Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bogor, 12 Maret 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bogor, 12 Maret 2015."— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bogor, 12 Maret 2015

2 2 KEMENTERIAN KOORDINATOR KEMENTERIAN KOORDINATOR PRESIDEN WAPRES LEMBAGA NEGARA LEMBAGA NONSTRUKTURAL SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA KEMENTERIAN (cluster 1&2) KEMENTERIAN (cluster 1&2) KEMENTERIAN (cluster 3) KEMENTERIAN (cluster 3) LPNK KEJAGUNG RI POLRI T N I LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK SEKRETARIAT LNS SETKAB APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1 KELEMBAGAAN PEMERINTAH

3 Januari 2013 jumlah PNS orang, sedangkan periode yang sama 2011 tercatat jumlahnya masih orang atau menyusut orang atau sekitar 5,1%. Desember 2014 jumlah PNS orang, sedangkan periode yang sama 2013 tercatat jumlahnya masih orang atau menyusut orang atau sekitar 2,08%.

4 KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN Guru ,35 % Medis ,73 % Paramedis ,94 % JF Lainya ,08 % JF Umum ,79 % J Struktural ,12 % TOTAL , % HONORER: = = TOTAL HONORER: (27% PNS NASIONAL)

5 KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN Guru ,35 % Medis ,73 % Paramedis ,94 % JF Profesional ,08 % JF Umum ,79 % J Struktural ,12 % TOTAL PNS , % TOTAL HONORER : (25% PNS NASIONAL) TH K-1 = ORANG TH K-2 = DOKTER PTT = ORANG

6 6 PROFIL BELANJA PEGAWAI TERHADAP APBN SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014 (juta)

7 7 SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014

8 8 PROVINSI KABUPATEN KOTA SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2014

9 9 RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD KABUPATEN/KOTA 2013 OPSI 2: Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) : 82 Kab/Kota : 158 Kab/Kota : 154 Kab/Kota : 97 Kab/Kota 1Kab. Puncak10.55% 2Kab. Tambrauw11.67% 3Kab. Mamberamo Raya11.77% 4Kab. Tana Tidung12.88% 5Kab. Malinau14.20% 6Kab. Teluk Bintuni14.80% 7Kab. Natuna16.56% 8Kab. Kutai Barat17.50% 9Kab. Kaimana17.52% 10 Kab. Mamberamo Tengah 17.72% 482Kab. Wonogiri64.75% 483Kab. Ngawi64.79% 484Kab. Kuningan64.91% 485Kab. Purworejo65.07% 486Kab. Sragen66.92% 487Kab. Minahasa67.97% 488Kab. Karanganyar68.10% 489Kab. Klaten68.51% 490Kab. Simalungun70.34% 491Kota Ambon71.51% Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)

10 GRAND DESIGN RB PERPRES NO. 81/2010 GRAND DESIGN RB PERPRES NO. 81/2010 ROAD MAP RB PERMENPAN NO. 20/2010 ROAD MAP RB PERMENPAN NO. 20/ Penataan Struktur Birokrasi 2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e- government) 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri 9 Program Percepatan RB 1. Organisasi 2. Tata Laksana 3. Peraturan Perundang- undangan 4. SDM Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja 8 Area Perubahan AUDIT/ EVALUASI ORGANISASI K/L AUDIT/ EVALUASI ORGANISASI K/L ANALISIS BEBAN KERJA

11 ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI AUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L RIGHT SIZING 2014 Seluruh K/L Pusat telah diaudit. Rekomendasi Gabung TUPOKSI yg terfragmentasi. Perampingan penghapusan

12 U U 8 TAHUN 1974 U U 43 TAHUN 1999 U U 5 TAHUN 2014 COMFORT ZONE TO COMPETITIVE ZONE

13 PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

14  ANJAB dan ABK dengan e-formation PENETAPAN KEBUTUHAN 1 SEBELUM UU ASN UU ASN  Sistem registrasi On-line  Seleksi menggunakan CAT PENGADAAN 2  Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi  open recruitment  Diklat merupakan hak PENGEMBANGAN 3  Berdasarkan SKP  Penilaian PENILAIAN KINERJA Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai DISIPLIN 4 5  Rumit dan membutuhkan waktu lama  Tidak transparan  Membutuhkan waktu dan biaya besar  Mutasi dan promosi tidak berdasarkan kompetensi  Rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi  Tidak obyektif  Penilain 90 0  Sanksi tidak tegas dan absensi dominan REFORMASI MANAJEMEN ASN

15 Berdasarkan kinerja PENGHARGAAN 6 UU ASN Tidak mencapai kinerja PEMBERHENTIAN 7  Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan  Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun  Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN 8 JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA  Sistem Jaminan Sosial Nasional  Bantuan HK PERLINDUNGAN 9 10  Masih berbentuk pengabdian periode tahunan  Tidak berdasarkan capaian kinerja  Berdasarkan pangkat & golongan  Pay as you go  Jaminan kesehatan masih minim (prosesnya berbelit dan kecil)  Semagatnya fully funded SEBELUM UU ASN

16 16 Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 16 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

17 17 Penyusunan kebutuhan PPPK dilakukan bersamaan dengan penyusunan kebutuhan CPNS.

18 18 A. ANALISIS JABATAN B. ANALISIS BEBAN KERJA C. FORMASI EKSISTING D. BELANJA PEGAWAI E. TENAGA HONOR F. BELANJA PEGAWAI (APBD). G. JUMLAH PENDUDUK H. LUAS WILAYAH

19 19 PROSES, METODE DAN TEKNIK UNTUK MEMPEROLEH DATA JABATAN YG DIOLAH MENJADI INFORMASI JABATAN DAN DISAJIKAN UNTUK KEPENTINGAN PROGRAM KEPEGAWAIAN SERTA MEMBERIKAN UMPAN BALIK BAGI ORGANISASI, TATA LAKSANA, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS

20 20 Analisis jabatan pada hakekatnya adalah analisis organisasi. Aspek pokok yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi idealnya harus tercermin pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut. ASPEK YANG DIANALISIS

21 21 Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Harmonis x x Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Tidak Efektif Mandat x x Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Salah Langkah Mandat Disain Organisasi x x Proses Bisnis Proses Bisnis Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Frustasi Proses ANALISIS JABATAN x x x x Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi x x Analisis Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Tidak Terarah x x Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis x x Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Bingung x x Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis Analisis Jabatan x x Spesifikasi Jabatan = “Chaos” x x Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis Analis Jabatan Uraian Jabatan x x = Tidak Efisien x x

22 22 1.Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini; 2.Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”; 3.Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur; Mandat Disain Organisasi Struktur Organisasi Proses Bisnis Proses Bisnis Analisa Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = Harmonis Praktek Terbaik Mandat ? Struktur Organisasi ?? Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan = ? “lompatan proses” Kondisi Saat Ini Kesenjangan PRAKTEK ANALISIS JABATAN YANG TIDAK BAIK

23 23 NOMEN KLATUR JABATAN JENIS JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN RISIKO JABATAN HARGA JABATAN JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN BEBAN KERJA

24 24 ANALISIS JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA ya PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif 1250 Jam Kerja PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011 PERMENPAN NO. 26 TAHUN Tahun PNS PPPK PNS PPPK PETA JABATAN KEBUTUHAN ASN KEKURANGAN FORMASI

25 25 SISTEM INFORMASI

26 26 KAB/KOTA: Kota …… Luas Wilayah: …………….. Jumlah Penduduk: ……………. % Belenja Aparatur - APBD: …….% NONAMA SATUAN ORGANISASI(ABK) PNS TH 2013 REALI SASI CPNS TH 2013 RIIL PEGAWAI ASN KELEBI HAN USUL FORMA SI FORMA SI KUALIFIKASI PENDIDIKAN KET. RIIL PNS (TH 2014) PNS BUP, PINDAH, DLLKEKURANGAN TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2014 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH ISekretariat Daerah Kota Eselon II/ Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Kota Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan A Asisten Pemerintahan Eselon III/Administrator 1 Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Eselon IV/ Pengawas a Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah )Fungsional Umum/Pelaksna a) pengadministrasian umum b) operator komputer b Kasubbag Pemerintahan Umum )Fungsional Umum/Pelaksna a) pengadministrasian umum b) operator komputer DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL ………….. “lompatan proses” Penyusunan formasi selama ini belum ada peta jabatan + belum ada ABK + Penempatan PNS belum jelas posisinya

27 KESEPAKATAN MANGGALA WANA BHAKTI PADA RAPAT KOORDINASI FORMASI CPNS 27 PEBRUARI 2014 SURAT MENPAN NOMOR B-2156/M.PAN.RB/5/2014 KESEPAKATAN MANGGALA WANA BHAKTI PADA RAPAT KOORDINASI FORMASI CPNS 27 PEBRUARI 2014 SURAT MENPAN NOMOR B-2156/M.PAN.RB/5/2014 A. Untuk menjamin efesiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN: 1.diperlukan sistem informasi ASN kebijakan perencanaan pegawai ASN. 2.K/L dan Pemerintah Daerah menyampaikan profil data masing- masing instansi melalui e-formasi. Profil Data yang perlu disampaikan meliputi: a.Peta jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan) melalui analisis jabatan; b.Jumlah kebutuhan Pegawai dalam 5 tahun pada setiap unit organisasi melalui analisis beban kerja ; c.Jumlah riil pegawai pada setiap organisasi; d.Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun Perkiraan kekurangan /kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi. A. Untuk menjamin efesiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN: 1.diperlukan sistem informasi ASN kebijakan perencanaan pegawai ASN. 2.K/L dan Pemerintah Daerah menyampaikan profil data masing- masing instansi melalui e-formasi. Profil Data yang perlu disampaikan meliputi: a.Peta jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan) melalui analisis jabatan; b.Jumlah kebutuhan Pegawai dalam 5 tahun pada setiap unit organisasi melalui analisis beban kerja ; c.Jumlah riil pegawai pada setiap organisasi; d.Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun Perkiraan kekurangan /kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

28 B.Untuk perencanaan SDM Aparatur penyusunan alokasi formasi ASN terlebih dahulu harus diajukan melalui e-formasi, dan harus mendapat koreksi dari TIM Kementerian PANRB. C.Pelaksanaan Seleksi dengan CAT. D.Pengangkatan Pegawai ASN harus sesuai alokasi formasi. E.Jabatan yang dapat ditetapkan sebagai alokasi formasi CPNS.

29 Pemerintah Daerah: a.Rasio belanja pegawai; b. Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; c. Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana; d. Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; e.Perbandingan jumlah pegawai ASN dengan jumlah penduduk. f.Daerah baru pemekaran; g.Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; h.Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; i.Ruang lingkup instansi. Pemerintah Daerah: a.Rasio belanja pegawai; b. Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; c. Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana; d. Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; e.Perbandingan jumlah pegawai ASN dengan jumlah penduduk. f.Daerah baru pemekaran; g.Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; h.Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; i.Ruang lingkup instansi. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI

30 Pemerintah Pusat: a.Jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun; b.Alokasi formasi CPNS tahun sebelumnya yang tidak terlaksana; c.Jumlah pegawai yang ada pada saat ini; d.Jumlah lulusan Ikatan Dinas e.Alokasi formasi diutamakan jabatan fungsional; f.Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan nasional; g.Ruang lingkup instansi.

31 HASIL RAKORNAS SOSIALISASI E-FORMASI ASN 17 NOPEMBER 2014 (SURAT PANRB NOMOR B/5548/M.PAN-RB/12/ DESEMBER 2014) 1. Masih ada K/L / Pemda yang sama sekali belum melakukan/ menyelesaikan e- formasi (diberi batas wakt akhir April 2015). 2. Manfaat e-formasi antara lain untuk menentukan kebutuhan pegawai, kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai. 3. Tujuan e-formasi untuk mengetahui antara lain gambaran strutur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di K/L/pemda. 4. Dalam rangka mempersiapkan Nomenklatur jabatan pelaksana atau jabatan fungsional diharapkan setiap instansi merumuskan jabatan yang ada di instansi masing-masing sesuai dengan proses bisnis organisasi yang anatara lain memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, butir kegiatan jabatan, dan syarat jabatan. 5. Untuk pengisian data dalam aplikasi e-formasi paling tidak dibutuhkan antara lain: a.Jabatan struktural eselon I dan Eselon I dan Eselon II ( JPT Utama, madya, dan Pratama ); b.Jabatan Fungsional tertentu yang saat ini berjumlah 142. c.Analisis beban Kerja (ABK). d.Jumlah PNS yang akan pensiun e.Syarat jabatan 1. Masih ada K/L / Pemda yang sama sekali belum melakukan/ menyelesaikan e- formasi (diberi batas wakt akhir April 2015). 2. Manfaat e-formasi antara lain untuk menentukan kebutuhan pegawai, kelas jabatan dan menentukan sasaran kerja pegawai. 3. Tujuan e-formasi untuk mengetahui antara lain gambaran strutur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di K/L/pemda. 4. Dalam rangka mempersiapkan Nomenklatur jabatan pelaksana atau jabatan fungsional diharapkan setiap instansi merumuskan jabatan yang ada di instansi masing-masing sesuai dengan proses bisnis organisasi yang anatara lain memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, butir kegiatan jabatan, dan syarat jabatan. 5. Untuk pengisian data dalam aplikasi e-formasi paling tidak dibutuhkan antara lain: a.Jabatan struktural eselon I dan Eselon I dan Eselon II ( JPT Utama, madya, dan Pratama ); b.Jabatan Fungsional tertentu yang saat ini berjumlah 142. c.Analisis beban Kerja (ABK). d.Jumlah PNS yang akan pensiun e.Syarat jabatan

32 32 Alur Proses e-Formasi KEMENPANRBK/L dan PEMDABKN MULAI Usulan melalui e-formasi Sesuai dengan data (ter sistem) Tembusan Surat Pemberitahuan Usulan Formasi ASN Koreksi usulan Terbitkan surat Pertimbangan Teknis Surat Pemberitahuan usul formasi ASN Rapat Penetapan formasi (KemPANRB, BKN dan Instansi Dokumen Penetapan formasi ASN dan Informasi secara Online selesai Cetak usulan dari Aplikasi e-formasi dan kirim Ke KemPANRB, tembusan BKN usul sudah benar tidak Tembusan Usulan Formasi ASN ya sudah benar Revisi atau koreksi ya Dokumen Usulan & Pertek BKN Validasi Formasi oleh TIM Dokumen Usulan

33 A.FORMASI UMUM INSTANSI PUSAT = INSTANSI DAERAH = RENCANA KEBUTUHAN PNS TAHUN 2015

34 34 B. FORMASI KHUSUS 1.PUTRA/PUTRI TERBAIK DARI PTN 2.PUTRA/PUTRI DAERAH PAPUA 3.PENYANDANG DISABILITAS 4.PELATIH/ATLIT BERPRESTASI 5.TENAGA GURU DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERPENCIL

35 35  IPDN  STAN  STTD

36 36 PERMASALAHAN DALAM PENGUSULAN KEBUTUAAN SDM APARATUR Terdapat Instansi yang belum menyampaikan ANJAB dan ABK. 2.Belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. 3.Jabatan yang di usulkan belum tercantum dalam e Formasi. 4.Penyusunan formasi berdasarkan unit organisasi (seharusnya disusun per Jabatan) 5.Jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip. 6.Permohonan perubahan jabatan setelah pengumuman lamaran. 7.Usulan belum di tandatangan oleh PPK. 8.Usulan mundur dari jadwal yang ditentukan. 9.Permohonan perubahan syarat pendidikan 10.Jumlah yang diusulkan tidak selalu terpenuhi. 11.Permohonan perbedaan passing grade.

37 37  PP 97 Tahun 2000 tentang Formasi jo PP 54 Tahun  Formasi Pusat untuk masing-masing satuan organisasi P emerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh MENTERI PAN RB.  Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.  Keputusan Presien 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.  Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang disahkan, dengan memberi prioritas antara lain kepada siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikan.

38 38  Bagi siswa ikatan dinas alokasi formasinya akan ditetapkan/disetujui setelah para siswa dinyatakan lulus dari pendidikan.  Pemerintah mulai tahun 2012 dalam pengadaan CPNS menetapkan kebijakan setiap peserta seleksi ikatan dinas wajib mengikuti TKD (TKP, Tiu, dan TWK) dengan CAT.  Penetapan kelulusan berdasarkan passing grade yang telah ditentukan.

39  PENATAAN ORGANISASI  PENATAAN SDM APARATUR PROFILING - K1-K2-K3 KEKURANGAN - DISTRIBUSI – REALOKASI – REKRUT BARU  PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN EFETIF EFISIEN KEBIJAKAN KEBUTUHAN SDM APARATUR Distribusi pegawai tidak merata Belanja aparatur terus meningkat Penurunan jumlah pegawai sejak 2012 Peningkatan kebutuhan pelayanan publik MORATORIUM ASN MORATORIUM ASN Zero Growth secara Nasional Secara Instansional menggunakan 3 pola: Growth, Zero Growth, Minus Growth KEBUTUHAN PENGURANGAN PEGAWAI KEBUTUHAN PENAMBAHAN PEGAWAI Proporsi Jabatan Fungsional Umum yg tinggi 3 Batas Usia Pensiun (BUP)

40 PEMBUBARAN LEMBAGA NONSTRUKTURAL PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL RI. 2.LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESE- JAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT. 3.DEWAN BUKU NASIONAL. 4.KOMISI HUKUM NASIONAL. 5.BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN NASIONA L. 6.KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN. 7.BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. 8.KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK. 9.DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. 10.DEWAN GULA INDONESIA.

41 Terima Kasih


Download ppt "PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bogor, 12 Maret 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google