Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Iklim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Sumatera Utara ( Analisa Terhadap Kasus Diskriminasi ) Oleh: EKO MARHENDI Diseminarkan pada tanggal, 11 Desember.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Iklim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Sumatera Utara ( Analisa Terhadap Kasus Diskriminasi ) Oleh: EKO MARHENDI Diseminarkan pada tanggal, 11 Desember."— Transcript presentasi:

1 Iklim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Sumatera Utara ( Analisa Terhadap Kasus Diskriminasi ) Oleh: EKO MARHENDI Diseminarkan pada tanggal, 11 Desember 2009 Prodi Pemikiran Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Proposal Tesis

2 Latar Belakang Masalah Kebebasan beragama merupakan persoalan akut yang tak pernah henti dibenturkan dalam wacana kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian kalangan memandang bahwa kebebasan beragama bukan berarti bebas memunculkan isme yang bertentangan dengan mainstream agama yang telah diakui di Indonesia (UU No. 1 PNPS/1965), sebagian yang lain memandang bahwa kebebasan beragama hendaknya direfleksikan dengan konstitusi negara yang dengan jelas menjamin kebebasan dimaksud (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dsb) Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam perspektif hukum pada dasarnya sudah cukup mapan, namun kerap kali dipersempit oleh undang-undang turunannya. Fakta ini misalnya dapat dilihat berdasarkan benturan yang terjadi antara undag-undang PNPS No. 1 PNPS/1965 yang mengakui eksistensi Konghucu dengan Surat Ederan Menteri dalam Negeri No 477/74054/ BA.012/4683/95 yang hanya mengakui lima agama di Indonesia (tidak termasuk Konghucu, meski belakangan konghucu kembali diakui pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid

3 Sambungan: Latar Belakang Masalah Isu kebebasan beragama sendiri merupakan persoalan klasik yang telah muncul sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Masalah kebebasan beragama ini dapat dilihat, antara lain adanya diskriminasi terhadap agama dan keyakinan lain dalam rancangan awal pasal 29 undang-undang dasar 1945 BPUPKI yang berbunyi “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Musdah Mulia, 2007:207). Hingga saat ini, isu kebebasan beragama merupakan isu yang belum juga selesai dibicangkan, bahkan menjadi isu yang paling menonjol beberapa tahun terakhir dalam perbincangan tentang tema Ciivl Liberty. Isu kebebasan beragama menjadi perbincangan hangat ketika tindak diskriminasi terhadap agama dan keyakinan tertentu semakin marak terjadi di beberapa wilyah Indonesia. Tahun 2008 dianggap sebagai tahun di mana kebebasan beragama semakin terancam berdasarkan laporan Tahunan The Wahid Institute tentang Pluralisme Beragama dan Berkeyakinan. Laporan ini juga menunjukkan bahwa Sumatera UItara―yang ditengarai sebagai model kerukunan nasional―teridentifikasi satu kasus yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

4 Sambungan: Latar Belakang Masalah Kekerasan terhadap/atas nama agama Penyesatan terhadap Individu/Kelompok Potensi keretakan hubungan antar umat beragama Regulasi bernuansa agama Konflik tempat ibadah Kebebasan berpikir dan berekspresi Moralitas dan pornografi Fatwa-fatwa keagamaan 55 kasus (24 %) 50 kasus (21 %) 29 kasus (12 %) 28 kasus (12 %) 21 kasus (9 %) 20 kasus (9 %) 17 kasus (7 %) 14 kasus (6 %) Konflik antara umat Islam kelurahan Jati Makmur kota Binjai dengan panitia pembangunan Gerja HKBP Resort Baru

5 Sambungan: Latar Belakang Masalah Identifikasi Masalah Membincang Sumatera Utara dalam frame kebebasan beragama memang tidak lebih harmonis dari predikat yang disandangnya sebagai “Model Kerukunan Nasional”. Disatu pihak masyarakat Sumatera Utara cukup kooperatif menampilkan toleransi terhadap berbagai perbedaan, bahkan kasus serius yang berpeluang melahirkan permusuhan. Akan tetapi di pihak lain, terdapat pula beberapa kasus yang penting dicatat sebagai kasus yang mengindikasikan “belenggu” bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara. Contoh kasus yang dapat disebutkan misalnya, respon umat Islam terhadap tindakan yang dilakukan Ny. Vera Natrida Tambunan (Isteri mantan Gubernur Sumatera Utara, Rudolf Pardede) yang telah membagi-bagikan buku bermuatan misi kekristenan yang ditengarai dilakukan di kalangan siswa/i muslim. Jika tindakan yang dilakukan Ny. Vera Natrida Tambunan dapat ditafsirkan sebagai bagian dari misi Kristenisasi, dalam konteks kebebasan beragama tentunya hal ini sejajar dengan dakwah yang berlaku di kalangan umat Islam.

6 Sambungan: Latar Belakang Masalah Identifikasi Masalah Problem yang kemudian muncul adalah, Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri, khususnya diktum pada pasal 4(b) yang menyebutkan larangan “penyebaran pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain”, secara eksplisit dapat menjadi delik hukum untuk menjerat tindakan yang dilakukan Ny. Vera Natrida Tambunan. Namun demikian, pada saat yang sama, diktum ini tidak mampu menertibkan jargon- jargon bernuansa agama melalui spanduk/brosur, dan hal-hal lain menyangkut penyiaran agama yang beredar bebas di ranah publik. Contoh kasus yang lain dapat diambil melalui penelitian yang dilakukan Rousdy (2003) berjudul: “Konversi Agama dalam Perspektif Masyarakat Karo” yang mengemukakan temuan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan konversi agama pada masyarakat Karo kecamatan Simpang Empat kabupaten Karo, Sumatera Utara, adalah faktor dakwah yang dilakukan dari rumah ke rumah, baik melalui jalur keluarga maupun yang lainnya. Kasus ini tentunya sangat bertentangan dengan pasal 4(c) yang menyebutkan larangan “melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

7 Sambungan: Latar Belakang Masalah Pembatasan Masalah Contoh kasus yang disebutkan sebelumnya memperlihatkan adanya perlakuan diskriminatif pada pihak-pihak tertentu terkait jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, maupun jaminan konstitusi terhadap batasan dalam mengaplikasikan ajaran agama dan keyakinan tersebut. Fakta kekerasan terhadap agama dan keyakinan memang sangat minim ditemukan di Sumatera Utara, dan kondisi ini menjadi salah satu indikator penilaian yang menjadikan Sumatera Utara sebagai model kerukunan nasional. Akan tetapi, faktanya akan berbeda jika “kacamata” diskriminasi dijadikan sebagai dimesi untuk melihat kehidupan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara. Diskriminasi sendiri merupakan objek yang nyata adanya. Sebagaimana yang banyak diberitakan media, diskriminasi setidaknya ditunjukkan dengan minimnya akses pelayanan publik terhadap pemeluk keyakinan parmalim, pelarangan praktik-praktik keyakinan yang dianggap menyimpang, dan atau, sebagaimana laporan The Wahid Institute, perlakuan diskriminatif terhadap izin pendirian rumah Ibadah. Beberapa kasus di atas merupakan segelintir contoh dari sekian banyak kasus yang dapat ditemukan jika dilakakukan pengamatan dan pengkajian yang lebih mendalam. Tindak diskriminasi semacam ini tentunya memiliki dampak tersendiri bagi iklim kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara

8 Rumusan Masalah 1. Bentuk-bentuk diskriminasi apa saja yang mengindikasikan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diskriminasi tersebut? 3. Bagaimana dampak diskriminasi terhadap iklmim kebebasan beragama dan berkeyakinan? 4. Bagaimana eksistensi resolusi terhadap kasus-kasus diskriminasi?

9 Batasan Istilah Iklim kebebasan beragama digunakan sebagai terminologi untuk menunjukkan suasan/kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera utara melalui analisa beberapa kasus diskriminasi. Kebebasan beragama sendiri merupakan salah satu elemen penting hak azasi manusia yang telah diratafikasi berdasarkan undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia, dan undang- undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Selain itu, kebebasan beragama juga dicerminkan berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Diskriminasi merupakan terminologi yang cenderung digunakan dalam aspek hukum yang memiliki makna perlakukan pembedaan berdasarkan ras, agama, dan haluan politik

10 Tujuan Penelitian 1. Menginventarisir bentuk-bentuk diskriminasi yang mengindikasikan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi. 3. Menganalisis dampak diskriminasi terhadap iklmim kebebasan beragama dan berkeyakinan. 4. Mengumpulkan data dan informasi tentang eksistensi resolusi terhadap kasus-kasus diskriminasi.

11 Manfaat Penelitian 1. Rujukan dan bahan telaah untuk membangun teori dan konsep kehidupan beragama dan berkeyakinan, khususnya bagi peneliti Sosiologi Agama, praktisi hak azasi manusia dan civil liberty, serta para misionaris/ pendakwah agama 2. Rujukan dan bahan telaah bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merumuskan berbagai kebijakan yang terkait dengan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Utara. Manfaat ini diambil dalam upaya mempertahankan predikat Sumatera Utara sebagai Model Kerukunan Nasional. 3. Khazanah keilmuan baru dan sumbangan teoretik bagi kajian tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

12 Metodologi Penelitian Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) model studi kasus dengan penekanan masalah tentang tindak diskriminasi terhadap agama dan keyakinan di Sumatera Utara. Subjek penelitian yang dipilih adalah kelompok agama dan keyakinan yang terindikasi mengalami perlakuan diskriminatif, serta beberapa pihak berupa lembaga maupun individu yang dipandang kompeten dalam masalah yang diteliti. Data pada penelitian ini diperoleh berdasarkan dua sumber: primer dan skunder. Data primer diperoleh melaui subjek penelitian sedangkan data skunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh berdasarkan penelaahan terhadap literatur, dokumentasi, dan informasi lain yang terkait. Penelitian ini mengambil paradigma kualitatif sehingga data sekaligus sumbernya sewaktu-waktu dapat berkembang dalam proses penelitian

13 Sambungan: Metodologi Penelitian Pengumpulan data dilakukan melalui empat cara, yaitu: obeservasi, wawancara mendalam (in depth interview), diskusi ahli, dan studi literatur. Obeservasi dilakukan dengan tujuan menemukan data lapangan melalui pengamatan langsung terhadap kasus-kasus diskriminasi. In Depth Interview merupakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui wawancara langsung kepada subjek penelitian dan berupaya menemukan kesamaan dan validitas jawaban yang diberikan responden hingga peneliti mengalami titik jenuh. Diskusi para ahli merupakan teknik pengumpulan data melalui diskusi bersama para ahli yang dianggap kompeten membahas permasalahan penelitian. Diskusi dilakukan secara formal maupun non formal. Pelaksanaan diskusi formal dilaksanakan dengan upaya melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga yang memiliki konsentrasi pada masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, sedangkan diskusi non formal dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi terbatas (limited group). Studi literatur bertujuan untuk memperoleh data skunder melalui penelusuran literatur, undang-undang, peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, pemberitaan media, serta informasi lain yang relevan dengan masalah penelitian.

14 Sambungan: Metodologi Penelitian Analisi data pada penelitian ini diklasifikasikan melalui empat tahap: pertama, mengumpulkan seluh data yang tersedia; kedua, mengklasifikasikan data melalui kategori-katgori tertentu; ketiga, mendeskripsikan data; dan, keempat, melakukan analisis dan pembahasan secara verbal. Penelitian ini bersifat grounded research, di mana teori berfungsi untuk mempertajam kepekaan peneliti dalam melihat data serta merumuskan teori berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, secara sederhana hasil kajian pada penelitian ini akan menyajikan generalisasi dan sumbangan dalam membangun teori-teori terkait. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif dengan menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum

15 Ouatline Penelitian Bab I Pendahuluan Bab II Monografi Sumatera Utara Bab III Konsep Dasar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bab IV Diskriminasi Terhadap Kebebasan dan Berkeyakinan di Sumatera Utara Bab V Penutup

16 Outline Penelitian A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Batasan Istilah D. Tujuan Penelitian E. Kegunaan Penelitian F. Kajian Terdahulu G. Metodologi Penelitian H. Garis-garis Besar Isi Tesis Bab I Pendahuluan

17 Outline Penelitian A. Letak Geografis B. Keadaan Demografi C. Potret Kehidupan Sosial Masyarakat D. Sketsa Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan Bab II Monografi Sumatera Utara

18 Outline Penelitian A. Hakikat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan B. Landasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 1. Basis Teologis 2. Landasan Konstituen 3. Landasan Moral Kemanusiaan 4. Landasan Sosio-Kultural A. Pluralisme sebagai Fondasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan B. Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Bab III Konsep Dasar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

19 Outline Penelitian A. Bentuk-bentuk Diskriminasi: Deskripsi Beberapa Kasus B. Faktor-faktor Penyebab Diskriminasi C. Dampak Diskriminasi Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan D. Resolusi Terhadap Tindak Diskriminasi Bab IV Diskriminasi Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

20 Outline Penelitian A. Kesimpulan B. Saran dan Rekomendasi Bab V Penutup

21 TERIMAKASIH


Download ppt "Iklim Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Sumatera Utara ( Analisa Terhadap Kasus Diskriminasi ) Oleh: EKO MARHENDI Diseminarkan pada tanggal, 11 Desember."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google