Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

NURINA PARAMITASARI, SST, SE, M.Si Seksi Statistik Ketahanan Sosial Anyer, 1 November 2014 PENDATAAN KEMISKINAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "NURINA PARAMITASARI, SST, SE, M.Si Seksi Statistik Ketahanan Sosial Anyer, 1 November 2014 PENDATAAN KEMISKINAN."— Transcript presentasi:

1 NURINA PARAMITASARI, SST, SE, M.Si Seksi Statistik Ketahanan Sosial Anyer, 1 November 2014 PENDATAAN KEMISKINAN

2 DIMENSI KEMISKINAN

3

4

5

6

7 DEFINISI UMUM KEMISKINAN (1) KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL. Sulit mengukurnya  perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg dipakai.  Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Hak-hak dasar antara lain:  terpenuhinya kebutuhan pangan,  kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,  rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan  hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

8 TERMINOLOGI KEMISKINAN DEFINISI UMUM KEMISKINAN (2)  KEMISKINAN ABSOLUT : pendapatannya di bawah garis kemiskinan & tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak minimum – garis kemiskinan absolut  KEMISKINAN RELATIF : keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat dg tingkat pendapatan yg mencukupi kebutuhan dasar tetapi masih lebih rendah dibanding tingkat pendapatan penduduk sekelilingnya – garis kemiskinan relatif  KEMISKINAN KULTURAL : berkaitan erat dg sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yg tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yg membantu

9 DINAMIKA KEMISKINAN DEFINISI UMUM KEMISKINAN (3)  Persistent/Cronic poverty : kemiskinan yang terjadi di suatu daerah secara kronis atau berlangsung turun temurun (Biasanya terjadi di daerah yg memiliki SDA kritis, terisolasi, dsb).  Transient/Seasonal poverty : kemiskinan musiman seperti yg sering terjadi petani atau nelayan saat musim panen atau paceklik.  Accidental poverty : kemiskinan yg dialami karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan yg menyebabkan turunnya kesejahteraan.

10 PENYEBAB KEMISKINAN (Kartasasmita, 2006)  Rendahnya Taraf Pendidikan  terbatasnya kemampuan meraih peluang  Rendahnya Taraf Kesehatan  rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa  Terbatasnya Lapangan Kerja  terbatasnya kemampuan meningkatkan ekonomi  Kondisi Keterisolasian  keterbatasan akses terhadap fasilitas DEFINISI UMUM KEMISKINAN (4)

11 Jumlah agregat dan persentase penduduk miskin (headcount index), Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index), Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Dihasilkan dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tri wulan. Digunakan untuk melihat besaran dan karakteristik kemiskinan menurut wilayah dan kondisi kemiskinan multidimensi DATA KEMISKINAN MAKRO Memuat informasi nama kepala rumah tangga, anggota rumah tangga, lokasi tempat tinggal, kegiatan sosial ekonomi secara terbatas Data awal ada hasil PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS 08 dilanjutkan dgn PPLS2011 Digunakan sbg dasar targeting program yang ditujukan pada RTS/penduduk yang eligible: Raskin, BLT, PKH, Jamkemas dan beasiswa siswa miskin DATA KEMISKINAN MIKRO

12 DATA KEMISKINAN MAKRO (basic needs approach)  Konsep: Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach)  Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari ) + Non Makanan  Sumber data: Susenas (sample)  Data menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI  Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis  Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional di lapangan

13 ● x Tidak Miskin Miskin Sangat Miskin (kronis) Hampir Miskin ● ● ● ● ● ● A ● ● ● ● ● Garis Kemiskinan: Visual Garis Kemiskinan ● B

14 INDIKATOR KEMISKINAN MAKRO mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Headcount Index (P0) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1) semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2)

15 Trend Kemiskinan di Provinsi Banten, Tren kemiskinan semakin menurun dari tahun Trend Kemiskinan di Indonesia dan Banten, Target Nasional 2014 : 8-10%

16 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2014 DISPARITAS TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI SANGAT TINGGI (Jakarta = 3,92%, Papua = 30,05%, Banten = 5,35%)

17 Definisi dan Ukuran Kemiskinan yang Baik dan Handal sangat diperlukan; * Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan * Penentuan sasaran yang terukur bagi program * Penilaian efektivitas program KEMISKINAN adalah isu yang KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL KEMISKINAN MIKRO

18 Eksistensi Data Kemiskinan Mikro  Data Mikro adalah data lengkap keterangan sosial ekonomi setiap individu rumah tangga, termasuk nama dan alamat untuk mengakses ybs dalam rangka pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan.  Dulunya data mikro diperoleh melalui proses administrasi (registrasi) oleh KL/SKPD masing-masing pengelola program program pengendalian kemiskinan.  Sejak 2005 data terkoordinir di TNP2K/Menko Kesra, yg diperoleh melalui: - PSE PPLS SPDKP (PKH) PPLS 2011

19 Sejarah Pembangunan BDT 19 Basis Data BLT 2005, 2008, 2009 Basis Data PKH dan program-program nasional lainnya Basis Data Terpadu (BDT) (bagian sistem penargetan nasional untuk program nasional dan daerah) Pemutakhiran BDT Konsultasi Publik (2014) Pendataan RTS (2015) Daftar RTS Karakteristik RTS

20 PERLUNYA PEMUTAKHIRAN BDT 1. Tindak Lanjut Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Melanjutkan pemutakhiran data kepersertaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) secara keseluruhan dari Program Perlindungan Sosial (Raskin, BSM, PKH, BLSM dan BPJS PBI dan lain-lain). 2. Mengakomodasi Masukan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah sudah menginisiasi kegiatan pemutakhiran data rumah tangga miskin dalam keterkaitannya terhadap program kemiskinan daerah dan mengirimkan hasil tersebut ke TNP2K. 3. Kerjasama Berkelanjutan dengan Pemda dan Masyarakat. Diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin yang sangat dinamik secara cepat (real-time) sehingga diperlukan kerjasama dengan Pemda dan masyarakat dengan pelibatan langsung peran dan tanggung jawab secara berkesinambungan.

21 Hasil survei penggunaan BDT oleh Pemerintah Daerah  Keluhan Utama: Data kurang/tidak akurat Cakupan kurang Pemerintah Daerah tidak dilibatkan Kinerja BPS dalam pendataan  Tindak lanjut dari Pemda Data BDT tidak digunakan untuk program Daerah (mis. Kota Pekalongan) Melakukan validasi dan verifikasi data BDT (mis. Kab Bintan, Kota Cilegon, Kab Sleman, Kab Belitung Timur, Kota Depok) Hasil survei penggunaan BDT oleh Pemerintah Daerah  Keluhan Utama: Data kurang/tidak akurat Cakupan kurang Pemerintah Daerah tidak dilibatkan Kinerja BPS dalam pendataan  Tindak lanjut dari Pemda Data BDT tidak digunakan untuk program Daerah (mis. Kota Pekalongan) Melakukan validasi dan verifikasi data BDT (mis. Kab Bintan, Kota Cilegon, Kab Sleman, Kab Belitung Timur, Kota Depok)  Hasil uji petik TNP2K mengecek nama & alamat BDT menunjukkan bahwa sekitar 90-95% nama & alamat dapat ditemukan.  Hasil pencocokan dengan data Adminduk Kemendagri menunjukkan 74,8% nama & alamat mendapatkan NIK dan Nomor KK.  Pembelajaran dari BLSM dan Jamkesmas Laporan PT Pos: 93% Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terkirim Pemutakhiran via Musdes/Muskel sekitar 350 ribu Kartu Pemutakhiran 600 ribu peserta Jamkesmas (berdasarkan SE Menkes)  Hasil uji petik TNP2K mengecek nama & alamat BDT menunjukkan bahwa sekitar 90-95% nama & alamat dapat ditemukan.  Hasil pencocokan dengan data Adminduk Kemendagri menunjukkan 74,8% nama & alamat mendapatkan NIK dan Nomor KK.  Pembelajaran dari BLSM dan Jamkesmas Laporan PT Pos: 93% Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terkirim Pemutakhiran via Musdes/Muskel sekitar 350 ribu Kartu Pemutakhiran 600 ribu peserta Jamkesmas (berdasarkan SE Menkes) 21 TINGKAT AKURASI DAN MASUKAN PERBAIKAN BDT/PPLS 2011

22 22 Pelibatan Pemda dan Masyarakat memperbaiki daftar rumah tangga yang akan dicacah oleh BPS Pendataan Nasional dilakukan oleh BPS BDT/PPLS 2011 yang dimutakhiran dengan musdes/muskel dan pendataan lokal yang mencakup 40 persen rumah tangga terbawah MEKANISME PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (BDT) Penghitungan distribusi kuota 20 persen tambahan menurut: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Dusun Penyusunan Basis Data Terpadu Hasil PPLS 2014 Dikelola TNP2K/Keme nko Kesra/ Kemensos

23 MEKANISME PEMUTAKHIRAN BDT Pendataan Lengkap PPLS 2014 Pendataan Lengkap PPLS 2014 Basis Pemutakhiran Data Form Rekap Pengganti Raskin (2012, 2013) Data MIS – PKH Form Usulan Sekolah BSM (2012, 2013) Form Rekap Pengganti KPS (Musdes/Muskel) Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan Sumber: TNP2K PRE-LIST AWAL PRE-LIST AKHIR (daftar RTS) PRE-LIST AKHIR (daftar RTS) Desa A RW / Dusun -2 RW / Dusun -1 Identifikasi: 1.RT Pindah 2.RT Meninggal tanpa ART lainnya 3.RT Tercatat Ganda 4.Usulan/Tambahan RT layak yang belum tercakup dalam PRE-LIST 5.PMKS (RTS dan lembaga) Forum Konsultasi Publik Partisipasi masyarakat (aparat desa) untuk mengupdate daftar RTS Pertemuan tokoh masyarakat (RW/Dusun) Koordinator: BPS Kab/Kota Pelaksana: Fasilitator dan asisten (KSK/mitra) Sumber: BPS 1.RTS lama layak 2.RTS lama tidak layak 3.RTS baru (sesuai kuota) 1.Pendataan lengkap 2.Pengolahan data 3.Analisis 4.Diseminasi

24 24 Keterangan: Persiapan Pemutakhiran BDT (1,2,3); Pemutakhiran BDT (4,5,6,7) 1 Identifikasi Sumber Data RT dalam Pre List 2 Penyusunan Daftar Awal ↓ (Prelist awal) 3 Konsultasi Publik Prelist Awal ↓ (pre-list akhir) 4 Pendataan PPLS 5 Penyusunan Rangking Rumah Tangga PPLS * Penetapan Daftar Rumah Tangga 7 Konsultasi Publik Daftar Akhir dan Penanganan Keluhan TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BDT Sumber: TNP2K

25 CAKUPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR RTS 2014 BANTEN KAB/KOTACAKUPAN WILAYAHCAKUPAN RUTA RW*)Desa/KelurahanKecamatanBDT2011KUOTA 2014TOTAL RUTA% KUOTA 2014 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) Kab Pandeglang ,70 Kab Lebak ,34 Kab Tangerang ,08 Kab Serang ,60 Kota Tangerang ,72 Kota Cilegon ,08 Kota Serang ,84 Kota Tangerang Selatan ,93 BANTEN ,72 *) Sumber Podes2014

26 Kegiatan PPLS 2014 pada TA Karakteristik Rumah Tangga & Anggota Karakteristik Rumah Tangga & Anggota PRE-LIST AKHIR (daftar calon RTS) PRE-LIST AKHIR (daftar calon RTS) 1.Pengolahan 2.Analisis 3.Utilisasi  Nama Kepala RTS  Alamat/SLS  Desa  Kecamatan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jumlah Keluarga  Jumlah Anggota RTS  Nama anggota  Hubungan dengn Kepala  Jenis kelamin  Tanggal Lahir  Umur  Status perkawinan  Kepemilikan kartu ID  Jenis cacat  Penyakit kronis menahun  Status kehamilan wanita  Partisipasi sekolah  Kelas/jenjang tertinggi  Ijazah tertinggi  Kegiatan bekerja  Lapangan kerja  Status/kedudukan pekerjaan  Status penguasaan bangunan tempat tinggal  Luas lantai  Jenis lantai  Jenis dinding  Jenis atap  Sumber air minum  Cara memperoleh air minum  Sumber penerangan  Kelas daya listrik terpasang  Bahan bakar/enerji memasak  Tempat buang air besar  TPA tinja  Kepemilikan aset:  Mobil  Motor  Perahu/kapal  Sepeda  Lemari es  Tabung gas  HP  Peserta program  PKH  Raskin  Jamkesmas  Asuransi kesehatan lain  Jamsostek  KB KARAKTERISTIK RTS:

27 TERIMA KASIH


Download ppt "NURINA PARAMITASARI, SST, SE, M.Si Seksi Statistik Ketahanan Sosial Anyer, 1 November 2014 PENDATAAN KEMISKINAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google