Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2012 Oleh: Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2012 Oleh: Kepala Bidang Pendidikan Non Formal."— Transcript presentasi:

1 1 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2012 Oleh: Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

2 2 VISI DAN MISI PNFI Terselenggaranya layanan pendidikan non formal dan informal yang bermutu un- tuk mewujudkan insan yang berakhlak mulia, berkarak- ter, cerdas, terampil, man- diri, kreatif, dan profesional VISI

3 3 MISI 1.Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkau an layanan pendidikan keaksaraan usia 15 ta hun ke atas berbasis pendidikan kecakapan hi dup yang bermutu, 2.meningkatkan pengarus-utamaan gender dan pendidikan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan,

4 4 MISI 3.mengembangkan minat baca masyarakat mela- lui penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang merata, meluas, dan bermutu ; 4.meningkatkan ketersediaan dan keterjang- kauan layanan kursus dan pelatihan yang bermutu, berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, dan berkesetaraan gender untuk pe- ngembangan berkelanjutan, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan individu dan ma- syarakat;

5 5 MISI 5.meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pen- didikan dan Tenaga Kependidikan PAUD-NI untuk menjamin terlaksananya penyelengga- raan layanan PAUD-NI yang bermutu, berke- adilan, berkelanjutan, berdayasaing, dan akun tabel;

6 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TUJUAN Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa yang bermutu, berkeadilan, berke- setaraan, berkelanjutan, berdayasaing, akun- tabel, dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat

7 SASARAN STRATEGIS Sekurang-kurangnya 99,9 % warga masyara- kat, usia 15 tahun ke atas, pada setiap kabu paten/kota telah melek huruf. 2.Sekurang-kurangnya terdapat 1 unit TBM pa da setiap nagari/kelurahan % Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) telah memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) dan 100% Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah memiliki Nomor Induk Lembaga PKBM (NILEM)

8 SASARAN STRATEGIS Tersedia dan tersebarnya informasi layanan pendidikan non formal informal bagi warga masyarakat pada semua kabupaten/kota 5.Sekurang-kurangnya 40 % program keahlian lembaga kursus dan pelatihan telah terakre ditasi 6.Sekurang-kurangnya 60 % lulusan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) berser- tifikat kompetensi

9 SASARAN STRATEGIS Sekurang-kurangnya 90 % kabupaten/kota telah melaksanakan pengarus-utamaan gen- der (PUG) di bidang pendidikan 8.Sekurang-kurangnya 90% Penilik PNF sudah memiliki kompetensi sesuai Standar yang di- tetapkan BSNP 9.Sekurang-kurangnya 80 % pengelola prog- ram dan tenaga pendidik pada lembaga PNF sudah memiliki kompetensi dalam penye- lenggaraan program.

10 10 INDIKATOR/CAPAIAN TARGET KINERJA PNFI INDIKATOR SASARAN RENSTRA Jumlah Sasaran TARGET Sekurang-kurangnya 99,9 % warga masyarakat, usia 15 tahun ke atas, pada setiap kabupaten/kota telah melek huruf. 96,67%97%97,30%97,60%98,00%98,90%99,90% 2 Sekurang-kurangnya terdapat 1 unit TBM pada setiap nagari/kelurahan % Lembaga Kursus dan Pelatih- an (LKP) telah memiliki Nomor In- duk Lembaga Kursus (NILEK) dan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Ma- syarakat (PKBM) telah memiliki No- mor Induk Lembaga PKBM (NILEM) 100% 60% 37% 80% 62% 90% 75% 97% 95% 100% 4 Tersedia dan tersebarnya informasi layanan pendidikan non formal infor mal bagi warga masyarakat pada semua kabupaten/kota 1 Paket/ Tahun 0 PAKET 1 PAKET

11 11 INDIKATOR/CAPAIAN TARGET KINERJA PNFI INDIKATOR SASARAN RENSTRA Jumlah Sasaran TARGET Sekurang-kurangnya 40 % prog- ram keahlian lembaga kursus dan pelatihan telah terakreditasi 40%1%2%5%20%30%40% 6 Sekurang-kurangnya 60 % lulus an program Pendidikan Kecakap an Hidup (PKH) bersertifikat kompetensi 60%0%5%15%30%45%60% 7 Sekurang-kurangnya 90 % kabu- paten/kota telah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan 90%10%20%35%50%70%90% 8 Sekurang-kurangnya 90% Penilik PNF sudah memiliki kompetensi sesuai Standar yang ditetapkan BSNP 90%75%80%84%86%88%90%

12 12 INDIKATOR/CAPAIAN TARGET KINERJA PNFI INDIKATOR SASARAN RENSTRA Jumlah Sasaran TARGET Sekurang-kurangnya 80 % pe- ngelola program dan tenaga pen didik pada lembaga PNF sudah memiliki kompetensi dalam pe- nyelenggaraan program. 80%63%66%69%72%76%80%

13 13 PROGRAM KERJA 2012 No. Program/KegiatanSatuan Jumlah Sasaran Harga Satuan (Rp.) Jumlah Dana ( Rp.) Sumber Dana IPenyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 1.Pemberian Bantuan Sosial Kecakapan Hidup (PKH) org APBN 2.Seleksi Lomba Lembaga dan Peserta Didik Kursus dan Pelatihan keg APBN IIBantuan Sosial Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat ( PKM ) 1.Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat org APBN IIIBantuan Sosial Desa Vokasi 1.Pemberian Bantuan Sosial Desa Vokasiorg APBN IVPenyelarasan LKP dengan Dunia Kerja 1.Pendampingan Penyelenggaraan Programkeg APBN

14 PROGRAM KERJA 2012 VPenyediaan dan Peningkatan Mutu PTK PAUD-NI 1.Peningkatan Kualifikasi Guru PAUD S1/D4OT APBN 2.Tunjangan Profesi Guru TKOT APBN VIPTK PAUD-NI memperoleh penghargaan dan perlindungan 1.Tunjangan Fungsional Guru TKOT APBN 2.Tunjangan Khusus Guru TKOT APBN 3.Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru KB/TPA/SPS OT APBN 4.Bantuan Transport untuk peningkatan Kesejahteraan TLD/FDI OT APBN 5.Bantuan Transport Pengelola PKBM dan TBMOT APBN 6.Bantuan Transport PenilikOT APBN 7.Bantuan Penyelenggaraan PTK PAUD-NI Berprestasi Pkt APBN 8.Rakor Pengelola PTK PAUD-NIKeg APBN

15 PROGRAM KERJA 2012 VIIPenyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat 1.Bantuan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar org APBN 2.Bantuan Keaksaraan Usaha Mandiriorg APBN 3.Bantuan Taman Bacaan Masyarakatlbg APBN VIII Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 1.Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional org APBD 2.Bantuan Taman Bacaan Masyarakatlbg APBD 3.Peningkatan Kompetensi Tutor KForg APBD 4.Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) keg APBD

16 PROGRAM KERJA Workshop Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Pengambil Kebijakan keg APBD 6.Seminar Seminar Penyelarasan Program PNFIkeg APBD 7.Lomba Kompetensi Peserta Didik LKPkeg APBD 8.Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajemen Pimpinan Lembaga PNFI keg APBD 3.Workshop Penyusunan NILEM/NILEKkeg APBD 4.Monev Prog. PNFIKeg APBD 5.Pelatihan Pengelola TBMKeg APBD 4.Rakor Evaluasi Prog. PNFIKeg APBD

17 RENCANA KERJA TAHUN 2013 No Target Renstra / Program dan Kegiatan Sasaran SatuanJumlah Prop. Biaya/orang/ keg Biaya Sekurang-kurangnya 99,9 % warga ma-syarakat usia 15 tahun ke atas pada se-tiap kabupaten/kota telah melek huruf Penyelenggaraan Pendidikan Keaksara-an Fungsional / Keaksaraan Usaha Man-diri (KUM) Peningkatan Kompetensi Tutor Keaksa-raan Penyelenggaraan Hari Aksara Internasi-onal (HAI) Workshop Penyelengggara Program Ke aksaraan Fungsional (KF)

18 RENCANA KERJA TAHUN Sekurang-kurangnya terdapat 1 unit TBM pada setiap Nagari/Kelurahan Penyelenggaraan Taman Bacaan Masya rakat Workshop pengelola TBM % lembaga kursus dan pelatihan (LKP) telah memiliki Nomor Induk Lemba ga Kursus (NILEK) dan 100% Pusat Kegi atan Belajar masyarakat (PKBM) telah memiliki nomor induk lembaga PKBM (NILEM) Workshop penyusunan Nomor Induk Lembaga kursus dan pelatihan (NILEK-LKP) Workshop penyusunan Nomor Induk Lemba PKBM (NILEM PKBM)

19 RENCANA KERJA TAHUN Tersedianya dan tersebarnya informasi layanan pendidikan non formal dan informal bagi masyarakat pada semua kabupaten / kota Penyebarluasan informasi program PNFI Sekurang-kurangnya 40 % program ke-ahlian LKP dan PKBM sudah terakredi-tasi Peningkatan kompetensi manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Peningkatan Kompetensi manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Study banding bagi Pendidik dan Tena-ga Kependidikan (PTK) Pendidikan Non Formal berprestasi ke Cina

20 RENCANA KERJA TAHUN Sekurang-kurangnya 60 % lulusan prog-ram pendidikan kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi Workshop penyelenggaraan uji kompe-tensi bagi pengelola program PKH Penyelenggaraan Pendidikan Kecakap-an Hidup bagi warga masyarakat putus sekolah Lomba LKP berprestasi Seminar Penyelarasan Program PNFI de-ngan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) Lomba kompetensi peserta didik LKP tingkat provinsi

21 RENCANA KERJA TAHUN Sekurang-kurangnya 90 % kabupaten / kota telah melaksanakan pengerusuta- maan gender (PUG ) di bidang pendidik-an Pengembangan Bahan Ajar Responsif Gender Keaksaraan Fungsional Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bid. Pendidikan Kab/Kota

22 RENCANA KERJA TAHUN Sekurang-kurangnya 90 % penilik PNF sudah memiliki kompetensi sesuai de-ngan SPM Peningkatan Kompetensi Penilik,TLD / FDI Penghargaan bagi pemenang Lomba peserta didik dan PTK PNF tingkat Provinsi/nasional Whorshop pengelola data penerima tun-jangan PTK PNF Rapat teknis koordinasi pembinaan pro-gram PNF Kab/Kota Sekurang-kurangnya 80 % pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga PNF sudah memiliki kompetensi dalam penye lenggaraan program Pelatihan Stake Holder Program PNF di Nagari/Kelurahan Prov. Sumatera Barat

23 MASALAH DAN DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI KABUPATEN KOTA No.MasalahDukungan yang diharapkan dari Kabupaten Kota 1.Tidak tersedia data yang diperlukan untuk menyusun rencana pembinaan pengembangan Program PNFI Diharapkan Kab./Kota memiliki data sasaran yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengembangan program PNFI untuk wilayahnya masing-masing 2.Proposal usulan program yang diterima di provinsi sebagian harus dikembalikan kepada pengusul meskipun sudah direkomendasi oleh Dinas Kabupaten Kota karena tidak sesuai dengan ketentuan 1. Diharapkan kab./kota telah melakukan penilaian dan visitasi lembaga terhadap proposal usulan program yang diberi rekomendasi 2. Diharapkan kab./kota konsisten dalam menetapkan pejabat yang memberi rekomendasi terhadap proposal usulan program

24 3Pengawasan dan pengendalian program belum terlaksana secara optimal Diharapkan Kab./Kota turut melaksanakan pengawasan pengendalian program PNFI secara terencana dan menyampaikan laporan hasil pengawasan pengendalian yang dilakukan kepada provinsi 4.Untuk memenuhi ketentuan UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW, Inpres 9/2000 tentang PUG, RPJP, RPJM, RKP tahun , MDGS, dll. Yang selanjutnya tertuang dalam Permenkeu No. 119/2009, pemnedagri No. 15/2009, belum semua kabupaten kota membentuk pokja PUG Bidang Pendidikan Diharapkan semua kab./kota telah membentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setempat MASALAH DAN DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI KABUPATEN KOTA

25


Download ppt "1 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2012 Oleh: Kepala Bidang Pendidikan Non Formal."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google