Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPARTIALITY, BIAS AND CONTROVERSIAL ISSUES (KETIDAKBERPIHAKAN, BIAS DAN ISU KONTROVERSIAL)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPARTIALITY, BIAS AND CONTROVERSIAL ISSUES (KETIDAKBERPIHAKAN, BIAS DAN ISU KONTROVERSIAL)"— Transcript presentasi:

1

2 IMPARTIALITY, BIAS AND CONTROVERSIAL ISSUES (KETIDAKBERPIHAKAN, BIAS DAN ISU KONTROVERSIAL)

3 Politics is inevitabely wrapped up in these educational process because politics, in the wider sense, provides the values and the goals that are important for our society.politics does include within its own definition certain concept about procedures and our relationship with others. It is these procedures and value related to human conduct that we need to include in our educational curriculum. Politik memberikan pengaruh yang sangat besar dalam proses pendidikan, dikarenakan politik dapat memberikan nilai lebih dan tujuan yang sangat peting dalam masyarakat. Politik juga dibutuhkan karena berkesinambungan dengan makna dan konsep tertentu dalam prosedur dan hubungan kemanusiaan yang notabene diperlukan dalam kuikulum pendidikan. Elemen penting dalam politik sebagai sebuah kekuatan adalah adanya etika. Etika merupakan dimensi penting di dalam mengembangkan pendidikan.

4 LATAR BELAKANG ( background) Citizen are seen to have equal rights and duties and are assumed to be responsible people who are able to make rational choices. warga negara merupakan seseorang yang mampu membuat pilihan rasional yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. warga negara merupakan seseorang yang mampu membuat pilihan rasional yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

5 KEADILAN (impartiality) The standars appropriate to a particular point of view are applied to the neutral facts and give meaning to the neutral fact. They tell us which fact is relevant or irrelevant from the point of view. ( ketepatan standar terhadap suatu sudut pandang tertentu yang diterapkan pada fakta netralnya dan memberikan arti pada fakta netralnya itu sendiri. Ketepatan itu menunjukkan tentang mana fakta yang relevan dan mana yang tidak, dari sudut pandang yang berbeda.) Aristoteles concept of distributing according to desert. It would follow that if two people deserve the same they will receive the same amounts, and if they deserve differentely they will receive different amounts ( konsep Aristoteles mengenai penyaluran berdasarkan ganjaran. Menurutnya bahwa jika dua orang layak mendapatkan perlakuan yang sama, maka mereka akan menerima jumlah yang sama, dan jika mereka berhak diperlakukan berbeda maka mereka akan menerima jumlah yang berbeda)

6 DASAR KEADILAN UNTUK KEADILAN YANG TIDAK MEMIHAK (JUSTIFICATIONS FOR IMPARTIALITY)

7 Imperality is based on the ethical notion of autonomy and individuality. It wolud follow from this that we should at least listen to peoples points of view and properly consider their arguments. Keadilan yang benar didasarkan pada faham kebebasan otonom, etika dan hak individu. Atas hal itu maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Pada saat akan mengambil keputusan kita hendaknya menampung keputusan dan pertimbangan yang dilontarkan oleh orang lain.

8 Terdapat 3 dasar epistimologi dan masing-masing bergantung pada konsep pengetahuan 1.The objecitive justufication (Dasar keadilan objektif) In order to make the most rasional decision, we must listen to all the arguments. Can act impersonally ang look at things from the universal point of view ang are therefore able to be completely objektive. Dalam peraturan yang dibuat sebagian besar adalah keputusan rasional. Kita seharusnya dalam mengambil keputusan, mendengarkan pendapat/ keputusan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan demikian, kita dapat mengetahui prasangka diri dengan pandangan orang lain. Jika kita dapat mempertimbangkan hal tersebut, maka keadilan itu bersifat objektif dan tidak memihak 2.Epistomological libertarianism or the subjectivist justification fo impartiality (Dasar keadilan subjektif ) kita harus mendengarkan sudut pandang orang lain dan juga memperhatikan argumen mereka. Kita harus mempertimbangkan pandangan mereka dalam penarikan kesimpulan akhir. 3.The pragmatic justification for impartiality this recognizes that the gaining of knowledge must have a personal element.( Dasar kebenaran pragmatis untuk ketidakberpihakan) Dasar ini mengakui bahwa pertambahan pengetahuan pastinya memiliki suatu elemen personal didalamnya, dan karena itu jika kita memiliki kemampuan untuk bersikap objektif sebenar-benarnya, kita tidak perlu menjadi suatu makhluk yang bertindak diluar ruang dan waktu.

9 Keadilan ini berpendapat bahwa kebenaran itu tidak akan tercapai dan moral itu bersifat relatif. Keadilan menurut pendapat kedua yaitu keadilan berdasarkan pada penilaian sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.

10 PEMIMPIN YANG NETRAL John Ruddock mengungkapkan bahwa seorang guru sebagai seorang pemimpin harus memiliki kriteria sebagai berikut : 1.Guru tidak menggunakan kewibawaannya dan kekuasaannya untuk memamerkan dirinya. 2.Dalam perdebatan model pembelajaran yang dominan adalah diskusi daripada perintah atau ceramah 3.guru atau pemimpin harus menyadari bahwa dengan diskusi kita akan mengetahui perbedaan pandangan. 4.Pemimpin seperti guru harus memiliki tanggungjawab untuk memelihara kualitas dan standar dalam pembelajaran.

11 Nilai umum yang dimiliki guru, ketika isu kontroversial timbul, seharusnya memberikan opini yang lengkap, akan tetapi dengan tidak menunjukkan sudut pandang personal. Selain itu guru harus mejadi penengah dalam sebuah perdebatan, mengetahui etika, mengembangkan diskusi dengan cara memberikan pandangan diatas pandangan yang beraneka ragam. Seorang guru yang menggunakan diskusi sebagai metode mengajar dan bertugas sebagai penengah yang netral, telah menjadi kewajiban dalam memandu sebuah diskusi dan memberikan kepastian berupa masukan. Diskusi berfungsi sebagai pencarian kebenaran yang nantinya mengarah pada pngambilan keputusan, dengan diskusi siswa diharapkan dapat memberikan dasar pengetahuan berdasarkan fakta, bukan emosi dan prasangka dimanantara yang satu dengan yang lainnya dapat saling menghargai.

12 BIAS The word bias as well as being pejoratif term, indicate that something is deviating from rights track, that decision is not in accordance with appropriate standard that the argumen accepted as strong are weak or unacceptable Kata ‘bias’ disini, seperti halnya istilah peyoratif, menyatakan bahwa suatu keputusan tidak sejalan dengan standar yang ada, bahwa argumen itu bernilai kuat atau lemah atau bahkan tidak dapat diterima sama sekali. Dalam diskusi moral dan politik, diungkapkap bias adalah seseorang yang mempertimbangkan bukti atau membuat keputusan yang dipengaruhi oleh kepercayaan tertentu yang tidak dapat diterima oleh peninjau karena ia memberikan bobot yang tidak tepat pada bukti dan argumennya. Dalam diskusi moral dan politik, diungkapkap bias adalah seseorang yang mempertimbangkan bukti atau membuat keputusan yang dipengaruhi oleh kepercayaan tertentu yang tidak dapat diterima oleh peninjau karena ia memberikan bobot yang tidak tepat pada bukti dan argumennya.

13 KEPERCAYAAN YANG TIDAK MASUK AKAL (unreasonable beliefs) Sesuatu disebut tidak pantas jika tidak didasari oleh kebiasaan yang baik dan akal sehat. Kebenaran atau kepercayaan dalam hal ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi pantas jika didasarkan pada teori dan fakta yang bermuara menjadi suatu keputusan. Penerimaan keputusan dibuat untuk kepentingan ilmu.

14 KEPERCAYAAN IRASIONAL Seseorang dikatakan tengah berperan pada sebuah kepercayaan irasional jika mereka percaya pada sesuatu, walaupun terdapat bukti jika hal itu bertentangan dengan kenyataan. Tiga keadaan yang menyebabkan tidak rasional : Masyarakat memiliki sebuah ideologi atau pandangan hidup yang salah. Akan tetapi karena mereka telah meyakininya secara turun temurun maka meskipun tidak masuk akan tetap mendapatkan hati atau keyakinan pada diri individu. Masyarakat memiliki sebuah ideologi dimana penilaian pandangan sama-sama benar. Dimasyarakat yang satu, ideologinyalah yang paling benar dan masyarakat lain menganggpanya juga demikian. Masyarakat yang percaya bahwa ketika mengikuti suatu ideologi, maka harus cukup bukti yang jelas dan bersikap adil, disana masyarakat dapat menghubungkannya dengan kebenaran objektif.

15 Kepercayaan berdasarkan serangkaian teori yang diragukan ( beliefs based on a collection of doubtfull theory) Dasar kebenaran pragmatis untuk bersikap tidak memihak adalah gambaran dari usaha manusia untuk bertindak adil dan mendapatkan kebenaran objektif. Argumen ini memiliki arti bahwa kita bisa disalahkan sebagaimana pembiasan, jika kita dengan sengaja menggunakan teori yang jelas-jelas salah dan menjadikannya sebagai dasar untuk memutuskan argumen yang lain.

16 BAB VIII INDOKTRINASI ( indoctrination)

17 most opposition to the inclusion of political education in the curicullum comes from those who maintain that the teaching of politics in schools would be the first stepping stone to political indoktrination. Pengajaran politik di sekolah-sekolah akan menjadi batu loncatan pertama untuk indotrinasi politik. Secara umum dikatakan bahwa batas antara indoktrinasi dengan pendidikan berbeda, akan tetapi terkadang batasan itu menjadi kabur. Pendidikan politik harus mengenyampingkan atau menghilangkan bahwa indoktrinasi merupakan halangan bagi pengajaran politik. Untuk mengetahui hal itu, maka terdapat

18 beberapa faktor untuk mengetahui indoktrinasi yaitu : 1.Sifat dasar indoktrinasi 2.faktor yang diterapkan dalam indoktrinasi sebelum sistem indoktrinasi yang memuaskan diterapkan 3.titik berat indoktrinasi 4.luas dan fungsi indoktrinasi

19 Russel memberikan keyakinan bahwa pendidikan adalah indoktrinasi, bahkan ketika orang memberikan kritik itu merupakan salah satu bentuk indoktrinasi. Indoktrinasi merupakan sebuah aktivitas yang dilarang, hal ini terjadi karena indoktrinasi berlawanan dengan nilai-nilai atau asumsi tertentu. R.M Hare mengemukakan pandangannya tentang pengajar sejati dengan indoktrinator hal ini dapat dilihat dari metode dan tujuannya. Pendidik memberikan kesempatan agar anak didiknya berfikir, sedang indoktrinator tidak memberikan ruang gerak untuk berfikir, bahkan ketika masalah muncul, maka indoktrinator langsung menekannya dan guru memiliki perhatian terhadap perkembangan intelektual dan moral anak-anak sementara indoktrionator tidak.

20 Prinsip dasar dari doktrin mungkin diasumsikan bahwa hanya doktrin yang dapat di doktrinkan. Doktrin merupakan dalil/ keyakinan yag dapat diindoktrinasikan. Dalil-dalil yang benar itu tidak disebut doktrin, akan tetapi dalil yang tidak lulus kebenarannya disebut doktrin. Indoktrinasi yang sering kali kita temukan adalah penanaman keyakinan yang pasti, sehingga seorang pendidik memiliki kepercayaan dan memiliki rasa takit jika tidak melaksanakannya. Wilson menyebutkan bahwa tidak ada salahnya kita menerima indoktrinasi asal terdapat bukti-bukti yang mendukung indoktrinasi tersebut. Prinsip dasar dari doktrin mungkin diasumsikan bahwa hanya doktrin yang mungkin di indoktrinasikan. Doktrin merupakan dalil atau keyakinan yang dapat di indoktrinasikan. Dalil-dalil yang benar itu tidak disebut doktrin tetapi juga dalil tidak lulus disebut doktrin. Indoktrinator mungkin menganggap anak sebagai wadah untuk diisi dengan keyakinan-keyakinan. Pendidik seperti yang diindikasikan oleh Hare berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak bukanlah sesuatu yang diisi dengan

21 BAB IX KESIMPULAN ( conclusion)

22 1.Gambaran idealis suatu Negara anarkhi dimana masyarakatnya bekerjasama dan Negara memiliki kekuatan minimum dalam mempertahankan keamanan. 2.kebebasan berpolitik adalah suatu kemungkinan dari pengikatan aktivitas pemerintah dan juga bagian dari hubungan khusus diantara manusia atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan.kebebasan berpolitik juga diartikan sebagai kebebasan untuk ikut serta dalam suatu perdebatan. Mayarakat yang bebas berpolitik adalah masyarakat yang memiliki bingkai kerja untuk suatu kontroversi. 3.Kebebasan dapat bertahan jika dapat dijamin oleh Negara. Politik adalah suatu rekonsialisasi dari keinginan yang berbeda yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat. 4.Warga Negara memiliki hak-hak tertentu dan juga kewajiban yang akan mengekspresikan warga Negara secara aktif dengan menunjukkan kebijakan seorang warga Negara. 5.Jika hokum ditegakan maka hukum akan bertahan. Pelanggaran terhadap hokum harus dicegah, kita tidak hanya menjalankan hukum kemudian mempertahankannya. 6.Politik tidak memisahkan kehidupan pribadi seseorang dari masyarakat. Politik aadalah suatu eksisitensi dan aktivitas social seseorang kedalam bentuk keprihatinan masyarakat. 7.Esensi dari manusia etika adalah mereka yang bertanggungjawab terhadap hidup mereka sendiri, yang mampu membuat keputusan sendiri dengan menghargai kebebasan dan integritas orang lain. 8.Jika mayoritas penduduk atau warga Negara tidak diperlakukan sebagai bagian anggota masyarakat dan diarahkan sesuai dengan aturan maka warga Negara harus diberi contoh tentang bagaimana cara bertindak sebagai warga Negara yang baik.


Download ppt "IMPARTIALITY, BIAS AND CONTROVERSIAL ISSUES (KETIDAKBERPIHAKAN, BIAS DAN ISU KONTROVERSIAL)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google