Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas. DASAR HUKUM 1.Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009, Tanggal: 28 April 2009, Tentang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas. DASAR HUKUM 1.Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009, Tanggal: 28 April 2009, Tentang."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas

2 DASAR HUKUM 1.Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009, Tanggal: 28 April 2009, Tentang : Eliminasi Malaria di Indonesia. 2.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI, Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor : /465/SJ, Tanggal : 8 Februari 2010, Tentang : Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Indonesia

3 PENGERTIAN Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat (indigenous) dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria import serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.

4 INDIKATOR ELIMINASI MALARIA 1.Tiga tahun berturut-turut tidak ditemukan kasus indigenous (penularan setempat) di suatu kabupaten/kota, provinsi, dan pulau. 2.Mempunyai kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

5 SPR < 5% dari malaria kllinis < 1 kasus/1000 penduduk berisiko 3 Tahun Sertifikasi WHO Reorientasi program menuju eliminasi Reorientasi program menuju pemeliharaan PemberantasanPra- EliminasiEliminasiPemeliharaan Kasus Indigenous 0 PENTAHAPAN ELIMINASI MALARIA

6 SASARAN PRA ELIMINASI Fokus aktif (lokasi yang masih terjadi penularan setempat) diwilayah yang akan dieliminasi Mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi penularan setempat di satu wilayah minimal kab/kota, sehingga pada akhir tahap API <1/1000 TUJUAN PRA ELIMINASI

7 SITUASI YANG DICAPAI PADA TAHAP PRA ELIMINASI Semua unit yankes sudah mampu memeriksa kasus secara laboratorium. Semua malaria klinis di unit yankes sudah diperiksa SD dan SPR < 5%. Adanya peningkatan kualitas dan cakupan (surveilans, penemuan & pengobatan, pemberantasan vektor) untuk mencapai API < 1/ Adanya peningkatan keterlibatan pemerintah, pemda, swasta, LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lembaga donor dll. Tersedia peraturan perundangan di tingkat prov/kab/kota yang mendukung.

8 5 (LIMA) POKOK KEGIATAN DAN STRATEGI DALAM ELIMINASI MALARIA

9 1. PENEMUAN DAN TATA LAKSANA MALARIA  Penemuan penderita dengan konfirmasi mikroskopis di Puskesmas dan rumah sakit serta fasyankes swasta  Pengobatan kasus positif dengan OAM yang ditetapkan Kemenkes (ACT)  Cross check sediaan darah dan menguji kemampuan pemeriksaan mikroskopis  FU (Pf 4,7,14,28 ; Pv 14,28,90)  Meningkatkan cakupan PCD  Mengawasi peredaran OAM selain ACT

10 2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO  Distribusi kelambu cakupan > 80% di lokasi fokus dengan API > 1 ‰  IRS cakupan > 90% di lokasi KLB dan fokus  Pengendalian vektor lain (larvasidasi, manajemen lingkungan )  Memantau efikasi insektisida

11 3. SURVEILANS EPID DAN PENANGGULANGAN WABAH  Semua fasilitas yankes melaksanakan SKD-KLB  Penanggulangan KLB  Memperkuat sistem informasi  Segera melaporkan penemuan kasus  SURVEILANS MIGRASI

12 4. PENINGKATAN KIE  Meningkatkan promkes dan kampanye Eliminasi  Menggalang kemitraan  Integrasi dengan program lain  Advokasi dan sosialisasi  Pertemuan lintas batas untuk merencanakan dan melakukan kegiatan secara terpadu dalam Eliminasi Malaria

13 5. PENINGKATAN SDM  Reorientasi program menuju Eliminasi kepada petugas kesehatan  Pelatihan / refreshing mikroskopis  Menjaga kualitas pemeriksaan SD  Pelatihan teknis dan manajemen  Pelatihan / sosialisasi tata laksana kasus

14 STRATEGI PROGRAM ELIMINASI MALARIA 1.Diagnosis malaria STOP ! MALARIA KLINIS Semua kasus malaria dikonfirmasi dengan Mikroskop atau Tes Diagnostik Cepat (Rapid Diagnostic Test / RDT)

15 2. Pengobatan STOP ! MONOTERAPI Dihydroartemisinin + Piperaquine (DHP) Artemisinin-based Combination Therapy (ACT)

16 3. Pencegahan Pendistribusian kelambu (Long-Lasting Insecticidal Net/LLin, Indoor Residual Spraying/IRS, dan lain lain)

17 4. Kemitraan Mitra Potensial Pengendalian Malaria

18


Download ppt "Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas. DASAR HUKUM 1.Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009, Tanggal: 28 April 2009, Tentang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google