Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)"— Transcript presentasi:

1 Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)

2 Tugas Belajar / Izin Belajar Kinerja SDM Disiplin PNS Kenaikan Pangkat Terlambat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Jabatan Fungsional

3 Permasalahan: Permasalahan: Implementasi PERMEN KP Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar PNS lingkup KKP, yang terdapat beberapa perubahan, terutama batas usia peserta tugas belajar serta koordinasi Tim Seleksi peserta tugas belajar lingkup KKP kurang optimal. D-3, D-4, S-1  max 25 tahun S-2  max 37 tahun S-3  max 40 tahun Tim Seleksi???

4 Prosedur dan Mekanisme Penerbitan SK Tugas Belajar Dalam Negeri CALON PETUGAS BELAJAR ESELON I PUSAT PENDIDIKAN KP BIROKEPEGAWAIAN SK TUGAS BELAJAR REKOMENDASI USULAN TEMBUSAN (USULAN) TEMBUSAN

5 Prosedur dan Mekanisme Penerbitan SK Tugas Belajar Luar Negeri CALON PETUGAS BELAJAR ESELON I PUSAT PENDIDIKAN KP PUSKITA SEKRETARIATNEGARA SURAT PERSETUJUAN SETNEG BIROKEPEGAWAIAN TEMBUSAN USULAN REKOMENDASI

6 Penyelesaian: Melakukan pembahasan dan penyempurnaan (amandemen) thd PERMEN KP Nomor PER.09/MEN/2011 bersama dengan Unit Kerja terkait: 1. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; 2. Biro Kepegawaian; serta 3. Biro Hukum dan Organisasi.

7 PERMASALAHAN KINERJA SDM Alat Ukur Penilaian Kinerja SDM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum ada, padahal di dalam PP 53 Tahun 2010 disebutkan kewajiban PNS untuk “mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan”.

8 Penyelesaian

9 9 Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban & menghindari larangan yg ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan Apabila tidak ditaati/dilanggar Dijatuhi Hukuman Disiplin

10 10 Kewajiban dan Larangan (Ps. 3 dan Ps. 4 PP 53/2010) 1.17 Kewajiban (Psl 3) 2.15 Larangan (Psl 4) PNS tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Dijatuhi Hukuman Disiplin Dengan tidak mngesampingkan ketentuan dlm Peraturan Perundang-undangan pidana, PNS melanggar Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin

11 TAHUNPELANGGARANPHDJUMLAH 2008PP 30/1980PENURUNAN PANGKAT1 ORANG PP 32/1979PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT 3 ORANG 2009PP 30/1980PENURUNAN PANGKAT3 ORANG PEMBEBASAN DARI JABATAN1 ORANG PP 32/1979PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT 1 ORANG 2010PP 32/1979PEMBERHENTIAN TDH3 ORANG PEMBERHENTIAN DH1 ORANG PP 53/2010PEMBERHENTIAN TDH1 ORANG PENURUNAN PANGKAT4 ORANG PEMBEBASAN DARI JABATAN1 ORANG 2011PP 32/1979PEMBERHENTIAN TDH8 ORANG PEMBERHENTIAN DH5 ORANG PP 53/2010PENURUNAN PANGKAT9 ORANG PEMBEBASAN DARI JABATAN1 ORANG PP 4/1966PEMBEBASAN SEMENTARA1 ORANG 2012PP 53/2010PEMBERHENTIAN TDH3 ORANG

12 UPT/ UNIT KERJA UNIT ESELON I SETJEN Cq. ROPEG RAPAT TIM ETIKA MENTERI/ PPK SK PENYERAHAN SK KEPADA YBS MELALUI UNIT KERJA ESELON I RESUME KELENGKAPAN BERKAS ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP 53/2010 YANG MENJADI KEWENANGAN PPK

13 DATA UPAYA BANDING/ADMINISTRASI NO.UPAYA BANDING/ADMINISTRASIJUMLAHKETERANGAN 1.BANDING PELANGGARAN DISIPLIN5 ORANGMASIH DALAM PROSES BAPEK 2.BANDING/ADMINISTRASI2 ORANGSUDAH PUTUSAN PTUN

14 1. SOSIALISASI PEMBINAAN PEGAWAI TERKAIT PP NOMOR 53 TAHUN 2010 (20 Desember 2010 dan 17 Juni 2011, di GMB II) 2. WORKSHOP PERATURAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN (21 s.d. 25 November 2011 di Denpasar) 3. BIMTEK PENYELESAIAN KASUS KEPEGAWAIAN (akan dilakukan pada 17 s.d. 20 April 2012 di Medan)

15 Penyelesaian: 1. Melakukan koordinasi dengan unit pengusul dalam hal usul berkas kenaikan pangkat/pensiun 2. Menyampaikan edaran terkait jadual usul kenaikan pangkat/pensiun

16 PERMASALAHAN PENGELOLAAN SIMPEG 1.Jaringan internet di UPT masih sering bermasalah terutama di wilayah Indonesia Timur. 2.Kualitas Operator SIMPEG UPT masih kurang. 3.Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) terkendala antara lain jaringan atau server yang sering lemah, sistem yang masih belum sempurna, dan perangkat kerja yang belum memadai. 1.Jaringan internet di UPT masih sering bermasalah terutama di wilayah Indonesia Timur. 2.Kualitas Operator SIMPEG UPT masih kurang. 3.Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) terkendala antara lain jaringan atau server yang sering lemah, sistem yang masih belum sempurna, dan perangkat kerja yang belum memadai.

17 Penyelesaian: 1.Peningkatan pelatihan SAPK yang berkesinambungan; 2.Peningkatan sarana perangkat kerja terutama komputer/laptop serta printer; 3.Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

18 Penyelesaian: Koordinasi dengan BPSDM (Puslat KP) untuk menambah alokasi dan jenis diklat fungsional

19 Terima dng


Download ppt "Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google