Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA."— Transcript presentasi:

1 GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA

2 Permasalahan Umum Birokrasi Permasalahan Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Praktik manajemen SDMbelum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNSBelum merata dan proporsional secara geografis Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internalbelum mampu berperan sebagai quality assurance KKNMasih tinggi pada semua sektor Kualitas pelayanan publikMasih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian Belum dibangun dengan baik Reformasi Birokrasi

3 Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode lima tahunan secara nasional

4 Reformasi Birokrasi Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Grand design dan Roadmap Reformasi Birokrasi Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi baik di K/L maupun di pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya

5 Grand Design Reformasi Birokrasi

6 ROAD MAP 2010 – 2014 ROAD MAP GARIS BESAR TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

7 RESTRUKTURISASI DIREKTORAT JENDERAL GIZI DAN KIA

8 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Direktorat Bina Gizi Direktorat Bina Kesehatan Ibu Direktorat Bina Kesehatan Anak Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer UPT: BKTM Direktorat Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga UPT: BKOM Sekretariat Direktorat Jenderal

9 DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan gizi dan KIA 2. Fungsi : a.Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA b.Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan gizi dan KIA d.Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan gizi dan KIA e.Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA

10 KONDISI YANG ADA (Permsalahan yang ada dilapangan)

11 Under-5 Underweight KRISIS DESENTRALISASI TREN PERUBAHAN GDP DAN INDIKATOR KESEHATAN DAN GIZI MOH, UGM & WHO, 2010

12 A. Status Gizi Masyarakat 12 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah sebesar 17,9 persen terdiri dari gizi-kurang 13,0 persen dan gizi-buruk 4,9 persen Masih terjadi disparitas angka kekurangan gizi pada balita antarwilayah. Sumber data : Riskesdas 2007 dan 2010 NoIndikatorRiskesdas 2007Riskesdas Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) 36,835,6 2Prevalensi anak balita yang kurus dan sangat kurus (wasting) 13,613,3 3Perempuan usia subur (15-45 tahun) mengalami kurang energi kronis (KEK) 13,6 4Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) 11,511,1 5Prevalensi balita mengalami gemuk 4,35,8 6Prevalensi penduduk usia diatas 18 tahun keatas mengalami obesitas (kelebihan berat badan) 11,7

13 Prevalensi Gizi Kurang Turun Tahun 2011, akan ada 1 juta anak gizi buruk,

14 Kecenderungan Angka Kematian Ibu, MDG 2015 RPJMN B. Kesehatan Ibu Sumber : Riskesdas 2010

15 Kecenderungan Angka Kematian Bayi dan Balita Tahun MDGs 2015 C. Kesehatan Anak

16 AKB menurut wilayah Widening the gap Dr Soewarta Kosen, MPH, Prof dr Laksono Trisnantoro, PhD & Queensland University, Study Investment Case, 2010 Kemajuan terlihat tetapi masih terdapat kesenjangan Nusa Tenggara, Maluku & Papua Kalimantan Sulawesi Sumatera Java & Bali

17 KOMITMEN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI

18 Dengan memperhatikan tupoksi dan peran Ditjen Bina Gizi dan KIA tersebut di atas, maka perlu KOMITMEN penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh: KEPEMIMPINAN (MANAGEMENT) BARU INSTITUSI  perubahan mindset, management, dan strategi; KOMITMENT POLITIS: – Eksekutif ; – Legislatif; Dengan memperhatikan tupoksi dan peran Ditjen Bina Gizi dan KIA tersebut di atas, maka perlu KOMITMEN penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh: KEPEMIMPINAN (MANAGEMENT) BARU INSTITUSI  perubahan mindset, management, dan strategi; KOMITMENT POLITIS: – Eksekutif ; – Legislatif; ORGANISASI DAN TATALAKSANA BARU

19 ISSU STRATEGIS DITJEN GIKIA ISSU STRATEGIS DITJEN GIKIA INTEGRASI PELAYANAN BERBASIS CONT OF CARE INTEGRASI PELAYANAN BERBASIS CONT OF CARE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN MANAJEMEN PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PROGRAM PENINGKATAN - PN - KN - D/S PENINGKATAN - PN - KN - D/S MDGs HDI GCI PEMENUHAN SUMBER DAYA PEMENUHAN SUMBER DAYA GRAND DESIGN DITJEN BINA GIZI DAN KIA IKU PENURUNAN - AKB - AKI - GIKUR PENURUNAN - AKB - AKI - GIKUR UHH

20 PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS LEMAHNYA MANAJEMAN APARATUR AKI, AKB, Gikur LEMBAGATENAGA ANGGARAN SASARAN MDG’S SASARAN RPJMN

21 REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA 1.Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas SDM; 2.Status Gizi, AKI dan AKB terkait erat dengan pembangunan SDM yang berkualitas; 3.Perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen tentang penting dan strategisnya Program Bina Gizi dan KIA bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan; 4.Ditjen Bina Gizi dan KIA perlu menerapkan reformasi birokrasi, mencakup aspek-aspek manajemen pemerintahan sesuai dengan karakteristiknya. 1.Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas SDM; 2.Status Gizi, AKI dan AKB terkait erat dengan pembangunan SDM yang berkualitas; 3.Perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen tentang penting dan strategisnya Program Bina Gizi dan KIA bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan; 4.Ditjen Bina Gizi dan KIA perlu menerapkan reformasi birokrasi, mencakup aspek-aspek manajemen pemerintahan sesuai dengan karakteristiknya.

22 TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA Langkah penerapan reformasi birokrasi adalah meliputi 9 program: 1.Program Manajemen Perubahan 2.Program Penataan Organisasi 3.Program Penataan Tatalaksana 4.Program Manajemen SDM Aparatur 5.Program Penguatan Unit Organisasi 6.Program Penataan Peraturan Perundangan 7.Program Penguatan Pengawasan Intern 8.Program Penguatan akuntabilitas 9.Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Langkah penerapan reformasi birokrasi adalah meliputi 9 program: 1.Program Manajemen Perubahan 2.Program Penataan Organisasi 3.Program Penataan Tatalaksana 4.Program Manajemen SDM Aparatur 5.Program Penguatan Unit Organisasi 6.Program Penataan Peraturan Perundangan 7.Program Penguatan Pengawasan Intern 8.Program Penguatan akuntabilitas 9.Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

23 1. Program Manajemen Perubahan Tujuan: a.meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam melakukan reformasi birokrasi; b.terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen Bina Gizi dan KIA; c.menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Kegiatan: Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Gizi dan KIA (telah dilakukan melalui setiap pertemuan internal/Rakordit)

24 2. Program Penataan Perundang-undangan Tujuan: a.menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda; b.meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang- undangan K/L dan Pemda. Kegiatan: Penataan berbagai regulasi teknis Bina Gizi da KIA terkait dengan diterbitkannya Permenkes 1144 tahun 2010 a.Penyusunan regulasi gizi b.Penyusunan regulasi kesehatan ibu c.Penyusunan regulasi kesehatan anak d.Penyusunan regulasi kesehatan kerja e.Penyusunan regulasi bina Yankestradkom f.Penyusunan regulasi dukungan manajemen program bina GIZI dan KIA

25 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi Tujuan: a.menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Ditjen Bina Gizi dan KIA; b.meningkatnya kapasitas Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan: a.Penataan tugas dan fungsi Ditjen Bina Gizi dan KIA  Pemetaan tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang  Penyusunan Tatahubungan Kerja internal maupun eksternal dari masing-masing unit teknis  Penyusunan uraian jabatan struktural  Penyusunan uraian jabatan fungsional umum b.Penguatan Manajemen organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat  Melakukan pembinaan terkait penyusunan tugas dan fungsi masing- masing unit teknis

26 4. Program Penataan Tatalaksana Tujuan: a.meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam prosespenyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; b.meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda; c.meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. Kegiatan: a.Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing unit (direncanakan mulai Mei 2011) b.Pembangunan atau Pengembangan e-government

27 5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1) Tujuan: a.meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; b.meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; c.meningkatnya disiplin SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; d.meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA; e.meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA.

28 Kegiatan: a.Penataan sistem rekrutmen pegawai (mengikuti pola yang telah ada dari Biro Kepegawaian) b.Analisis jabatan (sementara penyusunan dan proses verbal) a. Penyusunan Uraian Jabatan Struktural b. Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Umum c.Evaluasi jabatan d.Penyusunan standar kompetensi jabatan e.Asesmen individu berdasarkan kompetensi f.Penerapan sistem penilaian kinerja individu. g.Pembangunan/Pengembangan database pegawai (telah dilakukan h.Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 5.Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (2)

29 6. Program Penguatan Pengawasan a.Tujuan: b.meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Ditjen Bina Gizi dan KIA; c.meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara Ditjen Bina Gizi dan KIA; d.menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Ditjen Bina Gizi dan KIA. e.Kegiatan: f.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen Bina Gizi dan KIA (belum dapat berjalan sepenuhnya) g.Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting

30 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja a.Tujuan: b.meningkatnya kinerja Ditjen Bina Gizi dan KIA; c.meningkatnya akuntabilitas Ditjen Bina Gizi dan KIA. d.Kegiatan: e.Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Laporan PP 39, Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAK) f.Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi g.Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Bina Gizi dan KIA (sementara proses verbal penetapan).

31 8. Program Penguatan Pengawasan Intern a)Tujuan: b)meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA; c)meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA; d)meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA. e)Kegiatan: f)Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Ditjen Bina Gizi dan KIA (pedoman standar pelayanan belum tersusun) g)Penerapan SPM kesehatan pada kabupaten/kota (sementara proses penyusunan/editing) h)Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (melibatkan masyarakat, swasta dan LSM)

32 9. Program Kualitas Pelayanan Publik a.Tujuan: b.meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA; c.meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA; d.meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA. e.Kegiatan: f.Monitoring (akan dilakukan monitoring kinerja program sessuai indikator yang ditetapkan) g.Evaluasi Tahunan melalui penyusunan laporan kinerja LAKIP

33


Download ppt "GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google