Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dinamika Sistem Politik Indonesia Kelompok 4:  Bayu Aji  Firman  Yusuf  Larso  Darmansyah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dinamika Sistem Politik Indonesia Kelompok 4:  Bayu Aji  Firman  Yusuf  Larso  Darmansyah."— Transcript presentasi:

1 Dinamika Sistem Politik Indonesia Kelompok 4:  Bayu Aji  Firman  Yusuf  Larso  Darmansyah

2 Sistem Politik Luar Negeri SifatSifat : Bebas Aktif Dasar HukumDasar Hukum: Pembukaan UUD 1945

3 Sistem Politik Dalam Negeri Periode: I II (RIS) (RIS) III IV ORLA ORLA V ORBA ORBA VI.1998-sekarang Reformasi1998-sekarang Reformasi 

4 (UUD 1945) 1)Maklumat pemerintah no X 16 Okt ’45, perubahan KNIP menjadi MPR/DPR. KNIP 2)Maklumat pemerintah 3 Nov ’45, Pembentukan Partai Politik (semula hanya ada PNI) 3)Maklumat pemerintah 14 Nov ’45, kabinet presidensial diganti kabinet parlementer.Maklumat pemerintah 14 Nov ’45 presidensialparlementer. 4)Negara kesatuan berbentuk negara Republik, konstitusi UUD ‘45 

5 (Konstitusi RIS) 1)Sistem pemerintahan parlementer 2)Demokrasi Liberal 3)Bentuk Negara: Serikat (Federasi) 

6 (UUDS 1950) 1)Negara kesatuan, Sistem parlementer, demokrasi liberal semu 2)Soekarno-Hatta sebagai kepala negara 3)Pemerintahan tidak stabil 4)Pemilu 1955 (Pileg dan Konstituante)Konstituante 5)Konstituante gagal membuat UUD baru 6)Pemberontakan merebak (DI/TII, APRA, PRRI/Permesta, RMS, Andi Azis) 

7 (UUD 1945) ORLA 1)Dekrit Presiden 5 Juli 1959Dekrit Presiden 5 Juli )Kabinet presidensial, Demokrasi terpimpinDemokrasi terpimpin 3)Presiden mengatur semua spektrum politik 4)Legislatif lemah, Eksekutif kuat 5)Kekuasaan Negara terpusat  kehilangan kontrolkehilangan kontrol 6)Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965 

8 (UUD 1945) ORBA 1)Supersemar 2)Tekat jalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen 3)Demokrasi pancasila, presiden Soeharto, sistem presidensial 4)Pemilu 5 tahun sekali (tapi tidak demokratis) 5)Kekuasaan presiden terlalu kuat  sentralistik kekuasaan pada presiden  

9 (UUD 1945) ORBA 6)Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan 7) Indikator demokrasi tidak terlaksana. Indikator demokrasi tidak terlaksana 8) Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri  Wapres B.J. Habibie 

10 1998-sekarang (UUD 1945) Reformasi 1.Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial 2.Pemilu diadakan kembali Kebebasan pers 4.Peningkatan partisipasi rakyat dalam pemerintahan 5.Amandemen UUD’45 mengenai kekuasaan Negara 6.Otonomi daerah  

11 1998-sekarang (UUD 1945) Reformasi 7.Reposisi dan reaktualisasi TNI 8.Upaya penegakan HAM 9.Upaya netralisasi politik PNS 10.Pemberantasan KKN 

12 Dekrit Presiden 5 Juli UUDS 1950  UUD 1945 √ 1.Bubarkan Konstituante 3. Bentuk MPRS dan DPAS 

13 Penyimpangan ORLA 1.Penyimpangan idiologi (NasAKom) 2.Pengangkatan presiden seumur hidup 3.Pidato presiden  GBHN 4.Ketua MPR  Meteri 5.DPR hasil pemilu dibubarkan presiden 

14 Indikator demokrasi…(ORBA) 1.Rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada 2.Rekrutmen politik tertutup 3.Pemilu jauh dari demokratis 4.HAM terbatas 5.Kebebasan politik dibatasi 6.KKN merajalela 

15 KNIP KNIP: Sebelum sebelumnya adalah pembantu presiden, kemudian terbentuknya MPR dan DPR, KNIP sebagai legislatif dan ikut tetapkan GBHN. KNIP bentuk dan tunjuk BP-KNIP 

16 Kabinet Parlementer (UUDS ‘50) Ciri-ciri: 1. Pemerintahan dilakukan oleh kabinet parlementer 2. Kabinet sering berganti karena jumlah partai yang banyak 3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk presiden 

17 Maklumat pemerintah 14 Nov ’45 Presidensil: Presiden pemegang kekuasaan tertinggi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Parlementer: Presiden adalah kepala negara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan  Indonesia menganut sistem apa??

18 Konstituante Riwayat: Lembaga Negara: Membentuk UUD baru atau konstitusi pengganti UUDS 1950 (UUDS ;134) Sampai 1959, UUD baru belum terbentuk Pemungutan suara untuk kembali ke UUD 1945 Dasar keluarnya dekrit presiden 1929 

19 Indonesia Sistem Politik Indonesia: Negara hukum berbentuk kesatuan Pemerintahan Republik sistem pemerintahan : Presidensil dengan sifat parlementer Tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan tapi pembagian kekuasaan Bukan negara Islam Terdapat: Eksekutif - Pemerintah Legislatif - MPR, DPR/DPD Yudikatif - MA, MK Inspektif - BPK 

20 Dasar Hukum Alenia ke-1 : “…Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan…” Alenia ke-4: “... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social…” 

21 Demokrasi Terpimpin Dasar hukum: Tap MPRS no. VII/MPRS/1965. Pengertian: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional (berporos nasakom)”. Ciri: 1.Dominasi presiden 2.Terbatasnya peran partai politik 3.Berkembangnya pengaruh PKI 

22 Bebas Aktif 


Download ppt "Dinamika Sistem Politik Indonesia Kelompok 4:  Bayu Aji  Firman  Yusuf  Larso  Darmansyah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google