Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGUATAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGUATAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1 PENGUATAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI 19 MARET 2013

2 MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA, DAN MASYARAKAT MADANI MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF, & BERSIH VISI MISI DIJABARKAN DALAM TUGAS POKOK & FUNGSI YANG HARUS DILAKSANAKAN DENGAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK – TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, & PARTISIPASI - DENGAN DILANDASI NILAI-NILAI LUHUR KEMENTERIAN KESEHATAN VALUES 2

3 TANTANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN & KINERJA TAHUN 2011 JUMLAH SATKER ANGGARAN (JUTA Rp.) REALISASI (JUTA Rp.) PENYERAPAN KANTOR PUSAT ,90% KANTOR DAERAH ,35% DANA DEKONSENTRASI ,14% DANA TGS. PERBANTUAN ,34% TAHUN 2012 JUMLAH SATKER ANGGARAN (JUTA Rp.) REALISASI (JUTA Rp.) PENYERAPAN KANTOR PUSAT ,96% KANTOR DAERAH ,71% DANA DEKONSENTRASI ,37% DANA TGS. PERBANTUAN ,38% USAHA BERSAMA ,89% PERUMUSAN KEBIJAKAN & PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN MONITORING & EVALUASI PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL FIT & PROPER DENGAN KARAKTERISTIK KEMENKES RI 3

4 TITIK KRITIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENKES TOTAL ANGGARAN 2013: 34,58 TRILIUN Keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Termasuk pengelolaan perjalanan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel – penggunaan aplikasi perjalanan dinas – pengendalian terintegrasi Rawan penyelewengan - tertib administrasi dengan pengendalian yang memadai terutama karena perbedaan kultur birokrat – non birokrat Akuntabilitas pengelolaan aset dari perencanaan s.d. Penghapusan. Sistem Informasi Aset Pengadaan secara elektronik Probity audit untuk PBJ dengan nilai materiil > Rp100M Penyerapan Anggaran sesuai Disbursement Plan 4 Belanja:

5 secara berjenjang belum efektif Penyusunan Laporan Keuangan secara berjenjang belum efektif sehingga masih terjadi perbedaan saldo akun antar unit akuntansi PNBP belum andal Sistem Penatausahaan dan Pelaporan PNBP Rumah Sakit belum andal Penyajian piutang belum andal Penyajian piutang belum andal, terutama piutang Rumah Sakit Penatausahaan BMN belum tertib Penatausahaan BMN belum tertib, penyajian nilai BMN belum akurat, terjadi perbedaan nilai di Satker Hibah BMN yang belum tercatat Hibah BMN yang belum tercatat BMN yang belum dapat dioptimalkan, BMN yang belum dapat dioptimalkan, karena masih dikuasai pihak ketiga Kesalahan klasifikasi belanja Kesalahan klasifikasi belanja Penatausahaan Persediaan pada Satker belum andal Penatausahaan Persediaan pada Satker belum andal Pengadaan barang yang belum dimanfaatkan Pengadaan barang yang belum dimanfaatkan POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENKES – HASIL AUDIT BPK KELEMAHAN SPI 5

6 Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa tidak sesuai dengan ketentuan belum cermat, mengakibatkan inefisiensi Penetapan HPS yang belum cermat, mengakibatkan inefisiensi tidak sesuai dengan ketentuan Realisasi Belanja Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Realisasi Belanja Hibah yang belum diajukan pengesahannya Realisasi Belanja Hibah yang belum diajukan pengesahannya POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENKES – HASIL AUDIT BPK KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6

7 Respon yang Cepat Respon yang Cepat dan Konstruktif atas Temuan Audit BPK (sebelum Exit Meeting) 3 3 Optimalkan Peran Inspektorat Reviu Laporan Keuangan Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Cermat dan Profesional dilaksanakan dengan Cermat dan Profesional MENUJU WTP Independency Profesionalism Assurance & Consulting Statement of Responsibility Adequate Assurance Full Disclosure Quick Response & Correction Reasonable Assurance Effective Communication 7

8 ... YANG PALING BAIK SEKARANG ADALAH MENCEGAH, KALAU SUDAH TERJADI PENYIMPANGAN DAN ADA KERUGIAN NEGARA, TIDAK SEMUDAH ITU KERUGIAN DIKEMBALIKAN. BANYAK SAUDARA KITA YANG HARUS MENJALANI PROSES HUKUM KARENA KHILAF ATAU SALAH SEHINGGA DINYATAKAN BERSALAH SECARA HUKUM BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN ANGGARAN, SAYA INGIN TIDAK ADA LAGI KASUS APAPUN YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR KESEHATAN. KARENA SEKARANG INI MUDAH SEKALI DIKETAHUI.... DISAMPAIKAN DALAM SIDANG KABINET TERBATAS, KEMENKES – RABU,

9 INDONESIA YANG BERSIH, AKUNTABEL, & BEBAS DARI KORUPSI KOMITMEN.... NIAT BAIK SEKALIGUS KOMITMEN, PENCEGAHAN KORUPSI BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCEGAHAN KORUPSI, PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SEADIL-ADILNYA, PENEGAKAN HUKUM HARUS BEBAS DARI SEGALA TEKANAN

10 Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kemenkes RI yang Bersih dan Bebas KKN Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Kemenkes RI Peningkatan Kualitas Pengambilan Kebijakan Bidang Kesehatan REFORMASI BIROKRASI YANG SEBENAR-BENARNYA 10 PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN SDM & APARATUR PENATAAN PERATURAN & PER-UU PENATAAN TATALAKSANA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MANAJEMEN PERUBAHAN (MIND SET & CULLTURE SET) PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PERBAIKAN INPUT & PROSES OUTPUT & OUTCOME YANG DIHARAPKAN KINERJA KEMENKES RI HARAPAN & KEBUTUHAN STAKEHOLDERS EXPECTATION GAP

11 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PENDAPATAN & BELANJA) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PENDAPATAN & BELANJA) LET MANAGERS MANAGE DALAM PENGENDALIAN INTERN Peru- musan Kebijakan Perenca- naan Peng- anggaran Pelaksa- naan Anggaran Panata- usahaan Pelapo- ran dan Moni- toring Moni- toring dan Evaluasi 11

12 IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN COMMITMENT KESESUAIAN DENGAN KEGIATAN – ROUTING SLIP PENGAJUAN ANGGARAN KESESUAIAN DENGAN KEGIATAN – ROUTING SLIP PENGAJUAN ANGGARAN OTORISASI BERJENJANG OTORISASI BERJENJANG PROGRAM KERJA YANG JELAS (INPUT, PROSES, OUTPUT, & OUTCOME) PROGRAM KERJA YANG JELAS (INPUT, PROSES, OUTPUT, & OUTCOME) CONTINUITY STANDAR WAKTU PENYERAHAN PERTANGGUNGJAWABAN STANDAR WAKTU PENYERAHAN PERTANGGUNGJAWABAN CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ SUPERVISI MEMADAI SUPERVISI MEMADAI KENDALI MUTU TERHADAP KEPATUHAN STANDAR KERJA KENDALI MUTU TERHADAP KEPATUHAN STANDAR KERJA KONTROL HUBUNGAN (MIS. SPPD DENGAN DAFTAR KEHADIRAN) KONTROL HUBUNGAN (MIS. SPPD DENGAN DAFTAR KEHADIRAN) VALUES TONE AT HE TOP 12

13 IMPLEMENTASI PROFESIONALISME Kompetensi SDM memadai dan Pelatihan Mencukupi Proses vs Tradisi Prosedural & Bernilai Tambah Berdasarkan Kebiasaan Inherent RiskControl RiskDetection Risk 13 Kemahiran Profesional Independensi Perencanaan yang Baik serta Supervisi yang memadai Pemahaman yang Memadai atas Pengendalian Intern Bukti Transaksi yang Kompeten STANDAR UMUMSTANDAR PEKERJAAN LAPANGAN Mempertimbangkan Risiko dan Kualitas Lingkungan Pengendalian MEMBIASAKAN YANG BENAR BUKAN MEMBENARKAN YANG BIASA

14 PENDAMPINGAN BPKP DI KEMENKES RI TELAHSEDANGRENCANA PENDAMPINGAN REVIU LK TINGKAT KEMENTERIAN, ESELON 1, & SATKER PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LK TINGKAT SATKER DAERAH PROV./KAB./KOTA OLEH 33 PERW. BPKP SELURUH INDONESIA (SEMESTERAN & TAHUNAN) PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIPPEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP DIAGNOSTIC ASSESSMENT DI BEBERAPA UNIT ES.IDIAGNOSTIC ASSESSMENT DI BEBERAPA UNIT ES.I PENGEMBANGAN PROBITY AUDIT PBJPENGEMBANGAN PROBITY AUDIT PBJ ( > 100 M) VERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BALITBANGVERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BALITBANG PENYUSUNAN APLIKASI SIM HP DI ITJENPENYUSUNAN APLIKASI SIM HP DI ITJEN PENYUSUNAN APLIKASI SPPD DI DITJEN GIZI&KIA (OLEH PUSINFOWAS BPKP)PENYUSUNAN APLIKASI SPPD DI DITJEN GIZI&KIA (OLEH PUSINFOWAS BPKP) AUDIT KINERJA BOKAUDIT KINERJA BOK AUDIT OPERASIONAL JAMKESMASAUDIT OPERASIONAL JAMKESMAS AUDIT OPERASIONAL JAMPERSALAUDIT OPERASIONAL JAMPERSAL VERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BRAIN CENTERVERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BRAIN CENTER VERIFIKASI TAGIHAN LAINNYAVERIFIKASI TAGIHAN LAINNYA 14

15 BPKP SIAP MENGAWAL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENKES RI 33 PERWAKILAN DI SELURUH PROVINSI 15.

16 . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka No 33 Jakarta Telepon (021) (hunting) Web: TERIMA KASIH 16


Download ppt "PENGUATAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google