Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG BERKESELAMATAN DISAMPAIKAN PADA DIALOG PUBLIK TENTANG SINERGITAS PEMANGKU KEBIJAKAN RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG BERKESELAMATAN DISAMPAIKAN PADA DIALOG PUBLIK TENTANG SINERGITAS PEMANGKU KEBIJAKAN RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN."— Transcript presentasi:

1 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG BERKESELAMATAN DISAMPAIKAN PADA DIALOG PUBLIK TENTANG SINERGITAS PEMANGKU KEBIJAKAN RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN (RUNK) JALAN BANDUNG, 14 MARET 2013 Dr. Ir. Drs. H. M. GUNTORO, MM KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT

2

3 JALAN NASIONAL (Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009 Tanggal 31 Desember 2009) 1.351,132Km JALAN PROVINSI (Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1530-Admrek/2011 Tanggal 14 Nopember 2011) 2.191,290Km JALAN STRATEGIS PROVINSI RENCANA (Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1532-Admrek/2011 Tanggal 14 Nopember 2011) 336,540Km JALAN KABUPATEN / KOTA (Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1529-Admrek/2011 Tanggal 14 Nopember 2011) ,659Km JALAN NON STATUS JAWA BARAT SELATAN (SNR) (Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1529-Admrek/2011 Tanggal 14 Nopember 2011) 210,930Km JARINGAN JALAN DI JAWA BARAT

4 PETA STATUS JALAN PROVINSI WILAYAH BPJ PETA STATUS JALAN PROVINSI WILAYAH BPJ

5 1. Road traffic accidents merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan diprediksikan akan menjadi peringkat ke-3 penyebab kematian pada tahun 2020 (WHO,1990); 2. Angka korban jiwa akibat kecelakaan di jalan Indonesia mencapai lebih dari 30 ribu jiwa per tahun; 3. Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat. Dari MTI diperoleh data sbb: FAKTA

6 Pertumbuhan Panjang Jalan vs Jumlah Kendaraan Kondisi Tahun 1995: 1 km jalan untuk 40 kendaraan Kondisi Tahun 2008: 1 km jalan untuk 149 kendaraan Kondisi Tahun 2010: 1 Km jalan untuk 158 Kendaraan Sumber: BPS (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=11)http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=11 65 juta 13 juta 77 juta 327 ribu 437 ribu 487ribu JALAN NASIONAL JALAN PROVINSI JALAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA PADA JALUR HORISONTAL JABSEL 1.351,13 Km 2.191,29 Km 210,93 Km

7 SUMBER: hasil penelitian MTI Secara Umum, Faktor penyebab kecelakaan lalulintas adalah: Faktor Penyebab Tabrakan

8

9 Landasan Hukum terkait Keselamatan Jalan UU 38 / 2004 Tentang Jalan PP 34 / 2006 Tentang Jalan Permen PU No.11/PRT/M/2010 Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan UU 22 / 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Renstra Dinas Bina Marga Resolusi PBB No 62/255 tentang Improving Road Safety Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan

10 UU RI No. 22/2009 tentang LLAJ: Pasal 8 (f) : Uji Kelaikan Fungsi Jalan sesuai dgn standar keamanan & keselamatan berlalu lintas. UU RI No. 38/2004 tentang Jalan Pasal 30 (a) : Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis & administratif  PP RI No. 34/2006 tentang Jalan Pasal 102 ayat 1 : Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis & administratif sesuai dgn pedoman yg ditetapkan oleh Menteri & menteri terkait; Permen PU RI No. 11/PRT/M/2010 ttg Tata Cara & Persyaratan Laik Fungsi Jalan KESELAMATAN DAN LAIK FUNGSI JALAN

11 Resolusi PBB 64/255

12 Resolusi PBB No. 64/255 tanggal 2 Maret 2010 yang menegaskan kembali kepada negara anggota untuk bersama-sama menurunkan jumlah korban kecelakaan melalui beberapa point, yaitu: a. Mencanangkan sebagai Dekade Aksi Keselamatan Jalan dengan tujuan awal menstabilkan kondisi umum, dilanjutkan dengan pengurangan jumlah prakiraan korban lalu lintas melalui kegiatan global, regional dan lokal, dan serentak b. Meminta kepada setiap negara anggota untuk menetapkan target penurunan jumlah korban kecelakaan yang dapat dicapai pada akhir Dekade, sesuai dengan rencana aksi nasional c. Meminta Pemerintah untuk memimpin pelaksanaan Dekade Aksi dan memfasilitasi kolaborasi multisektor (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) Ringkasan Resolusi PBB No 64/255

13 13 VISI DAN MISI DINAS BINA MARGA MISI : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional Mewujudkan Perencanaan yang Efektif dan efisien serta Berkesinambungan. Mempertahankan Kemantapan Jalan sesuai dengan Umur Rencana. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan jalan. VISI : TERWUJUDNYA PRASARANA JALAN YANG MANTAP GUNA MENDUKUNG TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA

14 Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan Sektor yang mempengaruhi penanganan keselamatan jalan, yaitu: a. Pilar 1: Manajemen Keselamatan Jalan b. Pilar 2: Jalan yang berkeselamatan, c. Pilar 3: Kendaraan yang berkeselamatan, d. Pilar 4: Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, e. Pilar 5: Penanganan korban pasca kecelakaan.

15

16 Kemampuan terbatas dalam menyediakan infrastruktur yang sesuai kebutuhan perkembangan kendaraan Umur layan jalan dan jembatan sebagian besar sudah habis Jalan arteri dapat diakses langsung dari jalan lingkungan/lokal Ruas jalan masih banyak yang tanpa marka & rambu Simpang sebidang dengan titik konflik terlalu banyak Lebar jalan masih banyak yang sub-standar Alinyemen jalan masih banyak yang sub-standar karena berada pada topografi yang tidak memungkinkan Permasalahan Internal:

17 FAKTOR PENGGUNA: Budaya berkendara Pengetahuan pengguna jalan yang masih sangat rendah, kurangnya rasa hormat terhadap hukum dan kesantunan di jalan raya; Kondisi kendaraan (dan muatan) yang tidak memadai untuk melakukan pergerakan yang berkeselamatan di jalan raya; Bercampurnya semua jenis kendaraan dalam suatu ruas jalan. Permasalahan Eksternal:

18  UU.22/2009 Pasal 28 : 1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan 2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.  PP.34/2006 Pasal 38 : Setiap orang dilarang memanfaatkan rumaja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan  UU.38/2004 Pasal 12 : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam rumaja, rumija dan ruwasja. GANGGUAN FUNGSI JALAN Permasalahan Eksternal:

19 UU 38/2004 – Penjelasan Pasal 12: Mengganggu fungsi jalan:  Terganggunya jarak pandang,  Hambatan samping  Menimbulkan kecelakaan  Kerusakan perlengkapan jalan. Pasar Tumpah Warung Tepi Jalan Pangkalan becak Billboard Permasalahan Eksternal: PEMANFAATAN JALAN YANG TIDAK SEMESTINYA

20 Bagian-bagian Jalan Badan Jalan

21 1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. (Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan). 2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. 3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. BAGIAN – BAGIAN JALAN (Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004 – Tentang Jalan, Pasal 12)

22 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (lima ratus juta rupiah). 3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (dua ratus juta rupiah). KETENTUAN PIDANA (Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004 – Tentang Jalan, Pasal 63)

23 1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp ,00 (dua ratus juta rupiah). 3. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp ,00 (seratus dua puluh juta rupiah). KETENTUAN PIDANA (Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2004, Pasal 64)

24

25 Modifikasi/Rekayasa lingkungan fisik jalan dengan menggunakan proses-proses dan teknik-teknik, dalam upaya mengurangi resiko semua pengguna jalan REKAYASA KESELAMATAN JALAN (RKJ)

26 proses reaktif: investigasi kecelakaan “blackspot” – berdasarkan pada data tabrakan suatu lokasi, dan bertujuan untuk mengurangi jumlah tabrakan dan/atau tingkat keparahan pada lokasi tersebut. proses proaktif: audit keselamatan jalan – dengan menggunakan keahlian yang sama, tetapi dilakukan dalam tahap perencanaan untuk mencegah tabrakan. PROSES UTAMA DALAM “RKJ” ADALAH:

27 Identifikasi “blackspot” Kumpulkan sebanyak mungkin informasi Gambar diagram tabrakan, dan matrik faktor tabrakan Inspeksi lapangan Putuskan penanganan “blackspot” biaya murah Desain dan alokasikan dana Lakukan pekerjaan penanganan “blackspot” LANGKAH-LANGKAH INVESTIGASI BLACKSPOT

28 Feasibility Study Preliminary Design Detailed Engineering Design ConstructionPre-OpeningOperational Audit Keselamatan Jalan Tahap FS Audit Keselamatan Jalan Tahap Preliminary Design Audit Keselamatan Jalan Tahap DED Audit Keselamatan Jalan Tahap Pekerjaan Jalan Audit Keselamatan Jalan Tahap Pre-Opening Inspeksi KJ Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan Kecelakaan Tahapan Proses Audit Keselamatan Jalan

29

30 Standar Teknis Laik Fungsi Jalan (LFJ) Kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi: persyaratan teknis  persyaratan teknis kelaikan untuk MEMBERIKAN KESELAMATAN MEMBERIKAN KESELAMATAN bagi pengguna jalan, dan  persyaratan administrasi  persyaratan administrasi yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, - sehingga jalan dapat dioperasikan utk umum;

31 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Permen PU No.11/2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

32 JALAN KECIL Utk kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih Arteri7,00 Kolektor7,00 Lokal--5,5 Lingkungan-5,50 Lingkungan untuk roda dua -3,50 (4x3,50)2x3,502x2,75 Medan Datar 1,00 Medan Bukit 1,00 Medan Gunung 0,50 Direndahkan 1, , SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANAJALAN RAYA JALAN SEDANG POTONGAN MELINTANG Kemiringan normal perkerasan, %3 Kemiringan Bahu Jalan paling besar, % 6 Lebar Trotoar, m Lebar Saluran Tepi paling kecil, m 1,00 Lebar Ambang Pengaman paling kecil, m 1,00 Tanpa Median Ditinggikan 1,50; ditinggikan setinggi kereb untuk kecepatan rencana <60Km/Jam; Dan menjadi 1,80 jika median dipakai sebagai lapak penyeberangan. Konfigurasi lebar bahu dalam + lebar bangunan pemisah setinggi kereb + lebar bahu dalam di sisi lain adalah 0,50 +0,50+0,50; dan menjadi 0,50+0,80+0,50 jika dipakai lapak penyeberangan. 2,00; ditinggikan 1,10m berupa penghalang beton untuk kecepatan rencana ? 60Km/Jam; Konfigurasi lebar bahu dalam + lebar bangunan pemisah setinggi 1,10m + lebar bahu dalam di sisi lain adalah 0,75 +0,50+0,75. Bahu luar 2.00 dan bahu dalam ,50 + 0,50 1,00 + 0,50 Lebar Median paling kecil, m 9,00 Lebar jalur lalu-lintas, m Lebar Bahu Jalan paling kecil, m. Badan Jalan,lebar paling kecil, m 14,00 - -

33

34

35 Perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat dan tidak mampu diikuti oleh perkembangan jaringan jalan, Secara Umum, Faktor penyebab kecelakaan lalulintas adalah faktor manusia (67%), faktor kendaraan (5%), faktor jalan dan lingkungan (4%) dan kombinasi faktor tersebut (24%) Umur layan jalan dan jembatan sebagian besar sudah habis, sehingga sangat rentan terjadi kerusakan, Masih terdapat lebar jalan, kondisi alinyemen dan persimpangan yang sub standar karena ada keterbatasan anggaran, sulitnya pembebasan lahan dan kondisi topografi yang tidak memungkinkan,

36 Terdapat faktor eksternal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan perlengkapan jalan. Penyelenggara jalan harus membuat lingkungan jalan yang memperingatkan, menginformasikan, memandu dan mengendalikan semua pengguna jalan, tetapi apabila terjadi kesalahan/ pelanggaran tidak terjadi kecalakaan yang fatal, Untuk menciptakan jalan yang berkeselamatan, kondisi suatu ruas jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Audit Keselamatan Jalan harus dimulai dari tahap FS, Preliminary Design, DED, Pelaksanaan, dan Pre Opening. Pada saat operasional dilakukan Inspeksi keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan bencana

37 TERIMA KASIH


Download ppt "PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG BERKESELAMATAN DISAMPAIKAN PADA DIALOG PUBLIK TENTANG SINERGITAS PEMANGKU KEBIJAKAN RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google