Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Topo Santoso.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Topo Santoso."— Transcript presentasi:

1 Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Topo Santoso

2 Tujuan Pemidanaan pada taraf Legislatif Pada taraf legislatif sanksi pidana tertentu pada penguatan norma Beberapa pelanggaran terhadap norma- norma tertentu dianggap sangat tercela, sehingga ancaman hukumannya pun diperberat oleh pembentuk undang-undang Tujuan pembentukan undang-undang adalah mencegah warga masyarakat untuk melanggar norma-norma yang dikuatkan dengan sanksi pidana

3 Tujuan Pemidanan pada Taraf Yudikatif Bertujuan untuk merealisasikan ancaman hukuman yang ada Tujuan ini adalah penegakan norma Penjatuhan pidana atas dasar penemuan hukum  hakim diberikan kebebasan untuk menentukan suatu pidana diantara minimun dan maximum Bilamana dan sejauh mana harus dilakukan pemidanaan untuk menegakkan norma ?

4 Beberapa isyu : Disparitas Pidana Persoalan Parameter (legislasi dan yudikasi) Proses legislasi  tidak adanya parameter untuk menentukan ancaman pidana, bentuk atau besarnya

5 Tidak adanya analisis dan evaluasi untuk perubahan jenis dan beratnya ancaman pidana - Contoh perkembangan tindak pidana pemilu

6 Konsistensi Pendekatan Kategori ancaman pidana dalam RUU KUHP sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat Bagaimana pendekatan di atas dilakukan pada ketentuan pidana di luar KUHP ?

7 proses politik (untuk menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan untuk perilaku tsb)  sikap menerima ? Kepercayaan mutlak pada legislatif? Ketidaktahuan masyarakat ? Pembahasan sanksi pidana tidak menjadi bagian penting ?

8 Mekanisme untuk penyelarasan ancaman pidana Antara di KUHP dg UU Khusus ? - Pemalsuan/ penggunaan surat palsu dalam KUHP dan UU Pemilu Antara UU yang satu dg yg lain ? - mis. Pencucian uang dan korupsi Antara Perda yg satu dg yg lain ?

9 Ancaman pidana tidak dikaitkan dengan tujuan dan implikasi lainnya Contoh : - Kasus pidana pemilu  kaitannya dengan pembatalan sebagai kandidat, pembatalan hasil pemilu - Kasus korupsi  khususnya korupsi untuk jumlah yang rendah (?)


Download ppt "Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Topo Santoso."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google