Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PENTINGNYA PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23 Juli 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PENTINGNYA PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23 Juli 2012."— Transcript presentasi:

1 1 PENTINGNYA PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23 Juli 2012

2 Ringkasan Eksekutif 02 alam rangka menjaga kesinambungan pendidikan sebagai konsekuensi logis keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, memanfatkan priode bonus demografi, mendukung tercapainya target MP3EI, memperkuat daya saing bangsa, serta menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. PMU pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang- kurangnya mencapai 97%. Selama lima tahun terakhir angka partisipasi kasar (APK) pendidikan jenjang menengah terus mengalami peningkatan, yaitu dari 52,20% pada tahun 2005/2006 menjadi 70,53% pada tahun 2010/2011. Namun demikian, disparitas APK jenjang menengah antar wilayah masih relatif tinggi, pertumbuhan APK setiap tahunnya relatif kecil, dan dibandingkan dengan APK negara- negara Asia lainnya, APK Indonesia masih relatif tertinggal. Oleh karena itu, penyelenggaraan PMU menjadi sangat penting untuk melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu, penurunan disparitas antar wilayah, serta sekaligus penguatan daya saing bangsa. Melalui upaya percepatan tersebut, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun Dengan demikian, penyelenggaraan PMU perlu segera dimulai. Beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU adalah (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung, (b) perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah, (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau, (d) peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK), dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Strategi pencapaian PMU mencakup 4 komponen utama, yaitu (i) satuan pendidikan, (ii) pendidik dan tenaga kependidikan, (iii) peserta didik dan (iv) sistem pembelajaran. Perencanaan kebutuhan PMU antara lain meliputi sarana pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam skenario pencapaian sasaran PMU ini telah diidentifikasi perkiraan kebutuhan anggaran; pembagian peran antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; serta perimbangan komposisi SMA dan SMK sesuai dengan potensi daerah. Dengan memperhatikan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5% per tahun dan anggaran pendidikan yang meningkat, maka dimungkinkan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal mulai tahun D

3 Daftar Isi 3 Halaman Pentingnya Pendidikan Menengah Universal (PMU) B 6 Kondisi Pendidikan Menengah Saat Ini D 20 Rencana Implementasi PMU E 26 Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program C 15 Skenario Pencapaian PMU F 38 Pengertian A 4 Lampiran 43

4 Pengertian A 4

5 Wajib Belajar  Diamanatkan oleh Undang-Undang  Wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah  Dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah  Sanksi bagi yang tidak mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU)  Pendidikan menengah yang meliputi SMA,MA, dan SMK  Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu  Difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah  Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti 5

6 Pentingnya Pendidikan Menengah Universal 6 B

7 7 Memanfaatkan Bonus Demografi Indonesia Sebagai Modal Sumberdaya Manusia 1 1 Mendukung pencapaian target MP3EI dan menjawab tantangan persaingan global yang membutuhkan SDM berpendidikan 4 4 Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik 5 5 Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 2 2

8 Adanya Bonus Demografi..merupakan modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik... Modal Sumber Daya Manusia tahun kemerdekaan Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. Dependency Ratio semakin kecil ( ): Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi ~ Demographic Dividen), kesempatan dan potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi Bencana Demografi~ Demografic Disaster. Kualitas SDM sebagai kata kunci, Pendidikan dan Kesehatan sebagai peran kunci. "Bonus Demografi" B.1 Sumber: Menko Perekonomian 8

9 9 Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010 B.2 APK SM/MA?SMK Nasional sebesar 70.53% APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20% APK SMA/MA/SMK APK SMP/ MT s APK SMP/MTs Nasional sebesar 98.20% APK SD/ MI Masih terdapat selisih APK 28% antara SMP/Sederajat dengan SMA/Sederajat ≈ 3,5 juta siswa APK SD/MI Nasional sebesar % APK SMP/ MT s

10 Korelasi Positif dengan Pertumbuhan Pendapatan 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2.PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report Indonesia (dibawah rata-rata) Indonesia (diatas rata-rata) Wajib Belajar vs PDB per KapitaWajib Belajar vs GCI Y = , ,5 x Y = 2,27 + 0,22 x r = 0,93 (Koef. Korelasi) r = 0,96 (Koef. Korelasi) B.3.1

11 1.Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report Indonesia (dibawah rata- rata) Wajib Belajar vs IPM PendidikanWajib Belajar vs IPM Total Y = 0,23 + 0,052 x Indonesia (dibawah rata-rata) Y = 0,43 + 0,019 x r = 0,97 (Koef. Korelasi) r = 0,99 (Koef. Korelasi) Korelasi Positif dengan IPM Total (Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan) B.3.2 Hal ini menunjukan bahwa wajib belajar memiliki multiplier effects yang sangat kuat terhadap ekonomi, daya saing dan kesehatan Mengapa koefisien korelasi (r) wajib belajar terhadap IPM total 0.99?

12 12 Sumber data : Human Development Report 2011 UNDP Pentingnya SDM Berpendidikan dalam Mendukung MP3EI dan Menghadapi Tantangan Persaingan Global B.4 MP3EI (6 Koridor Ekonomi)

13 Kriteria Tidak Lulus SMA Lulusan SMA/K Lulusan Diploma-2 Lulusan Universitas Perbandingan Gaji (Internasional, OECD) Perbandingan Gaji (Nasional, Kemnakertrans) Tingkat Kesehatan (%) Minat Berpolitik (%) Rasa saling Percaya (%) Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan 13 B.5 Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011

14 … Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp ….. Pekerja Berdasarkan Jenjang PendidikanGaji rata-rata / bulan ≤ SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C Diploma I/II/III/Akademi Universitas Gaji Rata-rata per Bulan Berdasarkan Jenjang Pendidikan B.6 dalam rupiah 14 Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans (http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id)

15 Tujuan, Sasaran, Manfaat & Skema Program 15 C

16 Tujuan dan Sasaran 16 Tujuan Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasaran Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97%, melalui : Ketersediaan Tempat (dalam jarak terjangkau) Ketersediaan Waktu (bagi yang sudah bekerja) Keterjangkauan Biaya Keterjagaan Kualitas Kepastian bagi yang berminat Keterbukaan bagi semua

17 Manfaat 1: Peningkatan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja 17 44% 20% SMA/MA : SMK: Diploma I/II/III: 16% SMP/MTs : ≤ SD/MI : ≥ S1/D4 : 10% 4%4% 4%4% 6%6% 6%6% % 19.5% 21% 19.5% 8%8% 8%8% 2025 Pendidikan (BPS) 50,4% (49,5%) 19,1% (19,1%) 14,7% (14,7%) 8,2 8,2% (8,7%) 2,8% (3%) 4,8% (5%) 2010 (Perkiraan) Catatan: (..) tahun 2011 BOS Efektif Wajar 9 Tahun Sukses Semua Siswa sampai SMA/K/MA Input Calon Mahasiswa di PT Naik Tidak ada Tambahan Naker ≤ SMA/K/MA Lulusan PT ↑  Naker Lebih Kompetitif Naker lulusan SMA/K/MA ↑  Naker Lebih Kompetitif Kebijakan PMU

18 Manfaat 2 : Peningkatan IPM Peningkatan APK jenjang menengah sebesar 30 persen akan berkontribusi terhadap meningkatnya harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisi ini akan berdampak penting terhadap perbaikan IPM....

19 Penuntasan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus [3% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Meningkatkan IPM Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Meningkatkan RLS (25 Tahun Keatas) Meningkatkan HLS Menggairahkan Pendidikan Vokasi Bagi yang sudah Bekerja Pendidikan Vokasi di SMK Malam dan BLK Pelaksanaan Paket C Vokasi Pelaksanaan Paket C Vokasi Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penuntasan Pendidikan Menengah Universal [97% Penduduk Usia Pendidikan Menengah] Penyiapan Sarana Prasarana Penyiapan PTK Penyiapan Anggaran 19 Tujuan Sasaran Progra m Skema Program PMU

20 Kondisi Pendidikan Menengah Saat ini 20 D

21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah Rata-Rata Nas APK SM 70,53 % Tahun 2010/2011 Perkembangan APK Dikmen 2005/ /2011 (Persen) Distribusi APK Dikmen Kabupaten/Kota 2010/2011 (235 Kab/Kota) (262Kab/Kota) 21

22 Kabupaten/Kota APK (%) Jakarta Timur, DKI Jakarta Selatan, DKI Sorong, Papua Barat Tanah Tidung, Kaltim Sampang, Jatim Manggarai Timur, NTT Distribusi APK Pendidikan Menengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010/2011 dan Sasaran Prioritas Kota Yogya, DI YogyakartaKota Balikpapan, Kaltim Labuhanbatu Utara, Sumut Rata-rata Nasional = 70,53% 262 Kab/ Kota 235 Kab/ Kota 22 PRIORITAS 1 (71 Kab/Kota) PRIORITAS 2 (240 Kab/Kota)

23 Jumlah SekolahSiswa 23 Profil Pendidikan SMA dan SMK 59% 41% 57% 43% 54% 46% 55% 45% 54% 46% 52% 48% SMA SMK Penjenjangan Pendidikan Menengah

24 % Guru SMA/K Berkualifikasi ≥ S1/D4 Rata-rata Nasional: 92 % Guru SMA/K Berdasarkan Kualifikasi Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Menengah 24 Sumber data : Data NUPTK Tahun 2011

25 ...pendidikan menengah universal harus segera dimulai untuk memanfaatkan momentum bonus demografi, mendukung pencapaian target MP3EI dan menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka... 25

26 Rencana Implementasi PMU 26 E

27 Rencana Implementasi PMU 27 Prinsip Dasar Implementasi PMU 1 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah 3 Sasaran Program dan Anggaran PMU Tahun Target Pencapaian PMU per Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU 2 5 Strategi Pencapaian PMU 6

28 Mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung 1 28 Pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau 3 Peningkatan kebekerjaan (employability) lulusan (khususnya SMK) 4 Pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Perimbangan SMA – SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah 2 5 Prinsip Dasar Implementasi PMU E.1

29 29 Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU E.2.1 Proses Pengambilan Putusan Taktis Optimasi distribusi: penyimpangan minimum Optimasi penggabungan: utilisasi maksimum Penduduk Usia Sekolah: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Standar Pelayanan Minimal Target Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Target APK Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Kebutuhan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran SNP Proyeksi Tambahan Peserta Didik: Jumlah dan Sebaran Tambahan USB/RKB: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Minimal: Jumlah dan Sebaran Tambahan PTK Ideal: Jumlah dan Sebaran Peserta Didik Unit Sekolah Pendidik - Tenaga Kependidikan Kondisi 2011Putusan Strategis Kebutuhan Anggaran (Investasi dan Operasi) Standar Biaya Tambahan Anggaran (Investasi dan Operasi) Anggaran... Perencanaan Kebutuhan PMU didasarkan pada jumlah dan distribusi penduduk usia pendidikan jenjang menengah di tingkat kabupaten/kota..... SNP (Standar Nasional Pendidikan); APK (Angka Partisipasi Kasar); USB (Unit Sekolah Baru); RKB (Ruang Kelas Baru)

30 Kabupaten/Kota 30 Nasional Provinsi Alur Pikir Perencanaan Kebutuhan PMU E.2.2

31 31 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah E.3.1 z APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2040) Program PercepatanReguler...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan tercapai pada tahun Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun

32 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Nasional Target Jumlah Peserta Didik Nasional Target APK Nasional Target APK Nasional Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Kab/Kota Target APK Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM per Kab/Kota Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Target Jumlah Peserta Didik setiap Kabupaten/Kota Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target APK Provinsi Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Jumlah Penduduk Usia Sekolah setiap Provinsi Proyeksi Jumlah Penduduk Usia SM Per Provinsi Target Jumlah Peserta Didik setiap Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kab / Kota Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kab / Kota Kebutuhan USB per Kecamatan Kebutuhan RKB per Kecamatan Kebutuhan Guru per Kecamatan Kebutuhan Sistem Pembelajaran dengan Potensi Ekonomi Lokal per Kab/ Kota Potensi Ekonomi Lokal Kondisi dan Sebaran SM Eksisting Per Kab/Kota Kondisi dan Sebaran Penduduk Usia SM Per Kab/Kota Proporsi SMA-SMK Per Kab/Kota Proporsi SM Negeri dan Swasta Per Kab/Kota Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kecamatan Kebutuhan Anggaran Operasional Per Kecamatan Kebutuhan Anggaran Operasional Per Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Per Provinsi Kebutuhan Anggaran Operasional Nasional Kebutuhan Anggaran Operasional Nasional Framework PMU

33 33 APK SMA/SMK/MA PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2020 Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah NOJUMLAH PENDUDUK 2010JUMLAH 1PENDUDUK USIA ,169,628 2SISWA USIA ,288,539 E.4.1

34 34 Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi Sasaran Program PMU Tahun E.4.2

35 35 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi E.4.3

36 36 Target Pencapaian PMU per Provinsi E.5

37 37 Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Didik BOS SM Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan Karir dan Kesejah t eraan Penghargaan dan Perlindungan Satuan Pendidikan Ruang Belajar lainnya Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Siswa Miskin Sist. Pembelajaran Sistem Evaluasi Penyelarasan Kewirausahaan Bahan Pembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) Kurikulum + Pendidikan Karakter Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Beasiswa BOP Paket C Manajemen dan kultur sekolah Peralatan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat Strategi Pencapaian PMU E.6

38 Skenario Pencapaian Pendidikan PMU 38 F

39 Pengembangan PMU 39 Pengembangan Pendidikan Menengah Universal Model Pendataan dan Perhitungan APK Berbagi Pembiayaan antara Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Model Sekolah Menengah Atas /Kejuruan

40 40 Pengembangan PMU

41 Model Berbagi Pembiayaan Pemerintah-Pemda-Masyarakat 41 NoJenis BiayaPemerintahPemdaMasyarakat 1Biaya Investasi Sarana/Prasarana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Siswa Miskin (BSM) Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PNS) 100 (Non PNS) 5Tunjangan Profesi, Fungsional dan Khusus Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (dalam persen)

42 Model Sekolah 42 NoKriteria Ukuran Sekolah KecilSedangBesar 1Ukuran Sekolah 3-6 kelas9-27 kelas>27 Kelas 2Jumlah Sekolah Banyak Sedikit 3Jarak ke Sekolah Dekat Jauh 4Perbandingan Jumlah Siswa terhadap Jumlah Guru (Rasio Siswa Guru) KecilSedangBesar 5Pemenuhan Persayaratan Jam Mengajar Minimal bagi Guru SulitMudah 6Efisiensi Biaya Operasional RendahSedangTinggi 7Variasi Mata Pelajaran Pilihan RendahSedangTinggi 8Tanah Lapang (dengan catatan tanah yang disediakan untuk sekolah dengan 24 kelas adalah 4 kali lebih luas dari untuk sekolah dengan 6 kelas) SempitLuas

43 LAMPIRAN 43

44 Percepatan PMU di Propinsi Jawa Timur 44 5

45 45 APK SMA/SMK/MA Skenario Percepatan APK Pendidikan Menengah Propinsi Jawa Timur NOJUMLAH PENDUDUK 2010JUMLAH 1USIA NASIONAL 13,169,628 2USIA PROPINSI PMU : APK >97% akan tercapai pada tahun 2018

46 Sasaran Program PMU Tahun Propinsi Jawa Timur 46 Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

47 Kebutuhan Anggaran PMU Tahun Propinsi Jawa Timur 47 Catatan : Kebutuhan Sasaran dan Anggaran PMU tersebut mencakup untuk SMA, dan SMK 1 USB terdiri dari 6 RKB dan Ruang Penunjang Lainnya (R. Kepsek, R. Guru, R. Perpustakaan, R. Lab IPA/RPS, WC Guru dan Siswa) Sasaran untuk Sistem Pembelajaran meliputi Kurikulum dan Pendidikan Karakter, Bahan Pembelajaran, Pendidikan Kewirausahaan, Penyelarasan dan Sistem Evaluasi

48 Terima Kasih


Download ppt "1 PENTINGNYA PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23 Juli 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google