; Koordinasi Pusat-Daerah; Meningkatkan Deviden BUMD; Meningkatkan kepercayaan masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; Meningkatkan pengelolaan asset daerah. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD , RPJMN , MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment), serta dukungan-dukungan terhadap program strategis nasional; Program implementasi janji Gubernur; 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan; Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10% dari total belanja; 9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV Tahun 2016 10. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. DAK, DBHCHT, BOS Pusat. PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal; Penyediaan dana bergulir; Pembelian Saham; Penyediaan Dana LPDP Jabar; Penyediaan Dana Kolateral. 48

53 PROYEKSI PENDAPATAN Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Target Pendapatan Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) Keterangan : pendapatan Tahun 2013 – 2018 (RPJMD ) belum memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar Rp. 4,1 T Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) 49

54 PROYEKSI BELANJA 2008 - 2018 50 Keterangan :
Pendanaan dalam Trilyun Rupiah 50

55 Uraian Kabupaten/Kota
SIMULASI BANTUAN KEUANG PADA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 RANCANGAN AWAL Simulasi Pembobotan dalam Penentuan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016 No Uraian Kabupaten/Kota Pembobotan (1, 2,….,4,5) Persentase 1 ∆ IPM (Realisasi IPM 2013 terhadap Realisasi IPM 2012) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2 ∆ Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 Semakin tinggi ∆ semakin besar bobotnya 10% 3 ∆ AKB Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 4 Jumlah Penduduk Tahun 2013 Semakin besar semakin besar bobotnya 5 Luas Wilayah Semakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 6 Panjang Jalan Kabupaten/Kota Semakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 7 Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8 PAD Sendiri Tahun 2012 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin tinggi semakin besar bobotnya 51

56 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral)
52 No. Kabupaten/Kota Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 I. BKPP Wilayah I Bogor 282,499,895,636.3 1. Kabupaten Bogor 65,157,418,923.1 2. Kabupaten Cianjur 58,578,392,035.5 3. Kabupaten Sukabumi 58,187,312,526.8 4. Kota Bogor 33,147,080,338.5 5. Kota Depok 35,551,342,742.8 6. Kota Sukabumi 31,878,349,069.8 II. BKPP Wilayah II Purwakarta 245,196,489,463.6 Kabupaten Bekasi 51,899,388,782.2 Kabupaten Karawang 59,687,042,305.2 Kabupaten Purwakarta 42,194,699,386.1 Kabupaten Subang 47,056,353,322.0 Kota Bekasi 44,359,005,668.1

57 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral)
53 No. Kabupaten/Kota Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 III. BKPP Wilayah III Cirebon 228,889,053,729.9 1. Kabupaten Cirebon 52,571,657,689.8 2. Kabupaten Indramayu 56,479,430,245.1 3. Kabupaten Kuningan 42,741,047,123.9 4. Kabupaten Majalengka 39,664,124,047.0 5. Kota Cirebon 37,432,794,624.2 IV. BKPP Wilayah IV Priangan (Barat) 219,454,080,956.0 Kabupaten Bandung 55,669,197,405.0 Kabupaten Bandung Barat 35,222,732,105.6 Kabupaten Sumedang 40,607,347,490.2 Kota Bandung 54,771,093,580.2 Kota Cimahi 33,183,710,375.1

58 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral)
54 No. Kabupaten/Kota Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 V. BKPP Wilayah IV Priangan (Timur) 273,960,480,214.1 1. Kabupaten Ciamis 42,303,606,069.3 2. Kabupaten Garut 55,522,477,361.9 3. Kabupaten Tasikmalaya 53,759,650,025.3 4. Kabupaten Pangandaran ,0 5. Kota Banjar 34,062,831,254.2 6. Kota Tasikmalaya 38,311,915,503.3 Keterangan : Pagu Indikatif Tematik Kewilayahan sebesar Rp. 250 Milyar,- , terdiri dari BTL Rp. 150 Milyar dan BL Rp. 100 Milyar; Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan berdasarkan pengajuan proposal dari Kab/Kota; Perbaikan Proposal Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan paling lambat dua hari setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.

59 Kriteria Usulan Kegiatan 2016
Kegiatan Yang Mengacu Tema Pembangunan Tahun 2016 yang terdapat didalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Kewenangan Provinsi atau Kewenangan Pusat : Kegiatan yang memiliki dampak regional dan nasional; Kegiatan Yang Merupakan Tindaklanjut Tematik Kewilayahan dan Tematik Sektoral; Kegiatan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota; Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota : Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU); Tindak lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah Memerlukan komitmen baru Merupakan kegiatan unggulan atau terobosan Kabupaten/Kota : Menjawab isu strategis Provinsi Keterkaitan dengan 10 (sepuluh) Common Goals 55

60 Kriteria Hibah dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat mulai APBD Murni Tahun 2015
Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya Hibah, yang dibolehkan : Hibah untuk Pekerjaan Fisik Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 56

61 PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2016
Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2013 – 2018 Pemenuhan Janji Kampanye Gubernur 2013 – 2018 Penuntasan Kegiatan tematik Sektoral (common goals) Penuntasan Kegiatan Tematik Kewilayahan Hasil Reses dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD 57

62 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2016 WILAYAH I BOGOR ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS 58 22

63 59 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Pembangunan TPPAS Regional Nambo Kab. Bogor Peningkatan cakupan pelayanan air minum Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR) Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian, dan di perbatasan Jabar­Banten Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab.Cianjur, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas di daerah perbatasan Jabar­Banten Kab. Bogor-Kab. Sukabumi Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Depok–Antasari, Cinere-Jagorawi); Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain pembangunan ruas jalan Sentul – Hambalang – Tajur – Cibadak - Sp. Sukamakmur – Cariu - Kota Bunga-Cipanas dan Reaktivasi kereta api jalur Bogor – Sukabumi – Cianjur - Padalarang) 59

64 60 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Dukungan pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi, dan rel ganda kereta api Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok Dukungan pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi Kab. Bogor Perbaikan jaringan irigasi Kab.Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan BODEBEK-KARPUR Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Sukabumi - Ciranjang) Kab. Sukabumi Penanganan kemacetan lalu lintas melalui pembangunan Jalan lingkar Sukabumi dan reaktivasi kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur­-Padalarang Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kota Sukabumi Dukungan untuk pembangunan Bandara Citarate dan pelabuhan laut regional di Palabuhanratu Dukungan terhadap pembangunan Waduk Ciletuh dan Waduk Citepus Pembangunan Daerah Irigasi Caringin Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan pusat pertumbuhan Palabuhanratu Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Sukabumi-Ciranjang dan Ciranjang-­Padalarang) Kab. Cianjur 60

65 61 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Cinere-Jagorawi) Kota Bogor Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Sukabumi-Ciranjang) Kota Sukabumi Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Depok–Antasari) Kota Depok Dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan Dukungan pembangunan Waduk Limo 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak Kab. Bogor, Kab. Cianjur Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan BODEBEK-KARPUR 5. Alih fungsi lahan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 61

66 WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016
ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Penataan Daerah Otonom Baru Dukungan Penataan Daerah Otonom Baru Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi 2 Pembangunan Wilayah Perbatasan Pemeliharaan patok batas provinsi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan Kab Bogor, Kab Sukabumi, Kota Depok 3 Tata Kelola Pemerintahan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pembangunan Gedung Pemerintahan Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 4 Sinergitas Pembangunan Desa-Kota Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Kab Bogor, Kab Cianjur, Kab Sukabumi 5 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Posyandu Multifungsi Pembangunan Rumah Rakyat Miskin Desa Sadar Hukum 6 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Tibumtranmas 7 Penguatan Desa Penguatan pemerintahan desa Desa melek internet 62

67 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI
WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur 2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur Pengembangan Industrialisasi perikanan Pansela Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur 3 Ketahanan Pangan Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 4 Alih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian Pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan. 5 Peningkatan Investasi Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6 Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung 7 Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan DKI Jakarta Kota Depok, Kab. Bogor 63

68 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Cianjur, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga 64

69 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2016 WILAYAH II PURWAKARTA ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS 65

70 66 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Peningkatan cakupan pelayanan air minum Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR) Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas di perbatasan Jabar-DKI Jakarta Kab. Bekasi, Kota Bekasi Dukungan pembangunan jalur kereta api khusus barang / kargo (pembangunan shortcut Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang) Kab. Subang Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna Perbaikan jaringan irigasi Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi Dukungan untuk pembangunan pelabuhan laut internasional Cilamaya Kab. Karawang 66

71 67 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Seluruh Kab/Kota di Wilayah II Purwakarta 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur 5. Alih fungsi lahan 67

72 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pembangunan Wilayah Perbatasan Pemeliharaan patok batas provinsi Kab Bekasi, Kota Bekasi Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan 2 Tata Kelola Pemerintahan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Bekasi Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pembangunan Gedung Pemerintahan 3 Sinergitas Pembangunan Desa-Kota Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Posyandu Multifungsi Pembangunan Rumah Rakyat Miskin Desa Sadar Hukum 5 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Tibumtranmas 6 Penguatan Desa Penguatan pemerintahan desa Desa Melek Internet 68

73 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI
WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang 2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang Pengembangan Industrialisasi perikanan Pantura Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang 3 Ketahanan Pangan Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 4 Peningkatan Investasi Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 5 Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung Kab. Purwakarta, Kab. Subang 6 Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan DKI Jakarta Kab. Bekasi 69

74 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bekasi, Kota Bekasi, Kab Subang 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga 70

75 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2016 WILAYAH III CIREBON ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS 71

76 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Peningkatan cakupan layanan air minum Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Pengembangan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga Kab. Kuningan 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kota Cirebon Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas di perbatasan Jabar-Jateng Kab. Cirebon, Kab. Kuningan Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura, serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan Kab. Cirebon, Kab. Indramayu Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur Bandung­ - Cirebon Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kota Cirebon Dukungan untuk reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon Kab. Cirebon, Kota Cirebon Perbaikan jaringan irigasi Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon Kab. Cirebon 72

77 73 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) (lanjutan) Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Kab.Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kota Cirebon Dukungan pembangunan jalan lintas cepat (lintas cepat Kab. Kuningan) Kab. Kuningan Dukungan pembangunan Waduk Kuningan dan Waduk Kadumanik di Kabupaten Kuningan, serta Waduk Matenggeng di Kab. Cilacap (wilayah genangan di Kab. Kuningan dan Kab. Ciamis) Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan, Cileunyi­-Sumedang-Dawuan) dan jalan lintas cepat (lintas cepat Kadipaten Kab. Majalengka) Kab. Majalengka Dukungan pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati­Kadipaten, serta reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain fly over Lemahabang) Kota Bekasi 73

78 74 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kab. Majalengka dan Aerocity Kertajati Kab. Majalengka Dukungan pembangunan saluran Majalengka Kromong Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan) Kab. Indramayu, Kota Cirebon Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur Jakarta - Cirebon Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon Kota Cirebon 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah. Pengendalian pencemaran industri batik rumah tangga Trusmi Kab. Cirebon Pengendalian pencemaran industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang 74

79 75 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. (lanjutan) Dukungan untuk pengembangan Kebun Raya Kuningan dan Taman Keanekaragaman Hayati Kab. Kuningan 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor Bandung-Cirebon dan Jakarta-Cirebon Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Seluruh Kab/Kota di Wilayah III Cirebon Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya 5. Alih fungsi lahan 75

80 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Pembangunan Wilayah Perbatasan Pemeliharaan patok batas provinsi Kab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan 2 Tata Kelola Pemerintahan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Cirebon, Kab Indramayu, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Cirebon Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pembangunan Gedung Pemerintahan 3 Sinergitas Pembangunan Desa-Kota Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 4 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Posyandu Multifungsi Pembangunan Rumah Rakyat Miskin Desa Sadar Hukum 5 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Tibumtranmas 6 Penguatan Desa Penguatan pemerintahan desa Desa Melek Internet 76

81 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka 2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka Pengembangan Industrialisasi perikanan Pantura Kab. Indramayu, Kab. Cirebon 3 Ketahanan Pangan Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. 4 Alih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian Pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan. Kab. Kuningan 5 Peningkatan Investasi Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. 6 Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung 7 Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra produksi di perbatasan Jawa Tengah Kab. Cirebon, Kab. Kuningan 77

82 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab CIrebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga 78

83 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2016 WILAYAH IV PRIANGAN ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS 79

84 80 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Percepatan pembangunan TPPAS regional Legok Nangka Kab. Bandung Peningkatan cakupan pelayanan air minum Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR) Peningkatan kinerja TPPAS Sarimukti Kab. Bandung Barat Dukungan pembangunan drainase regional Bandung Raya Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kota Banjar Dukungan drainase metropolitan Bandung Raya Kota Bandung Penanganan kawasan perumahan kumuh Kota Bandung, Kota Cimahi Pemanfaatan energi alternatif 80

85 81 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU), Soreang – Pasir Koja (Soroja), Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Cileunyi-Nagreg­-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar, Gedebage – Majalaya dll.); Kab. Bandung Penanganan kemacetan lalu lintas dengan dukungan pembangunan infrastruktur antara lain: Jalan lintas cepat Cileunyi-Rancaekek, Jalan lintas cepat Ciwidey,Jalan lintas cepat Soreang-Katapang-Baleendah-Majalaya, Jalan lintascepat Majalaya, dan Jalan lintas cepat Banjaran Dukungan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, pembangunan/reaktivasi Jalur Kereta Api Bandung-Ciwidey Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Citarum Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi Perbaikan jaringan irigasi Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis 81

86 82 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 2. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi Dukungan untuk pembangunan jalan tol Ciranjang-Padalarang, dan Interchange Jalan Tol Warung Domba Kab. Bandung Barat Penanganan kemacetan lalu lintas, dengan dukungan pembangunan infrastuktur antara lain Jalan Lintas Cepat: Jalan Sukasari (Kab. Sumedang)-Lembang (Kab. Bandung Barat), pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, fly over Cimareme di Kabupaten Bandung Barat Dukungan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan Dukungan untuk pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU) Kab. Sumedang Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain jalan lintas cepat selatan Sumedang (Gapura-Rancamulya) Dukungan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan antara lain Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek-Tanjungsari 82

87 83 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan :Pembangunan/Peningkatan Jalur Poros Bandung – Pangalengan – Rancabuaya, Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, reaktivasi jalur KA Garut-Cikajang, dan pengembangan pelabuhan laut regional Kab. Garut Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis DI Leuwigoong Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di koridor Bandung – Tasikmalaya dukungan pembangunan infrastruktur strategis Jalur Horizontal Jabar Selatan Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Garut Dukungan untuk pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Banjar Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis antara lain: Waduk Matenggeng, Waduk Leuwikeris, Waduk Sukahurip Kab. Ciamis Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Citanduy Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran 83

88 84 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan antara lain Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, pembangunan Pelabuhan Regional, revitalisasi jalur KA Banjar-Cijulang-Pangandaran, dan Pengembangan Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Kab. Pangandaran, Kota Banjar Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju kawasan industri Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar Dukungan untuk pembangunan jalan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan Soreang – Pasir Koja (Soroja); Kota Bandung Penanganan kemacetan lalu lintas melalui dukungan pembangunan infrastruktur antara lain: pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, serta fly over Kopo dan Buah Batu di Kota Bandung Pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain pembangunan Monorel Bandung Raya, pembangunan/reaktifasi Jalur Kereta Api: 1) Jalur cepat: Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, 2) jalur KA : Rancaekek-Tanjungsari, dan 3) KRL (kereta listrik): Padalarang­ Kiaracondong-Cicalengka 84

89 85 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Beroperasinya Jalur kereta api khusus barang / kargo (antara lain: Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok dan Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok) Kota Bandung Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain pembangunan fly over Padasuka di Kota Cimahi Kota Cimahi Pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel Bandung Raya Dukungan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung – Tasikmalaya antara lain Pembangunan Jalan Tol Bandung-Tasikmalaya, dan pembangunan Jalan Lingkar Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Dukungan pengembangan Pangkalan Udara Wiriadinata Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan antara lain reaktivasi Jalur-KA Banjar-Cijulang-Pangandaran Kota Banjar 85

90 86 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 3 Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Dukungan penanganan pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Pemanfaatan energi alternatif Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis Dukungan penanganan banjir, kemacetan, dan pencemaran industri Rancaekek Kab. Bandung, Kab. Sumedang Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Cimanuk dan kawasan pesisir Kab. Garut Pengendalian pencemaran industri kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Citanduy Kab. Ciamis Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum Kota Bandung 86

91 87 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 Lanjutan NO ISU STRATEGIS BIDANG FISIK INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 4 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang Seluruh Kab/Kota di Wilayah IV Priangan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU dan Hulu Sungai Citarum) Kab. Bandung Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU, Hulu Sungai Citarum dan Citatah Padalarang Kab. Bandung Barat Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Kab. Garut Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Kab. Pangandaran, Kota Banjar Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara Kota Bandung, Kota Cimahi 5. Alih fungsi lahan 87

92 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Penataan Daerah Otonom Baru Dukungan Penataan Daerah Otonom Baru Kab Garut, Kab. Pangandaran 2 Pembangunan Wilayah Perbatasan Pemeliharaan patok batas provinsi Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya Perencanaan Pembangunan wilayah perbatasan 3 Tata Kelola Pemerintahan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pembangunan Gedung Pemerintahan Operasional pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 88

93 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN INDIKASI KEGIATAN/ KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 4 Sinergitas Pembangunan Desa-Kota Peningkatan Pembangunan infrastruktur Desa Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya 5 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Posyandu Multifungsi Pembangunan Rumah Rakyat Miskin Desa Sadar Hukum 6 Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan Keamanan dan Tibumtranmas Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kab Ciamis, Kab Garut, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi Kota Tasikmalaya 7 Penguatan Desa Penguatan pemerintahan desa Desa Melek Internet 89

94 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 1 Peningkatan Pendapatan dan Pemerataan Masyarakat Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan pelatihan pengembangan usaha jasa Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi. 2 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, moderenisasi ALSINTAN Mandiri, serta Pengembangan Kluster Komoditi Unggulan yang terintegrasi. Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat. Pengembangan Industrialisasi perikanan Pansela Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut. 3 Ketahanan Pangan Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa. Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat 4 Alih Fungsi Lahan dari Pertanian ke Non Pertanian Pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan. 90

95 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS BIDANG EKONOMI
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN/KOTA 5 Peningkatan Investasi Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi. Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat 6 Pengembangan Indusri Wisata Jawa Barat Pengembangan Destinasi Wisata Dunia dan Kawasan Wisata Siap Kunjung Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi. 7 Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan Pembangunan sentra agroindustri di perbatasan Jawa Tengah Kota Banjar, Kab. Ciamis 91

96 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN /KOTA 1. Pertumbuhan Penduduk dan Persebarannya. Pengendalian Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Peningkatan Ketahanan Keluarga Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 2. Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pusat Layanan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja Lokal dan Pengembangan Wirausaha Baru Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Sarana dan Prasana Penunjang Pengembangan Kompetensi 4. Peran dan Fungsi Balai Untuk Pelayanan Sosial Pengembangan Fungsi dan Kualitas Layanan Balai 5. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Bencana serta Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Penganganan dan Pengurangan Resiko Bencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Bencana 6. Pelestarian Nilai – Nilai dan Warisan Budaya Lokal. Pelestarian Nilai Seni dan Budaya Lokal 92

97 ISU STRATEGIS DAN INDIKASI KEGIATAN/KEGIATAN PRIORITAS
BIDANG SOSIAL BUDAYA WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NO ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL BUDAYA KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN /KOTA 7. Penanggulangan Penduduk Miskin. Pemberdayaan Penduduk Miskin Melalui Usaha Produktif Pengembangan Jaminan Sosial Penduduk Miskin Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran, Kab Sumedang, Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi 8. Pencegahan Dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dalam dan Luar Balai Pengembangan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 9. Pembangunan Pusat Seni, Budaya Dan Stadion Olahraga di Kab/Kota Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengembangan Seni dan Budaya Pembangunan Pusat Kegiatan Olah Raga 93

98 Penutup 5 94

99 JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2016 Rancangan Awal RKPD P/K/K Rancangan Akhir RKPD P/K/K RKP (PP 20/2004) Rancangan RKPD Perubahan RKPD Perubahan RKA-SKPD RAPBD RKPD P/K/K/Desa PERUBAHAN KUA/PPAS Rancangan RKPD P/K/K PERUBAHAN APBD KUA/PPAS PERUBAHAN Renja SKPD APBD Rancangan Renja SKPD Renja SKPD M-3 M-3 M-4 M-1 M-4 M-4 Des Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Reses DPRD 2 Musrenbang RKPD K/K Reses DPRD 3 Reses DPRD 1 MusrenbangNas u/ RKP Forum SKPD Prov KETERANGAN: Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember s.d Minggu ke-2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016) Peran aktif DPRD Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Pra Musrenbang Kewilayahan Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD Prov Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 27 Tahun 2014 Musrenbang Desa/kel 95 99

100 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2015 Januari Februari Maret April Mei 9 -13 Maret 2015 16 – 20 Maret 2015 Maret 2015 15 Mei 2015 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN FORUM OPD PROVINSI PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2015 M-2 M-3 M-4 M-2 M-1 M 2-3 M-4 Minggu ke-2-3 April 2015 Minggu ke-4 April 2015 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL 1 – 28 Pebruari 2015 2 – 6 Maret 2015 PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2015 INOVASI MUSRENBANG JABAR 96 2 2 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL

101 97

102 98

103 TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD
PERGUB RKPD PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN RANCANGAN AWAL RKPD PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PROVINSI RANCANGAN AKHIR RKPD 99

104 TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN KUA – PPAS 1 Usulan Awal RESES DPRD Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap) AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA OPD/BIRO KAB/KOTA DESA Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah) Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD 2 3 Pra Musrenbang dan Musrenbang Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD 4 Pasca Musrenbang RKPD 5 Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS 100

105 Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan
OPD/Biro Provinsi Surat Pengantar dari Kepala OPD/Biro; Proposal yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan, bukti kepemilikan lahan serta Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik; Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pemerintah Kabupaten/Kota Surat Pengantar dari Bupati/Walikota; Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan, bukti kepemilikan lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik; Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 101

106 Aktivitas RKPDJabar Online 2101 Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2016 (Telah sesuai dengan Pergub 82/2014 dan 83/2014) 102 No Aktivitas Batas Waktu Output User 1. Input Usulan Rancangan Awal 10 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi dan Bappeda Kab/Kota 2. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Rancangan Awal 11 –13 Februari 2015 Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 3. Seleksi Usulan Rancangan Awal 13-15 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 4. Input Usulan Hasil Musrenbang Kab/Kota 2 – 8 Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Bappeda Kab/Kota 5. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Maret 2015 Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 6. Input Hasil Forum OPD Provinsi Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi 7. Seleksi Bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang 15 – 21 Maret 2015 8. Penyelarasan Pasca Musrenbang Provinsi 26 – 31 Maret 2015 Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Subag Perencanaan dan Tim Verifikatur OPD/Biro 9. Verifikasi dan Seleksi Hasil Musrenbang Provinsi 1 – 30 April 2015 Bidang Bappeda Provinsi dan Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 10. Proses Penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat 1 – 15 Mei 2015 RKPD Tahun 2016 Tim Penyusun RKPD

107 KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

108 GRAFIK PERSANDINGAN BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN WILAYAH BKPP TAHUN TOTAL ,00 ,10 ,10 ,90 ,00 ,20 ,70 ,00 ,30 ,90 TOTAL 8 3

109 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Cianjur 2 Kabupaten Sukabumi 3 Kabupaten Bogor 4 Kota Sukabumi 5 Kota Bogor 6 Kota Depok

110 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN CIANJUR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Cianjur 2 Kabupaten Sukabumi 3 Kabupaten Bogor 4 Kota Sukabumi 5 Kota Bogor 6 Kota Depok

111 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN SUKABUMI NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Cianjur 2 Kabupaten Sukabumi 3 Kabupaten Bogor 4 Kota Sukabumi 5 Kota Bogor 6 Kota Depok

112 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA SUKABUMI NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Cianjur 2 Kabupaten Sukabumi 3 Kabupaten Bogor 4 Kota Sukabumi 5 Kota Bogor 6 Kota Depok

113 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Cianjur 2 Kabupaten Sukabumi 3 Kabupaten Bogor 4 Kota Sukabumi 5 Kota Bogor 6 Kota Depok

114 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA DEPOK NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH BOGOR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Cianjur 2 Kabupaten Sukabumi 3 Kabupaten Bogor 4 Kota Sukabumi 5 Kota Bogor 6 Kota Depok

115 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP II TAHUN 2014 DAN 2015

116 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN SUBANG NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PURWAKARTA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Subang 2 Kabupaten Purwakarta 3 Kabupaten Karawang 4 Kabupaten Bekasi 5 Kota Bekasi

117 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN PURWAKARTA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial - f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PURWAKARTA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Subang 2 Kabupaten Purwakarta 3 Kabupaten Karawang 4 Kabupaten Bekasi 5 Kota Bekasi

118 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN KARAWANG NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PURWAKARTA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Subang 2 Kabupaten Purwakarta 3 Kabupaten Karawang 4 Kabupaten Bekasi 5 Kota Bekasi

119 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN BEKASI NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PURWAKARTA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Subang 2 Kabupaten Purwakarta 3 Kabupaten Karawang 4 Kabupaten Bekasi 5 Kota Bekasi

120 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA BEKASI NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PURWAKARTA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Subang 2 Kabupaten Purwakarta 3 Kabupaten Karawang 4 Kabupaten Bekasi 5 Kota Bekasi

121 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP III TAHUN 2014 DAN 2015

122 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN MAJALENGKA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Majalengka 2 Kabupaten Kuningan 3 Kabupaten Indramayu 4 Kabupaten Cirebon 5 Kota Cirebon

123 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN KUNINGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Majalengka 2 Kabupaten Kuningan 3 Kabupaten Indramayu 4 Kabupaten Cirebon 5 Kota Cirebon

124 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN INDRAMAYU NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial - f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Majalengka 2 Kabupaten Kuningan 3 Kabupaten Indramayu 4 Kabupaten Cirebon 5 Kota Cirebon

125 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Majalengka 2 Kabupaten Kuningan 3 Kabupaten Indramayu 4 Kabupaten Cirebon 5 Kota Cirebon

126 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial - f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH CIREBON NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Majalengka 2 Kabupaten Kuningan 3 Kabupaten Indramayu 4 Kabupaten Cirebon 5 Kota Cirebon

127 BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA WILAYAH BKPP IV TAHUN 2014 DAN 2015

128 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN GARUT NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

129 KABUPATEN TASIKMALAYA
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN TASIKMALAYA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

130 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN SUMEDANG NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

131 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN CIAMIS NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

132 KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN BANDUNG BARAT NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

133 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN BANDUNG NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian - e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

134 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA BANDUNG NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

135 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA CIMAHI NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial - f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

136 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA TASIKMALAYA NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

137 Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015. (
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KOTA BANJAR NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi - d Pertanian e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran

138 KABUPATEN PANGANDARAN
Alokasi Dana Bantuan ke Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015* (*Data Sementara) KABUPATEN PANGANDARAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Bagi Hasil 2 Bantuan Keuangan : a Kesehatan b Pemerintahan c Ekonomi d Pertanian - e Sosial f Infrastruktur dan Lingkungan g Pendidikan WILAYAH PRIANGAN NO URAIAN ANGGARAN (Rp). 2014 2015 1 Kabupaten Garut 2 Kabupaten Tasikmalaya 3 Kabupaten Sumedang 4 Kabupaten Ciamis 5 Kabupaten Bandung Barat 6 Kabupaten Bandung 7 Kota Bandung 8 Kota Cimahi 9 Kota Tasikmalaya 10 Kota Banjar 11 Kabupaten Pangandaran


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google