Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Geotermal di KSA & KPA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Geotermal di KSA & KPA."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Geotermal di KSA & KPA

2 Anak terlahir mendahului ibu-bapak ? Anak terlahir mendahului ibu-bapak ?

3 PP 28/ 2011 Pengelolaan KPA & KSA Penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi... 1.perencanaan; 2.perlindungan; 3.pengawetan; 4.pemanfaatan; 5.evaluasi kesesuaian fungsi.

4 Pemanfaatan dilakukan melalui... 1.penelitian & pengembangan ilmu pengetahuan; 2.pendidikan & peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 3.penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; 4.pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 5.pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; 6.pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat

5

6 Project Partners – Ecofys, OMA The Scenario of The World Energy SOURCE: Ecofys Energy Scenario, 2010 The Energy Report The Ecofys Scenario 1.Limit demand for energy through conservation and efficiencies 2.Use renewable energy to fill remaining demand 3.Use fossil fuels if necessary, as efficiently and cleanly as possible

7 SOURCE: Ecofys Energy Scenario, 2010 The Scenario – Key Elements The Energy Report The Ecofys Scenario

8 Geothermal  4,000 MW Wind resource  76,600 MW Hydropower  10,000 MW Solar  5 kWh/m 2 /day Ocean  170,000 MW Biomass  500 MW (bagasse & rice hulls only) Largest producer of coconut oil Ranks 10 th in world sugarcane production Source: Renewable Energy Management Bureau, DOE PHILIPPINES : Vast Renewable Energy Potential

9 Panas Bumi Geotermal apa itu ? apa itu ?

10 UU 27 tahun 2003 [ pasal 1 ] Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. UU 5 tahun 1990 & UU 41 tahun 1999 penambangan tak bisa dilakukan di dalam Kawasan Konservasi.

11 2 gambaran dari PENGERTIAN PANAS BUMI gambaran dari PENGERTIAN PANAS BUMI

12 DOC ID © Chevron 2005

13 DOC ID © Chevron 2005

14 KONDISI INDUSTRI KEPANASBUMIAN SAAT INI 14 Potensi Panas Bumi MW tersebar di 265 lokasi Usaha Inti Panas Bumi Pemanfaatan Langsung  belum dikelola secara optimal Pemanfaatan Tidak Langsung  kapasitas terpasang MW Usaha Penunjang Panas Bumi Jasa Penunjang & Jasa Pabrikan  scr umum serupa dg ush penunjang Migas

15 Keunggulan Komparatif Panas Bumi SDA yang dapat diperbarui. Memiliki potensi sangat besar. Sebagai salah satu sumber energi STRATEGIS dlm pembangunan nasional yg berkelanjutan. Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan.

16 Alternatif Percepatan Pensinergian Panas Bumi& Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya di Kawasan Konservasi  Revisi PP 68/ 1998  PP 28/ 2011 (KPA & KSA)  Revisi UU 27/ 2003 (Panas Bumi): Panas Bumi  bukan penambangan 3. Revisi UU 5/ 1990 (KSDAH & E)

17 telah disepakati kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kehutanan No. 7662/ 05/ MEM.S/ 2011 dan NK.16/Menhut-II/ 2011 tanggal 19 Desember 2012: untuk pemanfaatan geotermal di Kawasan Hutan Konservasi tetap harus menunggu UU 27 / 2003 ttg Panas Bumi direvisi.  sambil menunggu UU 27/ 2003 direvisi, Direktorat PJLKKHL telah menyiapkan draft Permenhut ttg Pemanfaatan Geotermal di KSA & KPA. Pemanfaatan Geotermal di KPA & KSA

18 3 draft PERMENHUT

19 Pengertian Geotermal adalah energi panas yang dihasilkan dari masukan massa air alami dari kondisi lingkungan ke dalam sumber-sumber energi yang berada di dalam perut bumi. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Geotermal (IUPJG) di KSA & KPA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa geotermal guna kebutuhan listrik. Pungutan Hasil Usaha Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Geotermal (PHUPPJG) adalah pungutan yang dikenakan secara periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan dan besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundangan yg berlaku. Iuran Izin Usaha Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Geotermal (IIUPPJG) adalah pungutan terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial pada usaha pemanfaatan jasa geotermal yang dikenakan sekali sebelum izin terbit.

20 Areal Usaha & Izin Usaha AREAL Kawasan KSA & KPA Kawasan KSA & KPA kecuali kawasan CA, Zona Inti & Zona Rimba TN IZIN USAHA Pemanfaatan geotermal dapat diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan geotermal dapat diberikan dalam bentuk Izin Usaha Izin diberikan melalui tahapan: inventarisasi dan studi kelayakan serta pengambilan Lokasi yang diberikan izin tidak berdekatan dengan habitat dan atau aktifitas satwa, cagar budaya/ situs sejarah, dan berjarak paling dekat 500 meter.

21 SM TWA TN BUMD BUMS TAHURA 1. Akte pendirian badan usaha atau koperasi 2. SIUP 3. NPWP 4. Referensi Bank 5. Pengalaman dibidang pemanfaatan energi atau kelistrikan 6. Profil Perusahaan 7. Proposal/ Rencana Kegiatan Usaha Jasa 8. Laporan keuangan yang sudah diaudit akuntan publik Siapa Berhak Mengajukan Ijin? BUMN

22 pengajuan IZIN

23 Pemohon Tembusan : Sekjen, Dirjen, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kepala UPTD setempat, Gubernur, Bupati/ Walikota setempat, Kepala SKPD energi dan sumber daya mineral Syarat administrasi & teknis 10 HK Pemberian IUPJG Tahap Inventarisasi - Studi Kelayakan & Tahap Pengambilan di SM, TN & TWA halaman lanjutan

24 Penerbitan SPP- IIUPJG inventarisasi – studi kalayakan oleh Dirjen Menteri 5 HK Sekjen telaahan hukum & usulan IUPJG; invent – studi kelayakan Sekjen telaahan hukum & usulan IUPJG; invent – studi kelayakan 5 HK Menteri menerbitkan IUPJG tahap invent – studi kelayakan (5 tahun) Lunas IIUPJG invent – studi kelayakan oleh pemohon Lunas IIUPJG invent – studi kelayakan oleh pemohon 5 HK Pemegang IUPJG invent – studi kelayakan Menteri Dpt mengajukan IUPJG tahap pengambilan Dilengkapi persyaratan Dirjen/ Direktur Teknis 10 HK Penilaian Penerbitan SPP- IIUPJG pengambilan oleh Dirjen 24 HK Menteri 5 HK Menteri Pemohon 5 HK Sekjen telaahan hukum + usulan IUPJG pengambilan 5 HK Menteri menerbitkan IUPJG tahap pengambilan (50 tahun) Menteri menerbitkan IUPJG tahap pengambilan (50 tahun) 5 HK 24 HK halaman lanjutan Lunas IIUPJG Pengambilan

25 Pemohon Tembusan : Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di Prov/ Kab/ Kota, Kepala SKPD energi dan sumber daya mineral Prov/ Kab/ Kota Syarat administrasi & teknis Pemberian IUPJG di TAHURA Ketentuan tata cara permohonan, penerbitan SPP-IIUPJG, dan penerbitan IUPJG, sama dengan yang berlaku di SM, TN, dan TWA.

26 Kewajiban Pemegang Izin Hak Pemegang Izin Jangka Waktu Izin Berakhirnya Izin Tata Cara Perpanjangan Izin Iuran/ Pungutan dan Dana Investasi Pelestarian Hutan Pembangunan Sarana Pengamanan dan Pemindahan Kepemilikan Kerjasama Usaha Pembinaan dan Pengawasan Sanksi Dalam Draft Permenhut DIATUR pula

27 Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Pengembanan & Pemanfaatan Wisata Alam di KSA & KPA

28 apa dasarnya ? apa dasarnya ?

29 UU 5/ 1990  KSDA Hayati & Ekosistemnya PP 28/ 2011  Pengelolaan KSA & KPA PP 36/ 2010  IPPA Permenhut P.48/ 2010  Pengusaahaan PA SM, TN, THR, TWA Permenhut P.56/ 2007  Zonasi Perdirjen PHKA P.03/ 2011  Desain Tapak Perdirjen PHKA P.02/ 2011  Tanda Batas Rencana PENGELOLAAN Zona: Rimba & Pemanfaatan  Desain Tapak:  Zona Pemanfatan  u/ Pengusahaan  Zona Rimba  u/ Interpretasi

30 Kawasan Konservasi di INDONESIA Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Wisata Alam Taman Hutan Raya Taman Buru

31 Usaha pariwisata: usaha sarana Luas kawasan u/ sarpras  10% dari luas zona pemanfaatan.Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dr Menteri yg bertanggungjawab di bidang Budpar & Gubernur Tk. I Masa IPPA 30 tahun Usaha pariwisata: usaha sarana Luas kawasan u/ sarpras  10% dari luas zona pemanfaatan.Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dr Menteri yg bertanggungjawab di bidang Budpar & Gubernur Tk. I Masa IPPA 30 tahun Usaha pariwisata: usaha sarana dan jasa pariwisata Luas kawasan u/ sarpras  10% dari luas areal IPPA.Izin diberikan setelah mendapat: ◦ Pertimbangan teknis dari Dinas Budpar ◦ Rekomendasi UPT Masa IPPA 55 tahun Usaha pariwisata: usaha sarana dan jasa pariwisata Luas kawasan u/ sarpras  10% dari luas areal IPPA.Izin diberikan setelah mendapat: ◦ Pertimbangan teknis dari Dinas Budpar ◦ Rekomendasi UPT Masa IPPA 55 tahun Transformasi Kebijakan PARIWISATA ALAM PP 18/ 1994  PP 36/ 2010

32 Permohonan wajib dilampiri rekomendasi Gubernur Sekjen sebagai Ketua Tim Pertimbangan Kewajiban untuk melaksanakan AMDAL Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen Intag Pelaksanaan tata batas oleh Baplan Permohonan wajib dilampiri rekomendasi Gubernur Sekjen sebagai Ketua Tim Pertimbangan Kewajiban untuk melaksanakan AMDAL Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen Intag Pelaksanaan tata batas oleh Baplan Permohonan cukup dengan pertimbangan teknis Dinas Budpar Tugas Sekjen dihilangkan AMDAL diubah menjadi UKL/ UPL Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen PHKA Penandaan batas oleh PHKA Permohonan cukup dengan pertimbangan teknis Dinas Budpar Tugas Sekjen dihilangkan AMDAL diubah menjadi UKL/ UPL Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen PHKA Penandaan batas oleh PHKA Transformasi Kebijakan PARIWISATA ALAM PP 18/ 1994  PP 36/ 2010

33 Permenhut P.48/ 2010 Pengusaahaan Pariwisata Alam di SM, TN, THR & TWA

34 o Zona Pemanfaatan TN o Blok Pemanfaatan TAHURA o Blok Pemanfaatan TWA Lokasi yang DIIJINKAN o SM o TN kec. Zona Inti o TAHURA o TWA Usaha Jasa Wisata Alam Usaha Sarana Wisata Alam

35 Jenis Usaha & Areal Usaha PARIWISATA ALAM o Zona Pemanfaatan TN o Blok Pemanfaatan TAHURA o Blok Pemanfaatan TWA o Zona Pemanfaatan TN o Blok Pemanfaatan TAHURA o Blok Pemanfaatan TWA Usaha Sarana Wisata Alam Wisata Tirta Akomodasi Transportasi Wisata Petualangan Usaha Jasa Wisata Alam Jasa Informasi Pariwisata Jasa Pramuwisata Jasa Transportasi Jasa Perjalanan Wisata o TN kec. Zona Inti o TAHURA o TWA o TN kec. Zona Inti o TAHURA o TWA Sesuai dengan teknologi & kebutuhan setempat Sesuai dengan teknologi & kebutuhan setempat Jasa Cinderamata Jasa Makanan & Minuman tradisional o khusus SM

36 siapa saja yang dapat berusaha ? siapa saja yang dapat berusaha ?

37 PERORANGAN BADAN USAHA KOPERASI Usaha Jasa [ TN, TAHURA, TWA ] Usaha Sarana [ TN, TAHURA, TWA ] Usaha Jasa [ SM ]

38 siapa berwenang memberi izin ? siapa berwenang memberi izin ?

39 Usaha JASA Kepala UPT Kepala UPTD [ Sesuai kewenangan ] Usaha SARANA Menteri [ TN & TWA ] Gubernur [ Tahura lintas Kab/ Kota ] Bupati/ Walikota [ Sesuai kewenangan ]

40 apa persyaratan IUPSWA di TN, TWA & TAHURA ? apa persyaratan IUPSWA di TN, TWA & TAHURA ?

41 Persyaratan Administrasi Persyaratan Teknis IZIN PRINSI P di TN & TWA IZIN PRINSI P di Tahura Atau Selambat-lambatnya 30 hari kerja kepala UPT/ SKPD menerbitkan rekomendasi teknis Selambat-lambatnya 30 hari kerja kepala UPT/ SKPD menerbitkan rekomendasi teknis Badan Usaha & KOPERASI Proposal Akte pendirian SIUP NPWP Referensi Bank Profil Perusahaan Proposal Akte pendirian SIUP NPWP Referensi Bank Profil Perusahaan Kepala UPT Setempat SKPD urusan kepariwisataan Kepala UPT Setempat SKPD urusan kepariwisataan Kepala UPTD Setempat SKPD urusan kepariwisataan Kepala Balai/Balai Besar KSDA Setempat Kepala UPTD Setempat SKPD urusan kepariwisataan Kepala Balai/Balai Besar KSDA Setempat


Download ppt "Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Geotermal di KSA & KPA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google