Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL SOSIALISASI JUKNIS TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015

2 2 2 Mekanisme Tunjangan Guru TK tahun 2014 1 1 APBN 2015 3 3 Kriteria Penerima Tunjangan Guru TK

3 1 1 APBN 2015

4 4 * Keterangan *) Dana terblokir terkait PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tatacara Revisi Anggaran tahun 2014 pasal 46 no (2), Rp. 914.227.753.000 Program Carry Over Tunjangan Profesi Guru TK SANDINGAN APBN 2014 - 2015

5 PTK YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN/INSENTIF GURU PAUD TA. 2011 - 2015

6 Sandingan Program Prioritas Pembinaan PTK PAUDNI 6

7 Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS S.D Tahun 2015 7 Tahun 2013 1 Kebutuhan 23.605 org Rp. 461,19 M Alokasi DIPA 23.605 org Rp. 302,93 M Tahun 2014 Tahun 2015 Kekurangan 23.605 org, Rp. 159,09M (4 bln) Kebutuhan Carry Over Tahun 2013 23.605 org Rp. 159,09 M Kelulusan s.d Tahun 2014 44.743 org Rp. 1,096 T Alokasi DIPA Carry Over Tahun 2013 23.605 org Rp. 159,09 M Kelulusan s.d Tahun 2014 44.743 org Rp. 516,9 M 23 Kekurangan 44.743 org Rp. 380,64 M (5 bln) Kebutuhan Carry Over Tahun 2014 44.743 org Rp. 380,64 M Kelulusan s.d Tahun 2013 44.620 org Rp. 1,224 T Kelulusan Tahun 2014 16.407 org Rp. 490M Alokasi DIPA 61.150 org RP. 2,096,14T Dana diblokir Rp.914M Sedang proses audit BPKP Asumsi kelulusan tahun 2014, 16.407 org

8 2 2 Mekanisme Tunjangan Guru TK tahun 2014

9 MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK, TAHUN 2015 MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN GURU TK, TAHUN 2015 DIREKTORAT P2TK SEKOLAH KEUANGAN DIREKTORAT KEUANGAN DIREKTORAT BANK MITRA PUSAT (REKENING GURU) SK Tunjangan Cetak SK KPPN Pembuatan SPM Penerbitan SP2D BANK PENYALUR (MITRA KPPN) Tercatat pada Buku rekening Guru Sesuai Syarat? Email guru ya Tdk Informasi kekurangan dan rekomendasi Perbaikan data Berbasis online : Dapodik Data Lama dan lulusan baru Display di website PERINTAH PENCAIRAN DARI BANK KPPN BRI KE REKENING GURU Laporan penyaluran Oleh BRI Laporan penyaluran Oleh BRI 2 4 5 6 9 8 10 3a 3b Guru menperbaiki data Pembuatan SPP Informasi Daya Serap dari Bank Mitra Informasi Daya Serap dari SP2D Laporan Penyalura n 7 1a Berbasis offline : Entri Dokumen di Pusat/Prov 1b 9 Rekonsilasi & Verifikasi Data Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bank BRI

10 Strategi Percepatan Penyaluran Tunjangan 2015 KAB/KOTAPROPINSI 1.Mensosialisasikan pembayaran tunjangan kepada guru 2.Melakukan pemberkasan ulang kepada guru yang akan menerima tunjangan 3.Melakukan updating data, verifikasi dan validasi data guru berdasar berkas yang terbaru 4.Mengirimkan softy copy kepada petugas pendataan pusat tembusan propinsi 5.Melakukan pengecekan data setelah menerima nominatif 6.Mengumumkan data nominatif guru penerima tunjangan (bisa dg cara menempel data di kator Dinas ) 1.Mengadakan Rakor mengundang seluruh kab/kota yang ada di wilayahnya dengan menggunakan dana APBD 2.Melakukan koordinasi dengan petugas verifikator kab/kota tentang permasalahan dan hambatan yang dialami 3.Menyiapkan data nominatif petugas verifikator kab/kota untuk pengajuan pencairan kepada Dit. PPTK PAUDNI setahun 2 kali 4.Melakukan monitoring dengan menggunakan APBD

11 3 3 Kriteria Penerima Tunjangan Guru TK

12 TUNJANGAN PROFESI NON PNS

13 1.UU NO. 10 THN 2010 TENTANG APBN 2011 ( Psl 27 ayat (1) hrf b no. 3, dan ayat (6)) 2.UU NO. 14 THN 2005 TENTANG GURU & DOSEN (Psl 15 ayat (1), Psl 16 ayat (1),(2),(3)) 3.PP NO. 74 THN 2008 TENTANG GURU (Bab. III, Psl 15, 16, 17, dan 18) 4.PP NO. 41 THN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU..., (Bab. II, Psl 3, 4, 5, 7, 8, 9, Bab.V, Psl 20) 5.PMK NO. 164/PMK.05/2010 THN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DASAR HUKUM TUNJANGAN PROFESI

14 DISTRIBUSI PENERIMA TUNJANGAN PROFESI NON PNS TAHUN 2015

15 KRITERIA 1Guru Tetap Bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diangkat oleh Pemerintah Daerah atau Yayasan 2Pengawas Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3Memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru (NRG) 4Belum Pensiun 5Tidak beralih status dari guru 6Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif 7Mengajar 24 Jam per minggu 8Memiliki peserta didik minimal 15 orang dalam satuan pendidik PAUD KRITERIA PENERMA TUNJANGAN PROFESI NON PNS TAHUN 2015

16 TUNJANGAN FUNGSIONAL

17 1.UU NO. 14 THN 2005 TENTANG GURU & DOSEN ( Psl 17 ayat (2)) 2.PP NO. 74 THN 2008 TENTANG GURU ( Bab III, Psl 19, 20, 21) DASAR HUKUM SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL

18 DISTRIBUSI PENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL TAHUN 2015

19 KRITERIA 1Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 2Sebagai guru TK bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat sebelumberlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat danpemerintahdaerahdengan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan 3Memiliki minimal 15 orang peserta didik dalam (satu rombel/kelas) yang di ketahui kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, kecuali di daerah khusus yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012 4Diprioritaskan kepada guru TK dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV 5Guru TK yang belum memiliki sertifikat pendidiK 6Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota KRITERIA PENERMA TUNJANGAN FUNGSIONAL TAHUN 2015

20 TUNJANGAN KHUSUS

21 1.UU NO. 14 THN 2005 TENTANG GURU & DOSEN (Psl 15 ayat (1), Psl 18 ayat (1), (2), (3)) 2. PP NO. 74 THN 2008 TENTANG GURU (Bab III, Psl 22, 23) 3. PP NO. 41 THN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI, TUNJNAGAN KHUSUS. ( Bab III, Psl 10, 11, 12, Bab V, Psl 20) 4.PMK NO. 164/PMK.05/2010 THN 2010, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR DASAR HUKUM SUBSIDI TUNJANGAN KHUSUS

22 DISTRIBUSI KOUTA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS TAHUN 2015

23 KRITERIA 1Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 2 Guru TK yang ditugaskan mengajar di daerah khusus oleh pemerintah, dan pemerintah daerah pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh, pemerintah daerah dan masyarakat (yayasan), minimal 1 tahun. Dibuktikandengansurat tugas atau surat pengangkatan 3 Satuan pendidikan di daerah khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah 4 Penugasan guru di daerah khusus didasarkan pada analisis kebutuhan guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5 Guru TK yang ditugaskan di daerah khusus mendapatkan tunjangan khusus walaupun guru yang bersangkutan menerima tunjangan profesi KRITERIA PENERMA TUNJANGAN KHUSUS TAHUN 2015

24 BANTUAN KUALIFIKASI S1/D-IV

25 PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIK PAUD Dasar Hukum:  UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen  Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Dasar Hukum Diatas di menerangkan bahwa Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dasar Hukum:  UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen  Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Dasar Hukum Diatas di menerangkan bahwa Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

26 DISTRIBUSI KOUTA PENERIMA BANTUAN KUALIFIKASI S1/D-IV

27 KRITERIA 1Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 2Guru bantu yang masih aktif mengajar, pada TK dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3 Satuan pendidikan di daerah khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah 4Sedang menempuh Strata Satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV)yang linier denganPendidikan PAUD 5Guru tidak sedang memperoleh beasiswa/bantuanpendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari dan PemerintahPusat, ProvinsidanKab/Kota 6Program Studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu 7Surat keterangan sebagai mahasiswa aktif pada semester 2 sampaidengan semester 7 dari perguruan tinggi 8IndeksPrestasi (IPK) minimal 2.50 dibuktikansuratketerangandariperguruantinggi KRITERIA PENERMA BANTUAN KUALIFIKASI S1/D-IV

28 HONORARIUM GURU BANTU

29 DISTRIBUSI PENERIMA BANTUAN HONORARIUM GURU BANTU

30 KRITERIA 1Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 dengan melampirkan Foto copy lampiran I Surat Perjanjian Kerja dan lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tentang pengangkatan guru bantu tanggal 26 Maret 2003 yang dilegalisir oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta 2Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa guru yang bersangkutan dipindahkan ke satuan pendidikan dimana saat ini yang bersangkutan bertugas 3Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB) 4Aktif mengajar minimal 24 jam tatap muka per-minggu pada satuan pendidikanTK dengan dibuktikan surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Ketua Yayasan, kecuali guru bantu yang bertugas di daerah khusus 5Tidak berstatus sebagai CPNS 6Tidak beralih statusnya sebagaiguru bantu 7Tidak merangkap sebagai anggotaeksekutif, yudikatif, atau legislatif KRITERIA PENERMA HONORARIUM GURU BANTU

31 Terima Kasih..........................


Download ppt "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google