Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POKOK BAHASAN: 1.GAMBARAN APBN/APBD 2012 2.PERAN APIP 3.KONDISI APIP 4.GAMBARAN IACM 5.UPAYA MENINGKATKAN LEVEL APIP 6.STRATEGI PENGEMBANGAN KAPABILITAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POKOK BAHASAN: 1.GAMBARAN APBN/APBD 2012 2.PERAN APIP 3.KONDISI APIP 4.GAMBARAN IACM 5.UPAYA MENINGKATKAN LEVEL APIP 6.STRATEGI PENGEMBANGAN KAPABILITAS."— Transcript presentasi:

1 POKOK BAHASAN: 1.GAMBARAN APBN/APBD PERAN APIP 3.KONDISI APIP 4.GAMBARAN IACM 5.UPAYA MENINGKATKAN LEVEL APIP 6.STRATEGI PENGEMBANGAN KAPABILITAS APIP

2

3 Instruksi/Arahan Presiden RI pada Raker Pemerintah Tahun 2012 “Tahun Peningkatan Kerja & Prestasi“ 3 di Istana Negara, Kamis, 19 Januari 2012 dihadiri seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Gubernur Penghematan Belanja Rutin Belanja Rutin dialihkan ke Belanja Modal dan Infrastruktur 1. Efisiensi APBN/APBD Program Pengentasan Kemiskinan, Program Pendidikan, Kesehatan & UKM Penetapan progran-program tersebut bertujuan untuk pengentasan kemiskinan 2. Fokus Program “Jangan main-main dengan mark-up!” BPK dan BPKP diminta untuk mengawasi 3.Pencegahan KKN dan Mark-Up PBJ (pengadaan barang & jasa) “Jangan dibiarkan pemerintah/pemda yang ragu-ragu, apalagi sampai dibiarkan utk melanggar hukum”. K/L agar memberikan konsultansi yang memadai 4. Penindakan & Pencegahan Sama Pentingnya

4 Prosedur dipermudah dan proses dipercepat Untuk mempermudah calon investor untuk masuk ke daerah 5. Kemudahan Pemberian Perizinan Usaha Usaha pertambangan yang merusak lingkungan agar ditertibkan, Pencegahan pemberian ijin yang tidak semestinya. 6. Penertiban Usaha Pertambangan Untuk memerangi biaya politik yang tinggi & politik uang dalam Pilkada. “Partai butuh biaya dan logistik untuk pilkada tapi jangan melanggar hukum” 7. Cegah & bersihkan politik uang Daerah/Pusat harus siap atasi bencana BNPD hrs proaktif sebelum BNPB turun membantu. 8. Tanggap Bencana Penyerapan angg. yg rendah (APBN/D) mengakibatkan rakyat tidak mendapatkan manfaat pembangunan. Perlu perbaikan dan koordinasi, agar penyerapan anggaran optimal 9. Penyerapan Anggaran Instruksi kepada Menkeu & UKP4 untuk mengumumkan posisi anggaran pemerintah kepada rakyat Posisi anggaran pusat/daerah dapat diketahui secara berkala 10. Keterbukaan Informasi Posisi Anggaran Pemerintah 4

5 5 UU No.22/2011 Tentang APBN 2012

6 APBN TAHUN BELANJA NEGARA Rp1.435,4 T BELANJA PUSAT Rp965,0T Membangun Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (Rp123,4T) u/ Perhubungan, Pemukiman, Irigasi, Energi & Lainnya Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat (Rp688,4T) untuk : 1. Layanan Pendidikan Murah & Terjangkau Rp290,0T 2. Penanggulangan Kemiskinan Rp99,2T 3. Layanan Kesehatan Murah Rp48,0T 4. Ketahanan Pangan Rp 42,3T 5. Subsidi Rp 208,9T Mewujudkan Suasana Aman Tentram & Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat dan Dunia Usaha ((Rp102,7T) u/ Pertahanan Negara dan Keamanan & Ketertiban BELANJA DAERAH Rp470,4T Meningkat 3x dari Rp150,6T (Tahun 2005) menjadi Rp470,4T (2012)

7 7 TOTAL APBN 2012 KE DAERAH Rp887,2T (61,8%)

8 ALOKASI DANA APBN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Trilyun) Rata-rata 32% APBN Menuntut Akuntabilitas Pemerintah Daerah Sumber: Data Pokok APBN dari Kementerian Keuangan 8

9 TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD 9 ProsesPermasalahan Musrenbang Tidak mempertimbangkan indikator ekonomi/pembangunan (mis.kemiskinan, pengangguran, & kecukupan pangan) Setiap tahun lebih pada membuat list kegiatan fisik Arah pembangunan tidak selalu sejalan dengan RKPD dan RPJMD Kebijakan belanja fisik secara umum dirumuskan berdasarkan usulan dari bawah

10 10 ProsesPermasalahan Proses Alokasi Anggaran Sekitar 53,88% merupakan biaya birokrat (belanja personil, barang dan jasa, serta SPPD). Alokasi dana sebesar 53,88% tersebut adalah objek penyalagunaan anggaran (penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan) 46,12% merupakan Belanja Modal (Pada kasus-kasus tertentu belanja modal tersisa hanya 25%) TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

11 11 ProsesPermasalahan Proses Penyerapan Anggaran Penyerapan Anggaran Rendah PPTK dan Panitia gamang karena terlalu banyaknya intervensi LSM, aparat hukum, wartawan, anggota DPRD Penentuan calon pemenang terlebih dahulu sebelum proses tender (baik PL maupun lelang) Potensi KKN, pengaturan/rekayasa tender, kecenderungan mark-up, suap, dll dari proses pengadaan yang tidak baik TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

12 PERAN APIP

13 TUGAS DAN FUNGSI APIP PP No. 60 Tahun 2008 APIP melakukan pengawasan intern melalui: 1.Audit, terdiri atas: a. Audit Kinerja b. Audit dengan Tujuan Tertentu 2.Review 3.Evaluasi 4.Pemantauan 5.Kegiatan Pengawasan Lainnya APIP melakukan pengawasan intern melalui: 1.Audit, terdiri atas: a. Audit Kinerja b. Audit dengan Tujuan Tertentu 2.Review 3.Evaluasi 4.Pemantauan 5.Kegiatan Pengawasan Lainnya

14 PERAN APIP

15 MEMILIKI KOMPETENSI KEAHLIAN AUDITOR YANG TERSERTIFIKASI MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI JFA Pasal 51 MEMENUHI KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT Pasal 52 & 53 MELAPORKAN HASIL PENUGASAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN Pasal 54 MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN DAN OBYEKTIF Pasal 56

16 BREAKING NEWS ?  Kebocoran Anggaran Negara Mencapai Rp 82,3 T sampai Rp 411 T per tahun!!! 1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo mengatakan, belum sehatnya proses pengadaan selama ini menyebabkan keuangan negara mengalami "kebocoran” antara 10 hingga 50 persen.“ Jumlahnya bervariasi, antara persen, bahkan ada yang lebih,“ 2. Berdasarkan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia pada 2001, tingkat kebocoran anggaran pemerintah dalam proyek pengadaan barang dan jasa sekitar 10% sampai 50%.

17  KPK saat ini menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sedikitnya 17 gubernur (52%) dan 158 (30%) bupati/wali kota se- Indonesia......??? Detik.Com/Selasa, 08 Maret :43 WIB BREAKING NEWS ?

18 RANKCOUNTRY / TERRITORY New Zealand Singapore Australia Malaysia China Thailand Sri Lanka India Indonesia Vietnam Iran Philippines Rusia North Korea1.0-- Sejak tahun 1995, Transparansi Int. (TI) setiap tahun menerbitkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) “penentuan tingkat korupsi, yang ditentukan oleh penilaian ahli dan hasil survei, pada skala dari 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup)”). " ( ) CORRUPTION PERCEPTION INDEX

19 PERTANYAANNYA ADALAH….. UNIT MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCEGAH KORUPSI ???

20 BREAKING NEWS ? Perkembangan Opini LKPD Periode

21 Jembatan 'Indiana Jones' Ditutup, Anak SD Kini Naik Perahu Chazizah Gusnita - detikNews ;Selasa, 24/01/ :43 WIB BREAKING NEWS ?

22 PERTANYAANNYA ADALAH…. UNIT MANA YANG MEMBERIKAN KONSULTASI & ASISTENSI ???

23

24 EVALUASI TATA KELOLA APIP MENGGUNAKAN IA-CM ? a. Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang dikembangkan oleh IIA, b. Menggambarkan jalur evolusi organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. c. Suatu alat untuk melakukan dukungan (advocacy) fungsi-fungsi internal audit kepada pimpinan d. Menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif.

25 LEVEL 5 Optimizing LEVEL 5 Optimizing LEVEL 4 Managed LEVEL 4 Managed LEVEL 3 Integrated LEVEL 3 Integrated LEVEL 2 Infrastructure LEVEL 2 Infrastructure LEVEL 1 Initial LEVEL 1 Initial APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menjamin proses sesuai peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dpt memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi Pusat Pembinaan Auditor TINGKATAN IA-CM

26 1. APIP belum mampu untuk memberikan assurance bahwa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. APIP belum mampu mencegah Korupsi 3. APIP belum mampu memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan Pemda. ARTI LEVEL 1

27 1. APIP mampu mencegah, menghalangi, dan mendeteksi tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan, prosedur, atau persyaratan kontrak. 2. APIP mampu memberikan kepastian bahwa area, proses, atau sistem pada objek audit beroperasi sesuai dengan otoritas yang relevan / sesuai kriteria. 3. APIP memberikan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi dan efektivitas operasi. ARTI LEVEL 2

28

29 29 Pusbin JFA Pasal 11 PP 60/2008 APIP YANG IDEAL

30 LEVEL 1 – 210Milestone KPA LEVEL 2 – 314Milestone KPA LEVEL 3 – 49Milestone KPA LEVEL 4 – 58Milestone KPA Jumlah41Milestone KPA 6 Elemen Yang Dinilai Jumlah KPA 1. Peran dan Layanan APIP5 2. Pengelolaan SDM10 3. Praktek Profesional7 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja7 5. Budaya dan Hubungan Organisasi5 6. Struktur Tata Kelola7 Jumlah Key Process Area (KPA) 41

31 MATRIKS IACM

32 1. Melakukan self assessment kapabilitas APIP dibantu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur(bagi yang belum) 2. Memahami level kapabilitas berdasarkan AOI hasil assessment kemudian menyusun Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas 3. Buat Rencana Pengembangan SDM  Menyusun Formasi Auditor  Rekrut auditor yang kompeten (Asesmen/TPA/Psikotes-bakat dan minat)  Pola karir – mutasi/penempatan – hubungan kerja  Susun pengembangan SDM melalui diklat (teknis) berkelanjutan 4. Buat rencana/pengawasan yang prioritas /strategis :  Pengadaan Barang dan Jasa  Pengelolaan Keuangan-target WTP  Peningkatan Pelayanan Masyarakat TIPS UNTUK PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP (1)

33 5. Pembuatan SOP setiap kegiatan APIP 6. Penerapan Standar Audit dan Kode Etik (sesuai Permenpan No. 4 & 5 /2008) secara konsisten 7. Anggaran yang cukup memadai untuk operasional dan pengembangan SDM 8. Adanya pengendalian mutu atas pelaksanaan proses bisnis/tata laksana pengawasan intern mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut 9. Adanya Piagam Audit Pengawasan Intern (internal audit charter) sebagai bentuk dukungan/ komitmen Pimpinan K/L/Pemda sehingga APIP berperan optimal dan dapat akses tanpa batas pada aset, keuangan dan pegawai TIPS UNTUK PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APIP (2)


Download ppt "POKOK BAHASAN: 1.GAMBARAN APBN/APBD 2012 2.PERAN APIP 3.KONDISI APIP 4.GAMBARAN IACM 5.UPAYA MENINGKATKAN LEVEL APIP 6.STRATEGI PENGEMBANGAN KAPABILITAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google