Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara."— Transcript presentasi:

1 Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara

2 SISTEMATIKA  ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN  PROGRAM PEMBANGUNAN  PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN  ARAHAN SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN APBN &APBD (PROVINSI & KABUPATEN/KOTA)

3 EVALUASI RINGKAS KINERJA BIDANG PENATAAN RUANG & PERMUKIMAN DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014  Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang kurang terukur dalam menilai kinerja pembangunan  Masih kurang optimalnya sinkronisasi antara kegiatan didaerah dengan kebijakan pembangunan nasional  Masih kurangnya sinergi pembangunan antara pendanaan APBN dan APBD Provinsi maupun Kab/Kota  Masih kurangnya kebijakan sektoral di daerah  Masih lemahnya ketersediaan perencanaan sektoral di daerah  Masih lemahnya baseline data  Masih lemahnya penentuan indikator, tolok ukur, sasaran, output dan outcome pembangunan yang tercantum dalam dokumen anggaran

4 ARAH PEMBANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG & PERMUKIMAN DALAM RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN  Mendukung Visi & Misi Gubernur  Misi 3: Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Melalui Kerjasama Antar Daerah, Swasta, Regional Dan Internasional  Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, Sumber Daya Air, perhubungan ; Mewujudkan sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah ; Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ; Mewujudkan Pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani; Menyediakan sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbaharukan dan ramah lingkungan ; Menyelenggarakan penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (sustainable development); Membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsi wilayah antara wilayah inti dan wilayah pinggiran ; Mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi pengembangan wilayah ; Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan pada kawasan pulau-pulau terluar perbatasan negara ; Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan pada kawasan perbatasan provinsi dan perbatasan didalam wilayah Sumatera Utara ; Membangun dan meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi berbasis mitigasi bencana ; Menguatkan sistem dan efektivitas penanggulangan bencana; Membangun penguatan peran masyarakat dalam perencanaan pengembangan wilayah berbasis mitigasi bencana

5 Lanjutan  Mendukung Visi & Misi Gubernur  Misi 4: Meningkatkan Kualitas Standar Hidup Layak, Kesetaraan Dan Keadilan Serta Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah.  Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruh bagian wilayah provinsi; Meningkatkan akses pada wilayah terluar, terpencil dan perbatasan ; Menyediakan dan memeratakan fasilitas sarana dan prasarana sosial ekonomi serta kesejahteraan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air minum, perumahan, permukiman, sanitasi, bantuan dan lainnya) ; Meningkatnya produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja melalui Penguasaan Teknologi; Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan hak anak ; Menyelenggarakan sistem pengendalian kependudukan yang berkualitas.

6 PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA  Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah  Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman  Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman  Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan  Program Pembinaan dan Pengembangan Bangunan Gedung

7 PRIORITAS KEGIATAN  PERCEPATAN PENYELESAIAN RTRW KABUPATEN/KOTA  PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN  PENGURANGAN LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN  PENINGKATAN AKSES LINGKUNGAN KAWASAN EKONOMI STRATEGIS  PENINGKATAN LAYANAN AIR MINUM &SANITASI (DRAINASE, AIR LIMBAH, PERSAMPAHAN)  MENDUKUNG DAN MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN NASIONAL DI DAERAH

8 BEBERAPA INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG CIPTA KARYA Indikator Kinerja UtamaAwalAkhir Pengurangan luas kawasan kumuh1792 ha792 ha Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni14,27 %9 % Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan15,25 %30 % Peningkatan cakupan layanan persampahan34 %55 % Peningkatan cakupan layanan air limbah KK KK Peningkatan jalan poros pendukung kegiatan ekonomi 22,5 km126 km

9 Kriteria Prioritas  Pembangunan berbasis kawasan (Prioritas di Pusat Kegiatan Wilayah & Kawasan Strategis Provinsi)  Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal  Mendukung pembangunan di Pusat Kegiatan Nasional, Kawasan Strategis Nasional serta Kawasan MP3EI  Mendukung percepatan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal

10 Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara  Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PKN : Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro)  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW dan PKW Promosi) PKW : Tebingtinggi, Sidikalang, Pematangsiantar, Balige, Rantauprapat, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga; PKWp: Tarutung dan Tanjungbalai  Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan strategis nasional pada wilayah provinsi terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), Kawasan Danau Toba, dan Kawasan Perbatasan Luar Negara (Pulau Berhala di Kab. Serdang Bedagai)

11 Struktur Kota-Kota di Wilayah Sumatera Utara PKNPKWPKL MEDANTEBING TINGGIPANGKALAN BRANDAN AEK NABARAPORSEA BINJAIPEMATANGSIANTARSTABATKOTAPINANGDOLOK SANGGUL DELI SERDANGSIDIKALANGPERBAUNGANGUNUNG TUASIBORONG-BORONG KAROKISARANSEI RAMPAHSIPIROKKABANJAHE RANTAUPRAPATLIMAPULUHBATANG TORUBERASTAGI BALIGEINDRAPURASIABUMEREK PADANGSIDIMPUANPERDAGANGANKOTANOPANTIGA BINANGA SIBOLGASARIBUDOLOKNATALKUTABULUH GUNUNGSITOLIPEMATANG RAYAPANYABUNGANSALAK PKWp:PARAPATSIBUHUANGIDO TARUTUNGSIMPANG EMPATPANDANLOTU TANJUNGBALAIAEK KANOPANBARUSTELUKDALAM LABUHAN BILIKPANGURURANLAHOMI

12 Kawasan Strategis Nasional & Kawasan Strategis Provinsi FUNGSIKAWASAN STRATEGIS NASIONAL & MP3EIKAWASAN STRATEGIS PROVINSI EKONOMIMEBIDANGROKAWASAN AGROPOLITAN KEK SEI MANGKEISIMALUNGUN-BATUBARA-ASAHAN LABUHAN BATU DAN SEKITARNYA PANTAI BARAT KEPULAUAN NIAS LINGKUNGANDANAU TOBALEUSER-BAHOROK (Kawasan Ekosistem Leuser) HUTAN BATANG TORU TN BATANG GADIS BUDAYAKAWASAN SITUS BERSEJARAH KOTA MEDAN-DELI SERDANG KAWASAN SITUS CANDI/BIARA DI PADANGLAWAS DAN PADANGLAWAS UTARA KAWASAN TRADISIONAL BAWOMATALUO KAWASAN RELIGI /BERSEJARAH BARUS KAWASAN RELIGI /BERSEJARAH PUSUK BUHIT HANKAMPERBATASAN LUAR NEGARA (PULAU BERHALA)

13 Bentuk Kegiatan Prioritas  Penyusunan Roadmap Sanitasi  Penyusunan RP3KP  Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni  Revitaliasi/Peremajaan kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase  Pembangunan SPAM Regional di Kawasan Mebidangro dan Danau Toba  Peningkatan layanan Air Limbah Regional di Mebidangro  Pembangunan dan Operasionalisasi TPA Regional, khususnya di Aek Nabobar (Tapanuli Tengah-Sibolga)  Fasilitasi Penyusunan RISPAM di Kab/Kota  Pengurangan luas genangan di kawasan permukiman dan akses-akses ekonomi strategis

14 STATUS RTRW KAB/KOTA NOTA STATUS 1Kota MedanPERDA NO. 13 TAHUN Kota BinjaiPERDA NO. 12 TAHUN Kota Gunung SitoliPERDA NO. 12 TAHUN Kabupaten SimalungunPERDA NO. 10 TAHUN Kota PematangsiantarPERDA NO. 1 TAHUN Kota Tebing TinggiPERDA NO. 4 TAHUN Kota Tanjung Balai PERDA NO. 2 TAHUN Kabupaten Serdang BedagaiPERDA NO. 12 TAHUN Kabupaten BatubaraPERDA NO. 10 TAHUN Kabupaten Tapanuli TengahPERDA NO. 8 TAHUN Kabupaten LangkatPERDA NO. 9 TAHUN Kabupaten AsahanPERDA NO. 12 TAHUN Kabupaten NiasPERDA NO. 1 TAHUN Kabupaten DairiPERDA NO. 7 TAHUN Kota PadangsidimpuanPERDA No. 4 TAHUN Kabupaten Nias UtaraPERDA NO. 1 TAHUN Kabupaten Labuhan Batu UtaraSudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur 1818Kabupaten Padang Lawas UtaraSudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur 19Kabupaten Nias BaratSudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur 20Kabupaten Nias SelatanSudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur 22Kabupaten Labuhan Batu Proses SK Evaluasi Gubernur 21Kota SibolgaSudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur 23Kabupaten Pakpak BharatEvaluasi Teknis 24Kabupaten Mandailing NatalEvaluasi Teknis 25Kabupaten Humbang HasundutanEvaluasi Teknis 26Kabupaten Tapanuli UtaraEvaluasi Teknis 27Kabupaten TobasaBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 28Kabupaten SamosirBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 29Kabupaten Padang LawasBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 30Kabupeten Labuhan Batu SelatanBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 31Kabupaten Tapanuli SelatanBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 32Kabupaten KaroBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur 33Kabupaten DeliserdangBelum menyerahkan Raperda RTRW untuk dievaluasi Gubernur

15  PEMBANGUNAN PERUMAHAN  Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan  Penyediaan rumah susun bagi masyarakat di perkotaan dan pekerja industri  Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni  Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

16 PETA STATUS LAYANAN AIR MINUM (PERPIPAAN) ZonaKabupaten/Kota HijauMedan,Pematangsiantar, Sibolga KuningTanjungbalai dan Nias Merah28 kabupaten kota lainnya Kondisi layanan air minum perpipaan di Sumatera Utara masih sangat rendah Pengembangan SPAM Regional berbasis kawasan di Kws Mebidangro dan rencana pengembangan di Kws Danau Toba, Tanjungbalai-Asahan, Pematangsiantar-Simalungun, Padangsidimpuan- Tapanuli Selatan, Sibolga-Tapanuli Tengah, dan Gunungsitoli-Nias Pengembangan SPAM IKK dan wilayah-wilayah rawan air, pesisir dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

17 PETA STATUS LAYANAN AIR LIMBAH IPAL Cemara (Mebidangro) IPAL Ajibata (Kws Danau Toba) Tingkat layanan air limbah terpusat masih sangat rendah. Peningkatan cakupan layanan IPAL Cemara meliputi sebagian Kota Medan dan sebagian Deli Serdang Peningkatan cakupan layanan IPAL Ajibata dalam penanganan air limbah di kawasan Danau Toba

18  Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) TahunKab/KotaStatus Toba Samosir 2.Deli Serdang 3.Tebing Tinggi Sudah selesai menyusun BPS, SSK, dan MPS Tahapan Implementasi Tanjung Balai 2.Karo Sudah selesai menyusun BPS, SSK, dan MPS Tahapan Implementasi Binjai 2.Pematangsiantar Sudah selesai menyusun BPS, SSK Tahapan penyusunan MPS Humbang Hasundutan Tahapan penyusunan BPS, SSK kab/kota : Asahan, Langkat, Dairi, Padanglawas Utara, Tapanuli Utara, Nias, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara, Samosir, Sibolga dan Padangsidimpuan Tahapan penyusunan BPS, SSK Padang Lawas 2.Tebingtinggi 3.13 kab/kota lanjutan 2014 Penyusunan BPS dan SSK Updating SSK MPS

19 PETA RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN PERSAMPAHAN Prioritas pembangunan TPA Regional TPA Regional Mebidangro TPA Regional Sergai-Tebing Tinggi TPA Regional Asahan-Tanjungbalai TPA Regional Kepulauan Nias TPA Regional Tapteng-Sibolga TPA Regional Tapsel- Padangsidimpuan TPA Regional Simalungun- Pematangsiantar

20  DRAINASE  Pengembangan jaringan drainase permukiman dan lokasi akses ekonomi strategis untuk mengurangi volume dan lama genangan  Peningkatan jaringan drainase yang terintegrasi antara drainase primer, sekunder dan tersier  Pemeliharaan kualitas jaringan drainase, khususnya di kawasan pusat kota dan permukiman

21 ARAHAN SINERGITAS PROGRAM/KEGIATAN APBN &APBD (PROVINSI & KABUPATEN/KOTA)  Peningkatan sinkronisasi kegiatan pendanaan APBN dengan berpedoman pada RPJMN (Nawacita)  Perlu senantiasa dilakukan komunikasi dan koordinasi intensif antara Bappeda dengan SKPD Dinas Ke-PU-an  Perlu peningkatan pemahaman terhadap arahan kegiatan prioritas pembangunan  Perlu peningkatan kerjasama antara kegiatan APBN dan APBD Provinsi maupun Kab/Kota  Perlu penyiapan dokumen pendukung perencanaan sektoral di Provinsi dan Kab/Kota, spt. RTRW, RPI2JM, Perda Bangunan Gedung, SSK, RISPAM, RP3KP, dll  Perlu penyiapan berbagai dokumen pendukung kegiatan (readyness criteria) spt. FS, MasterPlan, DED, dll.

22 Arahan Strategis Bidang Penataan Ruang & Permukiman  Tata Ruang sebagai pemberi arah prioritas spasial lokasi pembangunan  Perencanaan dan Pembangunan berbasis pengembangan kawasan, difokuskan pada:  Mendukung terwujudnya Kawasan Strategis Nasional dan peningkatan peran Pusat Kegiatan Nasional  Menguatkan peran Pusat Kegiatan Wilayah dan melaksanakan percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Provinsi dan kawasan pendukungnya  Mendorong penguatan peran Pusat Kegiatan Lokal dan terwujudnya Kawasan Strategis Kabupaten dan kawasan pendukungnya

23 Lanjutan  Membangun basis data geospasial  Untuk daerah yang telah memiliki Perda RTRW:  Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi  Penyusunan RTR Kawasan Strategis  Untuk daerah yang belum memiliki Perda RTRW:  Membangun komunikasi intensif dengan DPRD  Melakukan penguatan data

24 SEKIAN & TERIMA KASIH


Download ppt "Medan, 10 Maret 2015 Bappeda Provinsi Sumatera Utara."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google