Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pendekatan terhadap pajak. Definisi ( Hukum ) Pajak / Retribusi / Sumbangan. Penggolongan Pajak. Justifikasi Pemungutan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pendekatan terhadap pajak. Definisi ( Hukum ) Pajak / Retribusi / Sumbangan. Penggolongan Pajak. Justifikasi Pemungutan."— Transcript presentasi:

1

2 Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pendekatan terhadap pajak. Definisi ( Hukum ) Pajak / Retribusi / Sumbangan. Penggolongan Pajak. Justifikasi Pemungutan Pajak. Regulasi Pajak. Asas-asas dalam Regulasi Pajak.

3 Asas / Stelsel / Sistem Pemungutan Pajak. Timbulnya hutang pajak. Tax Collection ( Penagihan Pajak ). Hapusnya hutang pajak. Perlawanan terhadap pajak. Pengadilan Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Penghasilan. Bea Materei

4  ESSENTIIL FUNCTION  SERVICE FUNCTION  BUSSINESS FUNCTION  ESSENTIIL FUNCTION  SERVICE FUNCTION  BUSSINESS FUNCTION B I A Y A

5 Sale of the goods or services Borrowing Printing of the paper money Intergovernmental grans. taxation Sale of the goods or services Borrowing Printing of the paper money Intergovernmental grans. taxation

6 PAJAK PEMBANGUNAN EKONOMI PENERAPAN PRAKTIS HUKUM

7  PERATURAN PERATURAN BERKENAAN DENGAN :  Hak Penguasa Mengenakan Pajak  Hak dan Kewajiban Wajib Pajak  Timbulnya utang pajak.  Hapusnya utang pajak.  Penagihan Pajak.  Sanksi-sanksi dalam Pajak.  Penyelesaian Sengketa Pajak.

8 HUKUM PAJAK FORMIL HUKUM PAJAK MATERIIL HUKUM PAJAK FORMIL HUKUM PAJAK MATERIIL

9 Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan hukum pajak materiil Surat Pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak Cara Menghitung Pajak Surat Tagihan Surat Keberatan Surat minta Banding Penyelesaian sengketa pajak Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan hukum pajak materiil Surat Pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak Cara Menghitung Pajak Surat Tagihan Surat Keberatan Surat minta Banding Penyelesaian sengketa pajak DIMUAT DALAM UU. NO. 6 TH TTG. KUP/ UU.No. 16 TH.2000

10  Ketentuan Hukum Pajak Materiil dimuat dalam Undang-Undang Pajak yang bersangkutan mengenai Keadaan – Keadaan, Perbuatan-Perbuatan, Peristiwa – Peristiwa yang dapat menimbulkan pajak ( TAT BESTAND )

11  Menulis makalah berkenaan dengan pendekatan terhadap pajak dari segi pembangunan, ekonomi, politik, perpajakan dan hukum.  Mempresentasikan dalam kelas disertai tanya jawab,  Menyempurnakan makalah.

12  TEORI ASURANSI  TEORI KEPENTINGAN.  TEORI DAYA PIKUL.  TEORI BAKTI ( KEWAJIBAN MUTLAK )  TEORI DAYA BELI

13  Termasuk tugas negara u/ melindungi orang dan segala kepentingannya; termasuk keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta benda. Dalam memberikan perlindungan membutuhkan pembayaran dlm bentuk premi  Kritik : tidak tepat krn timbul kerugian, tdk ada suatu penggantian dr negara  Antara pembayaran jumlh pajak dg jasa yg diberikan oleh ngr tdk berhubungan langsung.

14  Pembagian pajak harus dipungut dari penduduk secara keseluruhan. Pembagian beban ini didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dlm tugas pemerintah.  Kritik : antara mereka yg kaya dgn yg miskin harus menanggung beban yg sama.

15  Beban pajak diberikan menurut daya pikul seseorang dan untuk mengukur daya pikul ini dipergunakan penghitungan pada besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang.  Pendapat DR. Cohen Stuart : teori ini dianalogikan dgn sebuah jembatan (sebelum dapat dilewati, dia harus dpt memikul bebannya sendiri. Kekuatan menyerahkan pajak baru ada setelah kebutuhan primer untuk hidup telah terpenuhi

16  Karena sifat negara timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang tidak berdiri sendiri, apabila tidak ada persekutuan tdk akan ada individu. Persekutuan yg menjelma menjadi negara.

17  Latar Belakang Tax Reform : Peraturan perpajakan yang ada sampai tgl. 1 Januari 1984 tidak sesuai dengan perkembangan jaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia.

18  Tdk mempersoalkan asal mula negara memungut pajak namun pada efeknya sbg dasar keadilan  Analogi dg pompa (penyelenggaraan kep. Masyarakat dianggap sbg dasar keadilan pemungutan pajak)

19  Lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan nasional di luar sumber penerimaan minyak dan gas alam.  Pembagian beban pembangunan antara golongan berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah secara adil /sesuai rasa keadilan masyarakat.  Memperkokoh solidaritas sosial.  Pemanfaatan sumber alam secara optimal.  Mendorong ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi.  Melakukan Pembaharuan perundang-undangan perpajakan

20  Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak.  Penyederhanaan tarif pajak.  Penyederhanaan tata cara perpajakan.  Pembenahan aparatur perpajakan mengenai prosedur, disiplin, mental.  Pemberian kepastian hukum.

21 o Pajak Penghasilan ( PPh ). Diatur dalam UU. No. 7 Tahun 1984, diubah dg.UU.No. 17 Tahun Sebagai pengganti Pajak Perseroan 1925, UU.Pajak Pendapatan o Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPN & PPnBM ). Diatur dalam UU. No.8 Tahun 1983, diubah dg. UU.No. 18 Tahun Sebagai pengganti UU.Pajak Penjualan o Bea Meterei. Diatur dalam UU.No.13 Tahun Sebagai pengganti UU Bea Meterei 1921.

22  PAJAK BUMI dan BANGUNAN (PBB). DIATUR DALAM UU. NO. 12 TAHUN 1985, DIUBAH DENGAN UU. NO SEBAGAI PENGGANTI DARI : 1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga Ordonansi Verponding Indonesia Ordonantie Pajak Kekayaan Ordonansi Verponding Ordonantie Pajak Jalan Undang-Undang Pajak Hasil Bumi. No.Prp.11 Tahun 1959

23  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN ( BPHTB ). Diatur dalam UU. No.21 Tahun 1997, diubah dg. UU.No. 20 Tahun Sebagai pengganti Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

24  Diatur dalam UU.No.18 Tahun 1997 Ttg. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Diubah dengan UU. No. 34 Tahun  Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.  Dibagi dalam PAJAK PROPINSI dan PAJAK KABUPATEN / KOTA.

25 a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (tarif 5%). b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (tarif 10%). c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Tarif 5%). d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Tarif 20%). ( Penetapan Tarif diatur melalui Peraturan Pemerintah.)

26 a. Pajak Hotel (10%). b. Pajak Restoran (10%). c. Pajak Hiburan (35%). d. Pajak Reklame (25%). e. Pajak Penerangan Jalan (10%). f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (20%). g. Pajak Parkir (20%). ( Penetapan tarif diatur dalam Peraturan Daerah ).

27 A. Retribusi Jasa Umum. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,melalui penyediaan jasa pelayanan dalam bidang kesehatan, Kebersihan, KTP,Akte Catatan Sipil, Parkir, Pemakaman, Pasar,dll.

28 B. Retribusi Jasa Usaha. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Merupakan retribusi yang bersifat komersial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh sektor swasta.Mis. Retribusi Pasar Grosir, Pertokoan, pelelangan, terminal, penginapan, Villa, Penyedotan Kakus, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Rumah Potong Hewan.

29 C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, serta dipungut atas dasar adanya biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan yang cukup besar shg. Layak dibiayai dari retribusi perizinan, mis. IMB,HO,Trayek, Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

30  Ajaran formil : utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus  Ajaran materiil : utang pajak timbul krn berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak krn suatu keadaan dan perbuatan.

31  Pembayaran / pelunasan  Kompensasi  Daluarsa  Pembebasan atau penghapusan

32  Ordonansi PPd 1944 : mewajibkan majikan memotong dulu PPd dari upah buruhnya sebelum diberikan kepada buruh.

33  Stbl 82/280

34  Utang pajak tdk berakhir dalam arti yg semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan

35  Berhubungan dgn keadaan wajib pajak  Ex : kemunduran pada finansial pd wajib pajak

36  Perlawanan pasif  Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yg secara langsung ditujukan kpd fiskus dgn tujuan untuk menghindari pajak

37  Perkembangan intelektual dan moral masyarakat  Struktur ekonomi suatu negara  Sistem dan teknik pemungutan pajak yg sulit dipahami oleh masyarakat  Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dgn baik

38  Tax avoidance : menghindarkan diri dari pajak, yaitu dgn meniadakan atau tidak melakukan hal- hal yg dapat dikenakan pajak. Usaha meringankan beban pajak dg tidak melanggar UU.  Ex : pajak kendaraan bermotor dg tdk dipakai, cukai rokok dgn ngisep tingwe  Tax evasion : meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang  Ex : pengelakkan pajak (penyelundupan) dan melalaikan pajak (menolak membayar pajak yg ditetapkan dan menolak formalitas yg harus dipenuhi)

39  Azas Yuridis : pajak diatur dlm UUD NRI 1945 Psl 23 ayat (2), sbg jaminan hk untuk keadilan bagi negara dan warganya  Azas ekonomis : pemungutan tdk boleh mengganggu kelancaran keg. Produksi maupun perdagangan, shg menyebabkan kelesuan ekonomi  Azas Finansiil : biaya pemungutan pajak harus dpt ditekan drpd hasil pemungutannya  Azas keadilan : pengenaan pajak secara berkeadilan sesuai dgn kemampuan masing2 wajib pajak.  Azas sederhana : sistem pemungutan pajak harus memudahkan dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

40

41

42  Sistem pemungutan yg memberi wewenang kpd fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak  Ciri : 1. Wewenang pd fiskus 2. Wajib pajak bersifat pasif 3. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus

43  Sistem pemungutan pajak yg memberi wewenang kpd wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang  Ciri : 1. Wewenang pd wajib pajak 2. Wajib pajak bersifat aktif 3. Fiskus tdk ikut campur hanya sbg pengawas

44  Sistem pemungutan yg memberi wewenang kpd pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yg terutang oleh wajib pajak  Ciri : wewenang pd pihak ketiga

45

46  Pengenaan pajak berdasarkan obyek (penghasilan yg nyata), shg pemungutannya baru dpt dilakukan pd akhir tahun pajak  Kelebihan : pajak yg dikenakan realitis tp baru bs dikenakan pd akhir tahun pajak.

47  Pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yg diatur oleh UU. Ex : penghasilan suatu tahun dianggap sama dgn tahun sebelumnya.

48  Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan  Ciri : pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan kemudian akhir tahun disesuaikan dgn keadaan sebenarnya.  Bila besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitupula sebaliknya.

49

50  Negara berhak memungut pajak seluruh penghasilan wajib pajak yg bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan DN maupun LN

51  Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yg bersumber d wilayahnya tanpa memperhatikan domisili wajib pajak.

52  Pengenaan pajak didasarkan dengan kebangsaan suatu negara

53


Download ppt "Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pendekatan terhadap pajak. Definisi ( Hukum ) Pajak / Retribusi / Sumbangan. Penggolongan Pajak. Justifikasi Pemungutan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google