Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH: DEPUTI MENKO KESRA BIDANG KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PERUMAHAN RAKYAT PADA ACARA WORKSHOP STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM), 07 MEI

2 LINGKUP KOORDINASI  Kompensasi Sosial: pangan & non pangan;  Jaminan Sosial;  Penca dan Lansia;  Perumahan dan Permukiman.  Kompensasi Sosial: pangan & non pangan;  Jaminan Sosial;  Penca dan Lansia;  Perumahan dan Permukiman. 2 Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan

3 LINGKUP KEGIATAN: 3  Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi.  Pelaksanaan Program Kompensasi Sosial.  Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.  Kebijakan Pemberdayaan Penca dan Lansia.  Kebijakan Pencapaian Bebas Kawasan Kumuh dan Pembangunan Rumah Layak Huni.

4 4 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Kluster I Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran Kluster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kluster II Pemberdayaan Masyarakat “dibantu untuk punya pancing dan perahu sendiri” “dikasih ikan” “diajari mancing” Program-program yang Tergabung dalam PNPM. Fokus: 5720 Kecamatan Bentuk: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 3 Milyar / Kec / tahun Raskin, PKH, BOS, Jamkesmas dll.)termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT Sangat Miskin Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: diarahkan untuk Kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus : penyaluran program Pendanaan K / L

5 ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPENSASI SOSIAL: PANGAN & NON PANGAN 5  Kemudahan akses rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOMPENSASI SOSIAL

6 6  BERAS BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  (R A S K I N);  BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T);  WORLD FOOD PROGRAMME (WFP).  BERAS BERSUBSIDI UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  (R A S K I N);  BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T);  WORLD FOOD PROGRAMME (WFP). ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPENSASI SOSIAL: PANGAN & NON PANGAN

7 RASKINRASKIN PERANAN KEMENKO KESRA:  Tim Koordinasi Raskin Pusat;  KPA subsidi pangan (Raskin dan CBP). KEGIATAN:  Penetapan pagu dan pedoman umum;  Sosialisasi kenaikan Harga Tebus Raskin;  Peluncuran Raskin tahun 2008 secara nasional ;  Percontohan Warung Desa;  Penilaian Raskin Award;  Permintaan dukungan APBD. 7

8 REALISASI RASKIN TH.2008: Pagu Raskin: 3,342 juta ton, sasaran 19,1 juta RTS; 10 kg/RTS/bln (Januari dan Pebruari); 15 kg/RTS/bln (Maret s/d Desember). Realisasi: 3,238 juta ton (96,89%); sisa 104 ribu ton. Alokasi APBD:38 Pemda untuk Dana Talangan HPB; 126 Pemda untuk Dana Monev; 162 Pemda untuk Biaya Distribusi. 8

9 WARUNG DESA Tujuan:Ketepatan sasaran dan jumlah Lokasi: Banten (UI); Jabar (IPB), Jateng (UGM), Lampung (UNILA), dan Sulsel (UNHAS) Capaian:Berhasil Baik Kendala:Fee Warung Desa (tahun 2009) 9

10 RASKIN AWARD Tujuan :  Penghargaan keberhasilan program Raskin di Kabupaten dan Kota Proses :  Instrument penilaian dan panduan di uji coba oleh UNS, IPB, UNHAS, UNAND dan UMM  Usulan 29 Kabupaten dan 25 Kota dari 29 Propinsi  Nominasi 5 Kabupaten dan 5 kota telah di verifikasi  Penetapan oleh Tim Pengarah  Penghargaan diserahkan oleh Bapak Presiden / Menko Kesra 10

11 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (B L T) 11

12 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN:  Rakor Teknis Realisasi penyaluran dan permasalahan  Bahan laporan kluster I  Percepatan penyaluran (teguran)  Monev data RTS, Kelancaran dan keamanan pelaksanaan REALISASI ( RTS):  Tahap I (3 bulan): 99,52 % Pembatalan RTS sebanyak: RTS  Tahap II (4 bulan): 99,19 % 12

13 WORLD FOOD PROGRAM (W F P) WORLD FOOD PROGRAM (W F P) 13

14 REHABILITASI, PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN NUTRISI - WFP PRRO PERAN KEMENKO KESRA:  Koordinasi dengan instansi terkait (Depkes, Diknas) dan Pemda  Perencanaan program, penetapan sasaran, sinkronisasi dengan program lainnya  Penggalangan dana (negara donor dan fund raising )  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PRRO (2008 – 2010, MOU 24 Maret 2008):  Total beneficiaries 845 rb jiwa  Total dana USD 98,2 juta (selama 3 tahun)  Lokasi: Jatim, NTB, NTT, dan Botabek 14

15 CAPAIAN :  School Feeding 6 – 13 tahun (270 rb anak)  Mother and Child Nutrition 24 – 60 bulan (45 rb dan 170 rb balita)  Penderita TB (100 rb jiwa : 24 rb penderita + anggota keluarga)  Food for Work dan Food for Training (270 rb jiwa)  Capacity Building dan Community Development Project (20 lokasi, 8100 jiwa)  Anakan Jambu Mete 200 rb batang (2 rb ha) di NTT dan NTB Masalah: Pencapaian hanya 70 % karena menurunnya komitment donor Phase out: dilaksanakan di Jabotabek, Jawa Timur, NTT dan NTB REHABILITASI, PENDIDIKAN, DAN PEMULIHAN NUTRISI - WFP PRRO

16 16 TAHUN 2009:  Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan kompensasi sosial yang berkelanjutan;  Pelaksanaan kebijakan dan implementasi kebijakan program kompensasi sosial;  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program kompensasi sosial. KOMPENSASI SOSIAL (lanjutan…)

17 17

18 18


Download ppt "KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google