Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Operasionalisasi Manfaat JKN “Menuju cakupan semesta 2019” 14 Februari 2015, Aula RS Bethesda.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Operasionalisasi Manfaat JKN “Menuju cakupan semesta 2019” 14 Februari 2015, Aula RS Bethesda."— Transcript presentasi:

1 Operasionalisasi Manfaat JKN “Menuju cakupan semesta 2019” 14 Februari 2015, Aula RS Bethesda

2 Menuju Cakupan Semesta 2019 Introduksi

3 Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Indonesia yang lebih sehat JKN Amanah UU No 40/2004 Wajib bagi seluruh penduduk tmsk orang asing* Prinsip Ekuitas (kesetaraan hak dan kewajiban) & Berbentuk Asuransi Kesehatan Sosial Didesain untuk memenuhi kebutuhan medik masyarakat (Community rate) Fokus pada Pelayanan Kesehatan Perorangan Target: Cakupan Semesta 2019 *Tinggal > 6 bulan Dikelola oleh BPJS Kesehatan Badan Hukum Publik (Dibentuk UU no 24/2011) Pengalaman 49 Tahun (Eks PT. Askes) Mengelola dengan sistem Pelayanan Terstruktur dan Menyeluruh (Managed Care) Wajib menjaga sustainibilitas program

4 Keadilan Sosial… Gotong royong National Pooling Gotong Royong BP Bukan Pekerja PBPU Pekerja Bukan Penerima Upah PPU Pekerja Penerima Upah TNI/ Polri PBI Penerima bantuan Iuran

5 Regulasi Pelaksanaan (Polis JKN)

6 Pentahapan Kepesertaan PerPres no 111/2013 Psl 6 PBI (Jamkesmas) TNI/POLRI dan Pensiunan PNS & Pensiunan JPK JAMSOSTEK BU Pemerintah & Swasta* Masyarakat Umum* 1Januari BU Pemerintah BU Swasta Besar, Menengah, Kecil Usaha Mikro * Voluntary 2019 Semua masyarakat wajib menjadi peserta 1Januari Setiap orang bukan pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dengan membayar iuran. * Perpres no 111/2013 Pasal 11 ayat 3

7 Kepesertaan Menuju Cakupan Semesta 2019

8 PESERTA BPJS KESEHATAN NON PBI PBI PEKERJA PENERIMA UPAH PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH BUKAN PEKERJA PEGAWAI PEMERINTAH PEGAWAI NON PEMERINTAH PEGAWAI NON PEMERINTAH INDIVIDU APBN 1.PNS PUSAT 2.PNS DAERAH 3.PNS DIPERBANTUKAN 4.TNI 5.POLRI 6.PJBT NEGARA 7.PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS 1.PNS PUSAT 2.PNS DAERAH 3.PNS DIPERBANTUKAN 4.TNI 5.POLRI 6.PJBT NEGARA 7.PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS 1.PEG. BUMN 2.PEG. BUMD 3.PEG. SWASTA 1.PEG. BUMN 2.PEG. BUMD 3.PEG. SWASTA JAMKESMAS (EXISTING) 1.PENGACARA 2.AKUNTAN 3.ARSITEK 4.DOKTER, 5.KONSULTAN 6.NOTARIS 7.PENILAI, 8.AKTUARIS 9.PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA 1.PENGACARA 2.AKUNTAN 3.ARSITEK 4.DOKTER, 5.KONSULTAN 6.NOTARIS 7.PENILAI, 8.AKTUARIS 9.PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA APBD PJKMU /JAMKESDA PENERIMA PENSIUN VETERAN, PK 1.VET TUVET 2.VET NTUVET 3.PERINTIS KEMERDEKA AN 1.VET TUVET 2.VET NTUVET 3.PERINTIS KEMERDEKA AN 1.INVESTOR 2.PEMBERI KERJA 3.PENERIMA PENSIUN 1.INVESTOR 2.PEMBERI KERJA 3.PENERIMA PENSIUN 1.PP PNS 2.PP TNI 3.PP POLRI 4.PP PEJABAT NEGARA 1.PP PNS 2.PP TNI 3.PP POLRI 4.PP PEJABAT NEGARA *Perpres 12/2013 pasal 1 angka 16

9 Besaran Iuran PBI Dibayar Pemerintah : 19,225/pmpm Non PBI PPU (Pekerja Penerima Upah) APBN/ APBD3% Pemerintah2% PekerjaSwasta 4% Pemberi Kerja 0,5% PekerjaPBPU & BP Kelas I : pmpm Kelas II : pmpm Kelas III: pmpm 1 Jan 2014 s/d 30 Jun % Pemberi Kerja 1% Pekerja 1 Juli 2015 dst * Besaran Iuran sesuai Perpres No.111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

10 4% Besar Iuran PPU Swasta 4,5% Dari Gaji Pokok + Tunjangan Tetap*/Bulan Badan Usaha 0,5% Pegawai Batas Atas 2x PTKP (Rp ,-) Batas Bawah UMK + Langsung untuk 5 Orang Suami Istri 3 Anak (Maks 21 tahun dan belum menikah,bila masih kuliah maks 25 tahun dengan surat keterangan kuliah) (Maksimal & Minimal penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran) Besar Iuran Dipotong langsung dari penghasilan peserta * Iuran pensiunan PPU Swasta sesuai mandiri

11 0,5% Dipotong langsung dari Penghasilan tetap + 1% per-orang Tambahan potongan dari Penghasilan Tetap Cakupan Iuran PPU Anak ke 4 dan seterusnya Orang tua kandung (Ayah dan/atau Ibu) Mertua Keluarga tambahan lainnya seperti keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya → Daftar mandiri * Persyaratan: Surat kuasa kepada HRD/PIC untuk pemotongan gaji, dokumen kependudukan (E- KTP, KK atau minimal NIK, Pasfoto 3x4 1 buah/orang, Daftar isian yang sudah di isi. Jika anggota keluarga tambahan sdh terdaftar sebagai mandiri maka akan dinonaktifkan dan jika ada tunggakan wajib dilunasi terlebih dahulu )

12 Kartu peserta Perorangan berlaku 7 hari setelah pembayaran pertama (Sesuai tanggal tertera di kartu peserta)

13 Pendaftaran Peserta 1 Melalui Kantor BPJS Kesehatan Alamat kantor ada di Pilih menu info peserta 2 Pendaftaran melalui web  untuk PBPU dan BP Proses pendaftaran sudah online dengan DUKCAPIL 13

14 – Mendaftarkan diri beserta anggota keluarga inti (S/I/A) – Memiliki E-KTP, KK atau minimal NIK – Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I dan melaporkan jika sudah tidak berhak; – Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. – Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan Kewajiban Peserta

15 Identitas Peserta JKN Kartu Askes Tetap bisa digunakan hingga pemberitahuan selanjutnya Dilakukan penggantian dengan kartu BPJS Standar bila kartu hilang atau rusak Kartu BPJS Standar Dicetak untuk peserta diluar pemegang kartu Askes atau Anak ke 4 dst, orangtua maupun mertua yang diikutkan PPU Pemerintah, atau mengganti kartu Askes yang hilang atau rusak Kartu Jamkesmas Perlu dipastikan apakah peserta masuk dalam daftar PBI oleh Kemensos

16 Identitas Peserta JKN 2 Kartu E-id Dapat dicetak pada kertas HVS biasa dengan tinta hitam Hanya dapat dicetak bila peserta sudah terdaftar Masa berlaku hingga terbitnya kartu tetap Ketika digunakan peserta tetap wajib menunjukkan identitas lain seperti KTP atau KK atau identitas resmi lainnya

17 Hak Kelas Rawat Dasar : Golongan kepangkatan Kelas I Kelas II Peserta boleh naik kelas: Naik kelas 2 → 1 : Selisih CBG’s Naik kelas 1 → VIP : Selisih tarif umum dan tarif CBG’s sesuai hak kelas rawat Ketersediaan Kelas Rawatan Golongan III dan IV Pamen dan Pati Golongan I dan II Tamtama dan Bintara * Pensiunan → Sesuai kepangkatan terakhir Penghasilan 1,5-2 x PTKP Penghasilan < 1,5 x PTKP

18 Setiap orang wajib mendaftarkan diri beserta keluarganya (pasal 11 ) Bagaimana kalo peserta terlambat/ berhenti mengiur : Pasal 17 Denda bagi keterlambatan mengiur PPU: Denda (2% x tunggakan 3 bulan) + Total tunggakan PBPU/BP: Denda (2% x tunggakan 6 bulan) + Total tunggakan Penghentian manfaat: PPU: Setelah 3 bulan menunggak PBPU/BP: Setelah 6 bulan menunggak Keterlambatan Mengiur Perpres no 111/2013 Pembayaran iuran paling lambat tgl 10 setiap bulannya Denda tidak berlaku bagi penyelenggara negara......

19 Pelayanan Kesehatan Menuju pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien

20 Jenis Faskes 1.Puskesmas atau yang setara 2.Praktik dokter 3.Praktik dokter gigi 4.Klinik pratama atau yang setara 5.Rumah Sakit Kelas D Pratama Sesuai Permenkes no 28/2014 Bila suatu kecamatan tidak memiliki Dokter sesuai penetapan Ka. Dinkes maka, BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan Praktik Bidan/Perawat Tingkat Pertama Tingkat Lanjut 1.Klinik utama atau yang setara, 2.Rumah Sakit Umum, 3.Rumah Sakit Khusus

21 Jumlah FKTP Nasional Data Nasional November 2014

22 Jumlah FKTP se-DIY sd 1 Januari 2015 NoJenis FKTPKotaSlemanGKKPBantul1 Des 14 1 Pusk DPP Klinik DRG Klinik TNI Klinik Polri Total

23 1.Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama untuk pelayanan medis mencakup: a.kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b.kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c.kasus medis rujuk balik; d.pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e.pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan f.rehabilitasi medik dasar. 2.Pelayanan kesehatan sesuai dengan panduan klinis yang ditetapkan oleh Menteri. Catt: PMK No 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Cakupan Pelayanan Medis Permenkes 71 Tahun 2013 Pasal 17

24 PRB & Prolanis

25 Program Rujuk Balik 1.Diabetes Mellitus 2.Hipertensi 3.Jantung 4.Asthma 5.PPOK 6.Epilepsi 7.Schizoprenia 8.Stroke Non Haemmoragik 9.Systemic Lupus Erythematosus (SLE) SE Menkes HK/MENKES/31/I/2014 *Kondisi Stabil Sesuai rekomendasi dr. Spesialis (DPJP) Setiap 3 bulan kontrol ke RS Meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis → Kemudahan kontinuitas pelayanan obat, keterlibatan dokter pelayanan primer Manfaat

26 FAKES TINGKAT PERTAMA BPJS CENTER/ POJOK PRB FASKES TINGKAT LANJUTAN IFRS/APOTEK Mekanisme Pelayanan PRB PESERTA SURAT RUJUKAN SEP (SURAT ELIGIBILITAS PESERTA) PELAYANAN SPESIALIS/ SUB SPESIALIS DIAGNOSA PENYAKIT KRONIS YA KONDISI STABIL ? SURAT RUJUKAN BALIK RESEP OBAT KRONIS SEP INDENTITAS PESERTA PENDAFTARAN PESERTA VERIFIKASI DATA LEGALISASI RESEP OBAT KRONIS DOKUMENTASI BUKU KONTROL PRB PENERIMAAN OBAT KRONIS TIDAK A A

27 Alur Pelayanan Obat PRB PESERTAFASKES TINGKAT PERTAMA APOTEK / DEPO FARMASI PRB BPJS KESEHATAN A A OBAT KRONIS HABIS INDENTITAS PESERTA SURAT RUJUKAN BALIK BUKU KONTROL PRB PELAYANAN RUJUK BALIK/MONITO RING PENYAKIT KUNJUNGAN > 3 BULAN YA TIDAK RESEP OBAT PRB RUJUKAN KE RS UNTUK DILAKUKAN EVALUASI PENYERAHAN OBAT PRB + PEMBERIAN INFORMASI OBAT PEMERIKSAAN RESEP PENGAJUAN KLAIM + DOKUMEN PENDUKUNG VERIFIKASI KLAIM PEMBAYARAN SELESAI

28 Manfaat Pel. Gigi Primer Pelayanan Gigi Pelayanan kesehatan non- spesialistik gigi yang mencakup: 1.Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di Faskes tingkat pertama 2.Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 3.Premedikasi 4.Kegawatdaruratan oro-dental 5.Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) 6.Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit 7.Obat pasca ekstraksi 8.Tumpatan komposit/GIC 9.Skeling 1x/tahun

29 Jenis Faskes 1.Puskesmas atau yang setara 2.Praktik dokter 3.Praktik dokter gigi 4.Klinik pratama atau yang setara 5.Rumah Sakit Kelas D Pratama Sesuai Permenkes no 28/2014 Bila suatu kecamatan tidak memiliki Dokter sesuai penetapan Ka. Dinkes maka, BPJS Kesehatan dapat bekerjasama dengan Praktik Bidan/Perawat Tingkat Pertama Tingkat Lanjut 1.Klinik utama atau yang setara, 2.Rumah Sakit Umum, 3.Rumah Sakit Khusus

30 4)Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 3)BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INACBG’s). Pasal 39 Perpres No 12 Tahun 2013

31 PERMENKES No. 59 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan kesehatan SISTEM PEMBAYARAN FASKES Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. Pasal 1 31 Meliputi seluruh pelayanan: konsultasi dokter, akomodasi, tindakan, pemeriksaan penunjang, alat kesehatan, obat, darah dan pelayanan lain yang termasuk dalam paket INA CBG’s

32 Larangan menarik iur biaya obat PMK No. 28 Th 2014 Penggunaan obat di luar Formularium Nnasional di FKTP dapat digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah termasuk dalam kapitasi dan tidak boleh dibebankan kepada peserta. Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada peserta.

33 33 Contoh Tarif INA CBG’s PERMENKES 59/2014

34 Manfaat Pel. Lanjutan Pelayanan RS, Klinik Utama Pelayanan kesehatan spesialistik yang mencakup: 1.Administrasi pelayanan 2.Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis 3.Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis 4.Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 5.Pelayanan alat kesehatan implan 6.Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis 7.Rehabilitasi medis 8.Pelayanan darah 9.Pelayanan kedokteran forensik 10.Pelayanan pemulasaran jenazah 11.Pelayanan ambulan rujukan 12.Pelayanan persalinan dengan penyulit 13.Pelayanan rawat intensif (ICU, HCU) 14.Pelayanan penyakit katastrofik

35 JENIS PENYAKITMANFAAT Penyakit Gagal Ginjal Pelayanan Akomodasi, Diagnostik, Laboratorium maupun Tindakan yang dibutuhkan baik untuk penanganan penyakit katastrofik sebagai penyakit utama maupun kondisi penyulit yang menyertai Penyakit Jantung (Tindakan invasive / non invasive) Kanker Penyakit Kelainan Darah (Thalasemia, Hemofilia) Penggunaan Alat Kesehatan Canggih MRI MS CT Radioisotop Radioterapi Penyakit Katastrofik Penyakit berbiaya mahal Dapat dirujuk hingga ke Pusat Rujukan Nasional Cth RSJHK, RS Dharmais, RSCM

36 Pasien Puskesmas/ Dokter/Klinik Puskesmas/ Dokter/Klinik RS Pasien pulang Pasien pulang Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis Rujukan Gawat Darurat Pelayanan 0bat Pelayanan 0bat Perlu rawat Inap Perlu rawat Inap RITL RJTL Pasien pulang Pasien pulang ya tidak ya Pasien Rujuk Balik KP* Bawalah selalu Kartu Peserta dan Rujukan jika datang dalam kondisi tidak gawat darurat ! *KP: Kartu Peserta KP + Rujukan* Pindah FKTP setelah min 3 bulan terdaftar di FKTP awal Rujukan berlaku 1 bulan untuk kondisi yang sama

37 Pelayanan Tingkat I Puskesmas, dr & drg praktik perorangan, Klinik pratama, Bidan* Pelayanan Tingkat II RS Tipe D, RS Tipe C, B non pendidikan, Klinik Utama Pelayanan Tingkat III RS Tipe B pendidikan di Propinsi dan RS Tipe A Kapitasi + Non Kapitasi INA CBG’S + Top Up + FFS Obat & Alkes INA CBG’S + Top Up + FFS Obat + Alkes Sistem Rujukan Berjenjang *Permenkes No 59/2014

38 Tujuan Sistem Rujukan  Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan  masyarakat bersedia memanfaatkan sebagai kontak pertamanya  Tertatanya alur Pelayanan Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dua dan ketiga secara berkesinambungan  Meningkatnya akses dan cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara merata dan menyeluruh (universal coverage)  Menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Perorangan yang merata, berkualitas dan berkelanjutan(continuum of care)  Memberikan petunjuk yang jelas dan kepastian hukum bagi Faskes dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu 38 REGIONALISASI RUJUKAN DIY Peraturan Kadinkes DIY No: 441/7102/III.2 Tanggal 21 juli 2014

39 PerGub Rujukan DIY

40 Regionalisasi Rujukan DIY

41 Regionalisasi Kota Yogyakarta

42 Regionalisasi Kab. Bantul

43 Regionalisasi Kab. Kulon Progo

44 Regionalisasi Kab. Gunung Kidul

45 Regionalisasi Kab. Sleman

46 Jumlah FKTL Capaian DIY sd 1 Januari 2015 NoJenis FaskesRS Kelas A RS Kelas B RS Kelas C RS Kelas D Total 1Kab Bantul Kab Gunungkidul123 3Kab Kulonprogo134 4Kab Sleman Kota Yogyakarta56415 TOTAL Dari 74 RS : 56 RS sdh Kerjasama, 9 proses dan 9 belum mengajukan

47 Diagnosa Gawat Darurat Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan

48 Diagnosa Gawat Darurat

49

50

51

52

53 Formularium Nasional Perlindungan Konsumen

54 Pelayanan Suplemen

55 RS Mitra BPJS Kota Yogyakarta No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTeleponKelas RS Kepemilikan 10 RS MATA DR. YAP Jl. Teuku Cik Ditiro No. 5 Yogyakarta BKHUSUS 11 RSKB Soedirman Jl. Sidobali UH III/ 402 Muja muju Yk C KHUSUS 12 RSK Anak 45Jl. Patang puluhan D KHUSUS 13 RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede Jl. Kemasan C KHUSUS 14 RSKIA Permata BundaJl. Ngeksi Gondo No C KHUSUS 15 Balai Paru Yk ( BP4 )/RSK Paru Respira Jl. DI Pandjaitan No. 49 Yogyakarta C KHUSUS

56 RS Mitra BPJS Kab. Sleman No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 1 RSUP DR. SARDJITOJl. Kesehatan No. 1 Sekip Yogyakarta APEMERINTAH 2 RSUD SLEMANJl. Bhayangkara No.48 Sleman BPEMERINTAH 3 RSUD PRAMBANAN Jl. Prambanan-Piyungan KM.7 Delegan Sleman DPEMERINTAH 4 RS BHAYANGKARAJl. Solo KM 14 Kalasan Sleman D POLRI 5 RS PANTI NUGROHOJl.Kaliurang, Pakem, Sleman D SWASTA 6 RS PANTI RINIJl. Solo KM 13,2 Kalasan Sleman D SWASTA 7 RS ISLAM YOGYAKARTA PDHI Jl. Solo KM.12,5 Kalasan Sleman D SWASTA 8 RS CONDONG CATUR Jl. Manggis No.6 Gempol Condong Catur Sleman D SWASTA

57 RS Mitra BPJS Kab. Sleman No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 9 RS Puri HusadaJL. PALAGAN TENTARA PELAJAR NO 67 KM 11 REJODANI NGAGLIK DSWASTA 1010 RS Queen LatifaJL RING ROAD BARAT MLANGI NOGOTIRTO GAMPING DSWASTA 1 RS Mitra ParamedikaJl. Raya Ngempalk, Kemasan, Ngemplak Sleman DSWASTA 1212 RS At Turots Al IslamyKlaci I Margoluwih Seyegan Sleman D SWASTA 1313 RS Gramedika 10Jl. Kaliurang Km. 12,5 - Jalan Raya Besi Jangkang, Ngaglik, Sleman D SWASTA 1414 RS DharmaJl. Jogja - Wonosari KM.8,5 Gandu Berbah Sleman D SWASTA 1515 RSU Panti BaktiningsihKlepu, Sendangmulyo, Minggir, Sleman D SWASTA 1616 RS JIWA GRHASIA DIYJl.Kaliurang kM. 17 Yogyakarta A KHUSUS 1717 RSIA Sakina IdamanJl. Nyi Condrolukito No.60 Blunyahgede Sleman C KHUSUS 1818 Klinik Hemodialisis Golden PMI Ringroad Barat No.3 Kaliabu Banyuraden Gamping Sleman D KLINIK UTAMA

58 RS Mitra BPJS Kab. Sleman No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 1919 RS KIA SadewaJl Babarsari TB 16CSWASTA KHUSUS 2020 RS PKU Muhammadiyah Yk Unit II Jl Wates km 5,5 GampingCSWASTA 2121 RS Mitra SehatJl Wates km 10DSWASTA 2 RS Akademik UGMJL Kabupaten Trihanggo Gamping SlemanB SWASTA

59 RS Mitra BPJS Kab. Bantul No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 1 RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL Jl.Wahidin Sudiro Husodo Bantul BPEMERINTAH 2 RSPAU dr. Suhardi HardjolukitoJl. Raya Janti Blok O Yogyakarta BTNI 3 RS PKU MUHAMMADIYAH BANTUL Jl. Jenderal Sudirman No.124 Bantul CSWASTA 4 RS Nur HidayahJl. Imogiri Timur KM.11 Bantul D SWASTA 5 RS PatmasuriKrapyak Yogyakarta D SWASTA 6 RS Rachma HusadaJl. Parangtritis KM.17 Bantul D SWASTA 7 RSU Rajawali Citra Bantul JL.PLERET KM 2,5 BANJARDADAP POTORONO BANGUNTAPAN BANTUL D SWASTA 8 RS Santa Elisabeth Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul D SWASTA 9 RS KBIA Permata Husada Jl. Raya Pleret Kotagede KM.5 Kauman Pleret Bantul D KHUSUS 10 Balai Paru Yk ( BP4 )/RSK Paru Respira Jl. DI Pandjaitan No. 49 Yogyakarta D L

60 RS Mitra BPJS Kab. Bantul No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 11 RSU Griya MahardhikaJl Parangtritis km 4,5 Gg Wijayakusuma Yogyakarta DSWASTA 12 RSKB Ring Road SelatanRing road Selatan, Glugo DSWASTA 13 Klinik Hemodialisis Nitipuran Jl Nitipuran Yogyakarta DKLINIK UTAMA HD 14 Klinik Utama Bedah AdeliaDonoloyo IA Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul DKLINIK UTAMA SWASTA

61 RS Mitra BPJS Kab. Kulon Progo NoNo Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 1 RSUD WATES Jl.Tentara Pelajar KM. 1 No.5 Kulon Progo BPEMERINTAH 2 RSKB Kharisma ParamedikaJl Khudori no 34, Wates D KHUSUS 3 RSKB, BP & RB Rizki Amalia Medika JL BROSOT - WATES KM 5 JOGAHAN BUMIREJO LENDAH KULON PROGO DKHUSUS 4 RSU Rizki Amalia Jl Wates-Purworejo km 10 Purworejo DSWASTA

62 RS Mitra BPJS Kab. Gunung Kidul No Nama Fasilitas Kesehatan AlamatTelepon Kelas RS Kepemilikan 1 RSUD WONOSARIJl.Taman Bhakti No.6 Wonosari CPEMERINTAH 2 RS Nur Rohmah Jl. Wonosari - Yogya, Gading Gunung Kidul DSWASTA 3 RS Panti Rahayu DSWASTA

63 a.pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; c.pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d.Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. e.pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; f.pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g.pelayanan untuk mengatasi infertilitas; h.Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); i.gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; j.gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Kondisi Yang Tidak Dijamin

64 k.pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l.pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m.alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n.perbekalan kesehatan rumah tangga; o.pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; p.biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan q.biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. Kondisi Yang Tidak Dijamin

65 Coordination of Benefit (COB) adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan. Definisi COB 65

66 1.PT Asuransi Sinar Mas 2.PT Asuransi Mitra Maparya 3.PT Asuransi Tugu Mandiri 4.PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service 5.PT Asuransi AXA Financial Indonesia 6.PT Lippo General Insurance 7.PT Inhealth. 8.PT Avrist Assurance 9.PT Arthagraha General Insurance 10.PT Asuransi Astra Buana 11.PT Asuransi Umum Mega 12.PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 13.PT Asuransi Takaful Keluarga 14.PT Asuransi Bina Dana Arta 15.PT Asuransi Jiwasraya 16.PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 17.PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia 18.PT Tugu Pratama Indonesia 19.PT Asuransi Multi Artha Guna 20.PT Asuransi Central Asia 21.PT AIA Financial 22.PT Asuransi Jiwa Recapital 23.PT Asuransi Allianz Life Indonesia 24.PT Astra Aviva Life 25.PT Bosowa Asuransi 26.PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 27.PT Equity Life Indonesia 28.PT Great Eastern Life Indonesia 29.PT MNC Life Assurance 30.PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Kerjasama Pertanggungan Kerjasama pembiayaan untuk pelayanan rawat jalan, peserta yang naik kelas rawatan, peserta yang mendapat pelayanan emergensi di non faskes BPJSK

67 Kesiapan Faskes dan nakes dalam pelaksanaan JKN  supply side Optimalisasi pelaksanaan rujukan berjenjang. Ketaatan Faskes mengikuti ketentuan JKN Peningkatan pemahaman peserta dalam mengikuti prosedur JKN. Kesamaan persepsi stakeholder (termasuk organisasi profesi & organisasi terkait). Adanya sinergi seluruh stakeholder (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, termasuk organisasi profesi & organisasi terkait). HARAPAN

68 -kesehatan.go.id Hotline KCU Yogyakarta Media LokalMobile Customer Service Kemudahan Informasi Peserta dan Provider 24 Jam BPJS Center Di RS Call Center Kantor Cabang Utama Yogyakarta: ( 0274)

69 Terima kasih Menuju Indonesia Yang Lebih Sehat


Download ppt "Operasionalisasi Manfaat JKN “Menuju cakupan semesta 2019” 14 Februari 2015, Aula RS Bethesda."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google