Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG TATA RUANG DAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG TATA RUANG DAN."— Transcript presentasi:

1

2 1

3

4 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA 2 4 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1 3

5 KEPALA DINAS Drs. BURHANUDIN, M.Si / IV-b JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS Ir. JOKO PITOYO, CES / IV-b KA. SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN Dra. SURYA SUMINI / III-d KA. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SYARIFAH WARDAH,S.Sos/III-c KA. SUBBAG KEUANGAN AEP SAEPURRAHMAN, S.IP MM/IV-a KABID PERENCANAAN RUANG Ir. DEDE RUSTANDI,M.Si / IV-a KASI PERENCANAAN RUANG AJAT ROCHMAT JATNIKA,ST / III-d KASI PENGKAJIAN & PENGEMBANGAN SUPARNO, S.Hut / III-c KASI SURVEI DAN PEMETAAN ERIK MOHAMAR, ST / III-c KASI PENATAGUNAAN TANAH I WAYAN WINARTA, ST / III-c KABID PEMANFAATAN RUANG DANI RACHMAT, ST / IV-a KASI PENELOLAAN RUANG HERI LILI DJUHAERI,BE S.IP / III-c KASI TEKNIK PEMANFAATAN RUANG YOSEF KURNIAWAN, ST / III-c KABID PERTANAHAN IRWAN PURNAWAN, S.H M.H / IV-a KASI PENDAYAGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH H. MAHMUD ISKANDAR, S.P / III-d KASI PENDATAAN & PENGUKURAN TANAH PANDE WAYAN S, S.Sos,M.M / III-d KASI ADMINISTRASI PERTANAHAN HENDAR SUHENDAR, ST / III-d KABID PENGAWASAN & PENGENDALIAN Drs. M. ZAHARRY, M.Si / IV-a KASI MONITORING & EVALUASI RIAN PERMANA,S.T M.Si / III-c KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN RUANG WAWAN DARMAWAN, S.P / III-d KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN PERTANAHAN JONER K MARPAUNG,S.Hut MM/III-d

6 5 VISI

7 6 MISI 1.Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Penataan Ruang dan Pertanahan. 2.Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang yang Partisipatif. 3.Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan sebagai Kepentingan Bersama.

8 7 MISI 3 KABUPATEN : Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan; SASARAN KAITAN MISI KABUPATEN DENGAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1. Meningkatnya Perencanaan, Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 2. Meningkatnya Kepastian Hukum Pemilikan Tanah Masyarakat. 3. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

9 8

10 NOGOLONGAN JUMLAH ( ORANG ) KETERANGAN1 IV C - 2 IV B 2 3 IV A 5 4 III D 7 5 III C 9 6 III B 5 7 III A 16 1 Orang CPNS 8 II D - 9 II C 6 2 Orang CPNS 10 II B 9 11 II A I C 1 TOTAL

11 NOPENDIDIKAN JUMLAH ( ORANG ) KET1 PASCA SARJANA (S2) 9 ORANG 9 ORANG 2 SARJANA (S1) 31 ORANG 3 AKADEMI (D3) 6 ORANG 6 ORANG 4SMA/SEDERAJAT 25 ORANG 5SMP/SEDERAJAT 1 ORANG 1 ORANG 6SD - ORANG - ORANG TOTAL 72 ORANG 10

12

13

14  TAHUN 2009 NoUraian Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)% APENDAPATAN BBELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG  TAHUN 2010 NoUraian Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)% A PENDAPATAN ,17 B BELANJA ,10 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,67 2. BELANJA LANGSUNG ,06

15 NoUraian Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.)% A BELANJA ,86 B 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,38 2. BELANJA LANGSUNG ,26  TAHUN 2011  TAHUN 2012 NoUraian Anggaran (Rp.) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG  RENCANA TAHUN 2013 NoUraian Anggaran (Rp.) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

16 15 ASET TANAH : - LUAS TANAH : M 2 - LUAS BANGUNAN : M 2 KENDARAAN OPERASIONAL : - Kendaraan Roda 4: 9 UNIT - Kendaraan Roda 2: 5 UNIT

17 16 Program Utama 1.Program Perencanaan Tata Ruang (4 Kegiatan) 2.Program Pemanfaatan Ruang (3 Kegiatan) 3.Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2 Kegiatan) 4.Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah (3 Kegiatan) 5.Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (4 Kegiatan) Jumlah Program : 10 Program Jumlah Kegiatan: 53 Kegiatan Program Penunjang 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (16 Kegiatan) 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 10 Kegiatan) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan) 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 2 Kegiatan) 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 8 Kegiatan)

18

19

20 Site Plan 2012 KEGIATANTAHUN 2010TAHUN 2011TAHUN 2012 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Tentang UU Penataan Ruang Tentang Pengelolaan Kawasan Industri Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Up Dating Data Base (IPPT, ILOK dan Site Plan)-dilakukan Pelayanan Permohonan Pengesahan Site Plan300 berkas317 berkas100 berkas

21 KECAMATAN TAHUN Kecamatan Babakan Madang√ 2. Kecamatan Bojonggede√ 3. Kecamatan Caringin√ 4. Kecamatan Cariu√ 5. Kecamatan Ciawi√ 6. Kecamatan Cijeruk√ 7. Kecamatan Cibinong√ 8. Kecamatan Cileungsi√ 9. Kecamatan Ciampea√ 10. Kecamatan Cibungbulang√ 11. Kecamatan Cigombong√ 12. Kecamatan Cigudeg√ 13. Kecamatan Ciomas√ 14. Kecamatan Cisarua√ 15. Kecamatan Citeureup√ 16. Kecamatan Ciseeng√ 17. Kecamatan Dramaga√ 18. Kecamatan Gunung Putri√ 19. Kecamatan Gunung Sindur√ 20. Kecamatan Jasinga√ 21. Kecamatan Jonggol√ 22. Kecamatan Kemang√ 23. Kecamatan Klapanungal√ 24. Kecamatan Leuwiliang√ 25. Kecamatan Leuwisadeng√ 26. Kecamatan Megamendung√ 27. Kecamatan Nanggung√ 28. Kecamatan Pamijahan√ 29. Kecamatan Parung√ 30. Kecamatan Parung Panjang√ 31. Kecamatan Rancabungur√ 32. Kecamatan Rumpin√ 33. Kecamatan Sukajaya√ 34. Kecamatan Sukamakmur√ 35. Kecamatan Sukaraja√ 36. Kecamatan Tajurhalang√ 37. Kecamatan Tamansari√ 38. Kecamatan Tanjungsari√ 39. Kecamatan Tenjo√ 40. Kecamatan Tenjolaya√

22

23 1. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX HGU BUANA ESTATE MEGAMENDUNG (DPA BAG ADPEM SETDA) 2. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX HGU CIOMAS TAMANSARI (KERJASAMA DENGAN PT SAHARA MULTI HIJAU) 3. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX TANAH KONGSI CIAMPEA 4. FASILITASI PENYELESAIAN TANAH EX TANAH PERKEBUNAN PTPN VIII RUMPIN JUMLAH YG KEGIATAN YANG DILAKUKAN PENGAWASAN LAPANGAN OLEH BIDANG WASDAL

24 23 NOPERMASALAHANSOLUSIKET I SEKERTARIAT Proses pencairan dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan Kantor Pertanahan (LS), ada perbedaan mekanisme yaitu : - Aturan BPN, mekanismenya dilakukan pembayar dulu, baru mereka melakukan pengukuran. - Sedangkan aturan/permintaan Kasda (DPKBD) harus ada hasil kerja dulu baru bisa dilakukan pembayaran. Standar Harga untuk kegiatan SERTIFIKASI khususnya Biaya Transportasi dan Konsumsi untuk instansi vertikal (BPN) berbeda dengan SK Bupati tentang pengaturan biaya transportasi dan konsumsi untuk SKPD Kab. Bogor. Sementara yang kami lakukan melalui pendekatan dan kedepan perlu adanya solusi yang tepat Telah diusulkan draf SK Bupati untuk penetapan Biaya Transportasi dan Konsumsi bagi instansi vertikal (BPN) melalui Bagian Pembangunan Setda, namun belum ada penetapan

25 NOPERMASALAHANSOLUSIKET II BIDANG PERENCANAAN Berdasarkan perda nomor 19 tahuin 2008 tentang RTRW dan Perbup 83 tahun 2009 tentang Pedoman Operasioanal Pemanfaatan Ruang masih terdapat beberapa titik yang tidak sesuai peruntukan ruangnnya, baik sebagai akibat perkembangan wilayah maupun karena kesalahan delinasi yang padagilirannya menyulitkan pada pelayanan perijinan pemanfaatan ruang. Prioritas pengesahan kawasan strategis Cibinong Raya dan Klaster RDTR Puncak dokumennya telah selesai namun dibutuhkan dana untuk proses persetujuan DPRD Lahan pertanian paling rentan terjadinya alih fungsi diluar kegiatan non pertanian. Dalam RTRW telah ditetapkan titik - titk yang diperuntukan bagi Ruang Terbuka Hijau dimana sebagian besar plotingnya pada lahan milik masyarakat 1.Evaluasi RTRW dirasakan sudah sangat mendesak 2.Sambil menunggu evaluasi RTRW revisi Perbup 83 salah satu solusi yang harus segera dilakukan perubahan untuk mengatasi permasalahan dilapangan. Mengingat kewenangan program fasilitasi legislasi bukan kewenangan DTRP (ada pada bagian perundang-undangan Setda) kiranya untuk kegiatan dimaksud dapat dianggarakan pada bagian perundang-undangan Setda. Perlu segera ditetapkan Perturan Daerah/Keputusan Bupati tentang pengamanan lahan pertanian sebagai lahan abadi Untuk Ruang Terbuka Hijau khususnya diperkotaan yang merupakan kewajiban pemerintah menyediakan RTH minimal 20% kiranya secara bertahap perlu segera dianggarkan dan dibebaskan melalui APBD.

26 25 NOPERMASALAHANSOLUSIKET III BIDANG PEMANFAATAN Dilapangan ditemukan beberapa kegiatan/bangunan yang telah terbangun KDBnya melebihi 60% dan apabila dilakukan penertiban/pembongkaran dikhawatirkan akan berakibat pada PHK serta lahan disekitarnya sudah tidak dimungkinkan untuk dikembangkan. Pelayanan Siteplan masih dirasakan kurang maksimal dan berakibat kepada penilaian SPM yang rendah. Perlu disusun payung hukum/regulasi yang mengatur mengenai denda/sangsi serta kompensasi sebagai pengganti penyediaan Ruang Terbuka Hijau bagi perusahaan yang melebihi KDB, dimana RTHnya diprioritaskan pada wilayah Desa/Kecamatan setempat. Kami telah mengusulkan revisi SK Bupati tentang mekanisme pelayanan Siteplan melalui bagian perundang- undangan Setda, namun belum mendapatkan penetapan

27 26 NOPERMASALAHAN DAN TANTANGAN SOLUSIKET Adanya aliran limbah cair dari kotoran kegiatan penggemukan sapi yang menimbulkan polusi bau dengan menggunakan saluran air eksisting sebagai pembuang limbah cair yang melintasi kawasan perumahan limbah cair yang melintasi kawasan perumahan di Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi. Belum tersedianya Sistem Informasi Pertanahan (Sim-Tan) di Kabupaten Bogor sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pertanahan. Terbatasnya kewenangan Penanganan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan. Perlu dilakukan koordinasi dan penelitian lebih lanjut dengan SKPD Teknis yang membidangi Perizinan, Lingkungan Hidup serta Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan. Perlu membangun Sistem Informasi Pertanahan (Sim-Tan) di Kabupaten Bogor. Perlu dibentuk SKPD Teknis yang membidangi tugas penanganan pengawasan dan pengendalian pertanahan.

28 27 NOPERMASALAHAN DAN TANTANGAN SOLUSIKET 6Adanya indikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan industri dan non industri tidak mempedomani rencana tapak (Site Plan) yang telah disahkan Pemerintah Kabupaten Bogor. a.Pelaksanaan pembangunan industri dan non industri agar mempedomani rencana tapak (Site Plan) yang telah disahkan Pemerintah Kabupaten Bogor. b.Untuk yang tidak sesuai dengan rencana tapak (Site Plan) : sepanjang masih memenuhi Luas Tutupan Bangunan (KDB) dalam izin agar diajukan Revisi Site Plan. untuk yang melebihi KDB dalam izin disarankan agar mengajukan perluasan tanah, diajukan izin perluasannya dan harus mengajukan revisi Site Plan.

29 28 NOPERMASALAHANSOLUSIKET IV BIDANG PERTANAHAN Belum adanya norma standar dan prosedur penanganan masalah pertanahan di Kabupaten Bogor, khususnya yang berkenaaan dengan penanganan masalah tanah negara bekas hak. Salah satu tahapan penanganan masalah pertanahan atas tanah negara bekas hak adalah adanya inventarisasi data dan peta hasil ukur terhadap luasan tanah yang dikuasai oleh penggarap. Permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya alat ukur dan sarana penunjang kegiatan. Dalam proses sertifikasi tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang perumahan seringkali ditemukan masalah sebagai berikut : a. Lahan PSU belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan pengembangnya sudah tidak ada; b.Lahan PSU yang diserahkan tidak sesuai pemanfaatannya dan lokasi berubah / bergeser. Perlu disusun naskah akademik dan raperda yang mengatur tata cara penangan masalah pertanahan di Kabupaten Bogor. Perlunya penganggaran pengadaan peralatan pengukuran dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengukuran tanah. Perlu adanya regulasi yang mengatur tata cara penyerahan PSU, lahan PSU bersifat tetap, lahan PSU yang akan diserahkan harus dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah Daerah.

30 29 NOPERMASALAHANSOLUSIKET V 1 Terdapatnya lahan/tanah dari pengembang yang diperuntukkan bagi kepentingan cadangan tanah makam namun belum ditetapkan Dilapangan masih banayk lahan/tanah milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal Hampir sebagian besar desa yang berbatasan dengan tanah/lahan kehutanan/taman nasional batas kepemilikan tanah masyarakat bermasalah BIDANG WASDAL Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan belum terkoordinasi secara baik antar SKPD teknis. Perlu segera ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang lokasi untuk TPU. Perlu adanya instruksi/keputusan Bupati tentang pemanfaatan dan pengamana lahan kepada SKPD dan Camat tentang pemanfaatan lahan/aset pemda misalkan untuk penghijauan. Perlu dilakukan renkonstruksi pal batas tanah hutan dengan tanah milik warga yang dibiayai melalui APBD. Perlu dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang melibatkan SKPD terkait seperti Tim Wibawa Praja pada masa lalu.

31 Pelepasan Air Tanah Arus antara Aliran Permukaan Peresapan Permukaan Air Tanah evapotranspirasi  RUANG KUDU DITATA KU URANG  TANAH DITATA SUPAYA GENAH MERENAH TUMANINAH Akhir Kata

32

33 Sekian dan Terima Kasih

34

35  BIDANG PEMANFAATAN MASALAHSOLUSI 1 Sebagian besar industri yang telah terbangun kenyataan di lapangan KDB nya melebihi 60 %. Hasil Pemantauan Bidang Wasdal rata-rata pemanfaatan bangunan di lapangan mencapai KDB 80 %. Sehingga ada potensi PAD yang tidak terserap (Retribusi IMB dan HO) Perlu mulai dipikirkan solusi pemberian lahan yang akan diperuntukan bagi taman/ ruang terbuka hijau sesuai dengan kelebihan KDB yang ada 2 Rata-Rata pemrosesan Site plan yang masih diatas waktu yang ditetapkan Perlu adanya penyerderhanaan persyaratan pemroresan siteplan. Bahwa siteplan merupakan rencana tapak yang masih bersifat makro dan belum mempunyai kepastian waktu/saat pembangunan. Sehingga persyaratan- persyaratan yang menitikberatkan kepada proses pembangunan dikeluarkan dari persyaratan pengesahan site plan 3 Terdapat beberapa kejelasan kegiatan /ketentuan teknis dalam izin lokasi / IPPT yang sulit diaplikasikan dalam proses penelitian siteplan (Izin yang diberikan Agrowisata tetapi siteplan yang diajukan tidak mencerminkan kegiatan agrowisata, Buffer ) -Perlu Adanya pengkajian mendalam terhadap kejelasan kegiatan terhadap proposal yang diajukan --Perlu adanya kelayakan penerapan ketentuan teknis oleh tim teknis IPPT/ILOK untuk menghindari kesulitan dalam penerapan siteplan

36 NOINDIKATOR KINERJATARGETREALISASI% CAPAIAN 1Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation % Ratio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL / HGB %24.36 % Cakupan Luasan Kawasan Lindung35.00 %32.57 % Luas Wilayah Produktif87.05 % % Luas Wilayah Industri0.40 %0.21 % Luas Wilayah Kebanjiran5.08 %0.00 % Luas Wilayah Kekeringan5.67 %2.83 % Luas Wilayah Perkotaan46.45 % Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya0.06 %0.00 % Ketaatan terhadap RTRW84.00 % Penyelesaian Kasus Tanah Negara53.33 %58.33 % Presentase Penduduk yang Memiliki Lahan8.16 %8.45 % Presentase Luas Lahan Bersertifikat12.26 %12.90 % Jumlah Bidang Tanah Masyarakat Miskin yang disertifikatkan 700 bidang Jumlah Bidang Tanah Aset Pemda yang disertifikatkan 75 bidang PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN RPJMD TAHUN

37 KAMI UCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA BAPAK BUPATI BOGOR BESERTA ROMBONGAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

38 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

39 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR YANG BERTAKWA, BERDAYA DAN BERBUDAYA MENUJU SEJAHTERA VISI VISI DAN MISI KABUPATEN BOGOR

40 1.MENINGKATKAN KESOLEHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN 2.MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DENGAN TITIK BERAT PADA REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PEDESAAN 3.MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS DAERAH YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SECARA BERKELANJUTAN 4.MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 5.MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS 6.MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 7.MENINGKATKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH 1.MENINGKATKAN KESOLEHAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN 2.MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DENGAN TITIK BERAT PADA REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PEDESAAN 3.MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS DAERAH YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SECARA BERKELANJUTAN 4.MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 5.MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS 6.MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 7.MENINGKATKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH MISI KABUPATEN BOGOR

41 LOKASITAHUNJUMLAH DOKUMEN Kecamatan Parung Panjang Kecamatan Ciawi 1 Kecamatan Megamendung Kecamatan Cisarua Kecamatan Cigudeg Kecamatan Cibinong 1 Kecamatan Cileungsi 1

42 LOKASITAHUNJUMLAH DOKUMEN Kecamatan Jasinga Kecamatan Rumpin 1 Kecamatan Dramaga 1 Kecamatan Jonggol 1 Kecamatan Cigombong 1 Kecamatan Gunung Putri 1 Rencana Pengembangan Cibinong Raya : - Kecamatan Cibinong - Kecamatan Bojong Gede - Kecamatan Tajur Halang - Kecamatan Sukaraja - Kecamatan Citeureup - Kecamatan Babakan Madang 1

43 LOKASITAHUNJUMLAH DOKUMEN Kecamatan Tenjo Kecamatan Cariu 1 Kecamatan Sukamakmur 1 Klaster Parung (Parung, Ciseeng, Gunung Sindur, Rancabungur, Kemang) Klaster Parungpanjang (Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) 1 Klaster Cileungsi (Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal) 1

44 LOKASITAHUN JUMLAH DOKUMEN Klaster Cariu (Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Sukajaya) 1 Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Ciomas) 1 Klaster Leuwiliang (Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya) 1  RENCANA TAHUN 2013  2. FASILITASI PERENCANAAN RUANG

45 NoUraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % A PENDAPATAN ,17 B BELANJA ,10 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,67 2. BELANJA LANGSUNG ,06 NoUraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % BELANJA ,86 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,38 2. BELANJA LANGSUNG ,26  TAHUN 2010  TAHUN 2011

46 NoUraian Anggaran (Rp.) A BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG NoUraian Anggaran (Rp.) A BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG  TAHUN 2012  RENCANA TAHUN 2013

47 SERTIFIKASI TANAH MASYARAKAT MELALUI PRODA APBD KAB. BOGOR No.KecamatanDesaJumlah SertifikatLuas (m²) 1Lewiliang Karacak 100 Sertifikat44,423 2Ciseeng Cibeteng Muara 100 Sertifikat50,709 3Ciomas Sukamakmur 100 Sertifikat26,476 4Klapanunggal Linggar Mukti 100 Sertifikat115,253 5Caringin Lemah Duhur 100 Sertifikat42,233 - Proda Tahun 2009 sebanyak 500 Sertifikat II. BIDANG PERTANAHAN

48 No.KecamatanDesaJumlah SertifikatLuas (m²) 1CiampeaTegal Waru80 Sertifikat29,510 2CijerukCipicung100 Sertifikat65,009 3CiawiPandansari80 Sertifikat21,625 4CibungbulangCiaruten Udik90 Sertifikat32,220 5ParungWaru Jaya90 Sertifikat27,572 6PamijahanPasarean80 Sertifikat32,291 7Tanjung SariBuana Jaya100 Sertifikat50,411 8Tajur HalangNanggerang30 Sertifikat12,269 - Proda Tahun 2010 sebanyak 650 Sertifikat

49 No.KecamatanDesaJumlah Sertifikat 1Babakan MadangKarang Tengah100 Sertifikat 2RancabungurCimulang100 Sertifikat 3JonggolSukanegara100 Sertifikat 4LeuwisadengKalong II100 Sertifikat 5CariuMekarwangi100 Sertifikat 6CigudegMekarjaya100 Sertifikat 7JasingaWirajaya100 Sertifikat - Proda Tahun 2011 sebanyak 700 Sertifikat

50 No.KecamatanJumlah Sertifikat 1Bojonggede100 Sertifikat 2Dramaga100 Sertifikat 3Tenjolaya100 Sertifikat 4Sukamakmur100 Sertifikat 5Parung Panjang100 Sertifikat 6Tenjo100 Sertifikat 7Cigombong100 Sertifikat 8Sukaraja100 Sertifikat 9Sukajaya100 Sertifikat 10Nanggung100 Sertifikat - Proda Tahun 2012 sebanyak Sertifikat

51 No.KecamatanJumlah Sertifikat 1Cibinong100 Sertifikat 2Citeureup100 Sertifikat 3Megamendung100 Sertifikat 4Tamansari100 Sertifikat 5Kemang100 Sertifikat 6Cileungsi100 Sertifikat 7Gunung Putri100 Sertifikat 8Rumpin100 Sertifikat 9Gunung Sindur100 Sertifikat 10Cisarua100 Sertifikat - Rencana Tahun 2013 sebanyak Sertifikat

52 KodePROGRAM Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase (%) 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan cigudeg Penyusunan Zoning Regulation, Naskah Akademik dan Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong Penyusunan Zoning Regulation, Naskah Akademik dan Kajian Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Cileungsi PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pengawasan Pemanfaatan Ruang TAHUN 2009

53 KodePROGRAM Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase (%) 19 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Data Base Pertanahan PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Penataan Administrasi Pertanahan Inventarisasi dan verifikasi Permasalahan Tanah Proda APBD Kabupaten Bogor

54 KodePROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %KETERANGAN 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG , Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Jasinga ,76Sisa Penawaran 0021 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Rumpin ,20Sisa Penawaran 0022 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Dramaga ,38Sisa Penawaran 0023 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Raya ,86Sisa Penawaran 0026 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Cigombong ,48Sisa Penawaran 0028 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Jonggol ,18Sisa Penawaran 0029 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri ,48Sisa Penawaran 0031 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : ,07 Sisa Penawaran 0033Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah Timur ,42 Efisiensi Anggaran TAHUN 2010

55 KodePROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %KETERANGAN 1616PROGRAM PEMANFAATAN RUANG , Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan ,97 Sesuai dengan kebutuhan 0010 Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang (IPPT, ILOK, dan Site Plan) ,25 Sesuai dengan kebutuhan 0011 Penyusunan Dokumentasi Pedoman Teknis Penelitian Rencana Tapak ,21 Sesuai dengan kebutuhan 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG , Pengawasan Pemanfaatan Ruang ,89 Sesuai dengan kebutuhan 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan ,77 Sesuai dengan kebutuhan

56 KodePROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %KETERANGAN 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH , UP Dating Data Base Pertanahan ,54 Sesuai dengan kebutuhan 0004 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Cadangan Tanah Makam ,84 Sesuai dengan kebutuhan 19 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH , Inventarisasi dan verifikasi Permasalahan Tanah ,98 Sesuai dengan kebutuhan 0003Proda APBD Kabupaten Bogor ,99 Sesuai dengan kebutuhan 0007Workshop Pertanahan ,13 Sesuai dengan kebutuhan

57 TAHUN 2011 KodePROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %KETERANGAN 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG , Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Tenjo ,48 Efisiensi Anggaran 0041 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Cariu ,48 Efisiensi Anggaran 0042 Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur ,06 Efisiensi Anggaran 0045 Identifikasi Ketersediaan Ruang Hijau Perkotaan ,06 Efisiensi Anggaran 0047 Penyusunan Substansi Teknis Kawasan Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Dramaga ,35 Efisiensi Anggaran 0050 Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros Barat Balaraja-Tenjo- Jasinga ,83 Efisiensi Anggaran

58 KodePROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %KETERANGAN 1616PROGRAM PEMANFAATAN RUANG , Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan ,74 Narasumber Tk, Provinsi Eselon II menjadi eselon III 0013 Up-dating Data Base (IPPT, ILOK, dan Site Plan) ,87Efisiensi Anggaran 0014 Penyusunan Neraca Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan ,61 Efisiensi Anggaran 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG , Pengawasan Pemanfaatan Ruang ,37 Dari target 115 Objek yang direncanakan hanya dapat terealisasi sebanyak 90 objek 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan ,61 Sesuai dengan kebutuhan

59 KodePROGRAM TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) %KETERANGAN 1818 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH , Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ,88Efisiensi Anggaran 19 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH , Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Tanah ,98Efisiensi Anggaran 0003PRODA APBD Kab. Bogor ,30 Biaya Materai Disediakan oleh Masyarakat 0007 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Bogor ,52Efisiensi Anggaran 0008 Pengawasan dan Pengendalian Objek Tanah Yang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang ,92 Tidak tersedianya personil yang direncanakan

60 NOPROGRAMKEGIATANANGGARANKET IUTAMA 1Program Perencanaan Tata Ruang Rp Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Klaster Parung Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Klaster Sukamakmur Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Zoning Regulation Klaster Cariu Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Program Pemanfaatan Ruang Rp Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Up Dating Data Base (IPPT, ILOK dan Site Plan) Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp Pengawasan Pemanfaatan Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan

61 NOPROGRAMKEGIATANANGGARANKET 4Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp Proda APBD Kabupaten Bogor Inventarisasi Tanah Potensi aset Pemda Pengawasan dan Pengendalian Objek Tanah yang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang dan Sewa Menyewa Penanganan dan Penataan Tanah Peruntukan pemda yang Berasal dari Eks Hak Guna Usaha (HGU) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Rp Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda Up Dating Data Base Pertanahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana Sarana Utilitas Perumahan

62 NOPROGRAMKEGIATANANGGARANKET IIPENUNJANG 1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

63 NOPROGRAMKEGIATANANGGARANKET Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Penyediaan Dokumentasi dan Arsip SKPD Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

64 NOPROGRAMKEGIATANANGGARANKET Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan Pembinaan Mental Rohani bagi Aparatur DTRP

65 NOPROGRAMKEGIATANANGGARANKET 5Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Renja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Publikasi Kinerja SKPD


Download ppt "1 3 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI BIDANG TATA RUANG DAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google