Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM PENGELOLAAN KEUDA BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011 SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014 SISTEM PENGELOLAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM PENGELOLAAN KEUDA BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011 SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014 SISTEM PENGELOLAAN."— Transcript presentasi:

1

2 SISTEM PENGELOLAAN KEUDA BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011 SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014 SISTEM PENGELOLAAN KEUDA BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011 SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014 DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA,Nop 2014 DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA,Nop 2014 O l e h : MUKJIZAT, S.Sos, M.Si O l e h : MUKJIZAT, S.Sos, M.Si

3 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN BUPATI/WALI KOTA GUBERNUR OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENYERAHKAN SEBAGIAN PELAKSANA MEMILIKI PRESIDEN selaku PKPKN (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003

4  Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.  APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. UU NO 23/2014 TTG PEMDA (Pasal 308 dan Pasal 309-APBD)

5 (Pasal 310)  Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.  KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.  RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.  Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA, dan DPA-SKPD diatur dalam Perda yg berpedoman pada ketentuan per-UU-an. (Pasal 310)  Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.  KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.  RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.  Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA, dan DPA-SKPD diatur dalam Perda yg berpedoman pada ketentuan per-UU-an. Lanjutan...

6 (Pasal 311)  Kepala daerah wajib mengajukan Raperda ttg APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dgn waktu yg ditentukan oleh ketentuan per-UU- an utk memperoleh persetujuan bersama.  Kepala daerah yg tidak mengajukan Raperda ttg APBD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan per-UU-an selama 6 bulan.  Raperda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.  Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD dan rancangan DPA. (Pasal 311)  Kepala daerah wajib mengajukan Raperda ttg APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dgn waktu yg ditentukan oleh ketentuan per-UU- an utk memperoleh persetujuan bersama.  Kepala daerah yg tidak mengajukan Raperda ttg APBD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan per-UU-an selama 6 bulan.  Raperda dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.  Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD dan rancangan DPA. Lanjutan...

7 (Pasal 312)  Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda ttg APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.  DPRD dan kepala daerah yg tidak menyetujui bersama Raperda ttg APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan per-UU-an selama 6 bulan.  Sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda ttg APBD kepada DPRD dari jadwal yg telah ditetapkan berdasarkan ketentuan per-UU-an. (Pasal 312)  Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda ttg APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.  DPRD dan kepala daerah yg tidak menyetujui bersama Raperda ttg APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan per-UU-an selama 6 bulan.  Sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda ttg APBD kepada DPRD dari jadwal yg telah ditetapkan berdasarkan ketentuan per-UU-an. Lanjutan...

8 (Pasal 313)  Apabila KDH dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 Hari sejak disampaikan rancangan Perda ttg APBD oleh KDH kepada DPRD, KDH menyusun dan menetapkan Perkada ttg APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya utk membiayai keperluan setiap bln.  Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kab/kota. (Pasal 313)  Apabila KDH dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 Hari sejak disampaikan rancangan Perda ttg APBD oleh KDH kepada DPRD, KDH menyusun dan menetapkan Perkada ttg APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya utk membiayai keperluan setiap bln.  Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kab/kota. Lanjutan...

9 (Pasal 408) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 408) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Lanjutan...

10 (Pasal 53 ayat (2)) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (Pasal 53 ayat (2)) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUD A dan SE MENDAGRI NO 903/6865/SJ PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUD A dan SE MENDAGRI NO 903/6865/SJ Kepala Daerah dan DPRD yg tidak menyetujui baersama rangcangan Perda ttg APBD sebelum dimulainya Tahun Anggaran berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yg diatur dalam ketentuan per uu an selama 6 bulan sesuai amanat pasal 312 ayat (2) UU no 23/2014

11 V. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH 10

12  Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: PAD meliputi:  Pajak Daerah;  Retribusi daerah;  Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;  Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer;  Transfer Pemerintah Pusat;  Dana Perimbangan;  Dana Otsus;  Dana Keistimewaan;  Dana Desa.  Transfer Antar Daerah.  Pendapatan Bagi Hasil;  Bantuan Keuangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PENDAPATAN (Pasal 285)

13 12 Agar Daerah tidak bergantung kepada Dana Perimbangan, maka dapat ditempuh beberapa opsi/strategi untuk meningkatkan pendapatan/ penerimaan daerah antara lain melalui optimalisasi :  Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dari semula sistem daftar terbuka (open list) menjadi sistem daftar tertutup (closed-list) sesuai dengan UU 28/2009 melalui intensifikasi. (Pasal 157, 158 ayat 2 s.d 9 dan ayat 159) di cabut dan tidak berlaku, melalui pasal 409 UU No 32/2014.  Kekayaan daerah yg dipisahkan melalui penyertaan modal/investasi kepada BUMD, baik yg bersifat profit berupa laba/deviden, (bank seperti BPD) maupun non profit (public service seperti PDAM)  Pemanfaatan kekayaan daerah yg belum dipisahkan (idle asset) melalui kerjasama pemda dgn pihak ketiga sesuai PP 6/2006 ttg Pengelolaan BMN/D dan Permendagri 17/2007 ttg Pengelolaan BMD, dan diperbaharui dgn PP 27/2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.  Pendapatan daerah melalui pinjaman (komersial) dan penerbitan obligasi/municipal bond sesuai UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, serta PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah.

14 Optimalisasi/in tensifikasi pajak drh dan retribusi drh Optimalisasi kekayaan drh yg dipisahkan mllui penyertaan modal/investk pd BUMD Optimalisasi pemanfaatan kekayaan drh yg tdk dipisahkan (iddle asset) mllui kerjasama pemda dgn phk ketiga Optimalisasi pndptn drh mllui pinjaman, pnrbtn obligasi Pemanfaatan: Sewa Pinjam Pakai Kerjasama pemanfaatan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) Kerjasama penyediaan infrastruktur Pajak Provinsi (5 jenis): PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak Kab/Kota (11 jenis): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, PBHTB Retriibusi Jasa Umum (15 jenis) al: yan kes, yan sampah; yan pasar Retribusi Jasa Usaha (12 jenis) al: ret. terminal; ret. pasar/grosir dsb Retribusi Perizinan Ttt( 6 jenis) al: IMB Perluasan akses pembiayaan melalui:. Pinjaman drh.Obligasi drh (municipal bond) APBD Sbg Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Drh (multiplier effect) Pengembangan Perekonomian Daerah & UMKM (Spill Over, Trickle down effect) Daerah Memiliki daya tahan memadai Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis Target Kedepan bagi Pemda Daya Saing Manajemen Risiko Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah Good Governance Strategi Dalam bentuk: Perumda ( UU 23/2014) Perseroda ( UU 23/2014) PT (UU 40/2007) Jenis Usaha Profit: Bank (BPD, BPR Pemda) Non Bank (UMKM, BKK) Dana Bergulir Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas, dsb) Non Profit PDAM (public service) 13

15 KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA dalam miliar rupiah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri,

16  Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg ditetapkan dengan SPM.  Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dgn per-UU-an.  Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah selain berpedoman pada ASB dan SHS Regional sesuai dengan per-UU-an.  Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam per-UU-an.  Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg ditetapkan dengan SPM.  Belanja Daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dgn per-UU-an.  Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah selain berpedoman pada ASB dan SHS Regional sesuai dengan per-UU-an.  Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam per-UU-an. BELANJA (Pasal 298)

17  Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.  Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah.  Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.  Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam peraturan pemerintah. BELANJA KDH/WKDH PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD (Pasal 299) BELANJA KDH/WKDH PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD (Pasal 299)

18  Rancangan Perda Kab/Kota ttg APBD yg telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 Hari, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.  Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD. EVALUASI R-APBD KAB/KOTA (Pasal 315) EVALUASI R-APBD KAB/KOTA (Pasal 315)

19  Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD dengan: ketentuan per-UU-an yang lebih tinggi; kepentingan umum; RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.  Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 Hari terhitung sejak rancangan Perda Kab/Kota dan raper Bupati/Walikota dimaksud diterima.  Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kab/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD dengan: ketentuan per-UU-an yang lebih tinggi; kepentingan umum; RKPD serta KUA dan PPAS; dan d. RPJMD.  Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 Hari terhitung sejak rancangan Perda Kab/Kota dan raper Bupati/Walikota dimaksud diterima. Lanjutan...

20  Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam TA berjalan; keadaan darurat; keadaan luar biasa.  Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.  Keadaan luar biasa merupakan keadaan yg menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dlm APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% persen.  Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam TA berjalan; keadaan darurat; keadaan luar biasa.  Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.  Keadaan luar biasa merupakan keadaan yg menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dlm APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% persen. PERUBAHAN APBD (Pasal 316)

21  Daerah dapat mendirikan BUMD  Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.  BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.  Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yg bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yg bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; memperoleh laba dan/atau keuntungan  Daerah dapat mendirikan BUMD  Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.  BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.  Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yg bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yg bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; memperoleh laba dan/atau keuntungan BUMD (Pasal 331)

22 (Pasal 333)  Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.  Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.  Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.  Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.  Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 333)  Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda.  Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.  Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.  Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.  Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjutan...

23 (Pasal 336)  Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KDH selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan per-UU-an.  Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.  Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan KDH selaku wakil Daerah sbg pemilik modal. (Pasal 336)  Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KDH selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan per-UU-an.  Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.  Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan KDH selaku wakil Daerah sbg pemilik modal. Lanjutan...

24 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 23 Penganggaran Memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :  Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan  Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

25 Lanjutan  tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal harus memperhatikan jumlah total penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2015 penyertaan modal yg belum memberikan bagian laba yg rasional harus menunjukan kinerja yg memadai (performance based), dgn mengefektifkan peran dewan komisaris sbg pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemda sesuai dgn tujuan penyertaan modal dlm rangka meningkatkan PAD.

26 INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Pasal 393 (1)Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan Pasal 391 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Pasal 393 (1)Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan

27 VI. POLA PENGELOLAAN DANA PEMILUKADA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 26

28 KEBIJAKAN ALOKASI DANA PEMILUKADA PEMILUKADA WAJIB DIANGGARKAN DALAM APBD APBD BELUM DITETAPKAN APBD TELAH DITETAPKAN DIANGGARKAN SESUAI SISDUR PENGANGGARAN DANA PEMILUKADA DIANGGARKAN DENGAN SISDUR PERGESERAN ANGGARAN BTT DAN/ATAU RASIONALISASI BELANJA MELALUI PERUBAHAN PERKADA PENJABARAN APBD MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD DENGAN PEMBERITAHUAN KEPADA DPRD BESARAN DANA PEMILUKADA MEMPERHATIKAN SISTEM DAN TAHAPAN PEMILUKADA MEMPERHATIKAN SISTEM DAN TAHAPAN PEMILUKADA 27

29 Bawaslu Prov KPU Prov PENGANGGARAN DANAPEMILUKADA HIBAH Pendanaan kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan per-UU-an Panwaslu Kab/Kota KPU Kab/Kota PMDN 44/ PMDN 57/

30 VII. POLA PENGELOLAAN DANA DESA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 29

31 DASAR HUKUM 30 UU 6/2014 tentang Desa PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa; PMDN 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015; PP 60/ 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

32 31 PADesa “Alokasi APBN (Dana Desa dan Desa Adat)” “Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota” “ADD” “Bantuan Keuangan APBD Prov/Kab” Hibah dan Sumbangan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah PENDAPATAN DESA (PASAL 72 UU 6/2013) PENDAPATAN DESA (PASAL 72 UU 6/2013)

33 32 Per-UU-an yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat DANA DESA DAN DESA ADAT Pendapatan yg diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyeleng garaan pemerintahan, pembangunan serta pember dayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kab/kota TA Di struktur pendapatan, Transper Pemerintah Pusat (Dana Desa) Pendapatan yg diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyeleng garaan pemerintahan, pembangunan serta pember dayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD pemerintah kab/kota TA Di struktur pendapatan, Transper Pemerintah Pusat (Dana Desa) Lanjutan ….

34 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru (TPG) Dana Insentif Daerah “Dana Desa dan Desa Adat” DANA DESA DAN DESA ADAT 33 dianggarkan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD KABUPATEN/KOTA Lanjutan …. 33

35 Lanjutan …. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU 6/2014, pemerintah kab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota. PASAL 72 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) UU 6/2014 KABUPATEN/ KOTA PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PALING SEDIKIT 10% PALING SEDIKIT 10% 34

36 Kepada Pemda Lainnya Partai Politik “Pemerintah Desa” BELANJA BANTUAN KEUANGAN Lanjutan …. 35

37 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014 Pemerintah Kab/Kota Alokasi dana untuk desa dan desa adat dari APBN dalam jenis belanja bentuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK Lanjutan …. menganggarkan 36

38 Pasal 72 ayat (1) huruf e UU 6/2014 Pemerintah Prov/Kab/Kota Bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa Lanjutan …. memberikan 37

39 APBDes PADesaAlokasi APBN Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota ADD Bantuan Keuangan APBD Prov/Kab Hibah dan sumbangan Lain-lain pendapatan Desa yg sah. Paling sedikit 70% untuk: Penyelenggaraan pemerintahan desa; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa. Paling sedikit 70% untuk: Penyelenggaraan pemerintahan desa; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional BPD; Insentif RT dan RW. Paling banyak 30% untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional BPD; Insentif RT dan RW. Pasal 100 PP 43/2014 bersumber digunakan 38

40 Pemerintah kab/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kab/Kota TA 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014 Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD TA 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU 6/2014 Lanjutan... Program dan Kegiatan SKPD Terkait 39

41 40 Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013 Landasan Kebijakan Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi DANA KAPITASI

42 41 Lanjutan..... Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda dan SE MDN No 900/2280/SJ tgl 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sejak diundangkannya Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014 dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah.

43 Bagan Alir FKTP Non-BLUD

44 43 DANA NON KAPITASI Pembayaran klaim non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mentransper kepada Bendahara FKTP, selanjutnya oleh Bendahara FKTP disetor kepada Kas Daerah Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus; (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

45 Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yg tidak bekerjasama dgn BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c.pelayanan kesehatan yg telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b.pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yg tidak bekerjasama dgn BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c.pelayanan kesehatan yg telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

46 PT. Askes (Persero) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

47 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Inpres 11/2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan PMDN 11/2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

48 Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yg mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yg ditetapkan dgn peraturan kepala daerah. O Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yg terkait dgn pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yg tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yg akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota mempedomani PMDN No.57 tahun 2011 dan PMDN No.34 tahun 2013 ttg P-PMDN No. 57 Tahun 2011 Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yg sudah tersedia milik pemerintah daerah. O O Lanjutan...

49 Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1)Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2)Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3)Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yg bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 4)Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1)Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2)Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3)Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yg bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 4)Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. Lanjutan...

50 STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS (Sesuai PMK No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari : 1.Uang Harian : a.Luar Kota b.Dalam Kota (lebih dari 8 jam) a.Luar Kota b.Dalam Kota (lebih dari 8 jam) 2.Uang Representasi a.Luar Kota b.Dalam Kota (lebih dari 8 jam) a.Luar Kota b.Dalam Kota (lebih dari 8 jam) 3.Biaya Penginapan 4.Biaya Taksi 5.Biaya Tiket Pesawat 6.Biaya Sewa Kendaraan

51 Lanjutan... 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. 2.Uang Representasi hanya diberikan kepada : 1.Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri); 2.Pejabat Eselon I; 3.Pejabat Eselon II Yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. 1.Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri); 2.Pejabat Eselon I; 3.Pejabat Eselon II Yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. 3.Biaya Penginapan  Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L (RKA SKPD utk daerah) sesuai dengan peruntukannya  Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah  Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L (RKA SKPD utk daerah) sesuai dengan peruntukannya  Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah

52 Lanjutan... 4.Biaya Taksi : Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya 5.Tiket Pesawat  Merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulan (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran.  Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran)  Klasifikasi tiket perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri  Merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulan (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran.  Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran)  Klasifikasi tiket perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri

53 Lanjutan... 6.Sewa Kendaraan :  Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sewa kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus)  Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :  Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sewa kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus)  Satuan biaya ini diperuntukkan bagi : a.Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan b.Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien a.Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan b.Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien  Satuan biaya sewa kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi

54 ANALISIS DAN IDETIFIKASI APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2015

55 5 INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK 1.Ketepatan waktu penetapan APBD. 2.Porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 3.Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA. 4.Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 5.Meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD 1.Ketepatan waktu penetapan APBD. 2.Porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 3.Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA. 4.Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 5.Meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD

56 PROVINSI DAN KABUPATEN BARU 1. PROVINSI KALIMANTAN UTARA UU NO 20 /2012 TGL 16 NOP Provinsi Kalimantan Utara dari Prov. Kalimantan Timur terdiri dari : 1). Kabupaten Bulungan 4). Kota Tarakan, dan 2). Kabupaten Nunukan 5). Kabupaten Malinau 3). Kabupaten Tana Tidung. 2. Kab. Paningkal Abab Lematang Sumsel/ Jan 2013 Dan Muratara 3. Kab Pesisir Barat di lampung /Nop Kab. Pengandaraan Di Jawa Barat /Nop Kab. Mahakam Ulu Kaltim/ Jan Kab. Mamuju Tengah Sulbar/ Jan Kab. Banggai Laut di Sulteng/Jan Kab. Kolaka Timur di Sultra/Jan Kab. Malaka di NTT/2013/Jan Kab. Pulau Tali Abu di Malut/Jan Kab. Manukwari Selatan dan Kab.Pergunungan Arfak di Papua Brt/12 SAAT INI 34 PROVINSI DAN 505 KAB/KOTA MENJADI 539 PROV KAB/KOTA 1. PROVINSI KALIMANTAN UTARA UU NO 20 /2012 TGL 16 NOP Provinsi Kalimantan Utara dari Prov. Kalimantan Timur terdiri dari : 1). Kabupaten Bulungan 4). Kota Tarakan, dan 2). Kabupaten Nunukan 5). Kabupaten Malinau 3). Kabupaten Tana Tidung. 2. Kab. Paningkal Abab Lematang Sumsel/ Jan 2013 Dan Muratara 3. Kab Pesisir Barat di lampung /Nop Kab. Pengandaraan Di Jawa Barat /Nop Kab. Mahakam Ulu Kaltim/ Jan Kab. Mamuju Tengah Sulbar/ Jan Kab. Banggai Laut di Sulteng/Jan Kab. Kolaka Timur di Sultra/Jan Kab. Malaka di NTT/2013/Jan Kab. Pulau Tali Abu di Malut/Jan Kab. Manukwari Selatan dan Kab.Pergunungan Arfak di Papua Brt/12 SAAT INI 34 PROVINSI DAN 505 KAB/KOTA MENJADI 539 PROV KAB/KOTA SLAMAT ATAS

57 PENETAPAN APBD PROVINSI TEPAT WAKTU  TAHUN 2014 (26) PROV TEPAT WAKTU ATAU 76,47% DARI 34 PROV DAN 92,86% DARI TARGET KINERJA TA 2013 (28) PROV, TERLAMBAT 7 PROV MASINGS: - SUMATERA BARAT - BANTEN - RIAU - DKI JAKARTA - SUMATERA UTARA - MALUKU UTARA - LAMPUNG - PAPUA  TAHUN 2014 (26) PROV TEPAT WAKTU ATAU 76,47% DARI 34 PROV DAN 92,86% DARI TARGET KINERJA TA 2013 (28) PROV, TERLAMBAT 7 PROV MASINGS: - SUMATERA BARAT - BANTEN - RIAU - DKI JAKARTA - SUMATERA UTARA - MALUKU UTARA - LAMPUNG - PAPUA  TAHUN 2013 (27) PROV TEPAT WAKTU ATAU 81,82% DARI 33 PROV DAN 103% DARI TARGET KINERJA TA PROV, TERLAMBAT 6 PROV MASINGS: - ACEH- PAPUA - RIAU - SULAWESI BARAT - DKI JAKARTA- PAPUA BARAT  TAHUN 2013 (27) PROV TEPAT WAKTU ATAU 81,82% DARI 33 PROV DAN 103% DARI TARGET KINERJA TA PROV, TERLAMBAT 6 PROV MASINGS: - ACEH- PAPUA - RIAU - SULAWESI BARAT - DKI JAKARTA- PAPUA BARAT  TAHUN 2015 (32) PROVI TEPAT WAKTU ATAU 94,12% DARI 34 PROV ATAU 106,66% DARI TARGET KINERJA TA 2014 (30) PROV, YANG TERLAMBAT: 1.ACEH 2.DKI  TAHUN 2015 (32) PROVI TEPAT WAKTU ATAU 94,12% DARI 34 PROV ATAU 106,66% DARI TARGET KINERJA TA 2014 (30) PROV, YANG TERLAMBAT: 1.ACEH 2.DKI

58 PENETAPAN APBD KAB/KOTA TEPAT WAKTU TA 2012 S.D 2014  TAHUN 2013 KAB/KOTA (7) PROVINSI YG 100% TEPAT WAKTU MASINGS : 1. KALIMANTAN TENGAH 14 KAB/KOTA 100% 2. BANTEN 8 KAB/KOTA 100% 3. KEP. BANGKA BELITUNG 7 KAB/KOTA 100% 4. BALI 9 KAB/KOTA 100% 5. GORONTALO 6 KAB/KOTA 1000% 6. D.I YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA 100% 7. SULAWESI BARAT 5 KAB/KOTA 100% 8. JATIM 22/38 KAB/KOTA 57,89%  TAHUN 2013 KAB/KOTA (7) PROVINSI YG 100% TEPAT WAKTU MASINGS : 1. KALIMANTAN TENGAH 14 KAB/KOTA 100% 2. BANTEN 8 KAB/KOTA 100% 3. KEP. BANGKA BELITUNG 7 KAB/KOTA 100% 4. BALI 9 KAB/KOTA 100% 5. GORONTALO 6 KAB/KOTA 1000% 6. D.I YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA 100% 7. SULAWESI BARAT 5 KAB/KOTA 100% 8. JATIM 22/38 KAB/KOTA 57,89%  TAHUN 2014 DARI 505 KAB/KOTA 325 (64,36%) YANG TEPAT WAKTU 180 KAB/KOTA YG TERLAMBAT MASINGS DIANTARANYA SBB: 1. BABEL 7 KAB/KOTA 100% 5. BENGKULU 4/10 KAB/KT ATAU 40% 2. JAWA TIMUR 34/38 KAB/KOTA/89,43% 6. LAMPUNG 11/15 KAB/KOTA/73,33% 3. GORONTALO 5/6 KAB/KOTA/ 83,33% 7. KALSEL 8/13 KAB/KOTA /61,54% 4 SULSEL 19/24 KAB/KOTA ATAU 79,17% 8. SUMATERA BARAT 12/19 K/K 63,16%  TAHUN 2014 DARI 505 KAB/KOTA 325 (64,36%) YANG TEPAT WAKTU 180 KAB/KOTA YG TERLAMBAT MASINGS DIANTARANYA SBB: 1. BABEL 7 KAB/KOTA 100% 5. BENGKULU 4/10 KAB/KT ATAU 40% 2. JAWA TIMUR 34/38 KAB/KOTA/89,43% 6. LAMPUNG 11/15 KAB/KOTA/73,33% 3. GORONTALO 5/6 KAB/KOTA/ 83,33% 7. KALSEL 8/13 KAB/KOTA /61,54% 4 SULSEL 19/24 KAB/KOTA ATAU 79,17% 8. SUMATERA BARAT 12/19 K/K 63,16%  TAHUN 2015 DARI 505 KAB/KOTA DATA SEMENTARA BELUM AKURAT DIANTARANYA: 1.JATIM 38/38 KAB/KOTA 100% 7.JAMBI 11/11 KAB/KOTA 100% 2.JATENG 35/35 KAB/KOTA 100% 8. SULBAR 6/6 KAB/KOTA 100% 3.SULSEL 24/24 KAB/KOTA 100% 9.GORONTALO 6/6 KAB/KOTA 4.KALSEL 13/13 KAB/KOTA 100% 10.JOGYA 5/5 KAB/KOTA 100% 5.BALI 9/9 KAB/KOTA 100% 11.KALTARA 5/5 KAB/KOTA 100% 6. BENGKULU 4/10 KAB/KOTA 40%  TAHUN 2015 DARI 505 KAB/KOTA DATA SEMENTARA BELUM AKURAT DIANTARANYA: 1.JATIM 38/38 KAB/KOTA 100% 7.JAMBI 11/11 KAB/KOTA 100% 2.JATENG 35/35 KAB/KOTA 100% 8. SULBAR 6/6 KAB/KOTA 100% 3.SULSEL 24/24 KAB/KOTA 100% 9.GORONTALO 6/6 KAB/KOTA 4.KALSEL 13/13 KAB/KOTA 100% 10.JOGYA 5/5 KAB/KOTA 100% 5.BALI 9/9 KAB/KOTA 100% 11.KALTARA 5/5 KAB/KOTA 100% 6. BENGKULU 4/10 KAB/KOTA 40%

59 58 PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI, KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI, KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN NO.DAERAH Prov. JATIM13 Des Des Des Kab. Bangkalan27 Des Des Des Kab. Banyuwangi30 Des Januari Des Kab. Blitar12 Januari Januari Januari DES Kab. Bojonegoro09 Februari Januari Januari Kab. Bondowoso22 Des Des Des DES Kab. Gresik30 Des Des Des Kab. Jember09 Januari Des Des DES Kab. Jombang23 Des Des Des Kab. Kediri28 Des Des Januari DES Kab. Lamongan28 Des Des Des DES Kab. Lumajang08 Maret 2012 Terlambat 30 Des Kab. Madiun24 Januari Januari Des Kab. Magetan31 Januari Januari Des DES Kab. Malang06 Januari Des Des Kab.Mojokerto30 Des Januari Des JAN Kab. Nganjuk30 Des Januari Febuari Kab. Ngawi28 Des Des Des DES Kab. Pacitan23 Des Des Des DES Kab. Pamekasan09 Januari Januari Des 2013 Keterangan: Tepat Waktu (sebelum 31 desember) Tidak Tepat Waktu (setelah 31 desember)

60 59 NO.DAERAH Kab. Pasuruan 28 Des Febr Januari Kab. Ponorogo 28 Des Januari Des Kab. Probolinggo 29 Des Des Des Kab. Sampang 12 Des Febr Januari DES Kab. Sidoarjo 20 Januari Januari Des Kab. Situbondo 20 Febr Des Januari Kab. Sumenep 26 Januari Des Des JAN Kab. Trenggalek 27 Des Januari Des Kab. Tuban 30 Des Des Des DES Kab. Tulungagung 27 Des Des Des Kota Batu 12 Januari Des Des DES Kota Blitar 10 Januari Januari Des Kota Kediri 06 Febr Januari Febr Kota Madiun 29 Des Des Des DES Kota Malang 27 Des Des Des DES Kota Mojokerto 28 Des Des Des JAN Kota Pasuruan 28 Des Des Des Kota Probolinggo 17 Januari Des Des Kota Surabaya03 Febr Des Des DES 2014 Lanjutan...

61 DAERAH 3 THN TERAKHIR YG DITUNDA DAU 25% NO Prov. NADKab. Aceh TenggaraKab. Aceh Jaya*) Kab. Tanah Karo 2 Kab. BireuenKab. Aceh Jaya*)Kab. Dairi Kota Tjg Balai 3 Kota SabangKab. Tanah KaroKab. Kepahiang Kab. Solok Selatan 4 Kota LangsaKab. LangkatKab. Blora Kab. Bengkalis 5 Kab. Aceh JayaKab. Padang LawasKab. Kudus Kab. Rokan Hulu 6 Kab. Tanah KaroKab. Indragiri HilirKab. Lumajang Kab. Kep. Meranti 7 Kab. LangkatKab. LebongKota Singkawang Kota Dumai 8 Kab. Nias SelatanKab. Bengkulu TengahKab. Banggai Kepulauan Kota Pekanbaru 9 Kab. BatubaraKab. PesawaranKab. Jeneponto kab. Tjg Jabung Brt 10 Kab. Padang LawasKab. BloraKab. Alor*) Kab. Mesuji 11Kota BekasiKab. PatiKab. Kepulauan Aru Kota Bekasi 12 Kab. BloraKab. Alor*)Kab. Tolikara Kab.Blora 13 Kab. JemberKab. SarmiKab. Boven Digoel Kab. Karang Anyar 14 Kab. JenepontoKab. Mappi*) Kab. Magelang 15 Kab. SoppengKab. Puncak*)Kab. Mambrmo Tengah Kota Singkawang 16 Kab. Biak NumforKab. Teluk WondamaKab. Puncak*) Kab. Minahasa selatan 17 Kab. Mappi Kab. Lingga Kab. Banggai Kep 18 Kab. Mambrmo Tgh Kab. Jonepo 19 Kab. Enduga Kab. Slayar 20 Kab. Tmr Tgh Utara 21 Kab. Mimika 22 Kab. Kirom dan Mappi

62 OPINI BPK  PROVINSI TA 2010 PADA TAHUN 2011 (6) YANG WTP ATAU 18,18% MASINGS: - Riau - Jawa Timur - Kep. Riau - Sulawesi Selatan - DI Yogyakarta - Sulawesi Utara  PROVINSI TA 2010 PADA TAHUN 2011 (6) YANG WTP ATAU 18,18% MASINGS: - Riau - Jawa Timur - Kep. Riau - Sulawesi Selatan - DI Yogyakarta - Sulawesi Utara  PROVINSI TA 2011 PADA TAHUN 2012 (10) YANG WTP ATAU 30,30% MASINGS: - Kep. Riau - Jawa Tengah - Bengkulu - Jawa Timur - Lampung - Sulawesi Selatan - Jawa Barat - Nusa Tenggara Barat - D I Yogyakarta - DKI Jakarta  PROVINSI TA 2011 PADA TAHUN 2012 (10) YANG WTP ATAU 30,30% MASINGS: - Kep. Riau - Jawa Tengah - Bengkulu - Jawa Timur - Lampung - Sulawesi Selatan - Jawa Barat - Nusa Tenggara Barat - D I Yogyakarta - DKI Jakarta  PROVINSI TA 2012 (17) WTP atau 51,52% (12) WDP DAN 4 DISCLMR MASINGS: - Sumatera Barat - Jawa Barat - NTB - Riau - Jawa Tengah - Kalimantan Barat - Jambi - Jawa Timur - Sulawesi Utara - Bengkulu - DKI Jakarta - Kalimantan Timur - Lampung - D I Yogyakarta - Sulawesi Tengah - Kep.Riau - Sulawesi Selatan  PROVINSI TA 2012 (17) WTP atau 51,52% (12) WDP DAN 4 DISCLMR MASINGS: - Sumatera Barat - Jawa Barat - NTB - Riau - Jawa Tengah - Kalimantan Barat - Jambi - Jawa Timur - Sulawesi Utara - Bengkulu - DKI Jakarta - Kalimantan Timur - Lampung - D I Yogyakarta - Sulawesi Tengah - Kep.Riau - Sulawesi Selatan

63 OPINI BPK  TA 2010 PADA TAHUN 2011 (36) YANG WTP 7,33% MASINGS: - ACEH 5/24 KAB/KOTA - JATENG 2 KAB/KOTA - BENGKULU 3/10 KAB/KOTA (30,33%) 3 - JATIM (5) KAB/KOTA (13,16%) - LAMPUNG 5/14 KAB/KOTA (35,71%) 2 - SULSEL 1 KAB/KOTA, DST - BANTEN 3/8 KAB/KOTA (37,50%) 1  TA 2010 PADA TAHUN 2011 (36) YANG WTP 7,33% MASINGS: - ACEH 5/24 KAB/KOTA - JATENG 2 KAB/KOTA - BENGKULU 3/10 KAB/KOTA (30,33%) 3 - JATIM (5) KAB/KOTA (13,16%) - LAMPUNG 5/14 KAB/KOTA (35,71%) 2 - SULSEL 1 KAB/KOTA, DST - BANTEN 3/8 KAB/KOTA (37,50%) 1  TA 2011 PADA TAHUN 2012 (65) YANG WTP ATAU 13,24% MASINGS: - ACEH (2) KAB/KOTA- JATENG (7) KAB/KOTA - RIAU (2) KAB/KOTA- JATIM (10) KAB/KOTA (26,32%) - SUMSEL (4) KAB/KOTA- JABAR (2) KAB/KOTA - BENGKULU (3/10) KAB/KOTA (30,33) 3- SULSEL (2) KAB/KOTA - LAMPUNG (6/14) KAB/KOTA (42,86%) 2- SULTENG (3) KAB/KOTA - BANTEN (5/8) KAB/KOTA (62,50%) 1-  TA 2011 PADA TAHUN 2012 (65) YANG WTP ATAU 13,24% MASINGS: - ACEH (2) KAB/KOTA- JATENG (7) KAB/KOTA - RIAU (2) KAB/KOTA- JATIM (10) KAB/KOTA (26,32%) - SUMSEL (4) KAB/KOTA- JABAR (2) KAB/KOTA - BENGKULU (3/10) KAB/KOTA (30,33) 3- SULSEL (2) KAB/KOTA - LAMPUNG (6/14) KAB/KOTA (42,86%) 2- SULTENG (3) KAB/KOTA - BANTEN (5/8) KAB/KOTA (62,50%) 1-  TA 2012 PADA 2013 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: - Sumatera Barat 5 Kab/Kota - Banten 4/8 Kab/Kota (50,00%) 2 - Kep. Riau 4/7 Kab/Kota (57,14%) 1 - Jatim 12 kab/kota (31,58%) - Lampung 6/15 Kab/Kota (42,86%) 3 - Bengkulu 3 kab/kota - Sumatera Selatan 5 kab/kota - Sumut 2 kab/kota - Kep. Bangka Belitung 2 kab/kota - Sulut 1 Kab/kota - Bali 2 kab/kota - Sulsel 4 kab/kota - Jawa Barat 2 Kab/Kota - Kaltim 1 kab/Kota - SUMBAR 5/19 KAB/KOTA (26,32%) -  TA 2012 PADA 2013 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: - Sumatera Barat 5 Kab/Kota - Banten 4/8 Kab/Kota (50,00%) 2 - Kep. Riau 4/7 Kab/Kota (57,14%) 1 - Jatim 12 kab/kota (31,58%) - Lampung 6/15 Kab/Kota (42,86%) 3 - Bengkulu 3 kab/kota - Sumatera Selatan 5 kab/kota - Sumut 2 kab/kota - Kep. Bangka Belitung 2 kab/kota - Sulut 1 Kab/kota - Bali 2 kab/kota - Sulsel 4 kab/kota - Jawa Barat 2 Kab/Kota - Kaltim 1 kab/Kota - SUMBAR 5/19 KAB/KOTA (26,32%) -

64 63 NODAERAH WTPWTPWDPTMPWTPWDPTMPWTPWDPTWTMP PROV JATIM1 WTP Kab. Bangkalan1 WTP Kab. Banyuwangi 1WDP 1 1 WTP 3 Kab. Blitar 1WDP Kab. Bojonegoro 1WDP Kab. Bondowoso 1WDP 1 WTP 1 6 Kab. Gresik 1WDP Kab. Jember 1WDP 1 1 WTP 8 Kab. Jombang 1WDP 1 1 9Kab. Kediri 1WDP Kab. Lamongan 1WDP Kab. Lumajang 1WDP Kab. Madiun 1WDP Kab. Magetan 1WDP Kab. Malang 1WDP Kab.Mojokerto 1WDP TMP 1 WDP 16 Kab. Nganjuk 1WDP 1 1 WTP 17 Kab. Ngawi 1WDP Kab. Pacitan1 WTP1 1 WDP 19 Kab. Pamekasan 1WDP 1 WTP 1 WDP OPINI BPK PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012

65 64 NODAERAH WTPWTPWDPTWTWWTPWDPTMPWTPWDPTWTMP 20 Kab. Pasuruan 1WDP Kab. Ponorogo 1WDP 1 1 WTP 22 Kab. Probolinggo 1WDP Kab. Sampang 1WDP Kab. Sidoarjo 1WDP Kab. Situbondo 1WDP Kab. Sumenep 1WDP Kab. Trenggalek 1WDP Kab. Tuban 1WDP 1 WTP 1WDP 29 Kab. Tulungagung 1 WTP Kota Blitar 1 WTP Kota Kediri 1WDP Kota Madiun 1WDP Kota Malang 1WDP 1 WTP1 34 Kota Mojokerto 1 WTP Kota Pasuruan 1WDP Kota Probolinggo 1WDP 1 WTP 1 37Kota Surabaya 1WDP 1 1 WTP 38 Kota Batu 1TMP 1WDP OPINI BPK PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012

66 RINGKASAN APBD KOTA SURABAYA TA 2014/2015 NO.URAIAN2014 % 2015 KETERANGAN 12 4 PENDAPATAN DAERAH 6,150,194,212,9036,516,306,800,495 Naik 5,95% I Pendapatan Asli Daerah 3,247,459,154,137 52,80% 3,520,137,339,061 54,02% ratas 11,19% 1 Pajak Daerah 2,471,025,909,3022,679,368,000,000 sesuaikan UU 28/09 2 Retribusi Daerah 285,197,286,889302,514,833,533 sesuaikan UU 28/09 3 Hasil Pengl Keda dipshkn 120,855,713,722121,312,265,681 rasional dgn modal 4 Lain-lain PAD yg sah 370,380,244,224416,942,239,847 Harus terukur...! II Dana Perimbangan 1,597,890,575,334 25,98% 1,506,796,757,000 23,12% Ratas 73,15 % 1 Dan BHP/BH Bkn Pajak 330,818,986,334359,411,271,000 2 Dana Alokasi Umum 1,200,889,359,0001,147,385,486,000 asti pormulasinya 3 Dana Alokasi Khusus 66,182,230,000. Tergolong Sedang III Lains Pendpt dh y sah 1,304,844,483,431 21,78% 1,489,372,704,434 22,86% ratas 15,66% 1 Hibah Dana darurat 2 DBH Hsl dari Prov 823,489,838,067998,877,266,211 Sesuai dlm Perda Prov 3 Dana Penysn dan Otsus 448,297,975,000464,333,217,000 4 BanKeu dari Pemda Ln 7,067,090,0001,359,339,223 Sesuai dlm Perda Prov 5 Pendptn yg sah lainnya ,0024,802,882,000 Jumlah Pendapatan 6,150,194,212,9036,516,306,800,495

67 RINGKASAN BELANJA BELANJA DAERAH 7,072,715,425,304 7,269,442,530,623 naik 2,78% I Belanja Tdk Lgsg 2,454,326,270,745 34,70% 2,437,565,640,912 33,53% Ratas kab/kt 51,50% 1 Belanja Pegawai 2,061,262,089,183 29,14% 2,132,757,197,613 29,34% Ratas kab/kt 49,39% 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah 378,142,867,562 5,37% 289,545,858,993 4,01% Ratas nas 2% 5 Belanja Bansos 1,651,000,000 11,70% 1,651,000,000 8,27% dari PAD 6 BBH kpd Desa 1,200,000, ? 1,200,000,000 % PP 72/05/ UU Desa 10% 7 Bankeu Kpd Desa 2,070,314,0002,411,584,306 % PP 72/2005 (10%) dan Partai politik dari DF-DAK-BP 9 Belanja Tdk Terduga 10,000,000,000 sesuai potensi bencana..!!! II Belanja Langsung 4,618,389,154,559 65,30% 4,831,876,889,711 64, 47% ratas Nas 48,65% 1 Belanja Pegawai 436,530,395,926 6,17% 408,469,512,566 5,63% belanja standar 2 Belja Barang / Jasa 2,171,272,931,002 30,70% 2,291,928,884,123 31,53% dari Belanja 3 Belanja Modal 2,010,585,827,631 28,43% 2,131,478,493,022 29,32% berpdmn Perkada Pelpres No 5/2010 /2014 Jumlah Belanja 7,072,715,425,3047,269,442,530,623 Surplus/(Defisit) (922,521,212,402) 15,01% (753,135,730,128) 11,56%PMK127/2011mak6%

68 RINGKASAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DAERAH 943,185,351,353788,530,072,563 I Penerimaan Pembiayaan 943,185,351,353788,530,072,563 1 SiLPA TA sebelumnya 943,185,351,353788,530,072,563 Lamp A.IX.a PM13/ Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjln Kekyda yg dipsh 4 Penerimaan Pinjaman Drh 5 Penerimaan kembali pinjm 6 Penerimaan Piutang Daerah Jlh Penerimaan Pembyn 943,185,351,353788,530,072,563 II Pengeluaran Pembiayaan 20,664,138,95235,394,342,435 1 Pembentukan Dana Cadgn harus dgn Perda 2 Penyertaan Modal Pemda 20,664,138,95235,394,342,435 Penyrtn Modal 3 Pembayaran Pokok Hutang 4 Pemberian Pinjaman Darh Jlh Pengelrn Pembiayaan 20,664,138,95235,394,342,435 Pembiayaan Netto 922,521,212,402753,135,730,128 (SILPA) Surplus Silva

69 68

70 DATA NARASUMBER N A M A: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si  TEMPAT/TGL LAHIR: LAMPUNG 28 MARET 1960  PENDIDIKAN: MAGESTER ILMU ADM. NEGARA UNKRIS JAKARTA  PEKERJAAN: DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI  ALAMAT: KANTOR JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp RUMAH JL. SWAKARSA I B NO 27 RT.04/03 KEL. PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR KP  HP:  NPWP: N A M A: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si  TEMPAT/TGL LAHIR: LAMPUNG 28 MARET 1960  PENDIDIKAN: MAGESTER ILMU ADM. NEGARA UNKRIS JAKARTA  PEKERJAAN: DIREKTORAT ANGGARAN DAERAH DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI  ALAMAT: KANTOR JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp RUMAH JL. SWAKARSA I B NO 27 RT.04/03 KEL. PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR KP  HP:  NPWP:


Download ppt "SISTEM PENGELOLAAN KEUDA BERDASARKAN UU No 23/2014 PP NO 58/2005 DAN PERMENDAGRI NO 13/2006, NO 59/2007, 21/2011 SERTA PERMENDAGRI NO 37/2014 SISTEM PENGELOLAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google