Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL Oleh : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung, 28 November 2012 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 VISI PEMERINTAH DAERAH
DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013 TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 MISI MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing TINGGI. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata DUNIA. 1

3 KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT DAN RUANG LINGKUP NKRI (HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)

4 GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT Perkembangan Jumlah Penduduk
(KONDISI 2011) Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 26 Luas : ,44 Ha Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk 2011 Indonesia : Jiwa Jawa Barat : Jiwa Penduduk Miskin : 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% Kabupaten/Kota : 26 Luas : ,44 Ha Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk 2011 Indonesia : Jiwa Jawa Barat : Jiwa Penduduk Miskin : 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% PDRB (2011) : 343,11 T Inflasi (2011) : 3,10% LPE (2011) : 6,48% IPM (2011) : 72,82 RLS (2011) : 8,20 th AKI (2007) : 228 per Kel Hidup (rev) AKB (2010) : 25 per Kel Hidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2009/2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2009/2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2009/2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2009/2010) Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB Nasional : 14,33 % (Thn. 2011) PDRB per Kapita (ahb/Thn. 2011) Rp Investasi (2010) : 46,6 T (PMA: 28 T, PMDN: 18,6 T) Daya Beli (2011): 635,10 ribu rupiah JUMLAH UNIT USAHA: Usaha Mikro dan Kecil : 8,49 Juta Usaha Menengah : Usaha Besar : 1.536 IPM INDONESIA (2011) : 61,7 Rangking 124 dari 187 Negara IPM JAWA BARAT (2011) : 72,82 IPM JAWA BARAT (2010) : 72,08 Rangking 15 dari 33 Provinsi (DKI (1) : 77,03; Jateng (14); Bali (16); Aceh (17) Jatim (18); Papua (33) ) Penduduk Lanjut Usia (lebih 60 Th) : 7,04 % Penduduk Usia Balita : 7,80 % 2

5 JAWA BARAT GREEN PROVINCE
MANUSIA JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN 7 (TUJUH) PENCIRI UTAMA: CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN MANDIRI DAN MENGATUR DIRI PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN MANUSIA JAWA BARAT 2025 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 JAWA BARAT GREEN PROVINCE Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDAWU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOROJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Cirebon Raya Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB 3

6 PERATURAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DESA:
PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT) PERATURAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DESA: PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 63 bahwa “Desa WAJIB menyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)” Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

7 4

8 MAKSUD PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.' Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah : (UU 32/2004, Penjelasan Umum) 1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui : Peningkatan pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan: Prinsip demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan kekhususan, serta Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI 5

9 PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH Regional Development for People
PRINSIP – PRINSIP : Pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development for People) bukan pembangunan berbasis rakyat (People Centered Development); Pemerintah memandu, memfasilitasi dan memberi contoh agar rakyat dapat beraktifitas untuk menjadi sejahtera; PRA SYARAT: Untuk efektifnya Regional Development for People dibutuhkan data kependudukan dan permasalahan pembangunan yang akurat secara spasial dan a-spasial berdasar fungsi waktu Membutuhkan Analisis Kebijakan Pembangunan yang tepat 6

10 PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT
MODEL Hybrid PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT MEMADUKAN PEMBANGUNAN BERBASIS daerah otonom dan MeTROPOLITAN Jakarta Prov. Jawa Tengah PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT Pangandaran Rancabuaya Surade Palabuhanratu 4 2 5 3 6 Aerocity Kertajati 7 1 Rencana Kawasan Industri RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya Metro Bodebekkarpur Metro Cirebon Raya PKNp Pangan-daran Metro Bandung Raya PKNp Pelabuhan Ratu KEI JAWA PELABUHAN LAUT CIREBON Sentul Cariu Sk.makmur KEI JAWA PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU Di Jawa Barat terdapat 3 Metropolitan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Bodebek, dan Metropolitan Cirebon. Ketiga metropolitan tersebut termasuk kedalam Koridor Ekonomi Indonesia berdasarkan MP3EI. Selain itu terdapat juga Pusat Kegiatan Nasional Provinsi di Pangandaran dan Pelabuhan Ratu sebagai growth center. Untuk rencana jalan tol terdapat 7 ruas jalan tol eksisting dan rencana yang menghubungkan 3 metropolitan. Terdapat rencana pengembangan bandara internasional Kertajati di Majalengka yang berjarak 177 km dari Jakarta melalui Jalan Tol Cikampek-Palimanan dan 60 km dari Bandung melalui jalan tol Cisumdawu. Untuk mendukung rencana tersebut, akan dikembangkan pula kawasan industri di sekitar jalan tol Cikampek-Palimanan dan aerocity yang akan dikembangkan sekitar bandara Kertajati. Tegalbuleud NO JALAN TOL 1 Cikampek-Palimanan (116 km) 2 Bogor Ring Road (11 km) 3 Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 4 Ciawi-Sukabumi (54 km) 5 Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 6 Depok-Antasari (21,7 km) 7 Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) Cidaun Kelapagenep Jalan Tol Eksisting Jalan SNR Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Alternatif Puncak 7

11 PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN
PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN PROSES POLITIK SEMAKIN DOMINAN RKP (PP 20/2004) Rancangan RKPD P/K/K KUA/PPAS RAPBD APBD RKPD P/K/K/Desa Rancangan Renja SKPD Renja SKPD RKA-SKPD Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Juli Agt Sept Okt Nov Des Musrenbang NAS Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Musrenbang PROV Musrenbang RKPD K/K Pra Musrenbang Kewilayahan Forum SKPD KETERANGAN: Musrenbang Kecamatan Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan 11 Musrenbang Desa/kel Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 8 11 11

12 PERAN POLITIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Dampak : Percepatan atau Perlambatan pembangunan Sinergi atau Tidak Sinergi antara Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota Efektifitas Tinggi atau Kurang Efektif Tepat Sasaran atau Kurang Tepat Sasaran Perencanaan sering dianggap terpisah dari Politik Peran Politik pada pimpinan Teknokratik Perencanaan Perencanaan Peran Politik pada Level Pembahasan DPRD 20% alokasi dana fungsi pendidikan 10% alokasi dana fungsi kesehatan Pembangunan 5 (lima) stadion olahraga BOS Provinsi Pencetakan buku ajar Pembangunan RKB/tahun Pembangunan PONED/tahun Kredit Cinta Rakyat (KCR) Kemantapan Jalan Penyediaan Air Bersih Penanganan Sampah Hasil Perencanaan Fungsi Idealisme : Jika pembahasan berjalan lancar maka hasil akan maksimum Jika pembahasan tidak lancar maka hasil tidak optimum Dalam kenyataannya Perencanaan adalah bagian dari proses politik Oleh karena itu pentingnya kepemimpinan politik yang berpihak kepada rakyat (for People) 9

13 ALIRAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
Pusat APBN/ NON APBN Bidang A Bidang B Bidang C Provinsi APBD/ NON APBD PERLU KESAMAAN TUJUAN DAN BERBAGI PERAN LINTAS PEMERINTAHAN UNTUK PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN Bidang A Bidang B Bidang C Kab/Kota APBD/ NON APBD Bidang A Bidang B Bidang C DESA Bidang A Bidang B Bidang C VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 10 13

14 SMART Planning SISRENBANGDA JABAR SISRENBANGDA JABAR
PERDA NO 6 TAHUN 2009 SISRENBANGDA JABAR SMART Planning Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan Pendekatan SMART Planning, yaitu : Specific (spesifik) Measurable (terukur) Achievable (dapat dicapai) Resources availability (ketersediaan sumberdaya) Time (Time) PERENCANAAN BERBASIS EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO : TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE). PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA. Shewhart Cycle (Plan-Do–Check–Act) OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan 11 14

15 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
10 COMMON GOALS 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAH HIDUP 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 4 KEMANDIRIAN PANGAN 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL DAN KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN 12

16 PENDEKATAN TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. Peningkatan Program Keluarga Berencana Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC, Flu Burung dan Narkoba Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternatif Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan sampah regional CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 13

17 PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN 2010-2013
(Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010) WKPP II (purwakarta) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi Pengembangan industri manufaktur Pengembangan industri perberasan Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) WKPP III (cirebon) Pengembangan agribisnis mangga dan industrialisasi perikanan Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (Kebun Raya Kuningan) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan WKPP I (BOGOR ) Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab./Kota Sukabumi Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) WKPP IV (priangan) Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kab. Garut Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran 14 17

18 15

19 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2013 UNTUK PERENCANAAN 2014
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2013 Januari Februari Maret April Mei 18-22 Maret 2013 25 Maret – 1 April 2013 8-9 April 2013 15 Mei 2013 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN FORUM OPD PROVINSI PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2014 Minggu ke-3 April 2013 Minggu ke-4 April 2013 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL 1 – 28 Pebruari 2013 1 – 12 Maret 2013 PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-2 Mei 2013 INOVASI MUSRENBANG JABAR 16 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL

20 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
18 – 20 Maret 2013 8 – 9 April 2013 12 Februari 2013 1 – 2 April 2013 Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD/Biro 2013 Rancangan Akhir RKPD 2014 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD Jabar OnLine) Forum OPD/ Gabungan OPD Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2012 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2014 (Draft Awal) Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2014/Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD 2014 (Draft Akhir) Musrenbang Provinsi Penyusunan Rancangan RKPD 2014 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2014 Pra Musrenbang Kewilayahan Finalisasi Rancangan Awal (Hasil Pra Musrenbang dan Musrenbang Kab/Kota) Peraturan Gubernur Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD Penyampaian Rancangan Akhir Renja OPD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD 3 Desember Januari 2012 7 – 18 Januari 2013 4-6 Feb ruari 2013 7 – 11 Februari 2013 12– 5 April 2013 25 Maret – 1 April 2013 1 – 12 Maret 2013 5 - 6 April 2013 15 April – 3 Mei 2013 15 Mei 2013 Musrenbang Kabupaten /Kota PENYUSUNAN RENJA 2014 Pengesahan Renja OPD/ Biro Tahun 2014 melalui Januari 2013 5 I Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun 2014 (melalui Sistem RKPD Jabar OnLine) 12–28 Februari 2013 6 Renstra OPD/Biro 1 2 3 4 II 8 10 IV 12 11 9 7 3 - 5 April 2013 14 10 April – 1 Mei 2013 15 13 – 15 Maret 2013 13 – 15 Maret 2013 7.b 7.a 13 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD Jabar OnLine) III 13 – 14 Mei 2013 17 21 – 23 Mei 2013 16 20 V VI Usulan kegiatan OPD Provinsi dilengkapi : Surat Pengantar Kepala OPD, Proposal, Smart Planning dan Pra RKA Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota dilengkapi : Surat Pengantar , Proposal, Smart Planning dan CPCL 27 Mei - 4 juni 2013 8 Mei 2013 21 Kosultasi Rancangan Akhir RKPD 2013 dengan Gubernur dan wakil Gubernur 18 6 Juni 2013 Penetapan Renja OPD /Biro Tahun melalui Peraturan Kepala OPD 22 19 VII 14 Juni 2013 23 17 Permendagri , 54 Tahun 2010

21 Strengthening Local Actors (Community)
TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Dari Pelibatan 3 (Tiga) Aktor Penbangunan menjadi 4 (Empat) Aktor Utama Pembangunan dengan Kendali Satu Simpul Kualitas dan Akuntabilitas yaitu Laws And Regulations “JABAR MASAGI” Strengthening Local Actors (Community) A B G C LR transformation A B G A : Academician/akademisi B : Businessman/pelaku usaha G : Government/pemerintahan C : Community/komunitas LR = Laws and Regulations Sumber : Deny Juanda P., 2011 18

22 KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari Kelola Birokrasi Jawa Barat Sebaik-baiknya, dan Jangan Menyesal Setelah Tidak Menjabat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google