Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Oleh : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Oleh : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung,"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Oleh : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung, 28 November 2012 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL

2 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DAN VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN MISI MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013 TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013 TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA 1

3 KONDISI TERITORIAL PROVINSI JAWA BARAT DAN RUANG LINGKUP NKRI (HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)

4 Kabupaten/Kota: 26 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 625 Kelurahan : 638 Desa: Penduduk 2011 Indonesia : Jiwa Jawa Barat: Jiwa Penduduk Miskin : 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI 2011) (KONDISI 2011) Perkembangan Jumlah Penduduk PDRB (2011) : 343,11 T Inflasi (2011) : 3,10% LPE (2011) : 6,48% IPM (2011) : 72,82 RLS (2011) : 8,20 th AKI (2007) : 228 per Kel Hidup (rev) AKB (2010) : 25 per Kel Hidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2009/2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2009/2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2009/2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2009/2010 ) PDRB (2011) : 343,11 T Inflasi (2011) : 3,10% LPE (2011) : 6,48% IPM (2011) : 72,82 RLS (2011) : 8,20 th AKI (2007) : 228 per Kel Hidup (rev) AKB (2010) : 25 per Kel Hidup (rev) APK SD : 119,06 Rangking 5 (2009/2010) APK SMP : 94,03 Rangking 23 (2009/2010) APK SMA : 59,56 Rangking 31 (2009/2010) APK PT : 11,11 Rangking 24 (2009/2010 ) Kontribusi PDRB Jawa Barat terhadap PDB Nasional : 14,33 % (Thn. 2011) PDRB per Kapita (ahb/Thn. 2011) Rp Investasi (2010) : 46,6 T (PMA: 28 T, PMDN: 18,6 T) Daya Beli (2011): 635,10 ribu rupiah 44,3 Juta Jiwa JUMLAH UNIT USAHA: Usaha Mikro dan Kecil : 8,49 Juta Usaha Menengah : Usaha Besar : Penduduk Lanjut Usia (lebih 60 Th) : 7,04 % Penduduk Usia Balita : 7,80 % Kabupaten/Kota: 26 Luas : ,44 Ha Kecamatan : 625 Kelurahan : 638 Desa: Penduduk 2011 Indonesia : Jiwa Jawa Barat: Jiwa Penduduk Miskin : 10,57% Pengangguran Terbuka : 9,83% IPM INDONESIA (2011) : 61,7 Rangking 124 dari 187 Negara IPM JAWA BARAT (2011) : 72,82 IPM JAWA BARAT (2010) : 72,08 Rangking 15 dari 33 Provinsi (DKI (1) : 77,03; Jateng (14); Bali (16); Aceh (17) Jatim (18); Papua (33) ) 2

5 ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel. Cilamaya Pel.Cirebon RANCABUAYA PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA TENGAH Waduk Jatigede DKI JAKARTA Bandara Int. Jabar Kertajati Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar Tol CISUMDA WU Tol Cikampek-Palimanan Tol Kanci-Pejagan Tol Ciawi-Sukabumi Tol Sukabumi-Ciranjang Tol Ciranjang-Padalarang Tol Bogor Ringroad Tol SOR OJA TPI Pelabuhan Ratu TPI Pangandaran Pel. Tarumajaya Bandara Nusawiru Samudera Hindia Metropolitan Bodebek Karpur Metropolitan Cirebon Raya Metropolitan Bandung Raya Palabuhanratu Pangandaran BIJB MANUSIA JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN 7 (TUJUH) PENCIRI UTAMA: 1.CERDAS DAN CERMAT 2.PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 4.MANDIRI DAN MENGATUR DIRI 5.PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6.BERINTEGRITAS TINGGI 7.BERMARTABAT SOSOK MASA DEPAN MANUSIA JAWA BARAT

6 PANDANGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (YANG TEREFLEKSI DALAM KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN JAWA BARAT) PERATURAN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DESA : 1.PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 63 bahwa “Desa WAJIB menyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)” 2.Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

7 4

8 Dasar Hukum :  Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.'  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.  Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, 'Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.'  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. 1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :  Peningkatan pelayanan,  Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan:  Prinsip demokrasi,  Pemerataan,  Keadilan,  Keistimewaan dan kekhususan, serta  Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI 1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui :  Peningkatan pelayanan,  Pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan:  Prinsip demokrasi,  Pemerataan,  Keadilan,  Keistimewaan dan kekhususan, serta  Potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah : (UU 32/2004, Penjelasan Umum) Maksud Penyelenggaraan Otonomi Daerah : (UU 32/2004, Penjelasan Umum) 5

9 PRINSIP – PRINSIP : (1) Pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development for People) bukan pembangunan berbasis rakyat (People Centered Development); (2) Pemerintah memandu, memfasilitasi dan memberi contoh agar rakyat dapat beraktifitas untuk menjadi sejahtera; PRINSIP PEMBANGUNAN DAERAH Regional Development for People PRA SYARAT: (1) Untuk efektifnya Regional Development for People dibutuhkan data kependudukan dan permasalahan pembangunan yang akurat secara spasial dan a-spasial berdasar fungsi waktu (2) Membutuhkan Analisis Kebijakan Pembangunan yang tepat 6

10 Jakarta Prov. Jawa Tengah PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT Pangandaran Rancabuaya Surade Palabuhanratu Aerocity Kertajati 7 1 Rencana Kawasan Industri Metro Bodebekkarpur Metro Cirebon Raya PKNp Pangan- daran Metro Bandung Raya PKNp Pelabuhan Ratu KEI JAWA NOJALAN TOL 1Cikampek-Palimanan (116 km) 2Bogor Ring Road (11 km) 3Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) 4Ciawi-Sukabumi (54 km) 5Cimanggis-Cibitung (25,4 km) 6Depok-Antasari (21,7 km) 7Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) Jalan Tol Eksisting Rencana Jalan Tol 1.Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat. 2.Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya MODEL HYBRID PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT MEMADUKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH OTONOM DAN METROPOLITAN RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA PELABUHAN LAUT CIREBON PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU KEI JAWA Cidaun Tegalbuleud Kelapagenep Cariu Sk.makmur Sentul Jalan SNR Rencana Jalan Alternatif Puncak 7

11 PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN Juli Musrenbang Desa/kel Feb AprMeiJunAgt Sept NovDesOkt Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Rancangan Renja SKPD Musrenbang RKPD K/K Musrenbang PROV Rancangan RKPD P/K/K Musrenbang NAS RKPD P/K/K/Desa RKP (PP 20/2004) RKA-SKPD RAPBD Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) 11 Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010 Pra Musrenbang Kewilayahan Mrt Jan Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan KETERANGAN: PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN PROSES POLITIK SEMAKIN DOMINAN Renja SKPD KUA/PPAS APBD 8

12 PERAN POLITIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan Dalam kenyataannya Perencanaan adalah bagian dari proses politik Perencanaan sering dianggap terpisah dari Politik Oleh karena itu pentingnya kepemimpinan politik yang berpihak kepada rakyat (for People) 9 Peran Politik pada Level Pembahasan DPRD Perencanaan Peran Politik pada pimpinan Teknokratik 20% alokasi dana fungsi pendidikan 10% alokasi dana fungsi kesehatan Pembangunan 5 (lima) stadion olahraga BOS Provinsi Pencetakan buku ajar Pembangunan RKB/tahun Pembangunan PONED/tahun Kredit Cinta Rakyat (KCR) Kemantapan Jalan Penyediaan Air Bersih Penanganan Sampah Dampak : a.Percepatan atau Perlambatan pembangunan b.Sinergi atau Tidak Sinergi antara Pusat-Provinsi- Kabupaten/Kota c.Efektifitas Tinggi atau Kurang Efektif d.Tepat Sasaran atau Kurang Tepat Sasaran Hasil Perencanaan Fungsi Idealisme : a.Jika pembahasan berjalan lancar maka hasil akan maksimum b.Jika pembahasan tidak lancar maka hasil tidak optimum

13 ALIRAN PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN Pusat APBN/ NON APBN Pusat APBN/ NON APBN Provinsi APBD/ NON APBD Provinsi APBD/ NON APBD Kab/Kota APBD/ NON APBD Kab/Kota APBD/ NON APBD Bidang A Bidang B Bidang A DESA Bidang C Bidang A Bidang B Bidang A Bidang B PERLU KESAMAAN TUJUAN DAN BERBAGI PERAN LINTAS PEMERINTAHAN UNTUK PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN Bidang C 10

14 SISRENBANGDA JABAR PERDA NO 6 TAHUN 2009 SISRENBANGDA JABAR PERDA NO 6 TAHUN 2009 Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan SMART Pendekatan SMART Planning, yaitu : S pecific (spesifik) M easurable (terukur) A chievable (dapat dicapai) R esources availability (ketersediaan sumberdaya) T ime (Time) Perencanaan Program dan Kegiatan, dengan SMART Pendekatan SMART Planning, yaitu : S pecific (spesifik) M easurable (terukur) A chievable (dapat dicapai) R esources availability (ketersediaan sumberdaya) T ime (Time) Shewhart Cycle (Plan-Do–Check–Act) PERENCANAAN BERBASIS EVALUASI DIRI DAN PARTISIPATIF SMART Planning OPD Jabar Ber –ISO dan Berbasis Ilmu Pengetahuan MAKNA OPERASIONAL berbasis ISO : 1.TULIS APA YANG AKAN DIKERJAKAN 2.KERJAKAN APA YANG TELAH DITULIS 3.MONITORING, ASESMEN DAN EVALUASI (MAE). 4.PERTANGGUNGJAWABKAN APA YANG TELAH DITULIS DAN DIKERJAKAN KEMUDIAN TINDAKLANJUTI DENGAN UPAYA YANG TEPAT UNTUK PERBAIKAN KINERJA. SISRENBANGDA JABAR 11

15 INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA BARAT SINERGI : NASIONAL – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL DAN KEGIATAN TEMATIK KEWILAYAHAN 12

16 PENDEKATAN TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat 3.Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional 4.Pendidikan berkebutuhan khusus 5.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. 6.Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan 1.Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota 2.Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat 3.Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional 4.Pendidikan berkebutuhan khusus 5.Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. 6.Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. 2.Peningkatan Program Keluarga Berencana 3.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah 4.Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba 5.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 6.Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat 1.Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. 2.Peningkatan Program Keluarga Berencana 3.Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/Gemamapan : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah 4.Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC, Flu Burung dan Narkoba 5.Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 6.Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan 2.Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternatif 4.Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur 5.Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif 1.Peningkatan budaya masyarakat bekerja,perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan 2.Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi 3.Pengembangan skema pembiayaan alternatif 4.Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur 5.Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif 1.Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) 4.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan 1.Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) 4.Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 1.Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province 3.Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan 4.Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan 1.Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel 2.Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province 3.Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan 4.Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan 5.Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan 1.Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya 2.Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan 3.Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru 4.Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. 1.Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya 2.Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan 3.Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru 4.Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. CG6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 1.Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat 2.Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat 3.Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali 1.Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat 2.Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat 3.Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA 1.Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik 2.Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat 1.Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik 2.Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional 1.Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek 2.Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province 3.Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN 1.Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri 2.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 1.Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri 2.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 13

17 PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010) PENDEKATAN TEMATIK KEWILAYAHAN (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp/2010) 14

18 15

19 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2013 UNTUK PERENCANAAN 2014 JanuariFebruariMaretAprilMei MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN FORUM OPD PROVINSI MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI PRA MUSRENBANG NASIONAL PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2014 PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD – 31 Januari – 28 Pebruari Maret Maret – 1 April April Mei – 12 Maret 2013 Minggu ke-3 April 2013 PASCA MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-2 Mei 2013 Minggu ke-4 April INOVASI MUSRENBANG JABAR

20 I V III II 14 Juni Juni Mei - 4 juni – 23 Mei – 14 Mei April – 1 Mei April –28 Februari 2013 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN – 20 Maret – 9 April Februari – 2 April 2013 Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD/Biro 2013 Rancangan Akhir RKPD 2014 Rancangan Akhir RKPD 2014 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD Jabar OnLine) Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD Jabar OnLine) Forum OPD/ Gabungan OPD Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2012 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2014 (Draft Awal) Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2014 (Draft Awal) Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2014/Forum Komunikasi Publik Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2014/Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD 2014 (Draft Akhir) Rancangan Awal RKPD 2014 (Draft Akhir) Musrenbang Provinsi Penyusunan Rancangan RKPD 2014 Penyusunan Rancangan RKPD 2014 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2014 Pra Musrenbang Kewilayahan Finalisasi Rancangan Awal RKPD 2014 (Hasil Pra Musrenbang dan Musrenbang Kab/Kota) Finalisasi Rancangan Awal RKPD 2014 (Hasil Pra Musrenbang dan Musrenbang Kab/Kota) Peraturan Gubernur RKPD 2014 Peraturan Gubernur RKPD 2014 Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD Penyampaian Rancangan Akhir Renja OPD Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD 3 Desember Januari – 18 Januari Feb ruari – 11 Februari – 5 April Maret – 1 April – 12 Maret April April – 3 Mei Mei 2013 Musrenbang Kabupaten /Kota Musrenbang Kabupaten /Kota PENYUSUNAN RENJA 2014 Pengesahan Renja OPD/ Biro Tahun 2014 melalui Peraturan Gubernur Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun 2014 (melalui Sistem RKPD Jabar OnLine) Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun 2014 (melalui Sistem RKPD Jabar OnLine) Januari Penetapan Renja OPD /Biro Tahun 2014 melalui Peraturan Kepala OPD 11 Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD Jabar OnLine) Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem RKPD Jabar OnLine) 13 – 15 Maret b 7.a VIVI VII Renstra OPD/Biro 13 – 15 Maret 2013 Kosultasi Rancangan Akhir RKPD 2013 dengan Gubernur dan wakil Gubernur 8 Mei IVIV Permendagri, 54 Tahun 2010  Usulan kegiatan OPD Provinsi dilengkapi : Surat Pengantar Kepala OPD, Proposal, Smart Planning dan Pra RKA  Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota dilengkapi : Surat Pengantar, Proposal, Smart Planning dan CPCL 17

21 A B G C LR A B G TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Dari Pelibatan 3 (Tiga) Aktor Penbangunan menjadi 4 (Empat) Aktor Utama Pembangunan dengan Kendali Satu Simpul Kualitas dan Akuntabilitas yaitu Laws And Regulations “ JABAR MASAGI ” transformation Sumber : Deny Juanda P., 2011 Strengthening Local Actors (Community) A : Academician/akademisi B : Businessman/pelaku usaha G : Government/pemerintahan C : Community/komunitas LR = Laws and Regulations 18

22 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022)  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# Mari Kelola Birokrasi Jawa Barat Sebaik-baiknya, dan Jangan Menyesal Setelah Tidak Menjabat KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE RKPD Jabar -ONLINE


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Oleh : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Pembinaan Teknis Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Desa Hotel Horison, Bandung,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google