Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013."— Transcript presentasi:

1 Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013

2 Beberapa Istilah Negara, yaitu organisasi bangsa yang bersifat teritorial dan mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Negara, yaitu organisasi bangsa yang bersifat teritorial dan mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Ilmu Negara, yaitu ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara. Perhatian Ilmu Negara ditujukan pada hal-hal yang sama dalam negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum dalam suatu negara tertentu. Ilmu Negara, yaitu ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa terdapat pada setiap negara. Perhatian Ilmu Negara ditujukan pada hal-hal yang sama dalam negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum dalam suatu negara tertentu. Ilmu Tata Negara, yaitu ilmu yang mempelajari susunan atau tata suatu negara tertentu. Ruang lingkup yang dipelajari misalnya tentang organisasi negara, jenis-jenis alat-alat perlengkapan, dan hubungan kekuasaan. Ilmu Tata Negara, yaitu ilmu yang mempelajari susunan atau tata suatu negara tertentu. Ruang lingkup yang dipelajari misalnya tentang organisasi negara, jenis-jenis alat-alat perlengkapan, dan hubungan kekuasaan.

3 Hukum Tata Negara Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai organisasi negara pada umumnya, yaitu sistem pemerintahan negara, pemilu, kepartaian, kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan susunan organisasi negara, hubungan kekuasaan satu sama lain dan hubungannya dengan rakyat. Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai organisasi negara pada umumnya, yaitu sistem pemerintahan negara, pemilu, kepartaian, kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan susunan organisasi negara, hubungan kekuasaan satu sama lain dan hubungannya dengan rakyat. Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai susunan, tugas, wewenang, hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungannya dengan pribadi-pribadi hukum lainnya dari alat-alat pelengkap usaha. Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai susunan, tugas, wewenang, hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungannya dengan pribadi-pribadi hukum lainnya dari alat-alat pelengkap usaha.

4 Hukum Tata Negara merupakan hasil terjemahan dari perkataan bahasa Belanda ”staatrecht”. Hukum Tata Negara merupakan hasil terjemahan dari perkataan bahasa Belanda ”staatrecht”. Unsur pokok bahasan Hukum Tata Negara adalah konstitusi (peraturan dasar/fundamental norm mengenai pembentukan negara). Unsur pokok bahasan Hukum Tata Negara adalah konstitusi (peraturan dasar/fundamental norm mengenai pembentukan negara).

5 Pembagian HTN 1.Hukum tata negara dalam arti luas (staatsrecht in ruime zin), yang terbagi ke dalam Hukum Tata Negara dalam arti sempit (staatsrecht in enge zin) atau singkatnya disebut dengan Hukum Tata Negara (staatsrecht) dan Hukum Tata Usaha Negara (Administratief Recht). Pembagian Hukum Tata Negara dalam arti luas ini masih menjadi perdebatan antar ahli hukum. 2.Hukum tata negara dalam arti sempit (staatsrecht in enge zin)

6 Sumber HTN Terdapat dua jenis sumber HTN, yakni: Materiil dan Formil. Terdapat dua jenis sumber HTN, yakni: Materiil dan Formil. Sumber hukum materiil HTN Indonesia adalah Pancasila. Sumber hukum materiil HTN Indonesia adalah Pancasila. Sumber formil HTN Indonesia terdiri dari: Sumber formil HTN Indonesia terdiri dari: 1.UUD 1945 dan perubahannya. 2.Ketetapan MPR (Tap MPR). 3.Undang-undang (UU) dan/atau Perppu. 4.Peraturan Pemerintah (PP). 5.Peraturan Presiden (Perpres). 6.Keputusan Presiden (Keppres). 7.Peraturan Daerah (Perda).

7 HUBUNGAN HTN DENGAN CABANG ILMU LAIN Hubungan hukum Tata Negara dengan ilmu Negara Hubungan hukum Tata Negara dengan ilmu Negara Menurut sifatnya, ilmu Negara menitikberatkan pada teorinya sedangkan hukum tata Negara adalah pelaksanaannya. Sementara dari segi manfaat, Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata Negara. Karenanya, untuk mengerti hukum tata Negara harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan secara umum tentang ilmu Negara. Dengan demikian, ilmu Negara dapat memberikan dasar teoritis untuk hukum tata Negara positif, dan hukum tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu Negara.

8 HUBUNGAN HTN DENGAN CABANG ILMU LAIN Hubungan Hukum tata Negara dengan ilmu politik Hubungan Hukum tata Negara dengan ilmu politik Terbentuknya UU diisi dengan kebijakan politik yang ditarik pada waktu penyusunannya. Pembukaan UUD jelas menunjukkan adanya politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD 45 oleh MPR. Selain itu, pembentukan UU dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada dalam DPR, sementara DPR merupakan wakil dari organ-organ politik.

9 HUBUNGAN HTN DENGAN CABANG ILMU LAIN Hubungan hukum tata Negara dengan hukum administrasi Hubungan hukum tata Negara dengan hukum administrasi Hukum Tata Negara untuk mengetahui organisasi Negara serta badan lainya, sedangkan Hukum Administrasi Negara untuk mengetahui bagaimana caranya Negara serta organ- organ melakukan tugas. Dapat dikatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum negara dalam keadaan mati sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah hukum negara dalam keadaan hidup yang meliputi tindakan adminsistratif negara.

10 BEBERAPA ASAS DALAM HTN Indonesia Negara Kesatuan. Negara Kesatuan. Asas Negara Hukum. Asas Negara Hukum. Asas Demokrasi. Asas Demokrasi. Asas Konstitusionalisme Asas Konstitusionalisme

11 Asas Negara Kesatuan Tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945). Diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945). Kekhususan dan keragaman wilayah tetap diakui (Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945) Kekhususan dan keragaman wilayah tetap diakui (Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945)

12 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Asas-asas Pemda di Indonesia antara lain: asas otonomi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas-asas Pemda di Indonesia antara lain: asas otonomi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13 Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

14 Alasan Desentralisasi 1.Upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. 2.Wahana pendidikan politik masyarakat di daerah. 3.Memelihara keutuhan negara kesatuan dan integrasi nasional. 4.Mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. 5.Memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. 6.Untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan. 7.Sarana untuk mempercepat pembangunan di daerah. 8.Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa


Download ppt "Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google