Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN."— Transcript presentasi:

1 DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2 Cakupan Monitoring  Masa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman;  Masa operasional yang ditandai dengan pembayaran kembali pinjaman (repayment);  Tahap pasca penyelesaian piutang negara (restrukturisasi). Untuk saat ini yang didelegasikan adalah monitoring tahap penyeselesaian piutang negara.

3

4 I. ALUR PIKIR PMK 1.Pasal 37 ayat 1 UU. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari Pembukuan, kecuali piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang 2.Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah 3.Mengingat perlu dilakukan penyelesaian utang PDAM dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian MDGs khususnya terkait pelayanan air bersih 4.Hasil rapat koordinasi terbatas tanggal 18 April 2008 yang dipimpin oleh Wakil Presiden dengan dihadiri Menko Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Eselon I Instansi terkait mengenai penyelesaian tunggakan utang PDAM. DITERBITKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN UTANG PDAM

5 5 SISTEMATIKA PMK I.DASAR HUKUM II.PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA 1.TUJUAN 2.CARA 3.KRITERIA PENGHAPUSAN III.TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN V. PELAPORAN VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN VII.REVISI BUSINESS PLAN VIII.KETENTUAN LAIN - LAIN 1.PENYELESAIAN PINJAMAN YANG BELUM JATUH TEMPO 2.PENGECUALIAN UNTUK PDAM YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

6 I. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NO. I TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA (PASAL 37) PP NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.05/2008 TAHUN 2008 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

7 II. 2. CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PDAM PEMINJAM LANCAR/ PERCEPATAN PELUNASAN MENUNGGAK PENGHAPUSAN SELURUH TUNGGAKAN NON POKOK ATAU KOMBINASI PENGHAPUSAN SEBAGIAN TUNGGAKAN NON POKOK DENGAN PENGHAPUSAN MELALUI DEBTSWAP TO INVESTMENT (DSTI) PENJADWALAN KEMBALI TUNGGAKAN POKOK Pasal 22 ayat (2) dan (3) Pasal 4

8 II. 1. TUJUAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA 1.Mengurangi beban keuangan PDAM. 2.Perbaikan Manajemen. 3.Membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam rangka investasi. 1.Mengurangi beban keuangan PDAM. 2.Perbaikan Manajemen. 3.Membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam rangka investasi. Pasal 3

9 Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi Kapasitas Fiskal Daerah sedang Penjadwalan kembali Penghapusan seluruh tunggakan non pokok Kombinasi antara penghapusan sebagian non pokok dan penghapusan melalui Debt Swap to Investment (DSTI) Kapasitas Fiskal Daerah rendah Penghapusan tunggakan non pokok 40%, DSTI 60% Penghapusan tunggakan non pokok 50%, DSTI 50% Penghapusan tunggakan non pokok 60%, DSTI 40% II. 3 KRITERIA PENGHAPUSAN Penetapan jangka wak- tu penjadwalan diten- tukan berdasarkan penilaian Komite terha- dap kinerja PDAM, Laporan Keuangan dan Business Plan * ) Cut-off date per tanggal ditetapkan PMK Tanggal 19 Agustus 2008 PDAM berkinerja kurang sehat dan sakit PDAM berkinerja kurang sehat dan sakit PDAM berkinerja sehat PDAM berkinerja sehat Non Pokok Pasal 9 dan 10 Pasal 6Pasal 7 TUNGGAKAN per cut-off date* ) Pokok Pokok ** ) Termasuk Bunga Masa Tenggang yang dikapitalisir menjadi pokok menurut ketentuan perjanjian pinjaman/ penerusan pinjaman

10 III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Usia maksimum 50 tahun 2. Latar belakang pendidikan minimum S1. 3. Diutamakan yang memiliki pengalaman terkait manajemen air minum 4. Mampu menjelaskan Visi & Misi yang tepat dalam mengembangkan pelayanan air minum pada PDAM yang bersangkutan. 5. Mampu menjabarkan strategI pelaksanaan Business Plan PDAM yang bersangkutan secara efektif dan efisien. 6. Mampu bekerjasama dengan jajaran direksi lain dalam mencapai tujuan pelayanan PDAM sesuai Visi, Misi, dan menyatakan mampu melakukan Business Plan Perusahaan. Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan Dokumen Pendukung Prakondisi Evaluasi dan Analisa Persetujuan Amandemen PP/PPP* 1 Ketua DPRD Menteri Keuangan Kepala Daerah Prakondisi 1.Ditetapkannya tarif lebih besar dari biaya dasar; 2. Pengangkatan Direksi dilakukan melalui fit and proper test oleh Gubernur/Bupati/Walikota 3. Business plan untuk 5 tahun (2008 s.d. 2012) yang disusun oleh PDAM dan disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. KRITERIA FIT AND PROPER TEST PDAM Komite Rekomendasi Persetujuan 4 Pasal 8 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13

11 1. Menteri Keuangan untuk penghapusan sampai dengan Rp.10 Miliar 2. Presiden untuk penghapusan lebih dari Rp.10 Miliar sampai dengan Rp.100 Miliar 3. Presiden dengan persetujuan DPR untuk penghapusan lebih dari Rp.100 Miliar IV. KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN Pasal 16

12 Dokumen yang disampaikan selama periode penyelesaian piutang negara V. PELAPORAN 1.Laporan pelaksanaan Business Plan (paling lambat tanggal 31 Juli setiap tahunnya) 2.Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang telah diaudit (paling lambat tanggal 31 Juli setiap tahunnya) 3.RKAP/RAB yang telah disahkan Kepala Daerah/Badan Pengawas (paling lambat tanggal 1 Maret setiap tahunnya) Pasal 18

13 Komite melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan business plan secara periodik selama 5 tahun: 1.Tahun ke-1 dan ke-2 paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun; 2.Tahun ke-3 dan selanjutnya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun VI. EVALUASI DAN PEMANTAUAN Pasal 19

14 VII. REVISI BUSINESS PLAN 2)Persetujuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 1)Dapat dilakukan apabila asumsi - asumsi dalam business plan tidak dapat tercapai karena di luar kontrol direksi dan hal- hal yang dianggap sebagai force majeure Pasal 20

15 1)PEMBAYARAN TUNGGAKAN POKOK YANG DIJADWALKAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK YANG BELUM JATUH TEMPO Tingkat bunga yang diberlakukan sama dengan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman VIII. KETENTUAN LAIN 2) PDAM YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA a.Tidak diperkenankan mengikuti program ini. b. Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Pasal 22 ayat (1) Pasal 23

16 PDAM SEHAT Credit Worthiness Investor

17

18 PROGRES PER 30 April 2011 PDAM YANG TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI = 115 URAIANPDAM 1. Jumlah PDAM Yang Mengajukan115 a.Telah disetujui oleh Menteri Keuangan 68 b.Telah dipresentasikan dan dibahas oleh Komite Teknis - Sedang disususun Laporan Evaluasi - Perbaikan Bussines Plan - Akan dibahas ulang c.Sedang dalam pembahasan Kelompok Kerja9 - Telah dibahas di kelompok kerja4 -Akan dibahas dalam rapat pokja5 d.Dikembalikan karena belum memenuhi syarat25 2. Jumlah PDAM Yang Belum Mengajukan49 3. Jumlah PDAM Yang Tidak ikut PMK Total PDAM yang mempunyai tunggakan pinjaman175

19 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN NOPDAMKeterangan 1Kabupaten Ciamis Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 2Kota Palopo Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 3Kabupaten Cilacap Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 4Kabupaten Madiun Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 5Kabupaten Mojokerto Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 6Kabupaten Intan Banjar Telah diterbitkan Penghapusan bersyarat Menkeu 7Kota BanjarmasinSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 8Kabupaten SlemanSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 9Kabupaten WonosoboSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 10Kabupaten BadungSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 11Kota PalangkarayaSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 12Kota TernateSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 13Kota SamarindaSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 14Kabupaten JombangSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden 15Kabupaten JayapuraSedang diproses penghapusan bersyarat Presiden

20 NOPDAMKeterangan 16 Kab. KuninganSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 17 Kabupaten TulungagungSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 18 Kabupaten BloraSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 19 Kota PekalonganSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 20 Kab. Tanjung BalaiSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 21 Kab. BangkalanSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 22 Kota BlitarSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 23 Kab. SukabumiSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 24 Kota Tebing TinggiSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 25 Kab. PamekasanSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 26 Kab. GresikSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 27 Kab. KarawangSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 28 Kota SawahluntoSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 29 Kab. Padang PanjangSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 30 Kab. Tanah DatarSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

21 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN NOPDAMKeterangan 3131Kab. JemberSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 32Kab. GowaSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 33Kab. PurbalinggaSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 34Kab. KlungkungSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 35Kabupaten KupangSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 36Kabupaten SragenSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 37Kab. BojonegoroSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 38Kab. MamujuSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 39Kabupaten MagetanSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 40Kab. PurwakartaSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 41Kabupaten GarutSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 42Kota SibolgaSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 43Kabupaten SubangSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 44Kab. Karang AsemSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 45Kota GorontaloSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu

22 NOPDAMKeterangan 46Kab. PasamanSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 47Kabupaten GianyarSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 48Kota SolokSedang proses penghapusan bersyarat Menkeu 49Kota Pematang SiantarSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 50Kota SurakartaSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 51Kabupaten TabananSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 52Kota Bandar LampungSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 53Kabupaten GroboganSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 54Kabupaten RembangSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 55Kab. SemarangSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 56Kota PasuruanSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 57Kabupaten BlitarSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 58Kota PontianakSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 59Kota DenpasarSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 60Kota Banda AcehSedang proses penghapusan bersyarat Presiden DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

23 DAFTAR 68 YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN NOPDAMKeterangan 6161Kota PadangSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 62Kabupaten BekasiSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 63Kab IndramayuSedang proses penghapusan bersyarat Presiden 64Kota BandungSedang proses penghapusan bersyarat DPR 65Kabupaten TangerangSedang proses penghapusan bersyarat DPR 66Kota SemarangSedang proses penghapusan bersyarat DPR 67Kota PalembangSedang proses penghapusan bersyarat DPR 68Kota MakassarSedang proses penghapusan bersyarat DPR

24 Daftar 13 PDAM yang Telah Rapat Komite Teknis NOPDAMKeterangan 1Kab. Toli ToliPenyusunan Laporan Evaluasi 2Kab. CirebonPenyusunan Laporan Evaluasi 3Kab. JembranaPenyusunan Laporan Evaluasi 4Kabupaten BulunganPenyusunan Laporan Evaluasi 5Kab MalangPenyusunan Laporan Evaluasi 6Kabupaten ButonPerbaikan Business Plan 7Kabupaten ManokwariPerbaikan Business Plan 8Kota JambiPerbaikan Business Plan 9Kabupaten KerinciPerbaikan Business Plan 10Kab. BonePerbaikan Business Plan 11Kab. MajalengkaPerbaikan Business Plan 12Kabupaten LebakPerbaikan Business Plan 13Kabupaten MunaDibahas ulang dalam rapat Komtek

25 4 PDAM yang telah Rapat Kelompok Kerja NOPDAM Keterangan 1 Kab. BarruSiap Komtek 2Kota Pangkal Pinang Perbaikan Business Plan dan kelengkapan dokumen (tgl 2 Maret telah disampaikan) 3 Kab. Kediri Perbaikan Business Plan, masih belum FCR 4 Kota Bitung Siap Komtek

26 5 PDAM yang masih di Kelompok Kerja NOPDAM Keterangan 1 Kab. Pangkajene KepulauanBelum FCR 2 Kabupaten LangkatTelah rapat Kelompok Kerja 3 Kabupaten JenepontoBelum FCR 4 Kota SukabumiTelah rapat Kelompok Kerja 5. Kab SumenepTelah rapat Kelompok Kerja

27 NoPDAMTINDAK LANJUT 1Kabupaten BulukumbaDikembalikan Permohonannya 2Kabupaten TakalarDikembalikan Permohonannya 3Kabupaten PolmasDikembalikan Permohonannya 4Kabupaten SumedangDikembalikan Permohonannya 5Kab. Tana TorajaDikembalikan Permohonannya 6Kab. EnrekangDikembalikan Permohonannya 7Kab KolakaDikembalikan Permohonannya 8Kab. MelabouhDikembalikan Permohonannya 9Kab. Lampung SelatanDikembalikan Permohonannya 25 PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

28 NOPDAMTindak lanjut 1010Kota Bolaang MongondowDikembalikan Permohonannya 1Kab. LamonganDikembalikan Permohonannya 1212Kabupaten PonorogoDikembalikan Permohonannya 1313Kabupaten MarosDikembalikan Permohonannya 14Kabupaten Padang PariamanDikembalikan Permohonannya 15Kab. DonggalaDikembalikan Permohonannya 16Kab. PasuruanDikembalikan Permohonannya 17Kab. LumajangDikembalikan Permohonannya 18Kab NganjukDikembalikan Permohonannya 25 PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

29 NoPDAMKETERANGAN 19Kabupaten SangiheTarif masih dibawah biaya 20Kabupaten Ogan Komering UluTarif masih dibawah biaya 21Kabupaten NgawiTarif masih dibawah biaya 22Kabupaten AgamTarif masih dibawah biaya 23Kabupaten Aceh SelatanTarif masih dibawah biaya 24Kabupaten SumbawaTarif masih dibawah biaya 25Kota KendariLaporan Keuangan Disclaimer 25 PDAM DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

30 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN NOPDAMPERMASALAHANTINDAK LANJUT 1PDAM KOTA BENGKULUBelum menyusun Business Plan 2PDAM KAB. BENGKULU SELATANBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 3PDAM KAB. ACEH TENGGARABelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 4PDAM KAB. REJANG LEBONGBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 5PDAM KOTA BUKIT TINGGIBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 6PDAM KAB. LAMPUNG TENGAHBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 7PDAM KAB. MUSIRAWASBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 8PDAM KAB. LAHATBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 9PDAM KAB. BANGGAIBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 10PDAM KAB. BUNGO TEBOBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 11 PDAM KAB. SAROLANGUN BANGKOBelum menyusun Business PlanAsistensi Penyusunan BP 12PDAM KAB. SOPPENGProses penyusunan Business PlanAsistensi Penyusunan BP 13PDAM KAB. ACEH TENGAHBelum diaudit BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait

31 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN NOPDAMPERMASALAHANTINDAK LANJUT 14 PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMUTBelum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 15PDAM KAB. SIMALUNGUNBelum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 16PDAM KAB. ASAHANBelum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 17PDAM KAB. LABUHAN BATUBelum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 18PDAM KAB. TAPANULI UTARABelum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 19PDAM KAB. KUTAIBelum ada keterangan Akan ada konsultasi tgl 18 Januari PDAM KAB. KENDARIBelum ada keterangan Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 21PDAM KOTA TANJUNG PINANGBelum ada keterangan dari PDAM Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 22PDAM KAB. BENGKALISBelum ada keterangan dari PDAM Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 23 PDAM KOTA BINJAIMenunggu proses audit BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 24PDAM KAB. LOMBOK TENGAHMenunggu proses audit BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait

32 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN NOPDAMPERMASALAHANTINDAK LANJUT 25PDAM KAB. POSODalam proses audit kinerja BPKP Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 26PDAM KAB. MINAHASABelum FCR dan Audit disclaimer Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 27PDAM KAB. PROBOLINGGOTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 28PDAM KAB. KAROLaporan audit disclaimer Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 29PDAM KAB. DAIRITarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 30PDAM KAB. BANGLITarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 31PDAM KAB. BANGKATarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 32PDAM KAB. BELITUNGTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 33PDAM KAB. LAMPUNG UTARATarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 34PDAM KAB. INDRAGIRI HULUTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 35PDAM KAB. KAMPARTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 36PDAM KAB. PINRANGTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 37PDAM KOTA PARE-PARETarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 38PDAM KAB. WAJOTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait

33 MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS 49 PDAM YANG BELUM MENGAJUKAN BUSINESS PLAN NOPDAMPERMASALAHANTINDAK LANJUT 39PDAM KAB. SINJAITarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 40 PDAM KAB. SIDENRENG RAPPANGTarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 41PDAM KAB. MAJENETarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 42PDAM KAB. BIMATarif lebih rendah dari biaya Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 43PDAM KAB. PONTIANAKPemekaran Menunggu persetujuan penetapan status utang 44PDAM KAB. ACEH TIMURProses Pemekaran Menunggu persetujuan penetapan status utang 45PDAM KAB. LANGSAProses Pemekaran Menunggu persetujuan penetapan status utang 46PDAM KAB. ACEH TAMIANGProses Pemekaran Menunggu persetujuan penetapan status utang 47PDAM KAB DELI SERDANG Konsolidasi aset dengan PDAM Tirtanadi Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait 48PDAM KAB TANGGAMUSBP belum ditandatangani Bupati Rapat koordinasi dgn Pemda dan DPRD 49PDAM KAB. BATANGHARIPersyaratan terlalu banyak Rapat koordinasi dgn. Kementerian terkait

34 DAFTAR 11 PDAM TIDAK MENGIKUTI RESTRUKTURISASI PMK 120 NOPDAMPERMASALAHANTINDAK LANJUT 1Sorong Kerjasama operasi Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 2Manado Kerjasama operasi Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 3Pati Kerjasama operasi Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 4PDAM DKI JAKARTA Kerjasama operasi Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 5Pekan Baru Kerjasama operasi Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 6BiakKerjasama operasiKoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 7Kab. Tasikmalaya Tunggakan menjadi lancar - 8 Kab. Tapanuli SelatanDiambil alih menjadi utang PDAM Tirtanadi Medan Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 9 Kota Lubuk Linggau Diambil alih menjadi utang Pemkab Musi Rawas Diselesaikan dengan PMK 153/ Kabupaten TubanTelah melunaskan tunggakanProses persetujuan Menkeu 11KAB. SAMBAS Dialihkan menjadi utang Pemda Singkawang Restrukturisasi melalui PMK 153/2008

35

36 Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi PDAM Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan permintaan monitoring pasca penyelesaian piutang negara pada debitur kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi monitoring pembayaran cicilan kewajiban pokok dan/atau kewajiban lainnya; pelaksanaan business Plan selama pasca penyelesaian piutang negara. Debtswap Sebagai kelengkapan pelaksanaan monitoring tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyertakan dokumen-dokumen.

37 Dokumen Monitoring NODokumen 1Perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman 2Business Plan/Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan 3Laporan Evaluasi/Audit Kinerja 4Laporan Keuangan Audited 5Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 6Kartu Pinjaman Debitur

38 Lanjutan Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi PDAM Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: menyusun tim monitoring; menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring kepada debitur yang paling kurang memuat: informasi tentang identitas dan susunan tim monitoring; periode monitoring; permintaan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner; permintaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited, Laporan Evaluasi/Audit Kinerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terakhir; batas waktu penyampaian laporan/kuesioner/data pendukung kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. mengadministrasikan dokumen-dokumen pendukung yang diterima untuk keperluan penyusunan laporan monitoring. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan konsep surat pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada debitur

39 Monitoring PDAM Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: memeriksa apakah laporan pelaksanaan tersebut dikirimkan bersama kuesioner yang telah diisi lengkap; melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mencantumkan informasi terakhir tentang 8 target Business Plan melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target yang dicapai dengan target yang dijanjikan dalam business plan yang melakukan identifikasi permasalahan dalam hal pengukuran dimaksud menghasilkan nilai negatif atau realisasi target lebih kecil dari target dalam business plan.

40 8 Target Business Plan Realisasi dari Business Plan tersebut dibandingkan dengan Target yang telah disepakati sesuai dengan lampiran Amandemen perjanjian. Target-target itu adalah sebagai berikut: Proyeksi Kenaikan Tarif (Full Cost Recovery) (%) Tarif Rata-rata Biaya Dasar Tingkat Kehilangan Air (%) Tingkat Cakupan Pelayanan (%) Jumlah pegawai per 1000 pelanggan (orang) Jangka waktu penagihan piutang (hari) Laba Rugi (Rp) Investasi (Rp) Saldo Kas (Rp) Ditambah : - Pembayaran Pinjaman apakah dibayar sesuai jadwal? - Debt Swap apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana?

41

42 Dasar Hukum 1. Permendagri No. 47 tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM; 2. Permendagri No. 23 tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Dasar Air Minum

43 8 Indikator Pencapaian Target 5 Tahunan pada Business Plan 1. Tarif Full Cost Recovery; 2. Tingkat Kehilangan Air; 3. Cakupan Pelayanan; 4. Periode Penagihan Piutang Usaha; 5. Rasio Pegawai per 1000 pelanggan; 6. Rugi/ Laba; 7. Investasi; dan 8. Saldo Kas Catatan : Dasar perhitungan indikator didasarkan pada Permendagri No. 47 tahun 1999, kecuali indikator 1 berdasarkan Permendagri No. 23 tahun 2006

44 1. Tarif Full Cost Recovery = Tarif Rata-Rata > 1 Biaya Dasar Tarif Rata-Rata = Total Pendapatan Air (Rp) Volume Air Terjual (m3) Biaya Dasar = Seluruh Biaya Operasional (Rp) Volume Air Produksi (m3) – Kebocoran Air Standar (m3)* Kebocoran Air Standar saat ini ditetapkan sebesar 20%.

45 2. Tingkat Kehilangan Air = Air Distribusi (m3) – Air Terjual (m3) Air Distribusi (m3)

46 3. Cakupan Pelayanan = Total Penduduk Wil. Administrasi Jumlah Jiwa Yang Dilayani Asumsi jumlah Jiwa Yang dilayani per Jenis Sambungan = a.Pelanggan = 6 jiwa b. Hidran Umum = 100 orang Jumlah Jiwa Yang dilayani terdiri = (Jumlah Pelanggan x 6 jiwa ) + (Hidran Umum x 100 jiwa)

47 4. Rasio Pegawai per 1000 pelanggan = Jumlah Pegawai x 1000 Jumlah Pelanggan

48 5. Periode Penagihan Piutang = Total Piutang Usaha net* x 360 hari Total Pendapatan Catatan : * Tidak termasuk Piutang Usaha Lain-Lain

49 6. Rugi Laba Total Pendapatan Operasional – Total Biaya Operasional + Total Pendapatan lain-lain – Total Biaya Lain-Lain – Pajak Penghasilan

50 7. Investasi Jumlah Investasi dalam Business Plan dengan sumber pendanaan multiyears (2008 s.d. 2012) yang diyakini dapat direalisasikan, baik optimalisasi maupun ekspansi Sumber pendanaan investasi dapat berasal dari APBD, APBN yang telah didukung dengan DIPDA/ PERDA, dan DIPA

51 8. Saldo Kas Posisi Kas Per Akhir Tahun, terdiri dari Cash on hand, Cash on Bank, Deposito atau aset lain yang setara dengan kas. Jumlah Posisi Kas idealnya tidak kurang dari Kebutuhan Operasional Kas Bulanan dan hendaknya tidak diperkenankan melebihi kebutuhan Biaya Operasional Kas Bulanan dalam jumlah yang besar, misal di atas 1,5 kali Catatan : -Kebutuhan Biaya Operasional Kas, misalnya pembayaran kepada Vendor, gaji pegawai, listrik, pembelian bahan kimia; -Biaya Operasional Non Kas, misal Penyusutan dan amortisasi

52

53 Proyeksi Kenaikan Tarif (Full Cost Recovery) (%) Permasalahan yang diperhatikan dalam tingkat pemulihan biaya adalah tidak tercapainya tingkat pemulihan biaya. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah : Dari sisi pendapatan Penyesuaian tariff yang tidak tepat waktu dan besarannya sesuai proyeksi Penambahan jumlah pelanggan tidak sesuai Tingkat konsumsi atau volume kubikasi terjual dibawah dari proyeksi Dari sisi biaya Penambahan jumlah pegawai Kenaikan biaya pemeliharaan Kenaikan biaya kimia, listrik, air baku, air curah Kenaikan biaya administrasi Peningkatan produksi air Meningkatkan tingkat kehilangan air Tidak tercapainya pemulihan biaya, memberi dampak diantaranya tidak tercapainya target untuk hal-hal sebagai berikut : Laba operasional Saldo kas Pembayaran pinjaman Investasi

54 Tingkat Kehilangan Air Permasalahan yang diperhatikan adalah tingkat kehilangan air melebihi dari yang diproyeksikan. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah : Rencana investasi penekanan kehilangan air tidak berjalan sesuai yang direncanakan Jumlah produksi air meningkat Menurunnya volume kubikasi terjual karena : menurunnya rata-rata konsumsi per pelanggan per bulan atau jumlah pelanggan aktif lebih rendah dari proyeksi Permasalahan dalam tekanan penyaluran air Tidak tercapainya tingkat kehilangan air seperti yang direncanakan akan memberi dampak terhadap hal-hal sebagai berikut : Menurunnya laba operasional Saldo kas lebih rendah Pembayaran pinjaman yang lebih rendah

55 Tingkat Cakupan Pelayanan Permasalahan yang diperhatikan adalah tingkat cakupan pelayanan lebih rendah dari yang diproyeksikan. Indikator yang digunakan dalam evaluasi cakupan pelayanan ini adalah realisasi penambahan jumlah pelanggan baru. Alasan penggunaan indicator jumlah pelanggan baru karena tidak semua PDAM dapat memenuhi keubutuhan data jumlah penduduk secara “real time”. Penyebab dari terjadinya perubahan cakupan pelayanan hal tersebut diantaranya adalah : penambahan jumlah pelanggan di bawah dari yang direncanakan. Penurunan cakupan pelayanan akan memberi dampak pada hal- hal sebagai berikut : Laba operasional Saldo Kas Pembayaran pinjaman

56 Jumlah pegawai per 1000 pelanggan Permasalahan yang diperhatikan adalah rasio pegawai meningkat. Penyebab dari terjadinya hal tersebut diantaranya adalah : Penambahan jumlah pelanggan di bawah dari yang diproyeksikan Penambahan jumlah pegawai melebihi dari yang direncanakan Penurunan rasio pegawai akan memberi dampak pada hal- hal sebagai berikut : Laba operasional Saldo Kas Pembayaran pinjaman

57 Jangka waktu penagihan piutang Permasalahan yang diperhatikan adalah meningkatnya jangka waktu penagihan. Meningkatnya jangka waktu penagihan disebabkan diantaranya oleh : Dampak dari penetapan tariff baru Tingkat pelayanan yang menurun Kurangnya akses pelanggan untuk membayar Tidak tercapainya jangka waktu penagihan, memberi dampak diantaranya tidak tercapainya target untuk hal-hal sebagai berikut : Saldo kas Pembayaran pinjaman Investasi

58 Laba Rugi Permasalahan yang menjadi perhatian adalah laba operasional perusahaan dibawah dari nilai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah : Tingkat pemulihan biaya tidak tercapai Kehilangan air lebih tinggi Penambahan sambungan lebih rendah Rasio pegawai meningkat

59 Investasi Permasalahan yang menjadi perhatian adalah nilai investasi tidak sesuai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah : Saldo kas perusahaan tidak mencukupi Laba operasional lebih rendah Jumlah hari penagihan di atas dari proyeksi

60 Saldo Kas Permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak terpenuhinya saldo kas sesuai yang direncanakan. Penyebab dari permasalahan ini diantaranya adalah : Laba operasional dibawah proyeksi Jumlah hari penagihan di atas dari proyeksi

61 Pembayaran Pinjaman Permasalahan yang menjadi perhatian adalah tidak terbayarnya kewajiban pinjaman sesuai dengan nilai yang tertera dalam bisnis plan. Penyebab hal ini diantaranya adalah : Tingkat pemulihan biaya yang tidak tercapai Laba operasional di bawah proyeksi Jangka waktu penagihan diatas dari proyeksi Nilai investasi di atas dari yang direncanakan

62 LAPORAN LAPORAN MONITORING PDAM A.Ruang Lingkup Monitoring B.Informasi Umum PDAM C.Hasil Audit Kinerja dan Audit Laporan Keuangan D.Perkembangan Pelaksanaan Business Plan E.Kesimpulan F.Masukan


Download ppt "DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google