Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Makassar, 8 Maret 2008.

Presentasi berjudul: "Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Makassar, 8 Maret 2008."— Transcript presentasi:

1

2 Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera Makassar, 8 Maret 2008

3 Hakikat dakwah Individu dan Sosial Kultural dan Struktural AD/ART Renstra FALSAFAH DASAR P Lingkungan Strategis TRANSFORMASI MASYARAKATMASYARAKAT MADANI AL AMIIN (KREDIBILITAS PERSONAL) (BERSIH – PEDULI – PROFESIONAL) MASYARAKAT MADANI ADIL (POLITIK) SEJAHTERA (EKONOMI) BERMARTABAT (SOS- BUD) KONDISI KEHIDUPAN DAWAH SAAT INI VISIPLATFORM AGENT OF CHANGE ENGINE OF CHANGE DIRECTION OF CHANGE

4 PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT KEBIJAKAN: UU/PELPRES/PP/PD ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT PEMERATAAN PENDAPATAN, PEMBANGUNAN LESTARI, PERTUMBUHAN EKONOMI BERNILAI TAMBAH TINGGI IMA/140503 BERGERAKNYA RODA PEMBANGUNAN EKONOMI OLEH MASYARAKAT NIAGA KORPORASI MEMILIH: EKSEKUTIF/LEGISLATIF/YUDIKATIF Menciptakan lapangan pekerjaan Menciptakan pendapatan negara melalui pajak RAKYAT MEMBUTUHKAN SDM YANG KAPABEL YANG BERBASIS ENTREPRENEUR --M--Membangun Infrastructure --C--Control Public services --C--Control Public Utilities --C--Control Moneter & perBankan --C--Control HankamNas

5 5-W: Khomsah Syuruuth Istihqaqin Najah (5-syarat kemenangan ) 1. al-qiyam tastahiqqun najah, nilai-nilai (winning value). 2. al-manhaju yastahiqqun najah, atau (winning concept). 3. an-nizham yastahiqqun najah, atau (winning system). 4. al-jama’atu yastahiqqun najah, atau (winning team). 5. al-ghoyatu tastahiqqun najah, atau (winning goal). Platform: Nilai, Konsep dan Goal, Yang menjadi ikatan dasar, Wihdat al Fikrah (kesatuan pemikiran) PKS,

6 Posisi Platform: (External Point of View) PLATFORM Sosialisasi MEDIA (TV, Cetak, Radio) Informasi publik PersepsiP ublik Dukungan Publik Penerimaan Publik Statemen, aksi, sukses story prilaku organisasi, prilaku tokoh PK SEJAHTERA image Positioning, differenciation JANJI

7 OUT LINE PLATFORM RINGKASAN EKSEKUTIF: SIKAP THD ISU PENTING I. PENDAHULUAN II. PARADIGMA DAWAH III. KONDISI NASIONAL DAN AKAR PERMASALAHAN BANGSA IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS V. INDONESIA YANG DICITAKAN VI. PLATFORM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PK SEJAHTERA

8 Transformasi 3 Bidang Strategis TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PLATFORM ADIL SEJAHTERA BERMARTABAT

9 BIDANG STRATEGIS TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT PLATFORM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SOSIAL BUDAYA POLITIK EKONOMI 1. 1.Politik Nasional 2. 2.Kepemimpinan Nasional 3. 3.Ketatanegaraan 4. 4.Reformasi Birokrasi 5. 5.Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM 6. 6.Pertahanan 7. 7.Keamanan 8. 8.Kewilayahan 9. 9.Politik Luar Negeri 10. 10.Komunikasi dan informasi 28. 28.Pendidikan Nasional 29. 29.Pembangunan Kesehatan Nasional 30. 30.Seni Budaya Dan Pariwisata 31. 31.Pemberdayaan Masyarakat 32. 32.Kepeloporan Pemuda 33. 33.Olahraga 34. 34.Perempuan Indonesia 35. 35.Pembinaan Keluarga 36. 36.Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama 11. 11.Reformasi Ekonomi 12. 12.Kerangka Makro Ekonomi 13. 13.Pengentasan Kemiskinan 14. 14.Investasi dan Infrastruktur 15. 15.Perbankan dan Finansial 16. 16.Ekonomi Syariah 17. 17.Industri, Iptek, BUMN dan Perdagangan 18. 18.Pertanian, Kehutanan dan Kelautan 19. 19.Energi, Pertambangan dan Pengelolaan SDA 20. 20.Usaha Kecil-Mikro dan Koperasi (UKMK) 21. 21.Ketenagakerjaan, SDM dan Penciptaan Lapangan Kerja 22. 22.Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah dan Pembangunan Regional 23. 23.Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 24. 24.Perjuangan Petani 25. 25.Perjuangan Buruh 26. 26.Perjuangan Nelayan 27. 27.Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

10 PLATFORM: POLITIK Tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh. Politik adalah “aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemashlahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Al- Siyasah Al-Hakimiyyah ). Falsafah Dasar:

11 Dari Otoriter  Euforia Reformasi

12 REALITANYA...... Kasus Bank Mandiri: Neloe Kasus BLBI

13 Political and Economic Risk Consultancy (PERC) NEGARANILAI Indonesia9.10 Filipina8.80 Vietnam8.65 India8.63 China7.68 Thailand7.20 Malaysia8.80 Korea Selatan 6.50 Taiwan6.15 Survei PERC bulan Januari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia Nilai 0 = sangat besih; nilai 10 = sangat korup

14

15 BANDINGKAN DENGAN KOREA:

16 China!:

17

18

19

20 Perang Melawan Ketidakadilan

21 PLATFORM POLITIK: DEMOKRASI YG SEHAT (Politik yg stabil) TEGAKNYA RULE OF LAW (Hukum yg adil) GOOD GOVERNANCE HANKAM YG MANTAB SDM/APARAT yang BERSIH-PEDULI-PROFESIONAL

22 MEMBANGUN SISTEM KETATA NEGARAAN YANG BAIK TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN SEDERHANA APARAT BIROKRASI DAN PENEGAK HUKUM YANG BERSIH INFRASTRUKTUR HANKAM YG TANGGUH PENGOKOHAN SISTEM MULTIPARTAI SEDERHANA PENEGAKKAN RULE OF LAW OTONOMI DAERAH YANG PROPORSIONAL MEMBANGUN SISTEM PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG STABIL, DINAMIS DAN EFISIEN MEMBANGUN SISTEM HANKAM YANG HANDAL MEMBANGUN SISTEM DEMOKRASI YG SEHAT, PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL DAN HANKAM YANG MANTAB MEMELOPORI REFORMASI SISTEM POLITIK, BIROKRASI, HUKUM DAN HANKAM STRATEGI LANGKAH UTAMA LANGKAH PENDUKUNG FUNDAMENTAL POLITIK FALSAFAH DASAR MISI VISI PRINSIP DEMOKRASI DAN KEADILAN Gambar 6-1. Kerangka flatform kebijakan pembangunan politik PKS

23 Politik-1: Bentuk Negara Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang rahmattan lil ‘alamin, PK Sejahtera terpanggil bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang rahmattan lil ‘alamin, PK Sejahtera terpanggil bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.

24 Posisi PKS: PDI-P Golkar NU Muhhdyh PAN PKB PKS PBB PPP KISDI KOMPAK HT MMI GPI FPI Laskar Jihad Laskar Jundullah Laskar Mujahidin JI No violence Low: protests Low: intimidation mod: mob violence/attc on property high: armed struggle/para military high: terorisme/ paramilitary Regional caliphate Islamic state in INA Sharia for muslim/plural state/no democracy Sharia for muslim/plural state/ democracy plural/ democracy/ greater role for Islam Secular/ pluralis / democracy Gambar 2-2. Objective and tactics of Indonesian Islamic groups: Zachary Abuza, Political Islam and Violence in Indonesia, Routledge, London,2007.

25 Solusi: Hubungan Negara-Agama: Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler, adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia, sebagai bangsa Muslim. Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat relijius, bangsa dan negeri Muslim. Indonesia adalah NKRI Yang Berketuhanan Yang Mahaesa. Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Bangsa yang bebas agama, Negara Sekuler, adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia, sebagai bangsa Muslim. Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat relijius, bangsa dan negeri Muslim. Indonesia adalah NKRI Yang Berketuhanan Yang Mahaesa.

26 Lanjutan: Cita-cita: Masyarakat MADANI (Keragaman, iman, ilmu, keterbukaan). Cita-cita: Masyarakat MADANI (Keragaman, iman, ilmu, keterbukaan). Perjuangan syariah: Perjuangan syariah: Secara kultural ~ 95% (Mobilitas Horizontal, Dawah Kultural) Secara kultural ~ 95% (Mobilitas Horizontal, Dawah Kultural) Secara politik  Public Reason (kesepakatan/ konsensus nasional) Secara politik  Public Reason (kesepakatan/ konsensus nasional)

27 Politik-2: Politik yg sehat dan dinamis PK Sejahtera medorong agar kondisi politik Indonesia sehat dan dinamis, dari transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi yang mantab. Muncul stabilitas politik, yg merupakan pra-syarat pembangunan ekonomi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk tegaknya keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. PK Sejahtera medorong agar kondisi politik Indonesia sehat dan dinamis, dari transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi yang mantab. Muncul stabilitas politik, yg merupakan pra-syarat pembangunan ekonomi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk tegaknya keadilan, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Bahkan stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

28 Politik-3: Model Demokrasi Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis— bercermin dari pengalaman sejarah—PK Sejahtera berkeyakinan bahwa dengan Sistem Multipartai Sederhana, nampak lebih mungkin untuk dicapai. Karenanya penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan ”batas ambang” adalah langkah yang rasional dan obyektif. Ke depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, yang mampu menjaring calon yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah. Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis— bercermin dari pengalaman sejarah—PK Sejahtera berkeyakinan bahwa dengan Sistem Multipartai Sederhana, nampak lebih mungkin untuk dicapai. Karenanya penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan ”batas ambang” adalah langkah yang rasional dan obyektif. Ke depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, yang mampu menjaring calon yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

29 Politik-4: Ketatanegaraan Indonesia yang luas dari Sabang hingga Merauke, dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara, serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka spent of control Indonesia demikian luas. Di sisi lain pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi yang masih transisional, menuntut pemantaban dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi kita, apalagi semangat global injustice yang embodied di dalamnya, merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa sistem ketatanegaraan kita mestilah stabil, mantab namun dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya. Indonesia yang luas dari Sabang hingga Merauke, dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara, serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka spent of control Indonesia demikian luas. Di sisi lain pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi yang masih transisional, menuntut pemantaban dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi kita, apalagi semangat global injustice yang embodied di dalamnya, merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa sistem ketatanegaraan kita mestilah stabil, mantab namun dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.

30 Politik-5: Otonomi Daerah PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan capacity building. PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan racun KKN kepada oknum- oknum daerah yang ujung-ujungnya menyengsarakan nasib rakyat. Karenanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan capacity building. PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan racun KKN kepada oknum- oknum daerah yang ujung-ujungnya menyengsarakan nasib rakyat. Karenanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting.

31 Politik-7: Anti KKN PKS berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cerminan “tubuh” bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara. Good governance, yang kami yakini menjadi prasyarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang bersih-peduli-profesional harus terwujud embodied dalam tubuh pengelolaan pemerintahan kita, yakni: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, serta mendorong partisipasi publik.

32 Politik-7: Penegakan Hukum PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Untuk itu bukti dan contoh dari para kader PK Sejahtera di lapangan legilatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret perjuangan ini. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Untuk itu bukti dan contoh dari para kader PK Sejahtera di lapangan legilatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret perjuangan ini.

33

34 Downward evaluation of Indonesia Rank19972000200120022003200420052006 1stChina 2ndUSA ThilandThailand India 3rdIndonesiaThailand USA IndiaThailandVietnam 4thThailandIndonesia Vietnam Thailand 5thIndiaMalaysiaIndiaVietnamIndiaUSA 6thVetnamTaiwanVietnamIndiaIndonesiaRussia 7thPhilippinesIndiaTaiwanKorea IndonesiaKoreaBrazil 8thMalaysiaVietnamKoreaTaiwan KoreaIndonesiaKorea 9thBrazilKoreaMalaysia TaiwanBrazilIndonesia 10thTaiwanPhilippinesSingaporeBrazilRussiaMalaysiaTaiwan Promising countries for overseas business operation over the medium term (next 3 years or so) Source: Jetro based on JBIC.

35 Bayangkan! 99.8% 0.2% Jumlah: Usaha Kecil: 99.8% Usaha Besar: 0.2 % Pangsa pasar: Usaha Kecil : 20 % Usaha Besar: 80 % RASIO DENSITAS PANGSA PASAR 1 : 20.000

36 Where is the production of “ting-ting” candy? Malaysia

37 Canned fruit from South Africa

38 How about these sunflower seeds?

39

40 You can probably guess this one… “Masih dalam proses pendaftaran ML (makanan luar) Badan POM RI”

41 How about these sunflower seeds?

42 You can probably guess this one… “Masih dalam proses pendaftaran ML (makanan luar) Badan POM RI”

43 Canned drink from Singapore

44 Memburuknya Kualitas Pertumbuhan... Walaupun pertumbuhan meningkat, tapi pengangguran juga meningkat

45 Public expenditure allocation Source: World Bank, “Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities,” Indonesia Public Expenditure Review 2007, February 2007, p.i.

46 Composition of national public expenditure Source: World Bank, “Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities,” Indonesia Public Expenditure Review 2007, February 2007, p.i.

47 Platform: Trilogi Pembangunan Ekonomi: PEMERATAAN PERTUMBUHAN (Pembangunan Lestari) STABILITAS Mengentaskan kaum dhuafa: kepedulian thd BURUH-TANI-NELAYAN dan KAUM MISKIN KOTA

48 Ekonomi-1: Pengentasan Kemiskinan PK Sejahtera meyakini, bahwa kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan. Kemudian, karena penduduk miskin terutama adalah para petani, dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Karenanya upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia. PK Sejahtera meyakini, bahwa kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan. Kemudian, karena penduduk miskin terutama adalah para petani, dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Karenanya upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi Indonesia.

49 Ekonomi-2: Pemerataan Ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan bagi sumber daya pembangunan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan partialitas sektoral. Untuk itu PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi apabila koordinasi lintas sektoral dikelola dengan baik dengan cara membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain secara integratif. Linkage baik ke depan maupun ke belakang dalam setiap sektor dalam sebuah harmoni yang terintegrasi memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, yang juga berujung pada pemerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan bagi sumber daya pembangunan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan partialitas sektoral. Untuk itu PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi apabila koordinasi lintas sektoral dikelola dengan baik dengan cara membuat keterkaitan input-output antara sektor yang satu dengan yang lain secara integratif. Linkage baik ke depan maupun ke belakang dalam setiap sektor dalam sebuah harmoni yang terintegrasi memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, yang juga berujung pada pemerataan pendapatan.

50 Ekonomi-3: SDM PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui R&D adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan sebab utama memburuknya iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan rente (rent seeking) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi serta kemampuan inovasi melalui R&D adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan sebab utama memburuknya iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkan praktek perburuan rente (rent seeking) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

51 Ekonomi-4: Perbaikan Sektor Riil Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera berpendapat, bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakan sektor riil ini. Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PK Sejahtera berpendapat, bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakan sektor riil ini.

52 Ekonomi-5: Over Eksploitasi Berbagai kerusakan lingkungan dan over eksploitasi SDA yang selama ini terjadi telah menuai bencana bagi rakyat dan menyengsarakan mereka. Karenanya PK Sejahtera berpendapat, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upya untuk mereduksi kerusakan ini, hanya bisa direalisir apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan Iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input SDA. Artinya proses teknologi yang bersih, yang hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita. Berbagai kerusakan lingkungan dan over eksploitasi SDA yang selama ini terjadi telah menuai bencana bagi rakyat dan menyengsarakan mereka. Karenanya PK Sejahtera berpendapat, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upya untuk mereduksi kerusakan ini, hanya bisa direalisir apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan Iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input SDA. Artinya proses teknologi yang bersih, yang hemat SDA dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita.

53 Ekonomi-6: Keenam, untuk itu PK Sejahtera memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. Karenanya PK Sejahtera berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah (backtracking) untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PK Sejahtera berpendapat, bahwa stabilitas makroekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan bergerak-nya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu PK Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat. Keenam, untuk itu PK Sejahtera memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. Karenanya PK Sejahtera berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi dari pembelokan arah (backtracking) untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PK Sejahtera berpendapat, bahwa stabilitas makroekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makroekonomi harus berakhir dengan bergerak-nya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu PK Sejahtera memandang bahwa stabilitas makroekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

54 FAKTOR KULTURAL  Manusia itu “makhluk berbudaya”, yang dibentuk oleh nilai & simbol, memberi makna terhadap kehidupan yang dijalaninya.  Manusia Indonesia “munafik”? (Mochtar Lubis)  Budaya Jawa/Sunda  dominan?  Budaya Minang/Bugis  “seberang” = pinggiran?  Daerah marjinal/kritikal  Aceh, Papua, Bali/Manado = potensi merdeka dari “Jawa”?

55 PROBLEMA HARI INI  Secara Individual  Split of Personality  kebutuhan/ kepentingan baru menuntut nilai-nilai baru, mungkin bisa digali/revitalisasi nilai lama  Secara Kolektif  Crisis of Identity  gejolak lokal dan dinamika/tekanan global membutuhkan  mekanisme pengelolaan konflik & pelembagaan nilai & pembangunan sistem

56 REALITAS SOSIAL HARI INI  Individualis, hedonis, pragmatis, permisif  the end of ideology, the dominance of interest  Konflik komunal berbau relijius (Maluku, Poso, Sampit/Sambas)  isu pendatang vs penduduk asli  hilangnya social trust/capital  Konflik vertikal  Aceh, Papua, Pasuruan  hilangnya political trust  Simptom “kekerasan dalam keluarga” (ayah memperkosa anak, anak membunuh orang tua, mutilasi, dll)  lemahnya peran keluarga

57 REALITAS BUDAYA HARI INI  Budaya rabun dekat (miopis), ingin cepat sukses, kaya, atau berkuasa (budaya menanam jagung)  Kurang menghargai mutu, sikap instan, kerja cepat hasil banyak, pemimpi.  Budaya pop (KDI, AFI, Indonesian idol, miss Indonesia, dll)

58 REALITAS ELITE SAAT INI  Politik Parokial vs Demokratis  Hukum “lembek” (soft culture, Gunnar Myrdal, “Asian Drama”)  Ekonomi: monopolistik/ oligopolistik dan pengusaha kronisme (e.g. kekerabatan)  Seni: “klangenan” (entertainment), virus “tukul arwana” (menertawakan kebodohan diri sendiri, tapi bukan koreksi diri)

59 Kuli dan Taoke Cina dan pribumi ilustrasi Payen 1818-1825 Adakah kita telah berubah? What’s wrong with us?

60 PLATFORM: SOS-BUD Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif MANUSIA INA BERKEPRIBADIAN Yang Tangguh KEBUDAYAAN yang unggul dan maju Fondasi KETAKWAAN Pribadi dan sosial KULTUR Masyarakat yang Berdisiplin dan harmonis

61 VISITerwujudnya Indonesia yang Adil, Sejahtera, dan BERMARTABAT MISIMembangun kecerdasan, kesalehan sosial dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa, dengan memperkuat keteladanan STRATEGIMeningkatkan KUALITAS HIDUP WARGA dan mewujudkan HARMONI SOSIAL dalam LINGKUNGAN BUDAYA yang MAJU LANGKAH UTAMA Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu Pelayanan Kesehatan Paripurna Penanaman Nilai Kemandirian dan Kesetiakawanan Sosial Perumusan Strategi Gerakan Kebudayaan yang Maju LANGKAH PENDUKUNG Pembinaan KELUARGA Sakinah dan Produktif Pemberdayaan Peran PEREMPUAN Pengembangan Kepeloporan PEMUDA Pengembangan Kreativitas SENI dan BUDAYA yang Populis dan relijius Pengembangan DAKWAH yang Toleran dan Moderat FUNDAMENTA L SOSBUD KEPRIBADIAN Yang Tangguh KULTUR Masyarakat yang Berdisiplin SOCIAL TRUST yang Memadai RELIJIUSITAS dan SPIRITUALITAS yang Tinggi FALSAFAH DASAR KESEDERAJATAN SOSIAL dan KEMAJEMUKAN BUDAYA sebagai modal KEMAJUAN BANGSA KERANGKA FLATFORM PEMBANGUNAN SOS-BUD

62 Sos-bud-1: Kebutuhan Dasar pertama pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan. Di sektor ini acap terbongkar adanya mafia dan spekulan barang yang mengontrol harga di pasar. Kami menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulan yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulan. pertama pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan. Di sektor ini acap terbongkar adanya mafia dan spekulan barang yang mengontrol harga di pasar. Kami menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulan yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulan.

63 Sos-bud-2: Pendidikan Kedua adalah peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PK Sejahtera mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, bahkan gratis untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9 – 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas. Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja. Kedua adalah peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PK Sejahtera mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, bahkan gratis untuk fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9 – 12 tahun, hingga tingkat sekolah menengah atas. Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja.

64 Sos-bud-3: Kesehatan Paripurna Ketiga adalah pelayanan kesehatan paripurna. Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara paripurna, mencakup aspek fisik, emosi dan kejiwaan. Kesehatan fisik dijaga dan ditingkatkan dengan menjamin pasokan gizi yang cukup, terutama pada kelompok bayi dan anak-anak, sebab merekalah yang akan menjadi penerus generasi masa datang. Kesehatan emosi dilakukan dengan menciptakan kondisi keluarga yang tenteram dan lingkungan yang damai, serta pergaulan yang positif terutama di kalangan anak-anak dan remaja karena pada masa inilah karakter seorang manusia akan terbentuk. Sementara itu jiwa yang sehat diupayakan dengan mempromosikan nilai-nilai keagamaan/transendental dan lingkungan budaya/kultural yang progresif, sehingga setiap orang/warga dapat mengendalikan tekanan hidup yang semakin berat, dengan menyalurkan energi kreatif/produktifnya pada target yang tepat. Pembenahan sektor kesehatan ditujukan pada perbaikan infrastruktur (rumah sakit/puskesmas), peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis, serta penyediaan sarana obat dan alat kesehatan yang terjangkau masyarakat. Ketiga adalah pelayanan kesehatan paripurna. Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara paripurna, mencakup aspek fisik, emosi dan kejiwaan. Kesehatan fisik dijaga dan ditingkatkan dengan menjamin pasokan gizi yang cukup, terutama pada kelompok bayi dan anak-anak, sebab merekalah yang akan menjadi penerus generasi masa datang. Kesehatan emosi dilakukan dengan menciptakan kondisi keluarga yang tenteram dan lingkungan yang damai, serta pergaulan yang positif terutama di kalangan anak-anak dan remaja karena pada masa inilah karakter seorang manusia akan terbentuk. Sementara itu jiwa yang sehat diupayakan dengan mempromosikan nilai-nilai keagamaan/transendental dan lingkungan budaya/kultural yang progresif, sehingga setiap orang/warga dapat mengendalikan tekanan hidup yang semakin berat, dengan menyalurkan energi kreatif/produktifnya pada target yang tepat. Pembenahan sektor kesehatan ditujukan pada perbaikan infrastruktur (rumah sakit/puskesmas), peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis, serta penyediaan sarana obat dan alat kesehatan yang terjangkau masyarakat.

65 Sos-bud-4: Sikap Mandiri Keempat adalah penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (character building) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (mental model) tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditebar. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yang harus terus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan. Keempat adalah penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (character building) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (mental model) tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditebar. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yang harus terus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan.

66 Sos-bud-5: Gerakan Kebudayaan Kelima adalah gerakan kebudayaan yang progresif. PK Sejahtera menilai, kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik, sudah saatnya untuk dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif dalam hal: pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern. # Kelima adalah gerakan kebudayaan yang progresif. PK Sejahtera menilai, kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik, sudah saatnya untuk dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif dalam hal: pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern. #

67 Pertanyaan : 1. Musyawarah : money politik efektif dalam pemilu ? 2. Candra : fenomena bgmn membekali diri untuk memiliki fikrah yang baik – sedikit memilih buku - bgmn melahirkan ghirah untuk membangun tsaqafah / tarbiyah dzatiyah ( obsesi – melahirkan kebutuhan) 3. Dahlamuddin : bgmn menyatukan maszhab yang berbeda (syiah, sunni, nu, muhammadiyah)

68 Pertanyaan 1. Tajuddin : Sebuah proyek peradaban – arsitek peradaban, Visi da’wah tidak tersampaikan di daerah, bgmn cara membuat perencanaan strategis.. (inisiatif - teritorial awareness) 2. Anwar : apresiasi, narasi 3. Rini : sistem Islam sudah pernah ada – visi negara madani 2025 – posisi transisi, sikap kita sbg agent of change (sedikitr=/lemah) tapi terpengaruh --- transformation from within (seni) bgmn dg nurani