Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI"— Transcript presentasi:

1 RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PENGUATAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI 19 MARET 2013

2 MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MISI 1 MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA, DAN MASYARAKAT MADANI 2 MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN 3 MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN 4 MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DIJABARKAN DALAM TUGAS POKOK & FUNGSI YANG HARUS DILAKSANAKAN DENGAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK – TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, & PARTISIPASI - DENGAN DILANDASI NILAI-NILAI LUHUR KEMENTERIAN KESEHATAN VALUES PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF, & BERSIH

3 TANTANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN & KINERJA
TAHUN 2011 JUMLAH SATKER ANGGARAN (JUTA Rp.) REALISASI PENYERAPAN KANTOR PUSAT 46 85,90% KANTOR DAERAH 157 89,35% DANA DEKONSENTRASI 198 88,14% DANA TGS. PERBANTUAN 782 86,34% PERUMUSAN KEBIJAKAN & PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL FIT & PROPER DENGAN KARAKTERISTIK KEMENKES RI PENATAUSAHAAN TAHUN 2012 JUMLAH SATKER ANGGARAN (JUTA Rp.) REALISASI PENYERAPAN KANTOR PUSAT 46 92,96% KANTOR DAERAH 162 89,71% DANA DEKONSENTRASI 198 87,37% DANA TGS. PERBANTUAN 868 93,38% USAHA BERSAMA 7.700 4.611 59,89% PELAPORAN MONITORING & EVALUASI

4 TITIK KRITIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENKES
Rawan penyelewengan - tertib administrasi dengan pengendalian yang memadai terutama karena perbedaan kultur birokrat – non birokrat Penyerapan Anggaran sesuai Disbursement Plan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Termasuk pengelolaan perjalanan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel – penggunaan aplikasi perjalanan dinas – pengendalian terintegrasi Belanja: Akuntabilitas pengelolaan aset dari perencanaan s.d. Penghapusan. Sistem Informasi Aset Pengadaan secara elektronik Probity audit untuk PBJ dengan nilai materiil > Rp100M TOTAL ANGGARAN 2013: 34,58 TRILIUN

5 POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENKES – HASIL AUDIT BPK
KELEMAHAN SPI Penyusunan Laporan Keuangan secara berjenjang belum efektif sehingga masih terjadi perbedaan saldo akun antar unit akuntansi Sistem Penatausahaan dan Pelaporan PNBP Rumah Sakit belum andal Penyajian piutang belum andal, terutama piutang Rumah Sakit Penatausahaan BMN belum tertib, penyajian nilai BMN belum akurat, terjadi perbedaan nilai di Satker Hibah BMN yang belum tercatat BMN yang belum dapat dioptimalkan, karena masih dikuasai pihak ketiga Kesalahan klasifikasi belanja Penatausahaan Persediaan pada Satker belum andal Pengadaan barang yang belum dimanfaatkan

6 POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENKES – HASIL AUDIT BPK
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan Penetapan HPS yang belum cermat, mengakibatkan inefisiensi Realisasi Belanja Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Realisasi Belanja Hibah yang belum diajukan pengesahannya

7 MENUJU WTP 1 2 3 Optimalkan Peran Inspektorat
Independency Profesionalism Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat dilaksanakan dengan Cermat dan Profesional Assurance & Consulting 2 Statement of Responsibility Adequate Assurance Full Disclosure 3 Respon yang Cepat dan Konstruktif atas Temuan Audit BPK (sebelum Exit Meeting) Quick Response & Correction Reasonable Assurance Effective Communication

8 ... YANG PALING BAIK SEKARANG ADALAH MENCEGAH,
KALAU SUDAH TERJADI PENYIMPANGAN DAN ADA KERUGIAN NEGARA, TIDAK SEMUDAH ITU KERUGIAN DIKEMBALIKAN. BANYAK SAUDARA KITA YANG HARUS MENJALANI PROSES HUKUM KARENA KHILAF ATAU SALAH SEHINGGA DINYATAKAN BERSALAH SECARA HUKUM ... ... BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN ANGGARAN, SAYA INGIN TIDAK ADA LAGI KASUS APAPUN YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR KESEHATAN. KARENA SEKARANG INI MUDAH SEKALI DIKETAHUI .... DISAMPAIKAN DALAM SIDANG KABINET TERBATAS, KEMENKES – RABU,

9 INDONESIA YANG BERSIH, AKUNTABEL, & BEBAS DARI KORUPSI
.... NIAT BAIK SEKALIGUS KOMITMEN, BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCEGAHAN KORUPSI, PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SEADIL-ADILNYA, PENEGAKAN HUKUM HARUS BEBAS DARI SEGALA TEKANAN .....

10 REFORMASI BIROKRASI YANG SEBENAR-BENARNYA
PERBAIKAN INPUT & PROSES OUTPUT & OUTCOME YANG DIHARAPKAN Kemenkes RI yang Bersih dan Bebas KKN MANAJEMEN PERUBAHAN (MIND SET & CULLTURE SET) KEMENKES RI KINERJA KEMENKES RI PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Kemenkes RI PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI EXPECTATION GAP PENATAAN SDM & APARATUR HARAPAN & KEBUTUHAN STAKEHOLDERS Peningkatan Kualitas Pengambilan Kebijakan Bidang Kesehatan PENATAAN PERATURAN & PER-UU PENATAAN TATALAKSANA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kemenkes RI REFORMASI BIROKRASI YANG SEBENAR-BENARNYA

11 LET MANAGERS MANAGE DALAM PENGENDALIAN INTERN
Peru-musan Kebijakan Perenca-naan Peng-anggaran Pelaksa-naan Anggaran Panata-usahaan Pelapo-ran dan Moni-toring Moni-toring dan Evaluasi SETIAP LEVEL MANAJEMEN SESUAI DENGAN KEWENANGAN & TUPOKSINYA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PENDAPATAN & BELANJA) BENTUK PENGENDALIAN YANG DITERAPKAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK YANG ADA PADA SETIAP LEVEL MANAJEMEN

12 IMPLEMENTASI PENGENDALIAN
PERENCANAAN KESESUAIAN DENGAN KEGIATAN – ROUTING SLIP PENGAJUAN ANGGARAN OTORISASI BERJENJANG PROGRAM KERJA YANG JELAS (INPUT, PROSES, OUTPUT, & OUTCOME) TONE AT HE TOP COMMITMENT PELAKSANAAN VALUES SUPERVISI MEMADAI KENDALI MUTU TERHADAP KEPATUHAN STANDAR KERJA KONTROL HUBUNGAN (MIS. SPPD DENGAN DAFTAR KEHADIRAN) CONTINUITY PERTANGGUNG JAWABAN STANDAR WAKTU PENYERAHAN PERTANGGUNGJAWABAN CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ

13 IMPLEMENTASI PROFESIONALISME
STANDAR UMUM STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN Kompetensi SDM memadai dan Pelatihan Mencukupi Independensi Kemahiran Profesional Perencanaan yang Baik serta Supervisi yang memadai Pemahaman yang Memadai atas Pengendalian Intern Bukti Transaksi yang Kompeten Mempertimbangkan Risiko dan Kualitas Lingkungan Pengendalian Inherent Risk Control Risk Detection Risk Proses vs Tradisi Berdasarkan Kebiasaan Prosedural & Bernilai Tambah MEMBIASAKAN YANG BENAR BUKAN MEMBENARKAN YANG BIASA

14 PENDAMPINGAN BPKP DI KEMENKES RI
TELAH SEDANG RENCANA PENDAMPINGAN REVIU LK TINGKAT KEMENTERIAN, ESELON 1, & SATKER PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LK TINGKAT SATKER DAERAH PROV./KAB./KOTA OLEH 33 PERW. BPKP SELURUH INDONESIA (SEMESTERAN & TAHUNAN) AUDIT KINERJA BOK AUDIT OPERASIONAL JAMKESMAS AUDIT OPERASIONAL JAMPERSAL VERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BRAIN CENTER VERIFIKASI TAGIHAN LAINNYA VERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BALITBANG PENYUSUNAN APLIKASI SIM HP DI ITJEN PENYUSUNAN APLIKASI SPPD DI DITJEN GIZI&KIA (OLEH PUSINFOWAS BPKP) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP DIAGNOSTIC ASSESSMENT DI BEBERAPA UNIT ES.I PENGEMBANGAN PROBITY AUDIT PBJ ( > 100 M)

15 BPKP SIAP MENGAWAL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENKES RI
. 33 PERWAKILAN DI SELURUH PROVINSI

16 TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) (hunting) Web: . 16


Download ppt "RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google