Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD 2015."— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD 2015

2 AGENDA RAPAT 1.Kebijakan TPG PNSD dan Tamsil Tahun Rencana Kebijakan Pelaksanaan TPG PNSD dan Tamsil PNSD Berkenaan dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah

3 Kebijakan TPG PNSD TA 2014 Berdasarkan Surat Bersama Dirjen Dikdas, Dirjen Dikmen dan Dirjen PAUDNI Nomor 463/B/KU/2014, 4781/C.C5/KU/2014, 6741/D/KP/2014 Hal Penghentian Transfer Dana TPG Bagi Daerah yang Mempunyai Sisa Dana Lebih. (Hasil Rekonsiliasi Kemendikbud, Kemenkeu, BPKP dengan Pemda se-Indonesia) No. PenyaluranDaerah Jumlah Dana Disalur Alokasi PMKSelisih 1.Sampai Triwulan ,17468,98351,81 2.Sampai Triwulan , , ,48 3.Sampai Triwulan ,65 - Jumlah54.507, , ,29 (miliar rupiah)

4 Kebijakan TPG PNSD dan Tamsil PNSD Tahun 2015 Dasar hukum Perpres Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA PMK No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dan Desa 3.PMK No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dasar hukum Perpres Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA PMK No.250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dan Desa 3.PMK No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dasar hukum PMK No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi TPG PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA PMK No. 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tamsil PNSD kepada Daerah Provinsi, Kab. dan Kota TA PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah 4.PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Dasar hukum PMK No. 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi TPG PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA PMK No. 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tamsil PNSD kepada Daerah Provinsi, Kab. dan Kota TA PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah 4.PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah 1.Rincian Alokasi Per Daerah Prov., Kab., dan Kota 2.Perubahan rincian transfer ke daerah dan dana desa sebagai akibat dari perubahan data dan/atau kesalahan hitung ditetapkan dengan PMK 1.Kemendikbud melakukan penghitungan alokasi TPG dan Tamsil utk prov, kab. dan kota 2.Memperhitungkan kurang salur dan sisa dana 3.Berkoordinasi dengan Kemenkeu 4.Disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Agustus TA bersangkutan 5.Hasil perhitungan disampaikan Pemerintah kpd DPR pada saat Pembahasan Tk.1 NK dan RUU APBN 1.KPA Transfer ke Daerah dapat melakukan pemotongan, penundaan dan/atau penghentian penyaluran setelah mendapat surat permintaan dr unit/instansi yg berwenang sesuai dengan Per- UU- an dan disampaikan kepada Menkeu c.q. Dirjen PK 2.Jadwal penyaluran dr RKUN ke RKUD, syarat penyaluran & kewajiban KD menyampaikan laporan 3.Jika terdapat kurang salur pada tahun anggaran berjalan akan diperhitungkan dengan dana cadangan yg dilakukan berdasarkan rekomendasi Mendikbud atau diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya Mengatur tentang:

5 Daerah Mempunyai Sisa Dana Lebih Namun Mendapat Alokasi 2015 NoDaerahAlokasi 2015Alokasi 2014 Kebutuhan 2014 (Rekonsiliasi) Dana Tersalur Sisa Dana 2014 Prosentase Sisa Dana thd Kebutuhan Kab. Puncak Jaya % 2 Kab. Yahukimo % 3 Kab. Tolikara % 4 Kab. Supiori % 5 Kab. Mamberamo Tengah % 6 Kab. Yalimo % 7 Kab. Lanny Jaya % 8 Kab. Nduga % 9 Kab. Puncak % 10 Kab. Intan Jaya % 11 Kab. Deiyai % 12 Kab. Teluk Wondama % Penyaluran Sampai Triwulan 1

6 NoDaerahAlokasi 2015Alokasi 2014 Kebutuhan 2014 (Rekonsiliasi) Dana Tersalur Sisa Dana 2014 Prosentase Sisa Dana thd Kebutuhan Kab. Pakpak Bharat % 14 Kab. Natuna % 15 Kab. Mahakam Ulu % 16 Kab. Tana Tidung % 17 Kab. Kepulauan Aru % 18 Kab. Halmahera Timur % 19 Kab. Pulau Taliabu % 20 Kab. Jayawijaya % 21 Kab. Boven Digoel % 22 Kab. Mamberamo Raya % 23 Kab. Teluk Bintuni % 24 Kab. Kaimana % 25 Kab. Maybrat % 26 Kab. Pegunungan Arfak % 27 Kab. Manokwari Selatan % Penyaluran Sampai Triwulan 3

7 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub UrusanPemerintah PusatDaerah ProvinsiDaerah Kab./Kota Manajemen Pendidikana.Penerapan standar nasional pendidikan b.Pengelolaan pendidikan a.Pengelolaan pendidikan menengah b.Pengelolaan pendidikan a.Pengelolaan pendidikan dasar b.Pengelolaan pendidikan Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014)

8 Terima Kasih


Download ppt "DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google