Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)"— Transcript presentasi:

1 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

2 Kedudukan Hukum pajak Hukum Perdata Hukum tata negara Hukum
Hukum perorangan, keluarga, warisan, dan kekayaan Hukum tata negara Hukum Hukum administrasi (hukum tata usaha) Hukum Publik Hukum pajak Hukum pidana

3 Sistematika Hukum pajak
Hukum Formal Memuat ketentuan2 yang mendukung ketentuan hukum pajak material yg diperlukan u merealisasikan hukum material UU No. 27 th 2007 tg KUP UU No. 17 th 1997 tg Badan penyelesaian sengketa pajak UU No. 19 tg 1997 tg Penagihan pajak dg surat paksa Hukum Pajak Subjek Pajak Wajib Pajak Hukum Material Objek Pajak UU No. 36 th 2008 tg PPh UU No. 42 th 2009 tg PPN UU No. 28 th 2009 tg Pajak daerah UU No. 13 th 1985 tg Bea materai Tarif Pajak

4 Perubahan atas UU KUP Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984 sd 31 Desember 1994) Undang-Undang - 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 sd 31 Desember 2000) Undang-Undang - 16 TAHUN 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 sd 31 Desember 2007) Undang-Undang - 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008)

5 Sistematika UU KUP

6 TAHAP-TAHAPAN TATA CARA PERPAJAKAN
(SELF ASSESSMENT) PENDAFTARAN NPWP & PKP PEMBUKUAN/ PENCATATAN PEMBAYARAN LAPOR SPT PENELITIAN PEMERIKSAAN SKPKB SKPN SKPLB SKPKBT STP KEBERATAN PEMBETULAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN PENINJAUAN KEMBALI BANDING KE PENGADILAN PAJAK

7 WAJIB PAJAK Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 2 UU No. 28/2007 KUP) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Pasal 2 angka 1 UU No. 28/2007 KUP) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Pasal 2 angka 2 UU No. 28/2007 KUP) Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Pasal 3 ayat 2 PMK No. 73/PMK.03/2012) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. (Pasal 1 Per-20/PJ/2013)

8 Persyaratan Subjektif Persyaratan Objektif
WAJIB PAJAK Persyaratan Subjektif Persyaratan Objektif Berdasarkan Sistem Self Assessment Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP KPP dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah Saat Usaha Mulai Dijalankan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jika jumlah penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya PMK No. 73/PMK.03/2012

9 Penerbitan NPWP/ Pengukuhan NPPKP Secara Jabatan

10 WANITA KAWIN Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan: - tidak hidup terpisah; atau - tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. PP No. 74 Tahun 2011

11 PKP….(setelah dilakukan verifikasi)
KPP TEMPAT TERDAFTAR NPWP…. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak tertentu tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak PKP….(setelah dilakukan verifikasi) Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak tertentu Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP. PMK No. 73/PMK.03/2012

12 TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU
Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari BUMN lebih dari 50% KPP BUMN Wajib Pajak PMA yang tidak masuk bursa, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili KPP PMA Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap & Orang Asing berkedudukan/bertempat tinggal di DKI Jakarta dan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I dan III, kecuali Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan. KPP BADORA Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Bapepam, Perusahaan Efek Non Bank, Reksa Dana, serta KIK-EBA, kecuali selama ini telah terdaftar di KPP Setempat dan Wajib Pajak emiten BUMN. KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA Wajib Pajak perusahaan besar tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KPP WAJIB PAJAK BESAR Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Orang Asing yang berkedudukan di luar DKI Jakarta KPP SETEMPAT Wajib Pajak BUMN, PMA, BUT dan Orang Asing, Perusahaan Masuk Bursa dan Perusahaan Besar Tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan. KPP TEMPAT PUSAT, CABANG/PERWAKILAN ATAU KEGIATAN USAHA Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang Mempunyai Beberapa Tempat Usaha KPP TEMPAT TINGGAL/TEMPAT KEGIATAN USAHA

13 WARISAN YANG BELUM TERBAGI
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan NPWP dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. diwakili oleh: - salah seorang ahli waris; - pelaksana wasiat; atau - pihak yang mengurus harta peninggalan wajib melaporkan perubahan data ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. PER - 20/PJ/2013

14 MEKANISME PENDAFTARAN/PERUBAHAN DATA/PENGHAPUSAN/PENCABUTAN NPWP & PKP
E-Registration dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di Permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir dan harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan serta disampaikan ke KPP atau KP2KP secara langsung; melalui pos; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Pendaftaran Wajib Pajak Masal PWPM khusus Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah (PER-16/PJ/2007 ) Seluruh formulir harus sesuai dengan lampiran pada PER - 20/PJ/2013 Produk: Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PER - 20/PJ/2013)

15 Syarat pendaftaran NPWP
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi orang asing b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: ditambah dengan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. c. Untuk Wajib Pajak Badan: - Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; - FC NPWP salah satu pengurus atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing; - dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. PER - 20/PJ/2013

16 Syarat pendaftaran NPWP (cont’d)
d. Untuk Wajib Pajak Badan sebagai pemungut atau pemotong pajak: - fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation); - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan - dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. e. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak : - surat penunjukan sebagai Bendahara; dan Kartu Tanda Penduduk. f. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu : - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; - surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan - dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. PER - 20/PJ/2013

17 Syarat pendaftaran PKP
a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: - fotokopi Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan - dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan - Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. b. Untuk Wajib Pajak Badan : - fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; - dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan - surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. c. badan bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) : - fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; - fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah orang Warga Negara Asing; - dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan dalam negeri maupun Wajib Pajak badan asing. PER - 20/PJ/2013

18 PENGERTIAN NPWP dan PKP
Nomor Pokok Wajib Pajak Atau NPWP Adalah Suatu Sarana Dalam Administrasi Perpajakan Yang Dipergunakan Sebagai Tanda Pengenal Diri Atau Identitas Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajibannya.(Pasal 1 angka 6 UU No. 28/2007 KUP) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atua penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. (Pasal 1 angka 5 UU No. 28/2007 KUP) KODE WAJIB PAJAK : 1-2 = KD JENIS WP 3-8 = KD NOMOR URUT 9 = KD ANGKA PENGECEKAN KODE ADMINISTRASI PERPAJAKAN : 012 = KD KPP 345 = KD CABANG WP

19 Manfaat dan fungsi NPWP Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP
Manfaat NPWP antara lain: Mendapatkan pelayanan dari instansi/pihak lain mis : Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Pengajuan kredit ke bank Tidak dikenakan tarif yg lebih tinggi seperti tabel di bawah ini : Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 20% lebih tinggi 100% lebih tinggi Fungsi NPWP antara lain sebagai: - Identitas WP - Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi - Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan - Memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan

20 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 2013 Besarnya PTKP per tahun (Rp)
KETERANGAN Besarnya PTKP per tahun (Rp) Diri Wajib Pajak orang pribadi Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Tambahan untuk setiap tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (maksimal 3 orang) PENG- 11 /PJ.09/2012

21 SANKSI pidana penjara 6 bulan - 6 tahun
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP

22 Non Efektif Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas; Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan;atau Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:atas permohonan Wajib Pajak; atau secara jabatan. PER - 20/PJ/2013

23 Penghapusan NPWP Penghapusan NPWP dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Kriteria WP yang NPWP-nya dapat dihapuskan: Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha; wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; atau Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa serta adanya upaya hukum dan administrasi. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan. PMK No – 73/KMK.03/2012

24 Pencabutan PKP Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP. Kriteria WP yang PKP-nya dapat dihapuskan: Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif; Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya; Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain; Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain; atau Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan PKP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan sejak permohonan lengkap. Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau PKP yang bersangkutan. PER - 20/PJ/2013

25 Pengertian SPT Kertas e-SPT PPh SPT Masa PPN (1111) PPN (Pemungut) SPT
Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali yang mendapat mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah. SPT SPT Masa SPT Tahunan PPN (1111) PPN (Pemungut) PPh Badan (1771, 1771$) PPh OP (1770, 1770S, 1770SS) PPh Kertas e-SPT Pasal 1 UUKUP

26 Penandatanganan dan Pengambilan SPT
Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum  yang sama Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain Misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak Pasal 3 UU KUP

27 Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; c. harta dan kewajiban; dan/atau Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

28 Penyampaian SPT Hak Kewajiban Benar Mengisi Lengkap Jelas
Menandatangani Tempat terdaftar KPP Menyampaikan Tempat dikukuhkan Tempat lain Mobil Pajak, Pojok Pajak, Drop Box Memperpanjang jangka waktu penyampaian Hak Membetulkan Pasal 3 UUKUP Mengungkapkan ketidakbenaran

29 Mekanisme Pelaporan SPT
Formulir kertas (hardcopy) Secara langsung ditempat yang ditetapkan DJP SPT dapat diambil Secara langsung / cara lain yaitu mengunduh format SPT / aplikasi e-SPT di situs DJP e-SPT Wajib ditandatangani WP atau Kuasa WP Tanda tangan biasa Tanda tangan stempel Tanda tangan elektronik/digital Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik/digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa PMK No. 152/PMK.03/2009 29

30 Mekanisme Pelaporan SPT (Cont’d)
disampaikan BUKTI PENERIMAAN SPT tanda terima Secara langsung Tanda penerimaan surat Via Pos Bukti pengiriman surat Cara lain Jasa ekspedisi e-filing Bukti Penerimaan Elektronik PMK No. 152/PMK.03/2009 30

31 Batas Pelaporan SPT Jenis SPT Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 22 /pemungut lainnya SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15 SPT MasaPPh Pasal 25 Max 20 hari setelah akhir masa pajak PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM Oleh Bea Cukai Max 7 hari setelah Penyetoran PPN/PPnBM & PPh Psl 22 oleh Bendaharawan Max tgl 14 setelah SPT Tahunan PPh OP Max 3 bulan setelah akhir thn pajak, dpt diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan tertulis p.l 2 bulan SPT Tahunan PPh Badan Max 4 bulan setelah akhir thn pajak, diperpanjang p.l 2 bulan SPT Masa PPN Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak Pasal 3 UU KUP

32 Perpanjangan Penyampaian SPT
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang mengajukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, serta melampirkan: Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup); Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik. Pasal 3 ayat 4-5UU KUP Per : 21/PJ/2009 32

33 Sanksi Keterlambatan Pelaporan
Sanksi adminitrasi berupa denda : Rp ,- untuk SPT Masa PPN Rp ,- untuk SPT Masa lainnya Rp ,- untuk SPT Tahunan PPh OP Rp ,- untuk SPT Tahunan PPh Badan Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk : Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; Wajib Pajak orang pribadi  yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan  ketentuan yang berlaku; Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan a.l. : kerusuhan massal; kebakaran; ledakan bom atau aksi terorisme; perang antarsuku; atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan Pasal 3 UU KUP

34 WP kriteria tertentu Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Pemberitahuan Masa. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, dapat: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan. Pasal 3 UU KUP dan penjelasannya

35 WP kriteria tertentu (Contd)
Wajib Pajak usaha kecil Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri; dan menerima atau memperoleh peredaran usaha dari kegiatan usaha atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp ,00 (enam ratus juta rupiah). Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas; atau Modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp ,00 (sembilan ratus juta rupiah). Wajib Pajak Badan Wajib Pajak di daerah tertentu adalah Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak di daerah tertentu Harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP Pasal 3 ayat (3b) UU KUP No. 182/PMK.03/2007 dan No. 187/PMK.03/2007

36 Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi administrasi
WP orang pribadi: telah meninggal dunia; sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi Wajib Pajak yang terkena bencana Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 7 UU KUP

37 SPT dianggap tidak disampaikan apabila:
SPT tidak ditandatangani sebagaimana mestinya. Tidak sepenuhnya dilampiri keterangan/dokumen yang ditetapkan SPTLB disampaikan setelah 3 tahun SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau penerbitan skp Apabila SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak. Pasal 3 ayat 7 UU KUP

38 Pengecualian Kewajiban Pelaporan SPT
WP PPh tertentu adalah WP yang memenuhi kriteria : WP orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima/memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25 dan SPT Tahunan OP Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh 25 Pasal 3 ayat 8 UU KUP PMK No. 183/PMK.03/2007 38

39 Pembetulan SPT Sendiri
SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunnan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli. Pasal 8 UU KUP

40 Pengungkapan Ketidakbenaran SPT
Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Tidak akan dilakukan penyidikan Pasal 8 UU KUP

41 Pengungkapan Ketidakbenaran SPT (Cont’d)
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan : pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil; rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar; Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai. Pasal 8 UU KUP

42 Pembetulan SPT karena ada ketetapan
Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Pasal 8 UU KUP

43 SENGAJA ALPA SANKSI PIDANA
Ps. 39 UU KUP ALPA Ps. 38 UU KUP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT : ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU TIDAK MENYELENGG. PEMBUKUAN/PENCATATAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG

44 Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak
Pemotong/ Pemungut tanggal 15 bulan berikutnya tanggal 10 bulan berikutnya Wajib Pajak PPh Pasal 29 PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 25 sebelum SPT Tahunan disampaikan PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu (melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa) paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 80/PMK.03/2010

45 Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak PPN & PPnBM PPh Pasal 22
DJBC Importir (WP) Bendaharawan Pemungut 1 hari kerja saat penyelesaian doc. hari yg sama tanggal 15 bulan berikutnya PPN & PPnBM selain bend./Pemungut Pejabat SPM tanggal 10 bulan berikutnya tanggal 7 bulan berikutnya Wajib Pajak Akhir bulan berikutnya Hari yang sama *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 80/PMK.03/2010

46 Pembayaran Pajak 1 bulan sejak tanggal diterbitkan
Jatuh Tempo Pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK 1 bulan sejak tanggal diterbitkan Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. (Pasal 9) Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 80/PMK.03/2010

47 Angsuran & Penundaan WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam: yg menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah STP, SKPKB, SKPKBT, SK-Keberatan, SK-Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK PPh Pasal 29 9 hari kerja sebelum jatuh tempo alasan & jumlah pembayaran pajak sanksi bunga 2% per bulan (kecuali untuk STP) Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP, PMK 80/PMK.03/2010 & PER - 38/PJ/2008

48 PENGANGSURAN/PENUNDAAN
SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK SYARAT Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; Diajukan paling lambat 9 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda harus memberikan jaminan berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito. Apabila angsuran melewati jangka waktu harus memberikan garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan. Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran. Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya. Bunga yang timbul akibat angsuran dihitung berdasarkan saldo utang pajak kecuali atas STP. PER - 38/PJ/2008

49 JATUH TEMPO PADA HARI LIBUR pembayaran/penyetoran
Tanggal Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur Hari Kerja berikutnya Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama dilakukan di Kantor Pos / bank yang ditunjuk oleh Menkeu PMK No. 184/PMK.03/2007 dan PMK No. 187/PMK.03/2007 jo PMK 80/PMK.03/2010 49

50 Sanksi keterlambatan pembayaran pajak
* Dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, ** Mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan s.d. tanggal pembayaran (bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.)

51 Sarana & Tempat Pembayaran Pajak
Kantor Pos /Bank yang ditunjuk Menteri Keuangan SSP/ Bukti Penerimaan Negara Sah apabila telah divalidasi dengan NTPN dan NTB dan telah direkonsiliasi oleh Ditjen Perbendaharaan *Berdasarkan Pasal 10 UU KUP

52 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama 1 bulan: untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17 ayat 1) untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dari pembayaran yg tidak seharusnya (Psl 17 ayat 2) dan pemeriksaan atas permohonan pengembalian (psl 17B), dihitung sejak tanggal penerbitan; untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak terhadap WP kriteria tt (Pasal 17C) dan persyaratan tt (Pasal 17D), dihitung sejak tanggal penerbitan untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan; untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Pasal 11 ayat 2 UU KUP

53 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Cont’d
Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan SPT yang tidak disertai permohonan pengembalian atau penelitian terhadap permohonan WP atas pajak tidak seharusnya terutang (Pasal 17), pemeriksaan atas permohonan pengembalian (Pasal 17B), pengembalian WP kriteria tertentu/WP patuh (Pasal 17C), atau pengembalian WP yang memenuhi persyaratan tertentu/WP usaha kecil (Pasal 17D) dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. Pasal 11 ayat 1 dan 3, pasal 17, 17B, 17C, 17D UU KUP

54 WP Kriteria Tertentu (WP Patuh)
Kriteria tertentu meliputi : tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Permohonan tersebut dapat dengan mencontreng di SPT atau dalam surat tersendiri. Ditetapkan berdasarkan permohonan WP atau kewenangan DJP paling lambat tgl 10 Januari dan keptutusan paling lambat tgl 20 Februari, berlaku selama 2 tahun. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran. Pasal 17C UU KUP, 74/PMK.03/2012

55 WP Patuh (Cont’d) Tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila: terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut; terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Produk Hukum : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) Pasal 17C ayat 6 UU KUP

56 Contoh Perhitungan WP Patuh
Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp ,00. - Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut: a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp ,00 b. Kredit pajak, yaitu:- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp ,00 - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp ,00 - Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp ,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut: - Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp ,00 - Kredit Pajak: - Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp ,00 - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp ,00 - Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp ,00 (+) Rp ,00 - Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp ,00 (-) Jumlah pajak yang dapat Dikreditkan Rp ,00 (-) Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp ,00 Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% Rp ,00 (+) Jumlah yang masih harus dibayar Rp ,00

57 Contoh Perhitungan WP Patuh
- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp ,00. - Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut: a. Pajak Keluaran Rp ,00 b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp ,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut: - Pajak Keluaran Rp ,00 - Kredit Pajak: - Pajak Masukan Rp ,00 - Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Rp ,00 (-) - Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp ,00 (-) Pajak yang kurang dibayar Rp ,00 Sanksi administrasi kenaikan 100% Rp ,00 (+) Jumlah yang masih harus dibayar Rp ,00

58 WP Persyaratan Tertentu
Kriteria tertentu meliputi : Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak paling lama 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran Pasal 17D UU KUP

59 WP Persyaratan Tertentu (Cont’d)
Wajib Pajak orang pribadi kriteria b yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan : jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak sama dengan batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto; jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh kurang dari Rp ,00; atau jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak 0,5% dari jumlah peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a. Wajib Pajak badan yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak badan dengan : jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp , dan jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh kurang dari Rp Pengusaha Kena Pajak huruf d yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dengan : Jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp ; dan Jumlah lebih bayar menurut SPT Masa PPN paling banyak Rp Pasal 17D UU KUP, 54/PMK.03/2009, 193/PMK.03/2007

60 Contoh Soal 1 PT Mau Enak Terus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2009 pada tanggal 23 Februari Atas angsuran sebesar 10 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 18 Februari 2009. Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut!

61 Contoh Soal 2 PT Ogah Rugi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 pada tanggal 28 Juni Tahun Buku Wajib Pajak adalah Januari – Desember. Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Atas kurang bayar sebesar 50 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 05 Mei 2009. Jelaskan sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut!

62 Contoh Soal 3 Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp ,00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp ,00. Hitung sanksi administrasi yang dikenakan atas angsuran tersebut!

63 Pembukuan dan Pencatatan
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Pasal 28 UU KUP

64 Pembukuan Wajib Pajak orang pribadi yang melakuan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan: a. stelsel pengakuan penghasilan; b. tahun buku; c. metode penilaian persediaan; atau d. metode penyusutan dan amortisasi. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut. 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten). Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. Pasal 28 UU KUP

65 Pencatatan Wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pasal 28 UU KUP, Per

66 PENGERTIAN PEMERIKSAAN
Serangkaian Kegiatan untuk Menghimpun Mengolah Data, Keterangan, dan/atau Bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan Untuk : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP

67 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu c. Memberikan keterangan yang diperlukan Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewahiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan PASAL 29 AYAT (3) UU KUP

68 TATA CARA PEMERIKSAAN Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. PASAL 31 UU KUP, 17/PMK.03/2013

69 SPT Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN UU PAJAK DATA
(Pasal 13) SKPKBT (Pasal 15) SKPLB (Pasal 17) SKPN (Pasal 17A) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. PPh apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. PPN apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. PPnBM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak yang terutang, atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak Ada Kredit Pajak atau Tidak Ada Pembayaran Pajak

70 Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut : bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Surat Pemberitahuan tidak disampaikan 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) kewajiban pembukuan (Pasal 28) atau pada saat diperiksa tidak memenuhi (Pasal 29) tidak dipenuhi Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan Pasal 13 UU KUP

71 Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Cont’d
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Pasal 13A UU KUP

72 Contoh Perhitungan SKPKB
Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2006 sebesar Rp ,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut: 1. Penghasilan Kena Pajak Rp ,00 2. Pajak yang terutang (30% x Rp ,00) Rp ,00 3. Kredit pajak Rp ,00 (-) 4. Pajak yang kurang dibayar Rp ,00 5. Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp ,00) Rp ,00 (+) 6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp ,00 Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebut juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

73 Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
SKPKBT diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan dalam hal ketetapan sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain atau setelah dilakukan pemeriksaan ulang dalam hal ketetapan sebelumnya diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang: a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Pasal 15 UU KUP

74 Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Cont’d
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 15 UU KUP

75 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. : Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU KUP

76 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Pasal 17 A UU KUP

77 S T P Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
Jumlah kekurangan pajak ditambah denda sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu S T P menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dr jumlah pajak yg ditagih kembali Pasal 14 UU KUP

78 Contoh Perhitungan STP
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp ,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp ,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 (Rp ,00–Rp ,00) = Rp ,00 - Bunga = 3 x 2% xRp , = Rp ,00 (+) Jumlah yang harus dibayar = Rp ,00 Hasil penelitian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp ,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp ,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp , = Rp ,00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp ,00

79 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, ATAU SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU tidak mengandung persengketaan SECARA JABATAN PERMOHONAN WP DAPAT BERUPA : MENAMBAH ATAU MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN Pasal 16 UU KUP

80 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN / (6 BULAN – UU BARU) SEJAK TGL SURAT PERMOHONAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DITERIMA Pasal AYAT (2), (3) UU KUP

81 KEBERATAN WP Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
SKPKB SKPKBT SKPLB SKP Nihil Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga Catatan : Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Tidak termasuk sebagai utang pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. PASAL 25 AYAT (1), AYAT (7) UU KUP

82 SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN
TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA MEMUAT JUMLAH PAJAK YG TERUTANG ATAU JUMLAH PAJAK YG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT ATAU JUMLAH RUGI MENURUT PENGHITUNGAN WP. MEMUAT ALASAN-ALASAN YANG JELAS DALAM JANGKA WAKTU TIGA BULAN SEJAK TANGGAL DIKIRIM SKP ATAU TANGGAL PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN KECUALI DI LUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK (FORCE MAYEUR) SATU SURAT KEBERATAN UNTUK SATU JENIS PAJAK DAN SATU TAHUN PAJAK SYARAT TIDAK DIPENUHI TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN DALAM HAL WP MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP, WP WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WP DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN, SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN PASAL 25 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) UU KUP

83 PROSES & KEPUTUSAN KEBERATAN WP
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dlm : 12 bulan -> jika terlewati permohonan WP dianggap dikabulkan. Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan  yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. Keputusan Keberatan dapat berupa : mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak y.m.h dibayar Jika keputusan keberatan menolak atau mengabulkan sebagian : WP dikenai sanksi administrasi berupa denda 50 % dari jumlah pajak y.m.h dibayar cfm SK Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan Pasal 25 UU KUP

84 Contoh Perhitungan Utang Pajak Hasil Keberatan
Contoh 1: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp ,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp ,00 Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp ,00 Contoh 2: Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp ,00 Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp ,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp ,00 Pajak Kurang Dibayar ( ) = Rp ,00 Sanksi Denda (50% X Rp ) = Rp ,00 Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding = Rp ,00

85 PERMOHONAN BANDING syarat ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
Hanya dapat diajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak syarat Ditulis dalam Bahasa Indonesia; Alasan yang jelas Dalam paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima; Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan Catatan : Jangka waktu pelunasan tertangguh s.d. 1 bulan sejak Putusan Banding Pajak yang belum dibayar pada SKPKB, SK Keb pada saat banding belum merupakan utang pajak Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP

86 PERMOHONAN BANDING Dalam hal Keputusan Banding : menolak atau mengabulkan sebagian: Jumlah pajak cfm Put.Banding dikurangi yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan JT p.l 1 bulan sejak tanggal Putusan Banding. WP dikenai sanksi adm 100 % . Contoh Tahun 2008 : SKPKB Rp ,- ; WP membayar Rp ,- (closing conference) ; WP Keberatan ; Kep. Keberatan KB Rp ,- WP mengajukan banding, Put. Banding Rp ,- maka Sanksi Bunga Pasal 19 ( 2 % per bulan) tidak dikenakan Sanksi Denda Pasal 25 (9) 50 % tidak dikenakan WP dikenakan sanksi 100 % dari (Rp. 450 juta – Rp ) atau = Rp ,- sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi Rp ,- dan wajib dilunasi 1 bulan sejak tanggal Putusan Banding. Pasal 27 ayat (5.C) KUP

87 36 (1) a : permohonan 36 (1) huruf a,b,c max 2 kali
36 (1) b : permohonan 36 (1) huruf d hanya dapat dilakukan 1 kali 36 (1) c : Jangka waktu keputusan max 6 bulan 36 (1) d : Jika lewat, permohonan WP dianggap dikabulkan

88 Imbalan Bunga Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut : Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Pasal 27A UU KUP

89 Imbalan Bunga (Cont’d)
Imbalan bunga juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut : untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak. Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Adminsitrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. Pasal 27A UU KUP

90 Imbalan Bunga (Cont’d)
Pasal 11 ayat 3 Pasal 27A ayat 1 SKPLB dihitung sejak tgl diterimanya permohonan tertulis Keberatan, Banding, atau Peninjauan Kembali diterima sebagian atau seluruhnya. SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan. SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dihitung sejak tgl penerbitan SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan Pasal 27A ayat 1a SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya Putusan Banding dan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya oleh DJP Pasal 14 ayat (4) Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak Pasal 17B ayat 3 SKPLB hasil pemeriksaan atas permohonan Pasal 17B ayat 4 Pasal 19 ayat (1) SKPLB bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, diputus bebas / lepas dari tuntutan dipengadilan. sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pd saat jatuh tempo pelunasan/terlambat dibayar. 2% sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. 2% maksimal 24 bulan 12/PMK.03/2011, PMK 195/PMK.03/2007

91 GUGATAN terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pengajuan Keberatan (Pasal 25 ayat (1)) atau keputusan keberatan (Pasal 26) Penerbitan surat ketetapan pajak atau SK Keberatan yang tidak sesuai prosedur Pasal 23 (2) UU KUP

92 WAKIL WAJIB PAJAK badan oleh pengurus;
badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; badan dalam likuidasi oleh likuidator; WARISAN YANG BELUM DIBAGI Ahli waris Pelaksana wasiat atau yg mengurus harta peninggalannya. ANAK BELUM DEWASA / ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN Wali atau pengampunya Wakil bertangagungjawab secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. PASAL 32 AYAT (1), (4) UU KUP

93 KUASA WAJIB PAJAK Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SYARAT SEORANG KUASA : memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah. seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak NOMOR 22/PMK.03/2008

94 PERMINTAAN DATA PIHAK KETIGA
Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak Kepada : Akuntan Publik Notaris. Konsultan Pajak Kantor administrasi Pihak ke – 3 lainnya Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan Kepada : Bank Mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak PASAL 35 dan 35A UU KUP

95 SANKSI-SANKSI Pasal 34 Pejabat, tenaga ahli Pasal 36A Pegawai pajak
Setiap orang yang karena kealpaannya Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja Pasal 39A Setiap orang yang dengan sengaja (terkait faktur pajak) Pasal 41 Sanksi bagi Pejabat yang karena kealpaannya Pasal 41A Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta Pasal 41B Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulti penyidikan Pasal 41C Sanksi bagi orang yang dengan sengaja Pasal 43A, 44, 44B UU KUP

96 PERALIHAN Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 Pasal 43A, 44, 44B UU KUP


Download ppt "KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google