Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK & ELEKTRONIK Ruang Rapat Utama-Jakarta, 5 Mei 2014 DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK & ELEKTRONIK Ruang Rapat Utama-Jakarta, 5 Mei 2014 DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK & ELEKTRONIK Ruang Rapat Utama-Jakarta, 5 Mei 2014 DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK & ELEKTRONIK Ruang Rapat Utama-Jakarta, 5 Mei 2014

2

3 PENDAHULUANPENDAHULUAN

4 1. Mengatur, mengu- rus Hutan, Kawas- an Hutan dan Hasil Hutan 2. Menetapkan status wilayah tertentu sbg kawasan hutan atau kawasan hutan sbg Bukan Kawasan Hutan 3. Mengatur & mene-tapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan 1. Mengatur, mengu- rus Hutan, Kawas- an Hutan dan Hasil Hutan 2. Menetapkan status wilayah tertentu sbg kawasan hutan atau kawasan hutan sbg Bukan Kawasan Hutan 3. Mengatur & mene-tapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan Memberi Wewenang kepada Pemerintah PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA 1.MANFAAT & LESTARI 2. KERAKYATAN 3. KEADILAN 4.KEBERSAMAAN 5.KETERBUKAAN 6. KETERPADUAN KEMAKMURAN RAKYAT YANG BERKEADILAN & BERKELANJUTAN

5 PRO GROWTH PRO POOR PRO JOB PRO ENVIRONMENT

6 TOTAL LUAS KWS HUTAN = 125,75 Jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 Jt Ha PROSENTASE = 66,42 % TOTAL LUAS KWS HUTAN = 125,75 Jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 Jt Ha PROSENTASE = 66,42 % TOTAL LUAS KWS HUTAN & PERAIRAN = 131,15 Jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 Jt Ha PROSENTASE = 69,27 % TOTAL LUAS KWS HUTAN & PERAIRAN = 131,15 Jt Ha TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 Jt Ha PROSENTASE = 69,27 % DARATAN DARATAN & PERAIRAN Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Desember 2013)

7

8 37,8 juta ha 14,35 juta ha 14,58 juta ha 8,05 juta ha

9 LANDASAN PEMBANGUNAN KPH Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 4 UU 41/1999 (1)Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2)Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a.mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b.menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c.mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

10 Pasal 10 Pengurusan hutan meliputi Kegiatan penyelenggaraan: a.perencanaan kehutanan, b.pengelolaan hutan, c.penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d.pengawasan. Pasal 12 Perencanaan kehutanan, meliputi: a.inventarisasi hutan, b.pengukuhan kawasan hutan, c.penatagunaan kawasan hutan, d.pembentukan wilayah pengelolaan hutan, e.penyusunan rencana kehutanan Pasal 21 (lihat juga penjelasan pasal 21) Pengelolaan hutan, meliputi kegiatan: a.tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b.pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c.rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d.perlindungan hutan dan konservasi alam. UU 41 / KEHUTANAN Pasal 17 Ayat (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat: a. propinsi, b. kabupaten/kota, dan c. unit pengelolaan

11 Dalam penyusunan draft RPJMN Subsektor Kehutanan, BAPPENAS menetapkan pembangunan KPH sebagai Prioritas Nasional, sehingga harus menjadi pertimbangan Kemenhut dalam menyusun Rencana Strategis Latar belakang pembangunan KPH menjadi Prioritas Nasional adalah dalam rangka menyiapkan Integrated Forest Base Clustering Industry, yang diharapkan dapat lebih mendistribusikan usaha-usaha kehutanan (mengurangi praktek monopoli dan oligopoli). KPH yang operasional dapat menjadi pengungkit dalam membangkitkan kembali industri kehutanan hulu-hilir pada ruang yang efektif, sehingga dapat memacu perkembangan perekonomian lokal. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KPH

12 ISU STRATEGIS OPERASIONALISASI KPH TUGAS DAN FUNGSI KPH 1.Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :  Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;  Pemanfaatan hutan;  Penggunaan kawasan hutan;  Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan  Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2.Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, serta pengendalian; 4.Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; 5.Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Mekanisme Keuangan Optimalisasi Donor/Mitra Pengarusuta- maan Pertaturan Perundang- undangan Mobilisasi dan Peningkatan kapasitas SDM Pengelola KPH Mekanisme pelimpahan kewenangan Pengelolaan Pusat- Daerah (Dominasi Fungsi) Fasilitasi Sarpras, Tata Hutan, dan RP KPH Tata Hubungan Kerja (Tahubja) Konvergensi dan Optimalisasi Pendanaan (DAK, Dekon, TP, dll.) Standard Operational Procedure (SOP) sunlaisah Rencana Pengelolaan KPH Pemanfaatan Wilayah Tertentu

13 PEMBANGUNAN KPH

14 NoKriteriaIndikator/Sub IndikatorKeluaranHasilKeterangan 1. WilayahPenetapan WilayahSK Menhut KPH Model120 SK 42 KPHL: Ha 78 KPHP: Ha Jumlah : Kelembagaan Organisasi Perda /Pergub/ Perbup/ Perwakot 9 Perda (6 SKPD, 2 UPTD, 1 Seksi pada Dinas) 103 Pergub / Perbup / Perwakot 8 Unit dalam proses (KPH: Malinau, Memberamo, Minas Tahura, Lintas Sumut, Bukit Barisan, Wae Tina, Flores Timur, Barsel ) Sarana dan Prasarana KantorBangunan74 bangunan 2 Unit Gagal : KPHL Sungai Beram Hitam dan KPHP Kayan (dilanjutkan 2014) Kendaraan Roda 4Mobil setiap KPH89 mobil KPHL Maria (2014) Kendaraan Roda 2Beberapa Motor (Unit KPH)88 Unit KPH KPHL Maria dan KPHL Sorong Selatan (2014) Alat Kantor/ SurveyPeralatan (Unit KPH)90 Unit KPH SDM Tenaga Terlatih a.Diklat Calon KKPH b.Diklat Perencanaan KPH c.Lokalatih Tata Hutan d.SDM Lulusan SMKK 4 Angkatan 1 Angkatan 2 kali 215 orang 47 orang SDM Lulusan SMKK: lulus tes CPNS Kemenhut, dan pindah antar KPH. 120 Basarhut dalam proses kontrak 3.3.Rencana Tata HutanBuku dan Peta87 Draf Rencana PengelolaanBuku dan Peta82 Draf 17 Dokumen disahkan PROGRES PEMBANGUNAN & OPERASIONALISASI 120 KPH MODEL (s/d Januari 2014)

15 PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH WILAYAH TERTENTU IUPHHK-HA IUPHHK-HT HTR HKM HD Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan PEMANFAAATAN HUTAN DI WILAYAH TERTENTU (Permenhut 47/2013) A.Melaksanakan kegiatan peman- faatan hutan B.Kemitraan dengan pihak Ketiga (Masyarakat setempat, BUMN/ BUMD/S, Koperasi, UMKM). C.Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kemitraan maupun membuka peluang usaha.

16 STRATEGI PEMBANGUNAN KPH

17 Pembangunan KPH Baru Menuju 600 Unit Transformasi 120 KPH Model Transformasi 120 KPH Model kepada Eselon I Kemenhut agar KPH dapat operasional se- suai Tupoksi Meliputi aspek: a.Wilayah b.Kelembagaan c.Rencana STRATEGI PEMBANGUNAN KPH

18 Text in here Prakondisi Pengelolaan Prakondisi Pengelolaan PengelolaanPengendalian PEMDA 2.Ditjen Planologi Kehutanan 1. PEMDA 2. Ditjen Planologi Kehutanan 3. BP2SDM 4. Setjen 1.PEMDA 2.Ditjen BUK 3.Ditjen BPDAS- PS 4.Ditjen PHKA 5.Ditjen Planhut 1.PEMDA 2.PUSDAL 3.ITJEN PERAN 1.Penetapan Wilayah 1.Pembentukan Kelembagaan (organisasi,sar pras, sdm) 2.Penyusunan Rencana 1.Pemanfaatan 2.Penggunaan 3.Rehabilitasi 4.Perlindungan hutan dan konservasi 1.Pengendalian 2.Pengawasan 3.Monev PEMBANGUNAN KPH OPERASIONALISASI KPH Transisi menuju Pengelolaan

19 Transformasi 120 KPH Model Transformasi 120 KPH Model kepada Eselon I Kemenhut agar KPH dapat operasional - Regulasi - Peningkatan Kapasitas - Fasilitasi STRATEGI TRANSFORMASI 120 KPH MODEL OPERASIONALISASI TUPOKSI KPH BUK BPDAS-PS LITBANG BP2SDM SETJEN PLANOLOGI

20 TahapanKegiatanJenis Intervensi Ditjen Plano Ditjen BUK Ditjen PHKA Ditjen BPDAS -PS Setjen BPP SDM LIT BANG Operasionalisasi KPH Operasionalisasi Membuka Peluang Investasi Regulasi VVV V Peningkatan Kapasitas VVVVVV Melaksanaan Pemantauan Dan Penilaian Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Regulasi VVVV Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Hutan Regulasi VVVV Peningkatan Kapasitas /Fasilitasi VVVV VV Menjabarkan Kebijakan Kehutanan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Regulasi V Peningkatan Kapasitas V V Menyelenggarakan pengelolaan hutan (Tata hutan dan RP, Pemanfaatan, penggunaan, rehabilitasi, dan perlindungan) Regulasi VVVV V Peningkatan Kapasitas /Fasiltasi VVVVVV V Pembangunan KPH Rencana Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJP, RPHJPendek, Rencana Bisnis) Peningkatan KapasitasVVVVVVV Kelembagaan Anggaran FasilitasiVVVVVVV Sarana dan PrasaranaFasilitasi VVVV VV V Personil KPHPeningkatan KapasitasVVVVVVV Organisasi FasilitasiPeningkatan Kapasitas V V Wila- yah Pembentukan Wilayah KPHL dan KPHP Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP V

21 KEBIJAKAN PENGELOLAAN HP BERBASIS KPH KEBIJAKAN PENGELOLAAN HP BERBASIS KPH

22  Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan  Pemanfaatan,  Penggunaan Kawasan Hutan  Rehabilitasi & Reklamasi,  Perlindungan Hutan & Konservasi Alam  Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan  Pemanfaatan,  Penggunaan Kawasan Hutan  Rehabilitasi & Reklamasi,  Perlindungan Hutan & Konservasi Alam

23

24 fisik

25 90 KPH Model terdiri dari : - 78 KPHP - 12 KPHL

26 Direncanakan tidak diarahkan pemanfaatan untuk IUPHHK- HA/HTI

27 NOARAH KEBIJAKAN 1.Memposisikan secara tepat peran Administrasi/Pengaturan sebagai Regulator (Pemerintah); Manajemen (Pengelolaan) sebagai Operator (KPH); dan perencanaan Hutan sebagai dasar pendelegasian kewenangan. 2.Meminimumkan kawasan hutan yang tidak terkelola. 3.Bersama-sama para pihak, KPH menyiapkan kapasitas masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan & pemanfaatan hutan (skema kontraktual/lelang) atau kemitraan. 4.KPH memastikan calon lokasi izin sekaligus sebagai penetapan areal kerja (working area), sehingga tidak perlu rekomendasi Gubernur dan pertimbangan teknis Bupati/Walikota 5.KPH sebagai sumber informasi manajemen hutan yang dibangun, sehingga menjadikan pelaksanaan administrasi pemanfaatan hutan oleh Regulator menjadi efisien. 6.Peningkatan potensi dan produktivitas hasil hutan dan jasa lingkungan 7.Peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM

28 STRATEGI PENGELOLAAN HP BERBASIS KPH STRATEGI PENGELOLAAN HP BERBASIS KPH

29 Strategi Pembangunan berbasis KPH Distribusi kewenangan kepada Ka KPH Intervensi Anggaran Pemerintah Pengelolaan kawasan wilayah tertentu KPH Proses perizinan yang sudah SP-1 (IUPHHK-HA/ HTI) di wilayah KPH Model tetap dilanjutkan Reorganisasi Ditjen BUK (Dit. BRPUK, termasuk UPT) -Model kemitraan HHBK Unggulan -Model pemanfaatan HHBK -Model pemanfaatan jasa lingkungan -Penanaman Pada kawasan HP yang tidak terkelola di wilayah KHP direncanakan tidak diberikan IUPHHK-HA/HTI Saat ini sedang penyusunan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengarusutamaan Operasionalisasi KPH STRATEG I

30 KOORDINASI PARA PIHAK DALAM RANGKA OPERASIONALISASI KPH a). b). c). REGULA- SI DAN PERENCA- NAAN PROGRAM KEMENHUT DAN PEMDA DI KPH PENGUATAN KAPASITAS INTERNAL KPH INFRASTRUKTUR, SDM, NETWORK STRUKTUR ORGANISASI, TUPOKSI, IKU K/L NKB, KOORDINASI

31

32


Download ppt "DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN WARTAWAN MEDIA CETAK & ELEKTRONIK Ruang Rapat Utama-Jakarta, 5 Mei 2014 DIALOG DUA MINGGUAN KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google