Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Gerakan, Kerjasama dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Gerakan, Kerjasama dan."— Transcript presentasi:

1 11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

2 2 GERAKAN, KERJASAMA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Bab 06 “No impunity to corruptors“ PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 2 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

3 1.Mahasiswa mampu menjelaskan gerakan-gerakan internasional pencegahan korupsi; 2.Mahasiswa mampu menjelaskan kerjasama-kerjasama internasional pencegahan korupsi; 3.Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi; 4.Mahasiswa mampu membandingkan kelemahan- kelemahan dan kelebihan- kelebihan pemberantasan korupsi di negara lain; 5.Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Kompetensi Dasar POKOK BAHASAN Gerakan-gerakan, kerjasama dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. SUB POKOK BAHASAN 1.Gerakan dan Kerjasama Internasional Pencegahan Korupsi; 2.Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi; 3.Pencegahan Korupsi : Belajar dari Negara Lain. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 3 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

4 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 4 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional MARI KITA SIMAK FILM BERIKUT

5 GERAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL 5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 5 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

6 BOTTOM UP APPROACH Berangkat dari 5 (lima) asumsi yakni: a)semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi; b)adanya network atau jejaring yang baik akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil (civil society). Untuk itu perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial (social capital) dari masyarakat; 6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

7 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI BOTTOM UP APPROACH c)Perlu penyediaan data mengenai efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostics. Dengan penyediaan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif-politis dapat disusun secara lebih baik; d)Adanya pelatihan-pelatihan khusus. Pelatihan ini dapat diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan- bahan yang ada dipilih sendiri dan harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara; dan 7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

8 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI BOTTOM UP APPROACH e)adanya rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta, diharapkan akan memiliki trickle-down effect dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. (Haarhuis : 2005) 8 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

9 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI TOP-DOWN APPROACH Pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemeritahan. Corruption is a symptom of a weak state and weak institution, sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. (Haarhuis : 2005) 9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

10 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Bahan Diskusi/Tugas 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Dari 2 (dua) macam pendekatan untuk melaksanakan program anti-korupsi, diskusikanlah dengan rekan- rekan anda, pendekatan mana yang anda rasa lebih baik? Apa kelemahan dan kelebihan pendekatan dari bawah (bottom-up) dan pendekatan dari atas (top- down)? Mana yang kira-kira lebih efektif untuk pemberantasan korupsi? Anda dapat menambahkan opini anda dan rekan-rekan anda, sehingga diskusi akan bertambah menarik.

11 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs) 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 15 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

12 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs) 12 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 15 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional TAHUNSCORE CPI NOMOR/ PERINGKAT JUMLAH NEGARA YANG DISURVEY POSISI INDONESIA DALAM INDEKS PERSEPSI KORUPSI TI Tahun Sumber :

13 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI GERAKAN LEMBAGA SWADAYA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL NGOs) Salah satu program TIRI adalah membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi. Jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama I- IEN atau Indonesian-Integrity Education Network. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan Integritas dan/atau Pendidikan Anti Korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. 13 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 16 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

14 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 14 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 17 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

15 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI United Nations Convention against Corruption (UNCAC)  telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Mérida, Yucatán, Mexico, pada tanggal 31 Oktober 2003.; 15 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 18 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

16 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction  konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat (legally binding) negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap (bribe) dalam transaksi bisnis internasional. 16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 19 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

17 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI BELAJAR DARI NEGARA LAIN 17 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 20 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Filipina : Lembaga Ombudsman; Malaysia : the Malaysia Anti- Corruption Commission (MACC); Hongkong : Independent Commission against Corruption (ICAC); Indonesia : Komisi Pemberantas an Korupsi (KPK).

18 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA Ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, LN 32 Tahun 2006; Kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.. 18 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 21 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional

19 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Bahan Diskusi/Tugas 19 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 22 Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank.

20 20 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 23 Upaya Pemberantasan Korupsi Selamat datang generasi muda anti-korupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

21 Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012


Download ppt "11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Gerakan, Kerjasama dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google