Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D."— Transcript presentasi:

1 KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

2 MAKNA PEMERINTAHAN

3 Pemerintahan adalah suatu badan melalui mana negara bertindak, dan karenanya diberi kekuasaan penegakan hukum yang terakhir, dan yang kemudian juga menjadikan pemerintah sebagai tempat pembuatan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial (Brewster 1963, 7) adalah suatu bentuk khusus pengaturan mengenai pemeliharaan hubungan-hubungan yang tertata dalam suatu masyarakat (Mund 1955, 2)

4 Pemerintahan Pemerintahan sebagai suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warganegara adalah pencerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan warganegara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar (Muchlis Hamdi 2002, 125)

5

6 Fungsi pemerintahan sebagai unsur negara: berkaitan dengan pertahanan, yakni melindungi dan mengembangkan wilayah negara. Berkaitan dengan keamanan eksternal, yakni penegakan hukum. Peningkatan kesejahteraan penduduk. Pemeliharaan legitimasi ideologi dan simbolik. (Borre dan Goldsmith dalam Borre dan Scarborough 1998, 1-2)

7 Fungsi pemerintahan sebagai unsur negara (Fukuyama 2004, 11) : Fungsi minimal: - penyediaan barang publik murni (pertahanan, trantib, hak pemilikan, manajemen ekonomi makro, kesehatan masyarakat) - perbaikan keadilan (melindungi kaum miskin) Fungsi minimal: - penyediaan barang publik murni (pertahanan, trantib, hak pemilikan, manajemen ekonomi makro, kesehatan masyarakat) - perbaikan keadilan (melindungi kaum miskin) Fungsi antara: - mengurus eksternalitas (pendidikan, lingkungan) - mengatur monopoli (regulasi kemanfaatan, anti-monopoli) - mengatasi ketidak-sempurnaan informasi (asuransi, regulasi keuangan) Fungsi antara: - mengurus eksternalitas (pendidikan, lingkungan) - mengatur monopoli (regulasi kemanfaatan, anti-monopoli) - mengatasi ketidak-sempurnaan informasi (asuransi, regulasi keuangan) Fungsi aktivis: - kebijakan industri - redistribusi kekayaan Fungsi aktivis: - kebijakan industri - redistribusi kekayaan

8 Under pluralistic strategies of development, the state retains responsibility for such critical functions as (Esman 1991, 158): Establishing policy regimes that promote economic efficiency and expansion; Operating and maintaining the physical and social infrastructures of society; Enforcing regulations that protect public health and safety, the integrity of financial institutions, natural resources, and the environment; and Providing services that facilitate economic productivity and social well-being, including management education and training.

9 Bagaimana fungsi pemerintahan dilakukan? Metode Pengaturan Pelayanan Pemberdayaan Pembangunan Pengaturan Pelayanan Pemberdayaan Pembangunan Kegiatan Alokasi Distribusi Stabilisasi Alokasi Distribusi Stabilisasi

10 Sektor publik berbeda dari sektor privat, karena: Menghadapi tugas yang lebih kompleks dan “ambiguous” Memiliki lebih banyak masalah dalam melaksanakan keputusannya Memperkerjakan lebih banyak orang dengan lingkup motivasi yang lebih besar Lebih berkaitan dgn pengamanan kesempatan atau kapasitas Lebih berkepentingan utk mengkompensasi kegagalan pasar

11 Terkait dgn aktivitas yang memiliki signifikansi simbolik lebih besar Terkait dg standar yang lebih ketat dalam komitmen dan legalitas Memiliki kesempatan lebih besar untuk merespons isyu keadilan Beroperasi atau tampak beroperasi dalam kepentingan publik Harus memelihara level minimal dukungan publik di atas level yang dipersyaratkan dalam industri privat. (W.F. Baber dlm Parsons 1995, 9)

12 Pemerintah dan Bisnis (Osborne & Gaebler 1992) Pemimpin bisnis digerakkan oleh motif keuntungan, sedangkan pemimpin pemerintahan digerakkan oleh keinginan untuk dipilih kembali. Bisnis mendapat uang dari pelanggan, sedangkan pemerintah dari pembayar pajak. Bisnis digerakkan oleh kompetisi; pemerintah biasanya menggunakan monopoli.

13 Politik dan Pemerintahan Government consists of those institutions that have the authority to make decisions binding on the whole society. Politics is the activity generated by the conflict over who will run the government and what decisions it will take (Wilson 1997, 3)

14 TUGAS NEGARA Membangun identitasnya sebagai suatu negara- bangsa yang bersatu dan terintegrasi dan menciptakan suatu sistem baru untuk pembuatan kebijakan dan keputusan. Membangun sistem untuk menterjemahkan aspirasi dan tuntutan rakyat ke dalam kebijakan dan program yang layak, suatu proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap hal-hal utama.

15 Memperbaiki ketidak-samaan dan ketidak- adilan dalam masyarakat. Meningkatkan standar kehidupan dan memperbesar kesempatan individual untuk ekspresi dan kemajuan perorangan.

16 TUJUAN PEMBANGUNAN Penghapusan kemiskinan. Peningkatan kualitas kehidupan dengan memperhatikan hak-hak martabat dan kebebasan kemanusian. (cara pengungkapannya adalah melalui peningkatan secara progresif pilihan-pilihan dan kesempatan- kesempatan agar setiap orang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan pandangannya mengenai kebahagiaan dan keberhasilan).

17 Kewarganegaraan “konsepsi dengan mana individu diberi keanggotaan, hak, dan tanggungjawab dalam suatu komunitas politik, khususnya suatu kota atau suatu negara-bangsa. Ia diberikan kepada individu oleh pemerintah, yang mempunyai otoritas tunggal untuk menentukan kriteria kewarganegaraan dan manfaat yang mengalir dari status tersebut” (Gorman 1996, 177)

18 Warganegara mempunyai empat tujuan, yakni: - Didengar dalam suatu cara yang bermakna, diperlakukan seolah-olah pendapat dan informasi mereka benar-benar penting. - Mempengaruhi perumusan masalah dan juga kebijakan yang disarankan. - Bekerja dengan administrator dan pembuat kebijakan untuk menemukan solusi bagi masalah- masalah publik. - Mempunyai suara yang sama dalam proses kebijakan. (Mary Timney dalam King & Stivers 1998, 200)

19 Warganegara mempertanyakan hubungan mereka dengan pemerintah dan mengalami rasa keterpisahan di bawah tiga kondisi, yakni: - Ketika warganegara yakin pemerintah menggunakan kekuasaan yang menentang mereka atau tidak menolong mereka; - Ketika warganegara menemukan kebijakan dan pelayanan menjadi tidak efektif, tidak efisien, atau bermasalah; dan - Ketika warganegara tidak merasa bagian dari pemerintahan, merasa terabaikan, atau merasa salah dimengerti oleh pemerintah. (Berman 1997, )

20 Pengembangan masyarakat warganegara memperkuat kapasitas masyarakat untuk menentukan nilai dan prioritas mereka sendiri, dan untuk mengorganisir diri mereka sendiri untuk bertindak berdasarkan nilai dan prioritas tersebut meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam proses perubahan dengan suatu fokus pada inisiatif sendiri dan penyediaan bantuan teknis untuk memungkinkan pembangunan kepemimpinan

21 SISTEM PEMERINTAHAN

22 Makna Sistem Pemerintahan

23 Arahan Konstitusional

24 Kelembagaan Pemerintahan Nasional Sempit Eksekutif Luas legislatif, eksekutif, dan yudikatif legislatif, eksekutif, dan yudikatif

25 Hubungan Fungsional Kelembagaan

26 Kementerian Negara dipimpin oleh Menteri Negara. berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas: - urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. dipimpin oleh Menteri Negara. berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas: - urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

27 Keuangan Negara Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang Pengaturan mengenai pengelolaan hak dan kewajiban negara diatur dengan undang-undang

28 PEMERINTAHAN DAERAH

29 Manfaat Desentralisasi (Cheema dan Rondinelli 1983,14-16) sarana untuk mengatasi limitasi yang akut dari perencanaan nasional terpusat memangkas prosedur yang panjang dan berbelit-belit meningkatkan pengetahuan dan kepekaan pejabat pusat terhadap masalah dan kebutuhan lokal memungkinkan “penetrasi” politik dan administratif pemerintah pusat yang lebih baik pada bagian-bagian pelosok negara memungkinkan representasi masyarakat dalam pembuatan keputusan mengarah pada pembangunan kapabilitas administratif yang lebih besar meningkatkan efisiensi pemerintah pusat

30 menyediakan suatu struktur utk lebih mengefektifkan koordinasi melembagakan partisipasi masyarakat mewadahi pengaruh dan kontrol elit lokal mengarah pada pemerintahan yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. memungkinkan para pemimpin lokal untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih efektif dalam komunitas meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa meningkatkan jumlah barang dan layanan publik dengan biaya yang lebih rendah.

31

32 Makna Pemerintahan Daerah Daerah otonom adalah suatu istilah yang tak dapat dilepaskan, dan muncul sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara. Dalam negara kesatuan, daerah otonom dibentuk oleh pemerintahan nasional Dari segi letaknya, pemerintahan daerah dipahami merupakan jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

33 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

34 Kelembagaan Pemerintahan Daerah

35 Keuangan Daerah

36

37

38 HUBUNGAN PEMERINTAHAN

39 Hubungan Negara dan Warganegara Negara atau pemerintah berkewajiban membekali atau mempengaruhi warganegaranya dengan nilai dan ketrampilan yang akan membuat mereka menjadi anggota komunitas yang berguna dan setia. Kewajiban warganegara mencakup preservasi dan proteksi negara, dan tanggungjawab untuk membayar bagian mereka yang wajar (fair share) dari pembiayaan program publik, biasanya melalui pajak. Selain itu, setiap warganegara juga diwajibkan untuk mematuhi hukum negerinya, dan dapat dihukum apabila tidak demikian (Gorman 1996)

40 Makna Hubungan Pusat dan Daerah

41 Hubungan kewilayahan dan hubungan administratif Hubungan kewilayahan dan hubungan administratif

42 Binwas Pembinaan ditujukan untuk peningkatan kondisi (kinerja dan kapasitas) yang lebih baik dari waktu ke waktu Pengawasan bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan spefisikasi yang telah ditentukan, secara prosedural dan substansial Tercapainya tujuan pembentukan pemerintahan daerah dan tujuan pemerintahan negara

43 Kerjasama Daerah

44 Globalisasi Makna Proses meningkatnya saling ketergantungan masyarakat dunia. Globalisasi hubungan- hubungan sosial hendaknya dipahami terutama sebagai penataan kembali waktu dan jarak dalam kehidupan kita (Giddens 1989, ) Proses meningkatnya saling ketergantungan masyarakat dunia. Globalisasi hubungan- hubungan sosial hendaknya dipahami terutama sebagai penataan kembali waktu dan jarak dalam kehidupan kita (Giddens 1989, ) Karakter Complexity and diversity. Intense pattern of interaction. The permeability of the nation-state. Rapid and cascade change. The fragility of order and governance (McGrew & Lewis 1992) Complexity and diversity. Intense pattern of interaction. The permeability of the nation-state. Rapid and cascade change. The fragility of order and governance (McGrew & Lewis 1992)

45 BIROKRASI PEMERINTAHAN

46 Makna Birokrasi Pemerintahan Institusi pelaksana untuk mencapai tujuan pemerintahan Memiliki karakter berupa: - hirarki yang terumuskan dengan baik - adanya sistem aturan - adanya sistem prosedur - hubungan yang bersifat impersonalitas - seleksi dan promosi atas dasar kompetensi Memiliki karakter berupa: - hirarki yang terumuskan dengan baik - adanya sistem aturan - adanya sistem prosedur - hubungan yang bersifat impersonalitas - seleksi dan promosi atas dasar kompetensi

47

48 Penyakit birokrasi

49

50 Profil Birokrasi Yang Diharapkan administrator aktif bercirikan perilaku: - memberikan informasi pd warganegara - bermusyawarah dgn warganegara, - belajar dari pengalaman warganegara, - membuat proses dan praktek administratif yang membangun, atau membangun kembali, kepercayaan publik dan rasa keterhubungan dgn pemerintah" (King & Stivers 1998, 197) administrator aktif bercirikan perilaku: - memberikan informasi pd warganegara - bermusyawarah dgn warganegara, - belajar dari pengalaman warganegara, - membuat proses dan praktek administratif yang membangun, atau membangun kembali, kepercayaan publik dan rasa keterhubungan dgn pemerintah" (King & Stivers 1998, 197)

51 MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

52 good governance bermakna "penerapan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan negara; dan terdiri dari mekanisme, proses, dan institusi untuk warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan, memediasi perbedaan, dan melaksanakan hak dan kewajiban“

53 wilayah governance: negara, swasta, masyarakat Negara (mencakup legislatif, yudikatif, eksekutif, dan militer) menciptakan suatu lingkungan hukum dan politik yang kondusif. Sektor swasta (dari usaha kecil sampai bisnis raksasa) menghasilkan pekerjaan dan pendapatan. Masyarakat sipil (mencakup organisasi non pemerintah dan berbasis-masyarakat, asosiasi profesional, kelompok agama, kelompok wanita, dan semua warganegara) memfasilitasi interaksi sosial dan politik.

54 NEGARA berfungsi untuk memediasi kepentingan yang berkenaan dengan public good, menjamin suatu lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan, memelihara hukum, ketertiban, dan keamanan, menciptakan suatu visi dan identitas nasional, mengembangkan kebijakan dan program publik, menghasilkan pendapatan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik, mengembangkan anggaran dan implementasinya, menyediakan peraturan dan insentif bagi pasar.

55 SEKTOR SWASTA berfungsi dalam pasar untuk: menghasilkan barang-barang, memberikan pelayanan, menciptakan pekerjaan bagi warganegara, memperkuat perusahaan swasta.

56 MASYARAKAT SIPIL berfungsi untuk: menggerakkan kelompok warganegara untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, dan menyumbangkan berbagai perspektif yang dinamis dan multi-tingkat.

57 Karakteristik good governance akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, tertib hukum, daya-tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan visi strategis.

58 Reinventing Government pengemudian (steering) ketimbang pendayungan (rowing). pemberdayaan ketimbang pelayanan. menyuntikkan kompetisi kedalam penyediaan pelayanan. mentransformasi organisasi yang dipandu aturan. mendanai hasil, bukan masukan.

59 memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan kebutuhan birokrasi. mengupayakan pendapatan ketimbang pembelanjaan. melakukan pencegahan ketimbang penyembuhan. mengupayakan pemerintahan yang partisipatif dan team-work. mendorong perubahan melalui pasar

60 Penutup Pemerintahan sebagai suatu aktivitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan warganegara adalah pencerminan dari aspirasi warganegara untuk mewujudkan hidup bersama yang tertib dan maju, agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar Persoalan pemerintahan terutama akan berkaitan dengan siapa sesungguhnya yang akan menjadi pemetik manfaat utama dari penyelenggaraan pemerintahan

61 Daftar Pustaka Berman, Evan "Dealing with Cynical Citizens." Public Administration Review, 57 (2), Borre, Ole & Scarborough, Elinor (eds) The Scope of Government. Oxford, UK: Oxford University Press. Brewster, R. Wallace Government in Modern Society: With Emphasis on American Institutions. 2 nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company. Esman, Milton J Management Dimensions of Development: Perspectives and Strategies. West Hartford, Connecticut: Kumarian Press. Finer, Herman The Major Governments of Modern Europe. New York: Harper & Row, Publishers. Fukuyama, Francis State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London: Profile Books Ltd Gant, George F Development Administration: Concepts, Goals, Methods. Madison, USA: The University of Wisconsin Press. Gorman, Robert F “Citizenship in World Governments.” Dalam Magill, Frank N. International Encyclopedia of Government and Politics. Volume One. New Delhi: S. Chand & Company Ltd, pp Howlett, Michael & M. Ramesh Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press. Ivancevich, John M, James H. Donnelly, Jr, & James L. Gibson Management: Principles and Functions. 4 th edition. Boston, MA: Richard D. Irwin, Inc. King, Cheryl Simrell & Camilla Stivers Government is Us: Public Administration in an Anti- Government Era. Thousand Oaks: SAGE Publications. Smith, Brian C Field Administration: An Aspect of Decentralization. London: Rouledge and Kegan Paul. Starling, Grover Managing the Public Sector. 3 rd edition. Chicago, Illinois: The Dorsey Press. Wright, Deil S Understanding Intergovernmental Relations. North Scituate, Massachusetts: Duxbury Press. Znaniecki, Florian Modern Nationalities: A Sociological Study. Urbana: The University of Illinois Press

62


Download ppt "KAPITA SELEKTA PEMERINTAHAN Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google