Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)"— Transcript presentasi:

1 Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2 Cakupan Monitoring Masa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman; Masa operasional yang ditandai dengan pembayaran kembali pinjaman (repayment); Tahap pasca penyelesaian piutang negara (restrukturisasi) . Untuk saat ini yang didelegasikan adalah monitoring tahap penyeselesaian piutang negara.

3 Restrukturisasi berdasarkan PMK 120/2008

4 DITERBITKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN UTANG PDAM
I. ALUR PIKIR PMK Pasal 37 ayat 1 UU. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari Pembukuan, kecuali piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah Mengingat perlu dilakukan penyelesaian utang PDAM dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian MDGs khususnya terkait pelayanan air bersih Hasil rapat koordinasi terbatas tanggal 18 April 2008 yang dipimpin oleh Wakil Presiden dengan dihadiri Menko Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Eselon I Instansi terkait mengenai penyelesaian tunggakan utang PDAM. DITERBITKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN UTANG PDAM

5 SISTEMATIKA PMK DASAR HUKUM PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA TUJUAN CARA
KRITERIA PENGHAPUSAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN V. PELAPORAN VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN REVISI BUSINESS PLAN KETENTUAN LAIN - LAIN PENYELESAIAN PINJAMAN YANG BELUM JATUH TEMPO PENGECUALIAN UNTUK PDAM YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

6 I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NO. I TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (PASAL 37) PP NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.05/2008 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

7 II. 2. CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
PDAM PEMINJAM MENUNGGAK LANCAR/ PERCEPATAN PELUNASAN PENGHAPUSAN SELURUH TUNGGAKAN NON POKOK ATAU KOMBINASI PENGHAPUSAN SEBAGIAN TUNGGAKAN NON POKOK DENGAN PENGHAPUSAN MELALUI DEBTSWAP TO INVESTMENT (DSTI) INSENTIF Pasal 22 ayat (2) dan (3) PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK Pasal 4

8 II. 1. TUJUAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
Pasal 3 Mengurangi beban keuangan PDAM. Perbaikan Manajemen. Membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam rangka investasi.

9 II. 3 KRITERIA PENGHAPUSAN
TUNGGAKAN per cut-off date*) Non Pokok Pokok PDAM berkinerja kurang sehat dan sakit PDAM berkinerja sehat Penjadwalan kembali Pasal 9 dan 10 Pasal 6 Pasal 7 Penetapan jangka wak-tu penjadwalan diten-tukan berdasarkan penilaian Komite terha-dap kinerja PDAM, Laporan Keuangan dan Business Plan Penghapusan seluruh tunggakan non pokok Kombinasi antara penghapusan sebagian non pokok dan penghapusan melalui Debt Swap to Investment (DSTI) Penghapusan tunggakan non pokok 40%, DSTI 60% Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi Kapasitas Fiskal Daerah sedang Penghapusan tunggakan non pokok 50%, DSTI 50% *)Cut-off date per tanggal ditetapkan PMK Tanggal 19 Agustus 2008 **) Termasuk Bunga Masa Tenggang yang dikapitalisir menjadi pokok menurut ketentuan perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman Kapasitas Fiskal Daerah rendah Penghapusan tunggakan non pokok 60%, DSTI 40%

10 III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
Menteri Keuangan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan PDAM 1 Prakondisi Pasal 11 2 5 Dokumen Pendukung Komite Persetujuan Pasal 12 3 Pasal 13 6 1 Evaluasi dan Analisa Amandemen PP/PPP* Kepala Daerah 4 Rekomendasi Persetujuan Ketua DPRD Usia maksimum 50 tahun Latar belakang pendidikan minimum S1. Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum Mampu menjelaskan Visi & Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM yang bersangkutan. Mampu menjabarkan strategI pelaksanaan Business Plan PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Mampu bekerjasama dengan jajaran direksi lain dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM sesuai Visi, Misi, dan menyatakan mampu melakukan Business Plan Perusahaan. KRITERIA FIT AND PROPER TEST Pasal 8 Prakondisi Ditetapkannya tarif lebih besar dari biaya dasar; Pengangkatan Direksi dilakukan melalui fit and proper test oleh Gubernur/Bupati/Walikota 3. Business plan untuk 5 tahun (2008 s.d. 2012) yang disusun oleh PDAM dan disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

11 Menteri Keuangan untuk penghapusan sampai dengan Rp.10 Miliar
IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN Pasal 16 Menteri Keuangan untuk penghapusan sampai dengan Rp.10 Miliar 2. Presiden untuk penghapusan lebih dari Rp.10 Miliar sampai dengan Rp.100 Miliar 3. Presiden dengan persetujuan DPR untuk penghapusan lebih dari Rp.100 Miliar

12 RKAP/RAB yang telah disahkan Kepala Daerah/Badan Pengawas
V. PELAPORAN Pasal 18 Dokumen yang disampaikan selama periode penyelesaian piutang negara Laporan pelaksanaan Business Plan (paling lambat tanggal 31 Juli setiap tahunnya) Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang telah diaudit (paling lambat tanggal 31 Juli setiap tahunnya) RKAP/RAB yang telah disahkan Kepala Daerah/Badan Pengawas (paling lambat tanggal 1 Maret setiap tahunnya)

13 VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN
Pasal 19 Komite melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan business plan secara periodik selama 5 tahun: Tahun ke-1 dan ke-2 paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun; Tahun ke-3 dan selanjutnya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun

14 VII. REVISI BUSINESS PLAN
Pasal 20 Dapat dilakukan apabila asumsi - asumsi dalam business plan tidak dapat tercapai karena di luar kontrol direksi dan hal-hal yang dianggap sebagai force majeure Persetujuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

15 2) PDAM YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA
VIII. KETENTUAN LAIN Pasal 22 ayat (1) PEMBAYARAN TUNGGAKAN POKOK YANG DIJADWALKAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK YANG BELUM JATUH TEMPO Tingkat bunga yang diberlakukan sama dengan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman Pasal 23 2) PDAM YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA a. Tidak diperkenankan mengikuti program ini. b. Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya

16 Investor SEHAT Investor PDAM Credit Worthiness Investor

17 Progress Restrukturisasi PDAM per 30 April 2011

18 PDAM YANG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI = 115
PROGRES PER 30 April PDAM YANG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI = 115 URAIAN PDAM Jumlah PDAM Yang Mengajukan 115 Telah disetujui oleh Menteri Keuangan 68 Telah dipresentasikan dan dibahas oleh Komite Teknis - Sedang disususun Laporan Evaluasi - Perbaikan Bussines Plan - Akan dibahas ulang 13 5 7 1 Sedang dalam pembahasan Kelompok Kerja 9 Telah dibahas di kelompok kerja 4 Akan dibahas dalam rapat pokja Dikembalikan karena belum memenuhi syarat 25 Jumlah PDAM Yang Belum Mengajukan 49 Jumlah PDAM Yang Tidak ikut PMK 120 11 Total PDAM yang mempunyai tunggakan pinjaman 175 18

19 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI
OLEH MENTERI KEUANGAN NO PDAM Keterangan 1 Kabupaten Ciamis Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 2 Kota Palopo 3 Kabupaten Cilacap 4 Kabupaten Madiun 5 Kabupaten Mojokerto 6 Kabupaten Intan Banjar 7 Kota Banjarmasin Sedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 8 Kabupaten Sleman 9 Kabupaten Wonosobo 10 Kabupaten Badung 11 Kota Palangkaraya 12 Kota Ternate 13 Kota Samarinda 14 Kabupaten Jombang 15 Kabupaten Jayapura

20 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI
OLEH MENTERI KEUANGAN NO PDAM Keterangan 16 Kab. Kuningan Sedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 17 Kabupaten Tulungagung 18 Kabupaten Blora 19 Kota Pekalongan 20 Kab. Tanjung Balai 21 Kab. Bangkalan 22 Kota Blitar 23 Kab. Sukabumi 24 Kota Tebing Tinggi 25 Kab. Pamekasan 26 Kab. Gresik 27 Kab. Karawang 28 Kota Sawahlunto 29 Kab. Padang Panjang 30 Kab. Tanah Datar

21 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI
OLEH MENTERI KEUANGAN NO PDAM Keterangan 31 Kab. Jember Sedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 32 Kab. Gowa 33 Kab. Purbalingga 34 Kab. Klungkung 35 Kabupaten Kupang 36 Kabupaten Sragen 37 Kab. Bojonegoro 38 Kab. Mamuju 39 Kabupaten Magetan 40 Kab. Purwakarta 41 Kabupaten Garut 42 Kota Sibolga 43 Kabupaten Subang 44 Kab. Karang Asem 45 Kota Gorontalo

22 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI
OLEH MENTERI KEUANGAN NO PDAM Keterangan 46 Kab. Pasaman Sedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 47 Kabupaten Gianyar 48 Kota Solok 49 Kota Pematang Siantar Sedang proses penghapusan bersyarat Presiden 50 Kota Surakarta 51 Kabupaten Tabanan 52 Kota Bandar Lampung 53 Kabupaten Grobogan 54 Kabupaten Rembang 55 Kab. Semarang 56 Kota Pasuruan 57 Kabupaten Blitar 58 Kota Pontianak 59 Kota Denpasar 60 Kota Banda Aceh

23 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI
OLEH MENTERI KEUANGAN NO PDAM Keterangan 61 Kota Padang Sedang proses penghapusan bersyarat Presiden 62 Kabupaten Bekasi 63 Kab Indramayu 64 Kota Bandung Sedang proses penghapusan bersyarat DPR 65 Kabupaten Tangerang 66 Kota Semarang 67 Kota Palembang 68 Kota Makassar

24 Daftar 13 PDAM yang Telah Rapat Komite Teknis
NO PDAM Keterangan 1 Kab. Toli Toli Penyusunan Laporan Evaluasi 2 Kab. Cirebon 3 Kab. Jembrana 4 Kabupaten Bulungan 5 Kab Malang 6 Kabupaten Buton Perbaikan Business Plan 7 Kabupaten Manokwari 8 Kota Jambi 9 Kabupaten Kerinci 10 Kab. Bone 11 Kab. Majalengka 12 Kabupaten Lebak 13 Kabupaten Muna Dibahas ulang dalam rapat Komtek

25 4 PDAM yang telah Rapat Kelompok Kerja
NO PDAM Keterangan 1 Kab. Barru Siap Komtek 2 Kota Pangkal Pinang Perbaikan Business Plan dan kelengkapan dokumen (tgl 2 Maret telah disampaikan) 3 Kab. Kediri Perbaikan Business Plan, masih belum FCR 4 Kota Bitung

26 5 PDAM yang masih di Kelompok Kerja
NO PDAM Keterangan 1 Kab. Pangkajene Kepulauan Belum FCR 2 Kabupaten Langkat Telah rapat Kelompok Kerja 3 Kabupaten Jeneponto 4 Kota Sukabumi 5. Kab Sumenep

27 25 PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT
No PDAM TINDAK LANJUT 1 Kabupaten Bulukumba Dikembalikan Permohonannya 2 Kabupaten Takalar 3 Kabupaten Polmas 4 Kabupaten Sumedang 5 Kab. Tana Toraja 6 Kab. Enrekang 7 Kab Kolaka 8 Kab. Melabouh 9 Kab. Lampung Selatan 27

28 25 PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT
NO PDAM Tindak lanjut 10 Kota Bolaang Mongondow Dikembalikan Permohonannya 11 Kab. Lamongan 12 Kabupaten Ponorogo 13 Kabupaten Maros 14 Kabupaten Padang Pariaman 15 Kab. Donggala 16 Kab. Pasuruan 17 Kab. Lumajang 18 Kab Nganjuk 28

29 25 PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT
No PDAM KETERANGAN 19 Kabupaten Sangihe Tarif masih dibawah biaya 20 Kabupaten Ogan Komering Ulu 21 Kabupaten Ngawi 22 Kabupaten Agam 23 Kabupaten Aceh Selatan 24 Kabupaten Sumbawa 25 Kota Kendari Laporan Keuangan Disclaimer

30 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN
NO PDAM PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 1 PDAM KOTA BENGKULU Belum menyusun Business Plan 2 PDAM KAB. BENGKULU SELATAN Asistensi Penyusunan BP 3 PDAM KAB. ACEH TENGGARA 4 PDAM KAB. REJANG LEBONG 5 PDAM KOTA BUKIT TINGGI 6 PDAM KAB. LAMPUNG TENGAH 7 PDAM KAB. MUSIRAWAS 8 PDAM KAB. LAHAT 9 PDAM KAB. BANGGAI 10 PDAM KAB. BUNGO TEBO 11 PDAM KAB. SAROLANGUN BANGKO 12 PDAM KAB. SOPPENG Proses penyusunan Business Plan 13 PDAM KAB. ACEH TENGAH Belum diaudit BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait

31 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN
NO PDAM PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 14 PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMUT Belum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 15 PDAM KAB. SIMALUNGUN 16 PDAM KAB. ASAHAN 17 PDAM KAB. LABUHAN BATU 18 PDAM KAB. TAPANULI UTARA 19 PDAM KAB. KUTAI Akan ada konsultasi tgl 18 Januari 2011 20 PDAM KAB. KENDARI 21 PDAM KOTA TANJUNG PINANG Belum ada keterangan dari PDAM 22 PDAM KAB. BENGKALIS 23 PDAM KOTA BINJAI Menunggu proses audit BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 24 PDAM KAB. LOMBOK TENGAH

32 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN
NO PDAM PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 25 PDAM KAB. POSO Dalam proses audit kinerja BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 26 PDAM KAB. MINAHASA Belum FCR dan Audit disclaimer 27 PDAM KAB. PROBOLINGGO Tarif lebih rendah dari biaya 28 PDAM KAB. KARO Laporan audit disclaimer 29 PDAM KAB. DAIRI 30 PDAM KAB. BANGLI 31 PDAM KAB. BANGKA 32 PDAM KAB. BELITUNG 33 PDAM KAB. LAMPUNG UTARA 34 PDAM KAB. INDRAGIRI HULU 35 PDAM KAB. KAMPAR 36 PDAM KAB. PINRANG 37 PDAM KOTA PARE-PARE 38 PDAM KAB. WAJO

33 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN
NO PDAM PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 39 PDAM KAB. SINJAI Tarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 40 PDAM KAB. SIDENRENG RAPPANG 41 PDAM KAB. MAJENE 42 PDAM KAB. BIMA Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 43 PDAM KAB. PONTIANAK Pemekaran Menunggu persetujuan penetapan status utang 44 PDAM KAB. ACEH TIMUR Proses Pemekaran 45 PDAM KAB. LANGSA 46 PDAM KAB. ACEH TAMIANG 47 PDAM KAB DELI SERDANG Konsolidasi aset dengan PDAM Tirtanadi 48 PDAM KAB TANGGAMUS BP belum ditandatangani Bupati 49 PDAM KAB. BATANGHARI Persyaratan terlalu banyak

34 DAFTAR 11 PDAM TIDAK MENGIKUTI RESTRUKTURISASI PMK 120
NO PDAM PERMASALAHAN TINDAK LANJUT 1 Sorong Kerjasama operasi Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 2 Manado 3 Pati 4 PDAM DKI JAKARTA 5 Pekan Baru 6 Biak 7 Kab. Tasikmalaya Tunggakan menjadi lancar - 8 Kab. Tapanuli Selatan Diambil alih menjadi utang PDAM Tirtanadi Medan 9 Kota Lubuk Linggau Diambil alih menjadi utang Pemkab Musi Rawas Diselesaikan dengan PMK 153/2008 10 Kabupaten Tuban Telah melunaskan tunggakan Proses persetujuan Menkeu 11 KAB. SAMBAS Dialihkan menjadi utang Pemda Singkawang Restrukturisasi melalui PMK 153/2008

35 Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi PDAM

36 Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi PDAM
Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan monitoring pasca penyelesaian piutang negara pada debitur kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi monitoring pembayaran cicilan kewajiban pokok dan/atau kewajiban lainnya; pelaksanaan business Plan selama pasca penyelesaian piutang negara. Debtswap Sebagai kelengkapan pelaksanaan monitoring tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyertakan dokumen-dokumen.

37 Dokumen Monitoring NO Dokumen 1 Perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman
2 Business Plan/Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan 3 Laporan Evaluasi/Audit Kinerja 4 Laporan Keuangan Audited 5 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 6 Kartu Pinjaman Debitur

38 Lanjutan Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi PDAM
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: menyusun tim monitoring; menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring kepada debitur yang paling kurang memuat: informasi tentang identitas dan susunan tim monitoring; periode monitoring; permintaan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner; permintaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited, Laporan Evaluasi/Audit Kinerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terakhir; batas waktu penyampaian laporan/kuesioner/data pendukung kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung yang diterima untuk keperluan penyusunan laporan monitoring. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan konsep surat pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada debitur

39 Monitoring PDAM Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: memeriksa apakah laporan pelaksanaan tersebut dikirimkan bersama kuesioner yang telah diisi lengkap; melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mencantumkan informasi terakhir tentang 8 target Business Plan melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target yang dicapai dengan target yang dijanjikan dalam business plan yang melakukan identifikasi permasalahan dalam hal pengukuran dimaksud menghasilkan nilai negatif atau realisasi target lebih kecil dari target dalam business plan.

40 8 Target Business Plan Realisasi dari Business Plan tersebut dibandingkan dengan Target yang telah disepakati sesuai dengan lampiran Amandemen perjanjian . Target-target itu adalah sebagai berikut: Proyeksi Kenaikan Tarif (Full Cost Recovery) (%) Tarif Rata-rata Biaya Dasar Tingkat Kehilangan Air (%) Tingkat Cakupan Pelayanan (%) Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang) Jangka waktu penagihan piutang (hari) Laba Rugi (Rp) Investasi (Rp) Saldo Kas (Rp) Ditambah : Pembayaran Pinjaman apakah dibayar sesuai jadwal? Debt Swap apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana?

41 Rumus Perhitungan 8 Indikator Pencapaian Kinerja PDAM pada Business Plan

42 Dasar Hukum Permendagri No. 47 tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM; Permendagri No. 23 tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Dasar Air Minum

43 8 Indikator Pencapaian Target 5 Tahunan pada Business Plan
Tarif Full Cost Recovery; Tingkat Kehilangan Air; Cakupan Pelayanan; Periode Penagihan Piutang Usaha; Rasio Pegawai per 1000 pelanggan; Rugi/ Laba; Investasi; dan Saldo Kas Catatan : Dasar perhitungan indikator didasarkan pada Permendagri No. 47 tahun 1999, kecuali indikator 1 berdasarkan Permendagri No. 23 tahun 2006

44 1. Tarif Full Cost Recovery
= Tarif Rata-Rata > 1 Biaya Dasar Tarif Rata-Rata = Total Pendapatan Air (Rp) Volume Air Terjual (m3) Biaya Dasar = Seluruh Biaya Operasional (Rp) Volume Air Produksi (m3) – Kebocoran Air Standar (m3)* Kebocoran Air Standar saat ini ditetapkan sebesar 20% .

45 2. Tingkat Kehilangan Air
= Air Distribusi (m3) – Air Terjual (m3) Air Distribusi (m3)

46 3. Cakupan Pelayanan = Total Penduduk Wil. Administrasi Jumlah Jiwa Yang Dilayani Asumsi jumlah Jiwa Yang dilayani per Jenis Sambungan = Pelanggan = jiwa Hidran Umum = 100 orang Jumlah Jiwa Yang dilayani terdiri = (Jumlah Pelanggan x 6 jiwa ) + (Hidran Umum x 100 jiwa)

47 4. Rasio Pegawai per 1000 pelanggan
= Jumlah Pegawai x 1000 Jumlah Pelanggan

48 5. Periode Penagihan Piutang
= Total Piutang Usaha net* x 360 hari Total Pendapatan Catatan : * Tidak termasuk Piutang Usaha Lain-Lain

49 6. Rugi Laba Total Pendapatan Operasional – Total Biaya Operasional + Total Pendapatan lain-lain – Total Biaya Lain-Lain – Pajak Penghasilan

50 7. Investasi Jumlah Investasi dalam Business Plan dengan sumber pendanaan multiyears (2008 s.d. 2012) yang diyakini dapat direalisasikan, baik optimalisasi maupun ekspansi Sumber pendanaan investasi dapat berasal dari APBD, APBN yang telah didukung dengan DIPDA/ PERDA, dan DIPA

51 8. Saldo Kas Posisi Kas Per Akhir Tahun, terdiri dari Cash on hand, Cash on Bank, Deposito atau aset lain yang setara dengan kas. Jumlah Posisi Kas idealnya tidak kurang dari Kebutuhan Operasional Kas Bulanan dan hendaknya tidak diperkenankan melebihi kebutuhan Biaya Operasional Kas Bulanan dalam jumlah yang besar, misal di atas 1,5 kali Catatan : Kebutuhan Biaya Operasional Kas, misalnya pembayaran kepada Vendor, gaji pegawai, listrik, pembelian bahan kimia; Biaya Operasional Non Kas, misal Penyusutan dan amortisasi

52 INDIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBABNYA

53 Proyeksi Kenaikan Tarif (Full Cost Recovery) (%)
Permasalahan yang diperhatikan dalam tingkat pemulihan biaya adalah tidak tercapainya tingkat pemulihan biaya. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah : Dari sisi pendapatan Penyesuaian tariff yang tidak tepat waktu dan besarannya sesuai proyeksi Penambahan jumlah pelanggan tidak sesuai Tingkat konsumsi atau volume kubikasi terjual dibawah dari proyeksi Dari sisi biaya Penambahan jumlah pegawai Kenaikan biaya pemeliharaan Kenaikan biaya kimia, listrik, air baku, air curah Kenaikan biaya administrasi Peningkatan produksi air Meningkatkan tingkat kehilangan air Tidak tercapainya pemulihan biaya, memberi dampak diantaranya tidak tercapainya target untuk hal-hal sebagai berikut : Laba operasional Saldo kas Pembayaran pinjaman Investasi

54 Tingkat Kehilangan Air
Permasalahan yang diperhatikan adalah tingkat kehilangan air melebihi dari yang diproyeksikan. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah : Rencana investasi penekanan kehilangan air tidak berjalan sesuai yang direncanakan Jumlah produksi air meningkat Menurunnya volume kubikasi terjual karena : menurunnya rata-rata konsumsi per pelanggan per bulan atau jumlah pelanggan aktif lebih rendah dari proyeksi Permasalahan dalam tekanan penyaluran air Tidak tercapainya tingkat kehilangan air seperti yang direncanakan akan memberi dampak terhadap hal-hal sebagai berikut : Menurunnya laba operasional Saldo kas lebih rendah Pembayaran pinjaman yang lebih rendah

55 Tingkat Cakupan Pelayanan
Permasalahan yang diperhatikan adalah tingkat cakupan pelayanan lebih rendah dari yang diproyeksikan. Indikator yang digunakan dalam evaluasi cakupan pelayanan ini adalah realisasi penambahan jumlah pelanggan baru. Alasan penggunaan indicator jumlah pelanggan baru karena tidak semua PDAM dapat memenuhi keubutuhan data jumlah penduduk secara “real time”. Penyebab dari terjadinya perubahan cakupan pelayanan hal tersebut diantaranya adalah : penambahan jumlah pelanggan di bawah dari yang direncanakan. Penurunan cakupan pelayanan akan memberi dampak pada hal-hal sebagai berikut : Laba operasional Saldo Kas Pembayaran pinjaman

56 Jumlah pegawai per 1000 pelanggan
Permasalahan yang diperhatikan adalah rasio pegawai meningkat. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah : Penambahan jumlah pelanggan di bawah dari yang diproyeksikan Penambahan jumlah pegawai melebihi dari yang direncanakan Penurunan rasio pegawai akan memberi dampak pada hal-hal sebagai berikut : Laba operasional Saldo Kas Pembayaran pinjaman

57 Jangka waktu penagihan piutang
Permasalahan yang diperhatikan adalah meningkatnya jangka waktu penagihan. Meningkatnya jangka waktu penagihan disebabkan diantaranya oleh : Dampak dari penetapan tariff baru Tingkat pelayanan yang menurun Kurangnya akses pelanggan untuk membayar Tidak tercapainya jangka waktu penagihan, memberi dampak diantaranya tidak tercapainya target untuk hal-hal sebagai berikut : Saldo kas Pembayaran pinjaman Investasi

58 Laba Rugi Permasalahan yang menjadi perhatian adalah laba operasional perusahaan dibawah dari nilai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah : Tingkat pemulihan biaya tidak tercapai Kehilangan air lebih tinggi Penambahan sambungan lebih rendah Rasio pegawai meningkat

59 Investasi Permasalahan yang menjadi perhatian adalah nilai investasi tidak sesuai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah : Saldo kas perusahaan tidak mencukupi Laba operasional lebih rendah Jumlah hari penagihan di atas dari proyeksi

60 Saldo Kas Permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak terpenuhinya saldo kas sesuai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah : Laba operasional dibawah proyeksi Jumlah hari penagihan di atas dari proyeksi

61 Pembayaran Pinjaman Permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak terbayarnya kewajiban pinjaman sesuai dengan nilai yang tertera dalam bisnis plan. Penyebab hal ini diantaranya adalah : Tingkat pemulihan biaya yang tidak tercapai Laba operasional di bawah proyeksi Jangka waktu penagihan diatas dari proyeksi Nilai investasi di atas dari yang direncanakan

62 LAPORAN LAPORAN MONITORING PDAM ...... Ruang Lingkup Monitoring
Informasi Umum PDAM Hasil Audit Kinerja dan Audit Laporan Keuangan Perkembangan Pelaksanaan Business Plan Kesimpulan Masukan


Download ppt "Pendelegasian Monitoring BUMD (PDAM)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google