Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro 2012 2.Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro 2012 2.Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan."— Transcript presentasi:

1 1 Muhtar Mahmud

2 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara 3.Kebijakan Subsidi BBM tahun 2012 OUTLINE 2 2

3 PROYEKSI ASUMSI EKONOMI MAKRO 2012 Asumsi dasar ekonomi makro 2012 disepakati sama dengan usulan RAPBN 2012, kecuali tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Implikasi penurunan suku bunga SPN 3 diturunkan dari 6,5% menjadi 6,0% adalah penghematan pembayaran bunga utang Rp0,9 T. APBN 3

4 SASARAN-SASARAN STRATEGIS RKP

5 POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN

6 Tema RKP 2012 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Empat Pilar Pembangunan Pro GrowthPro PoorPro JobPro Environment ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2012 Memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya memelihara stabilitas ekonomi; dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2012 Memberikan dorongan terhadap perekonomian (stimulus fiskal) seraya memelihara stabilitas ekonomi; dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal Meningkatkan kualitas belanja negara Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah Meningkatkan kualitas belanja negara Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah Pengendalian defisit APBN Defisit dijaga pada kisaran 1,5% terhadap PDB Pengendalian defisit APBN Defisit dijaga pada kisaran 1,5% terhadap PDB 6

7 STRATEGI PENGENDALIAN KESINAMBUNGAN FISKAL 7 Arah Kebijakan:  Optimalisasi pendapatan negara dgn mempertimbangkan iklim dunia usaha;  Meningkatkan efisiensi & efektifitas belanja negara melalui meningkatkan quality spending. Peningkatan belanja infrastruktur diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan;  Mengendalikan defisit dalam batas aman < 3% PDB;  Pengurangan utang secara bertahap dan mencari sumber pembiayaan yg rendah resiko. 1.Optimalisasi Pendapatan negara2. Peningkatan Quality spending  Belanja modal meningkat 3. Pengendalian defisit dalam batas aman (<3% PDB) 4. Penurunan rasio utang terhadap PDB.

8 RINGKASAN POSTUR APBN Triliun rupiah

9 PENERIMAAN PERPAJAKAN Penerimaan perpajakan telah meningkat 2,5 kali lipat dari Rp409,2 T (2006)  Rp T (2012), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% per tahun. Penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 17,5%, sementara penerimaan pajak non-migas meningkat sebesar 22,2%.

10 TARGET DAN KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012 TARGET DAN KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2012 Triliun rupiah Kebijakan perpajakan 2012: Kegiatan ekstensifikasi perpajakan, a.l. pelaksanaan sensus pajak nasional; Kegiatan intensifikasi melalui law enforcement, yaitu himbauan, penagihan, pemeriksaan dan penyidikan, serta pembentukan KPP migas dan pertambangan; Peningkatan tarif cukai tembakau rata-rata 16,3%, perluasan cakupan barang kena cukai, serta penyempurnaan National Single Window. 10

11 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PNBP telah mengalami peningkatan dari Rp.226,9 T (2006)  Rp.278,0 T (2012), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Sumber utama PNBP masih berasal dari Penerimaan SDA, khususnya SDA Migas. 11

12 TARGET DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENERIMAAN PNBP 2012 Penurunan PPh Migas dan SDA Migas disebabkan oleh penurunan asumsi harga minyak ICP. Strategi peningkatan PNBP terutama (i) pencapaian target lifting minyak bumi dan gas alam, (ii) efisiensi besaran cost recovery dalam kegiatan hulu migas (rencana besaran cost recovery adalah 12,3 miliar USD), dan (iii) revisi jenis dan tarif PNBP pada kegiatan pertambangan dan batu bara. Triliun rupiah 12

13 Belanja negara meningkat lebih dari 2 kali lipat: Rp 509,6T (2005) → Rp1.320,8 T (2011). Dalam tahun 2012 belanja negara direncanakan naik sebesar Rp114,6 T dengan proporsi belanja pusat sebesar 67,2% dan transfer daerah sebesar 32,8%. Arah Kebijakan Belanja Negara, a.l. (i) pembangunan infrastruktur untuk mendukung program MP3EI, (ii) peningkatan kemampuan pertahanan negara menuju Minimum Essential Force (MEF), dan (iii) perluasan program perlindungan sosial (pro rakyat). ARAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA

14 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2012 Belanja pemerintah pusat telah meningkat hampir 3 kali lipat dari Rp.361,2 T (2005) menjadi Rp.965,0 T (2012), dengan peningkatan rata-rata sebesar 16% per tahun. Pelaksanaan program pro rakyat (klaster 4): 6 program utama dan 3 program prioritas Program ketahanan pangan melalui dukungan subsidi dan dana stabilisasi pangan. 6 Program utama: 1.Rumah sangat murah; 2.Kendaraan angkutan umum murah; 3.Air bersih untuk rakyat; 4.Listrik murah dan hemat; 5.Peningkatan kehidupan nelayan; 6.Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. 6 Program utama: 1.Rumah sangat murah; 2.Kendaraan angkutan umum murah; 3.Air bersih untuk rakyat; 4.Listrik murah dan hemat; 5.Peningkatan kehidupan nelayan; 6.Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. 3 Program prioritas: 1.Surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014; 2.Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi 1 juta jiwa/tahun; 3.Pembangunan transportasi jakarta. 3 Program prioritas: 1.Surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014; 2.Penciptaan lapangan kerja guna mengurangi 1 juta jiwa/tahun; 3.Pembangunan transportasi jakarta. 14

15 Belanja K/L terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 mencapai Rp 461,5 T atau meningkat hampir 150% dibandingkan tahun 2006; Pada tahun 2012 belanja K/L direncanakan meningkat sebesar Rp46,8 T (10,1%) dibandingkan pagu tahun 2011; Kebijakan Belanja K/L antara lain (i) dukungan terhadap industri kecil dan kreatif (UMKM), (ii) efisiensi belanja operasional, dan (iii) pembangunan gedung baru dilakukan secara selektif. ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L

16 Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Porsi bunga utang dan subsidi menurun, belanja modal meningkat  alokasi anggaran lebih produktif Komposisi (%) *Angka sementara

17 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PUSAT PER JENIS BELANJA 2012 Belanja Pegawai Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melalui: Kenaikan Gaji Pokok PNS/TNI/POLRI dan pensiun pokok rata-rata 10 %; Pemberian Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI dan pensiun ke-13; Kenaikan uang makan untuk PNS dan uang lauk pauk untuk TNI/Polri. Belanja Barang Mendukung peningkatan pelayanan melalui efisiensi belanja barang terutama belanja perjalanan dinas. Belanja Modal Pembangunan infrastruktur dasar: energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; Peningkatan pertahanan negara menuju MEF. Bantuan Sosial Melanjutkan program perlindungan sosial: BOS, Beasiswa, Jamkesmas, dan PKH; Melanjutkan program PNPM. Pembayaran Bunga Utang Pembayaran bunga utang tepat waktu dan jumlah. Belanja Lain- lain Antisipasi dana untuk risiko fiskal; Pengalokasian dana cadangan beras dan cadangan benih. 17

18 PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI Triliun Rp 18

19 ARAH KEBIJAKAN BELANJA SUBSIDI 2012 Subsidi BBM Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan cara pembatasan konsumsi BBM premium untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai April 2012; Volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter → 2,5 juta kilo liter premium bersubsidi tidak dicairkan (akan dievaluasi dalam APBN-P 2012). Subsidi Listrik Menurunkan susut jaringan listrik (losses) serta meningkatkan pasokan gas dan pemakaian batubara sebagai input pembangkitnya. Subsidi Non Energi Subsidi Pangan : Menyediakan Raskin kepada 17,5 juta RT miskin selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan; Subsidi Pupuk : Memenuhi kebutuhan pupuk petani dengan harga terjangkau, meningkatkan produktivitas dan revitalisasi hasil pertanian, serta mendukung program ketahanan pangan; Subsidi Benih : Membantu menyediakan dan menyalurkan benih berkualitas dengan harga terjangkau melalui BUMN benih; PSO : Meningkatkan pelayanan angkutan kereta api dan Pelni serta informasi publik (LKBN Antara dan Pos) agar dapat terjangkau oleh masyarakat; Subsidi Pajak : Mendukung program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis. 19

20 SUBSIDI BBM

21 21 Perkembangan Anggaran Subsidi BBM

22 22 Sensitivitas Perubahan Subsidi BBM

23 23 Konsumsi BBM Bersubsidi Tahun 2010 dan 2011 Realisasi konsumsi BBM Bersubsidi periode Januari s.d September 2011 mencapai 30,8 juta kl (76,0% dari pagu APBN-P 2011), atau meningkat sebesar 8,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

24 24 Perbedaan harga keekonomian semakin jauh dari harga BBM bersubsidi sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Perkembangan Harga Keekonomian BBM vs Pertamax

25 Harga BBM bersubsidi di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga BBM di kawasan regional. Sumber : Bloomberg (diolah) Perkembangan Harga BBM di Beberapa Negara Regional

26 KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 26 : Implementasi Kebijakan : Pengurangan jenis BBM bersubsidi pada tahun 2005 dari 5 jenis menjadi 3 jenis dengan menghapus minyak diesel dan minyak bakar dari jenis BBM bersubsidi. Program konversi minyak tanah ke LPG sejak Tahun 2007 Diversifikasi energi (gas untuk bis dan transportasi umum) Penyesuaian harga jual BBM Meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi untuk menjadikan subsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan Subsidi BBM Pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup dan penyempurnaan regulasi 2.Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG. 3.Peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati. 4.Pemberian tambahan subsidi bahan bakar nabati. 5.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dalam perhitungan subsidi pajak tertentu sebesar 5%. 6.Pemberian subsidi PPN BBM dan LPG 3 kg dalam besaran subsidi BBM pada APBN-P 2011.

27 KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 2012 Pengalokasian BBM bersubsidi tepat sasaran dengan cara pembatasan konsumsi BBM premium untuk kendaraan pribadi di Jawa dan Bali mulai April 2012; Optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg; Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG) ; Menyempurnakan regulasi kebijakan. 27

28 KOMPOSISI PENGGUNA BBM BERSUBSIDI 28 Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat Per Sektor Pengguna Konsumsi Premium Per Wilayah Per Jenis BBM Bersubsidi Sumber : Kementerian ESDM, 2010

29 1.Subsidi BBM :  Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi secara bertahap  Penyesuaian harga BBM bersubsidi  Optmalisasi penggunaan energi alternatif (BBN, BBG) 2.Subsidi Listrik :  Penyesuaian TTL secara bertahap  Mengeliminasi subsidi listrik untuk konsumen golongan menengah ke atas  Mendukung pasokan energi input untuk pembangkit listrik, terutama dari gas, batubara, dan panas bumi 3.Koordinasi Kebijakan yang lebih baik antarinstansi,dan antar-pusat & daerah 4.Desain kebijakan yang komprehensif ke depan dengan diikuti kebijakan pendukungnya. Langkah Pengendalian Subsidi Energi ke depan 29

30 30


Download ppt "1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro 2012 2.Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google