Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN PPSDM KES Alamat Kantor Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Telepon: 021- 7245517, 72797302 - Fax.: 021-7398101 Website:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN PPSDM KES Alamat Kantor Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Telepon: 021- 7245517, 72797302 - Fax.: 021-7398101 Website:"— Transcript presentasi:

1 BADAN PPSDM KES Alamat Kantor Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon: , Fax.: Website: POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM PELATIHAN APARATUR Bandung, 31 Maret – 2 April 2011 Oleh: Dr. Bambang Giatno, R, MPH Ka. Badan PPSDM Kes 1

2 Fokus Reformasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Ketatalaksanaan 2

3 ARAH BANGKES JANGKA PANJANG ( ) 3 NOINDIKATOR UHH6973,7 2IMR32,315,5 3MMR KR GIZI269,5 TUJUAN BANGKES SASARAN UPAYA POKOK 1.Bangnas wawasan kes. 2.Pemberdaya an Mas & daerah 3.Pengem- bangan upaya & pembiaya-an kes. 4.Pengem- bangan & pember- dayaan SDM- Kes STRATEGI 3

4 RPJM 4 ( ) RPJM 1 ( ) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJM 2 ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJM 3 ( ) Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem- bangunan keung- gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. TAHAPAN PEMBANGUNAN 4

5 1.Sumberdaya Manusia yang Berkualitas 2.Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdayasaing Global 3.Penguasaan, Pengembangan,dan Pemanfaatan Iptek 4.Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju 5.Reformasi Hukum dan Birokrasi Arah Pembangunan Kedua: PEMBANGUNAN DAYA SAING BANGSA 5

6 VISI DAN MISI KEMENTERIAN KESEHATAN MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI. MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN 6

7 STRATEGI RENSTRA KEMENKES Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global Meningkatkan yankes yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif 3.Meningkatkan pembiayaan bangkes, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional 4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 6. Meningkatkan manajemen kesehatan yg akuntabel, trans- paran, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab 7

8 5 TAGE LINE IBU MENKES MENKES MENKES RI 1.PRO RAKYAT 2.INKLUSIF 3.RESPONSIF 4.EFEKTIF 5.BERSIH 8

9 Mutu, Jumlah, Jenis & Distribusi Pendayagunaan SDMK Pembinaan & Pengawasan SDM Kesehatan ~ Tenaga Kesehatan Asing Perencanaan SDM Kesehatan ~ BATRA, SMK dll Pendayagunaan SDM Kes Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ~ retensi Legislasi mendukung PPSDMKes masih terbatas. Pembinaan, pengawasan, & dukungan sumber daya bagi PPSDM Kes masih perlu ditingkatkan. 9

10 BENTUK & CARA PENYELENGGARAAN SUB SISTEM SDM KESEHATAN 1.Perencanaan SDM Kesehatan 2.Pengadaan SDM Kesehatan 3.Pendayagunaan SDM Kesehatan 4.Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan 10

11 FAKTA & TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM KES Otonomi Daerah Permenkes 971/2009 UU No 36/ 2009 ttg Kesehatan UU No 44/ 2009 ttg RS UU No 29/2004 ttg Praktek kedokteran IHR thn 2005 PNS/CPNS ex Honorer 11

12 Tenaga kes aparatur Inti SDM Ke dlm pembangunan kes SDM Aparatur kes : > Mutu, > Jenis dan jumlah > Distribusi belum memadai, belum proporsional 12

13 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURTENAGA KESEHATAN 1.SASARAN: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TENAGA KESEHATAN NON TENAGA KESEHATAN 1.SASARAN: NON PNS ORG PROFESI SWASTA, MASYARAKAT (LSM, TOMA, TOGA) 2.JENIS : DIKLAT PRAJABATAN DIKLAT PENJENJANGAN/ KEPEMIMPINAN DIKLAT JAB. FUNGSIONAL DIKLAT TEKNIS: MANAJEMEN UPAYA KESEHATAN PROFESI KESEHATAN PENUNJANG FUNGSIONAL 2.JENIS: DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL: Hanya bidang kesehatan 13

14 PERMENKES NO TAHUN 2010 PERUBAHAN FUNGSI DAN SASARAN PUSDIK NAKES PUSDIKLAT APARATUR PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT SDM KESEHATAN 14

15 Jenis SDM Kes 1.Pelayanan kesehatan 2.Regulator 3.Administrator 4.Pembedayaan masyarakat 5.Pendidik 6.Peneliti 15

16 Kebijakan Diklat Aparatur Diklat aparatur kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur kesehatan yang kompeten di organisasi, tim, dan individu, yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan serta merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan karir aparatur kesehatan. Perencanaan diklat aparatur kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi diklat yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan. Penyelenggaraan diklat aparatur difokuskan pada peningkatan kompetensi pejabat struktural di Dinkes, RS, Puskesmas & UPT, dan pejabat fungsioanal kesehatan serta aparatur yang menangani program kesehatan 16

17 Kebijakan Diklat Aparatur Diklat aparatur kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah (LAN, Menpan, Badan Diklat Kemendagri dll) pemda (Badan diklat prop, BKD, dll) dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri. Peningkatan mutu diklat aparatur kesehatan dilakukan melalui standarisasi, akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan termasuk peningkatan SDM pelatihan aparatur kesehatan. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program diklat aparatur kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya. 17

18 UNIT PROGRAM PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT APARATUR UNSUR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM KEDIKLATAN BBPK/BAPELKES BADAN DIKLAT PROPINSI 18

19 Peran Institusi Diklat PUSDIKLAT REGULATORPedomanAkreditasiKurmodPelatihan Tertentu BBPK BAPELKESNAS BBPK BAPELKESNAS BACKUP Untuk pelatihan unit utama + UPT pusat BAPELKES DAERAH PENYELENGGARA pelatihan bagi aparatur kesehatan 19

20 PEMBAGIAN TUGAS DIKLAT ANTARA PUSAT DAN DAERAH PUSAT (Steering) DAERAH (Rowing) Pengembangan Kebijakan/ Pedoman Diklat Pengembangan Kurmod Skala Nasional Pembinaan Diklat Memvalidasi Pedoman Diklat sesuai kebutuhan daerah Penyelengga raan Diklat Pembinaan Diklat Kab/Kota Penyelenggaraan TOT dan UJI Coba Mengakses kebutuhan diklat & mengemb. sesuai prog. kes yg dibutuhkan daerah 20

21 PROGRAM DIKLAT APARATUR KEGIATAN POKOK PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN & PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL KESEHATAN KETATAUSAHAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 21

22 22


Download ppt "BADAN PPSDM KES Alamat Kantor Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Telepon: 021- 7245517, 72797302 - Fax.: 021-7398101 Website:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google