Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INTERMEDIATE TARGET : 1.ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA 2.UANG BEREDAR 3.SUKU BUNGA 4.SISTEM PERBANKAN 5.KURS 6.IHSG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INTERMEDIATE TARGET : 1.ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA 2.UANG BEREDAR 3.SUKU BUNGA 4.SISTEM PERBANKAN 5.KURS 6.IHSG."— Transcript presentasi:

1

2 INTERMEDIATE TARGET : 1.ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA 2.UANG BEREDAR 3.SUKU BUNGA 4.SISTEM PERBANKAN 5.KURS 6.IHSG

3 Topik Bahasan : 1.Pengertian APBN 2.Tahapan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN 3.Struktur/komponen APBN 4.Fungsi APBN

4  APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR  APBN berisi laporan sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu (biasanya untuk satu tahun)  APBN ditetapkan dengan UU

5 APBN merupakan arah dan sekaligus tujuan pembiayaan pembangunan dalam suatu Negara. Sebagai arah APBN dijadikan batas pembiayaan pembangunan suatu Negara, sebagai tujuan APBN merupakan target –target program pembangunan selama tahun anggaran berjalan.

6 Setelah pemerintahan beralih dari masa orde baru kepada masa reformasi pada tahun 1998 terdapat perubahan mendasar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terutama setelah diterapkannya struktur otonomi daerah dalam pemerintahan. Diantara perubahan mendasar adalah perubahan tahun anggaran yang semula dari bulan April samapai dengan bulan Maret tahun berikutnya, menjadi tahun anggaran Januari sampai dengan Desember.

7  Pemerintah mengajukan RAPBN  Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan

8  Setelah APBN ditetapkan (dengan UU), pelaksanaan APBN dituangkan dalam Peraturan Presiden  Apabila terjadi perubahan (revisi), Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR, paling lambat akhir Maret

9  Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yg telah diaudit BPK

10  Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

11  Belanja Negara Belanja Daerah Belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dlm pendapatan APBD daerah yang bersangkutan Dana bagi hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

12  Pembiayaan Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara Pembiayaan Luar Negeri Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium (penundaan pembayaran utang)

13 APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi,, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum

14 1.Fungsi Otorisasi Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan & belanja pada tahun yg bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat 2.Fungsi Perencanaan Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut

15 3.Fungsi Pengawasan Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4.Fungsi Alokasi Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian

16 5.Fungsi Distribusi Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 6.Fungsi Stabilisasi Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

17 APBN Thn (triliun rupiah) 2005 UraianAPBN% PDB 1Pendapatan Negara dan Hibah >Penerimaan Perpajakan >Penerimaan Bukan Pajak >Hibah Belanja Negara >Belanja Pemerintah Pusat *Pembayaran Bunga Utang *subsidi >Belanja Daerah *Dana Perimbangan *Dana Otonomi Khusus Keseimbangan Primer Keseimbangan Umum(26.2)(1.0) 5Pembiayaan >Dalam Negeri >Luar Negeri(4.7)(0.2)

18 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007 (Dalam Miliar Rupiah) Uraian 2007 APBN% thd PDBRAPBN_P%thd PDBRAPBN 2008% thd UU 18/2006 PDB APendapatan Negara dan Hibah723, , , IPenerimaan Dalam Negeri720, , , Penerimaan Perpajakan509, , , a. Pajak Dalam Negeri494, , , b. Pajak Perdagangan Internasional14, , , Penerimaan Negara Bukan Pajak210, , , a. Penerimaan SDA146, , , b. Bagian Laba BUMN19, , , c. PNDB Lainnya45, , , d. Sisa Surplus BI 13, IIHibah2, , , BBelanja Negara763, , , IBelanja Pemerintah Pusat504, , , Belanja Pegawai101, , Belanja Barang72, , , Belanja Modal73, , , Pembayaran Bunga Utang85, , , Subsidi102, , , Belanja Hibah 7Bantuan Sosial51, , , Belanja Lainnya18, , , IIBelanja ke Daerah258, , , Dana Perimbangan250, , , Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian8, , , CKeseimbangan Primer44, , , DSurplus/Defisit Anggaran (A-B)-40, , , EPembiayaan (I+II)40, , , IPembiayaan Dalam Negeri55, , , Perbankan Dalam Negeri12, , Non Perbankan dalam Negeri42, , , IIPembiayaan Luar Negeri-14, , , (Bruto)40, , , , , ,


Download ppt "INTERMEDIATE TARGET : 1.ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA 2.UANG BEREDAR 3.SUKU BUNGA 4.SISTEM PERBANKAN 5.KURS 6.IHSG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google