Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA PERAN BPKP DALAM MENDUKUNG KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA PERAN BPKP DALAM MENDUKUNG KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA PERAN BPKP DALAM MENDUKUNG KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

2 FUNGSI BPKP BERDASARKAN PERPRES NO.192 TAHUN 2014 FUNGSI BPKP TERKAIT DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. FUNGSI BPKP TERKAIT DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

3 Lanjutan  Pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

4 Lanjutan  Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis,  Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.  Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis,  Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

5 TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PEMBERLAKUAN PASAR BEBAS ASEAN PADA AKHIR 2015 Pembentukan pasar tunggal atau diistilahkan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia tenggara sehingga kompetisi semakin ketat, sehingga menimbulkan persaingan di bursa tenaga kerja dan kemampuan barang produksi dalam negeri berkompetisi dengan barang produksi ASEAN. Pembentukan pasar tunggal atau diistilahkan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia tenggara sehingga kompetisi semakin ketat, sehingga menimbulkan persaingan di bursa tenaga kerja dan kemampuan barang produksi dalam negeri berkompetisi dengan barang produksi ASEAN.

6 PERAN BPKP SECARA INTERNAL  BPKP selaku APIP menghadapi kendala sehubungan dengan MEA akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan serta profesi di Indonesia, akan melakukan langkah-langkah persiapan berupa :  Meningkatkan kemampuan bahasa inggris yang kurang dan mempersiapkan mental auditor untuk dapat bersaing dengan auditor luar negeri melalui pelatihan dan pendidikan profesi.  BPKP selaku APIP menghadapi kendala sehubungan dengan MEA akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan serta profesi di Indonesia, akan melakukan langkah-langkah persiapan berupa :  Meningkatkan kemampuan bahasa inggris yang kurang dan mempersiapkan mental auditor untuk dapat bersaing dengan auditor luar negeri melalui pelatihan dan pendidikan profesi.

7 PERAN BPKP SECARA EKSTERNAL  Melakukan pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan instansi terkait dengan persiapan menyongsong pemberlakuan MEA dengan kegiatan antara lain: 1. Meningkatkan mutu tenaga kerja yang masih rendah dimana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya masih tercatat 76,4 Juta orang atau 64 % dari 118 juta pekerja di Indonesia (sumber kompas cetak).  Melakukan pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan instansi terkait dengan persiapan menyongsong pemberlakuan MEA dengan kegiatan antara lain: 1. Meningkatkan mutu tenaga kerja yang masih rendah dimana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya masih tercatat 76,4 Juta orang atau 64 % dari 118 juta pekerja di Indonesia (sumber kompas cetak).

8 PERAN BPKP SECARA EKSTERNAL 2.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan Jasa. 3.Mencari solusi keterbatasan pasokan energi. 4.Meningkatkan ketahanan Indonesia menghadapi serbuan impor. 2.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan Jasa. 3.Mencari solusi keterbatasan pasokan energi. 4.Meningkatkan ketahanan Indonesia menghadapi serbuan impor.

9 Lanjutan  Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, sehingga risiko yang muncul dapat dikelola sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan. Risiko yang muncul dalam pemberlakuan MEA menurut Arya Baskoro yaitu : 1. Competition Risk. 2. Eksploitation Risk. 3. Risk Professional (Risiko Ketenagakerjaan )  Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, sehingga risiko yang muncul dapat dikelola sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan. Risiko yang muncul dalam pemberlakuan MEA menurut Arya Baskoro yaitu : 1. Competition Risk. 2. Eksploitation Risk. 3. Risk Professional (Risiko Ketenagakerjaan )

10 Lanjutan  Melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan pemerintah yang terkait peningkatan daya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas

11 TERIMA KASIH


Download ppt "PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA PERAN BPKP DALAM MENDUKUNG KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google