PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

Presentasi berjudul: "PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
PERAN BPKP DALAM MENDUKUNG KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

2 FUNGSI BPKP BERDASARKAN PERPRES NO.192 TAHUN 2014
FUNGSI BPKP TERKAIT DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

3 Lanjutan Pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

4 Lanjutan Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

5 TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PEMBERLAKUAN PASAR BEBAS ASEAN PADA AKHIR 2015
Pembentukan pasar tunggal atau diistilahkan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia tenggara sehingga kompetisi semakin ketat, sehingga menimbulkan persaingan di bursa tenaga kerja dan kemampuan barang produksi dalam negeri berkompetisi dengan barang produksi ASEAN.

6 PERAN BPKP SECARA INTERNAL
BPKP selaku APIP menghadapi kendala sehubungan dengan MEA akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan serta profesi di Indonesia, akan melakukan langkah-langkah persiapan berupa : Meningkatkan kemampuan bahasa inggris yang kurang dan mempersiapkan mental auditor untuk dapat bersaing dengan auditor luar negeri melalui pelatihan dan pendidikan profesi.

7 PERAN BPKP SECARA EKSTERNAL
Melakukan pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan instansi terkait dengan persiapan menyongsong pemberlakuan MEA dengan kegiatan antara lain: 1. Meningkatkan mutu tenaga kerja yang masih rendah dimana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya masih tercatat 76,4 Juta orang atau 64 % dari 118 juta pekerja di Indonesia (sumber kompas cetak).

8 PERAN BPKP SECARA EKSTERNAL
2.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan Jasa. 3.Mencari solusi keterbatasan pasokan energi. 4.Meningkatkan ketahanan Indonesia menghadapi serbuan impor.

9 Risiko yang muncul dalam pemberlakuan MEA menurut Arya Baskoro yaitu :
Lanjutan Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, sehingga risiko yang muncul dapat dikelola sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan. Risiko yang muncul dalam pemberlakuan MEA menurut Arya Baskoro yaitu : 1. Competition Risk. 2. Eksploitation Risk. 3. Risk Professional (Risiko Ketenagakerjaan )

10 Lanjutan Melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan pemerintah yang terkait peningkatan daya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas

11 TERIMA KASIH