Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018 Oleh: Menteri PPN/Kepala.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018 Oleh: Menteri PPN/Kepala."— Transcript presentasi:

1 SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara: Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun Bandung, 10 September 2013 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2 KERANGKA PAPARAN  RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  RPJMN dalam Kerangka RPJPN  Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan  Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan,  Isu-isu Strategis Jangka Menengah dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan  Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat,  Penutup Slide - 2

3 RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Dijabarkan Pedoman Diacu UU SPPN (No.25/2004) Pemerintah Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Bahan UU KeuNeg (No.17/2003) Slide - 4

5 Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJMN DALAM KERANGKA RPJPN (UU 17 TAHUN 2007) Slide - 5

6 PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Slide - 6 Rancangan Teknokratis RPJMN Rancangan RPJMN Rancangan Akhir RPJMN Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN Isu Strategis Jangka Menengah (background studies) Evaluasi RPJMN

7 BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN Platform Presiden RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L Pedoman Penyesuaian 4 Hasil Evaluasi Renstra RPJPN RPJPN Hasil Evaluasi RPJMN Aspirasi Masyarakat Pedoman Penyusunan RPJMD Rancangan Teknokratik Renstra K/L Rancangan Teknokratik Renstra K/L Rancangan Teknokratik RPJMN Rancangan Teknokratik RPJMN Background Study Koordinasi Pembagian Tugas SIDANG KABINET TRILATERAL MEETING Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Musrenbang Jangka Menengah Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Bahan Penyusunan dan Perbaikan SIDANG KABINET Penelaahan PEMERINTAH DAERAH RANCANGAN AWAL RPJMN RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN RPJMN Agustus 2014 November 2014Desember 2014 Januari Februari 2015 Slide - 7

8  Saat ini, substansi RPJMN teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies.  Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isu- isu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah (hasil sementara dari background studies).  Penyusunan RPJMD Jawa Barat dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Jawa Barat untuk disinkronisasikan dengan Dokumen Akhir RPJMN  Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah  Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN  Rancangan Awal RPJMN  Rancangan Akhir RPJMN Januari 2013 – Desember 2013 Januari 2014 – Agustus 2014 mulai November 2014 Januari 2015     AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN Slide - 8

9 KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

10 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, Aspek Sosial 1.Pemerataan 2.Kesehatan 3.Pendidikan 4.Keamanan 5.Perumahan 6.Kependudukan Aspek Sosial 1.Pemerataan 2.Kesehatan 3.Pendidikan 4.Keamanan 5.Perumahan 6.Kependudukan Aspek Ekonomi 1.Struktur Ekonomi 2.Pola Konsumsi dan Produksi 3.Ketahanan Pangan 4.Ketahanan Energi 5.Infrastruktur/ Konektivitas Aspek Ekonomi 1.Struktur Ekonomi 2.Pola Konsumsi dan Produksi 3.Ketahanan Pangan 4.Ketahanan Energi 5.Infrastruktur/ Konektivitas Aspek Lingkungan 1.Atmosfir 2.Tanah 3.Pesisir dan Laut 4.Air Bersih 5.Keaneka-ragaman Hayati Aspek Lingkungan 1.Atmosfir 2.Tanah 3.Pesisir dan Laut 4.Air Bersih 5.Keaneka-ragaman Hayati Aspek Kelembagaan 1.Kerangka Kelembagaan 2.Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Aspek Kelembagaan 1.Kerangka Kelembagaan 2.Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 MDG dan Post-2015 Development Agenda Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi Ekonomi Hijau Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi  ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial Slide - 10

11 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

12 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  Pendidikan dan Kesehatan  Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS  Ketahanan Pangan  Ketahanan Energi  Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas  Inovasi Teknologi  Pemberantasan Korupsi Slide - 12

13 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

14 PENDIDIKAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN  Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan.  Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan.  Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan.  Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan. Slide - 14

15 PENDIDIKAN: ISU STRATEGIS BARU  Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak.  Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi.  Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi.  Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.  Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability) Slide - 15

16 KESEHATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

17 CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai INDIKATOR STATUS 2009 CAPAIAN 2012 TARGET 2014 STATUS 1Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%) 84,3 83,1 90 2Angka kematian ibu melahirkan (per kelahiran hidup) Angka kematian bayi (per kelahiran hidup) Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%) 18,4n.a<15,0

18 KESEHATAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN  Penurunan kematian ibu dan kematian bayi.  Penurunan kekurangan gizi.  Penurunan TFR (fertilitas).  Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS.  Pembiayaan kesehatan. Slide - 18

19 KESEHATAN: ISU-ISU STRATEGIS BARU  Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik.  Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll).  Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak.  Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi. Slide - 19

20 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

21 PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN (sementara) Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP3KI Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS)9 % Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT)6,5 % Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT)5,3 %6,1 %5,2 % 4,2 % Masih ada gap antara proyeksi dan target Slide - 21

22 SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Outlook Target Ekonomi dan Kemiskinan Strategi Penanggulangan Kemiskinan PDB/kapita (US$) Tingkat Kemiskinan ,5-11,5 % 8-10% 6-7% % Program Strategis Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011) 30 % terbawah (PPLS 2014/2017) 20 % terbawah (PPLS 2017/2020) 10 % terbawah (PPLS 2023) PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro-Rakyat PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Jaminan Sosial (Social Security):  Asuransi Kesehatan  Jaminan Kematian  Jaminan Hari Tua  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps  Temporary shelter  Beasiswa miskin TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Catatan: 1.PDB/Kapita: target MP3EI 2.Tingkat Kemiskinan: target RPJP 3.Garis Kemiskinan cenderung meningkat 4.Elastisitas tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun Garis Kemiskinan (ribu rupiah) Elastisitas 0,045 0,023 0,083 0,243 PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal Slide - 22

23 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan Tidak Miskin Hampir Miskin Miskin Menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan * Menciptakan penghidupan penduduk miskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Jaminan Sosial Bantuan Sosial Asuransi Sukarela Infrastruktur dan sarana pelayanan publik Perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan Pendidikan, pelatihan, pendampingan Memberdayakan UMKM/Penguatan Kelembagaan Akses Keuangan Mikro Pendidikan, pelatihan, pendampingan Memberdayakan UMKM/Penguatan Kelembagaan Akses Keuangan Mikro Aset Manusia Aset fisik Aset SDA Aset Finansial Aset Sosial Sangat Miskin Kriteria Lepas dari Kemiskinan Isu strategis Slide - 23

24 AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI DAN RPJMN Sistem perlindungan sosial yang komprehensif Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan Bantuan & perlindungan sosial Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat Pemberdayaan masyarakat dan UMKM Rekonsiliasi Transformasi & Ekspansi Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif Keberlanjutan RPJMN RPJMN Fase MP3KI Klasifikasi Program dan Kegiatan Slide - 24

25 PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Slide - 25

26 KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes) PBI BUKAN PBI Tidak mampu Fakir miskin Pekerja Penerima upah (dan ART) Pekerja Bukan Penerima upah (dan ART) Bukan Pekerja (dan ART) PNS TNI Polri Pejabat negara Pegawai Pemerintah non PNS Pensiunan Pegawai Swasta Pekerja lain yg menerima upah Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri Pekerja lain yg tidak menerima upah Investor Pemberi kerja Penerima Pensiun Veteran Perintis kemerdekaan Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran Slide - 26

27 POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN  Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat 2016).  Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah.  Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage) Jaminan Kesehatan melalui:  Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan.  Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD. Slide - 27

28 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

29 KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KETAHANAN PANGAN KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) Slide - 29

30 KETAHANAN PANGAN: KONDISI UMUM  Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar 14,3 persen.  Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49,1 persen; cenderung menurun.  Selama periode rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3,5 ; Nasional 5,80 persen.  Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai 7,02 juta rupiah; Nasional 20,43 juta rupiah. Slide - 30

31 NoPembangunan Sasaran RPJMN REALISASI 2012 Rata-rata RKP 2013RKP PDB Pertanian Tumbuh 3,7-3,9 persen per tahun 3,97 persen3,44 persen3,7 persen 2 Padi Tumbuh 3,6 persen per tahun *) 5,0 persen2,38 persen6,25 persen Jagung Tumbuh 10,02 persen per tahun 9,8 persen3,35 persen8,3 persen 10,03 persen Kedelai Tumbuh 20,05 persen per tahun 0,04 persen-4,34 persen18,4 persen 20,05 persen Gula Tumbuh 12,55 persen per tahun 16,75 persen2,16 persen9,2 persen 12,55 persen Daging Sapi Tumbuh 7,3 persen per tahun 4,2 persen7,33 persen9,5 persen7,30 persen Perikanan Tumbuh 21,09 persen per tahun 11,8 persen 15,99 persen21,09 persen 3Nilai Tukar Petani (Tahun dasar 1993) ( tahun dasar 2007) 113,6 (Tahun Dasar 1993) 105,2 (Tahun Dasar 2007) 105,2 NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007) REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN Slide - 31

32 KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2) 1.Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi. KomponenSatuan PendudukJuta247,21256,62259,66262,64265,57268,44 Kebutuhan BerasJuta Ton38,1839,9840,6441,3342,0542,78 Kebutuhan Daging Sapi Ribu Ton485,50582,03620,62 662,28 707,27755,88 Kebutuhan Daging Unggas Juta Ton0,891,061,131,211,291,38 Kebutuhan KedelaiJuta Ton2,552,762,862,973,103,23 Slide - 32

33 2.Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri. 3.Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi 4.Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi 5.Perubahan pola konsumsi: i.Kepraktisan – bentuk olahan ii.Kualitas: jenis dan kualitas tertentu iii.Brand: jaminan konsistensi kualitas iv.Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat 6.Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT  respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2) Slide - 33

34 KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2)  Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas:  Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi.  Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan.  Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan.  Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat..  Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target.  Mensinergikan produksi dan pengolahan :  Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpul- pengolah)  Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen Slide - 34

35  Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan  Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll).  Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi.  Peningkatan nilai tambah:  Penyediaan bahan baku dari dalam negeri.  Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik. KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2) Slide - 35

36 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KETAHANAN ENERGI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

37 KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI) PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI) Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI Didukung: Ekonomi: fiskal dan moneter Infrastruktur IPTEK Kewilayahan dan Tata Ruang Slide - 37

38 IndikatorSatuan Baseline (2009) Capaian Target 2014 Status Produksi Minyak Bumi Ribu Barrel per Hari *) Kapasitas Pembangkit Tambahan (MW) MW/ Tahun Terpasang (Kumulatif MW) Rasio Elektrifikasi Persen65,7967,1572,9576,5680 Kapasitas PLTP Terpasang (Kumulatif MW) Pembangunan Jaringan Gas Kota Kota/Sambungan Rumah (Kumulatif) 2/ / / / / Pembangunan SPBG Unit (Kumulatif)n.a **)FEED ***) 4821 MIDTERM REVIEW RPJMN *) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design Perlu kerJa KerasSangat sulit tercapai On Track/On Trend Slide - 38

39 TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI  Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini.  Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery)  BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14-15% dari produksi minyak bumi nasional.  35-40% ( ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery).  Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas Slide - 39

40 SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (Draft KEN) Gas Bumi Batubara EBT Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM Minyak  KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun.  Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi. Slide - 40

41 Lapangan Sumber Daya (MWe)Cadangan (MWe) Kapasitas Terpasang (MWe) SpeculativeHypotheticProbablePossibleProven Sumatera 4,9252,0765, Jawa 1,9351,9463, ,8151,134 Bali-Nusa Tenggara Sulawesi 1, Maluku Kalimantan Papua Total 285 Lapangan8,9354,55111,7041,0502,303 Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW) 28,5431,341 PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK  Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.341MW, dari total potensi MW.  Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN)  Dari total potensi MW, sebanyak MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan. Slide - 41

42 WILAYAH JUMLAH KENDARAAN UMUM SPBG YANG DIBUTUHKAN ALOKASI GAS (MMSCFD) PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s.d 2014 PARTISIPASI BADAN USAHA MEMBANGUN SPBG MULAI 2015 SPBG JARINGAN PIPA (km) KONVERT ER KIT Jabodetabek ,19*)109, **) 59 Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) ,24-9 Sumsel (Palembang) ,24-1 Kaltim (Balikpapan) Jawa Tengah (Semarang) ,0- Kepri (Batam) ,8- Total ,529176,069 *) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi  Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit unit. Tahun 2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153,8 km, dan penyediaan konverter kit unit.  Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60-70 unit), termasuk dalam penyediaan konverter kit (80-85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain. Slide - 42

43 PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU)  Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (75- 80%), atau sekitar 35 juta ton  Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik Slide - 43

44 LOW-GROWTH REGIMEHIGH-GROWTH REGIME PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH ( ) Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton Juta Tons PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara jenis ini akan mencapai 120 juta ton Slide - 44

45 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

46 TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2)  Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum;  Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;  Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas nasional;  Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta;  Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme). Slide - 46

47  Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan)  Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM  Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya  Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur  Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2) Slide - 47

48 KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA  Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjamin kepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing sektor infrastruktur.  Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalam pembangunan infrastruktur.  Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastruktur Slide - 48

49 SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP) Infrastruktur swasta (private infrastructure) Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community- based infrastructure) Slide - 49

50 AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

51 PERAN STRATEGIS JAWA BARAT Secara geografis Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Negara Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB Nasional. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mencukupi, khususnya di tingkat pendidikan tinggi karena ditunjang banyaknya perguruan tinggi. Slide - 51

52 PERMASALAHAN JAWA BARAT: EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN Slide - 52  Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 4,8 persen (2004) menjadi 6,1 persen (2013 Q2). Namun demikian, PDRB per kapita Jawa Barat tahun 2012 (Rp 21,25 Juta) masih berada di bawah PDRB per kapita nasional tahun 2012 (Rp 33,75 Juta).  Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara cepat dari 14,51 % (Feb 2007) ke 8,90 % (Feb 2013). Namun, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat masih berada di atas TPT Nasional 5,92 % (Feb 2012).  Selama periode , kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap PDB Nasional semakin menurun (14,79 % di tahun 2007 menjadi 14,30 % di tahun 2011).  Peranan sektor industri pengolahan pada PDRB Jawa Barat terus mengalami penurunan yang dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak terhadap tingkat pengangguran (44,97 % di tahun 2007 menjadi 35,79 % di tahun 2012)  Pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak merata. Jawa Barat bagian selatan cenderung tertinggal dan lambat pertumbuhannya.

53 PERMASALAHAN JAWA BARAT: PENDIDIKAN  Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 sudah mencapai 74,12%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77,7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 61,4% di Kab. Sukabumi sampai 98,7% di Kota Banjar (Data Kemdikbud, 2011/2012).  Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 (67,8%) juga masih rendah dibanding rata-rata nasional (76,4%). Sebaran APK antar kab/kota juga cukup lebar, yaitu dari 47,2% di Kab. Bandung Barat sampai lebih dari 100% di berbagai kota seperti Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor (Data Kemdikbud, 2011/2012).  Angka partisipasi sekolah penduduk usia tahun Provinsi Jawa Barat tidak banyak meningkat dari tahun 2004 sebesar 9,29% dan pada tahun 2012 sebesar 12,09%. Angka-angka tersebut lebih rendah dari angka nasional periode 2004(12,07%) – 2011 (15,94%) (Data Susenas)  Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat pada tahun 2012 cukup rendah (3,82%) tetapi angka untuk penduduk usia 45 tahun keatas masih sangat tinggi (10,72%). Slide - 53

54 PERMASALAHAN JAWA BARAT: KESEHATAN Slide - 54 Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010  Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Jawa Barat meningkat dan lebih baik dari rata-rata nasional; misalnya kematian bayi – 30 per kelahirah hidup 1 ; kekurangan gizi pada balita-13% 2 dan cakupan imunisasi dasar lengkap – 65,6% 1  Tetapi banyak indikator yang masih di bawah atau di sekitar rata-rata nasional seperti stunting (anak pendek) karena kurang gizi (33.6%) 1, persalinan oleh tenaga kesehatan (80.3%) 1 dan anak usia bulan dengan imunisasi campak (72.8%)  Kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Banyak fasilitas kesehatan yang sistem manajemen dan tenaga kesehatannya cukup baik, tetapi banyak yang masih tertinggal misalnya: kebutuhan akan tenaga dokter, apoteker, dan sanitarian di Puskesmas; kurangnya pelatihan dan refreshing bagi bidan.  Sebagai provinsi ber-penduduk terbesar, pembangunan kesehatan di Jawa Barat akan sangat besar daya ungkit-nya di tingkat nasional.  Kesiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan perlu di tingkatkan, terutama dari sisi supply side: fasilitas (puskesmas, rumah sakit); tenaga (dokter, bidan dan perawat), dan sistem kesehatan (pelayanan dan sistem rujukan)

55 AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1/3) 1.Menciptakan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang lebih baik  Pengembangan wilayah WALINI.  Pengembangan Kereta Api, Monorel, Tol dalam kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujung Berung- Cileunyi- Gedebage, dan tol Pasir Koja-Soreang).  Pembangunan permukiman perdesaan.  Pembangunan sarana prasarana lingkungan, termasuk rehabilitasi sungai Citarum, pembangunan Waduk santosa, the Construction of transfer Water Interbasin Cibatarua Cilaki Project.  Pembangunan infrastruktur air bersih (Proyek Air Minum Jatiluhur, PAM Pondok Gede, Bekasi, PAM Bekasi Utara, PAM Jatigede, Sumedang), drainase, persampahan (Pengelolaan Persampahan Greater Bandung Area, Pengelolaan Sampah Bogor dan Depok). Slide - 55

56 AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (2/3) 2.Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Revitalisasi Kawasan Industri  Pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu/Kawasan Industri Subang, Majalengka, dan Sukabumi.  Revitalisasi Kawasan Industri Bekasi, Karawang, Purwakarta.  Penyelesaian pembangunan Tol CISUMDAWU; Tol Ciawi-Sukabumi; Tol Sukabumi-Bandung; Tol Cileunyi-Tasikmalaya; Tol Cikampek-Palimanan.  Pengembangan pembangkit panas bumi dan PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTsa Gedebage.  Pengembangan Kawasan Industri Jawa Barat (Ciamis, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya) dan penyelesaian jalur Jawa Barat Selatan. Slide - 56

57 AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (3/3) 3.Membangun Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif  Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang.  Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka.  Pembangunan Tol dan Kereta Api Karawang – Cilamaya.  Pembangunan Terminal Gedebage. 4.Peningkatan Teknologi dan Kualitas SDM  Pembangunan Pusat Inovasi (NARC) di Bogor dan Majalengka.  Pembangunan Pusat Pelatihan di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka.  Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka. 5.Reformasi Birokasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha  Review Perda-Perda yang menghambat iklim investasi dan iklim usaha.  Penyederhanaan Perda.  Memperlancar dan mempermudah perijinan. Slide - 57

58 MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH  Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota, serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat;  Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;  Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Slide - 58

59 PENUTUP  Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah  Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal  Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi. Slide - 59

60 TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

61 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN I: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

62 KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA JAWA BARAT

63 Program Transportasi 2014 Sektor Jalan (Provinsi Jawa Barat) JALAN Kegiatan / Output / Paket Satuan Output Rencana Tahun 2014 RPM PHLN Jumlah (Juta Rp) Vol. Pemeliharaan Rutin JalanKm 905, ,3 - Pemeliharaan Rutin JembatanM , ,9 - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi JalanKm 113, ,0 - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi JembatanM 143, ,0 - Rekonstruksi/Peningkatan Struktur JalanKm 64, ,2 - Penggantian JembatanM 45, ,0 - Pembangunan Jalan BaruKm 2, ,0 - Pelebaran JalanKm 12, ,0 - Pembangunan Fly Over/Underpass/ TerowonganM 53, ,8 - Pembangunan Jalan Bebas HambatanKm 3, ,0 Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & TerdepanKm 1, ,5 - Pengumpulan Data Jalan Dan JembatanDokumen ,0 - Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan JembatanDokumen ,9 - Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan JembatanDokumen ,0 - Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 TahunanDokumen - 74,0 - Layanan Publik (PNBP)Bulan Laya 12,0 697,4 - Layanan PerkantoranBulan 72, ,1 - Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket )Laporan - 77,4 - Peralatan dan Fasilitas PerkantoranUnit 61, ,5 - Subtotal , , ,0

64 Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian (Provinsi Jawa Barat) LAUT NOUNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN JUMLAH JUMLAH RAYA (Ribu Rupiah) 1Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla KSOP Cirebon Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Ratu Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla Unit Penyelenggara Pelabuhan Pangandaran Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah UDARA 1 Bandar Udara Cakrabuwana-cirebon Bandara Kertajati PERKERETAAPIAN 1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Lanjutan peningkatan jalan KA dengan mengganti Rel R.33 Btln besi menjadi Rel R.54 Btln Beton berikut normalisasi tubuh jalan di Km s/d Km lintas Bogor - Sukabumi (mendukung angkutan barang tahap II) Penanggulan longsor di Km – Km antara Leuwigoong – Cibatu lintas Bandung-Banjar Pembangunan badan jalan KA berikut drainase dan tembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa Pembangunan jembatan KA di km km antara Cibungur - Tanjungrasa (tahap 1)

65 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

66 Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor Sumber Daya Air Prov. Jawa Barat KegiatanLokasiAlokasi (Rp juta) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Garut ,00 Kabupaten Indramayu ,1 Kabupaten Cirebon ,48 Kabupaten Indramayu ,00 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Waduk Kuningan ,00 Waduk Jatigede ,00 Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan Kegiatan Strategis : 1. Pembangunan Daerah Irigasi 2. Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat Prioritas Nasional : Infrastruktur

67 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN III: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA - PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

68 Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETI Prov. Jawa Barat KegiatanTarget FisikAlokasi (Rp juta) Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan 261 km ,75 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan 1250 Tungku; 50 Unit Biogas; Rehabilitasi 1 PLTMH di Sumedang 1.400,00 Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan Kegiatan Strategis : 1. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Barat 2. Mengembangkan Potensi Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat Prioritas Nasional : Infrastruktur

69 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN IV: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA - PROPINSI JAWA BARAT TA. 2013

70 Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

71 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN V: KEGIATAN MP3EI PROVINSI JAWA BARAT TA.2014

72 KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (1/4)

73 KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (2/4) ENERGI Nama Proyek Nilai Investasi (Miliar Rp) MulaiSelesaiPelaksanaStatus ProyekKPI Pembangunan gardu induk/trafo di Jawa Barat sampai 2021 (24640 MVA) Kementerian ESDM, PT PLN Sebagian dalam tahap pelaksanaan, sebagian dalam tahap persiapan Nasional Pembangunan PLTU Jawa-1 1x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) PT. PLN - IPPPersiapan tenderLainnya Pembangunan PLTU Jawa-3 2x660 MW (Usulan Revisi FTP2) dan 2018 PT. PLN - IPPPersiapan tenderLainnya Pembangunan PLTU Jawa-4 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) dan 2020 PT. PLN - IPPPersiapan tenderLainnya Pembangunan PLTU Jawa-5 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) PT. PLN - IPP Dalam tahap Studi Kelayakan. Lainnya Pembangunan PLTU Jawa-6 2x1000 MW (Usulan Revisi FTP2) PT. PLN Dalam tahap Studi Kelayakan. Lainnya Pembangunan PLTU Cirebon 660 MW PT. PLN - IPPSudah selesaiLainnya Pembangunan PLTU Suralaya 625 MW PT. PLNSudah selesaiLainnya PLTU 1 Jabar – Indramayu (3 x 330 MW) PT. PLNSudah selesaiLainnya Pembangunan PLTU Indramayu #4 1x1000 MW (FTP2) dan 2020 PT. PLN Dalam tahap persiapan konstruksi dan ada kendala terhambatnya penyelesaian persetujuan amdal dari Pemda Indramayu Pembangunan PLTU Indramayu #5 1x1000 MW dan 2020 PT. PLNDalam proses perencanaanIndramayu Pembangunan transmisi listrik di Jawa Barat sampai 2021 (4740 kms) PT. PLN Sebagian dalam tahap pelaksanaan, sebagian dalam tahap persiapan Nasional Pengembangan PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 2x110 MW (FTP2) Star Energy, PT. PLN Eksplorasi tambahan sumur ke-3 (proses lelang EPC unit 3 dihentikan oleh pengembang) Bandung Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x260 MW) Upper Cisokan (FTP2) di Jawa Barat PT. PLN Proses pra konstruksi (pembangunan sebagian access road) Ijin prinsip dari kemenhut sdh keluar 13 Feb ’12 Bandung

74 KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (3/4) SEKTOR Nama Proyek Nilai Investasi (Miliar Rp) MulaiSelesaiPelaksanaStatus ProyekKPI ENERGI Pembangunan Rel Kereta Api Barang menuju Pelabuhan Cilamaya Kementerian Perhubungan Jabodetabek Area Pembangunan Rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Kementerian Perhubungan dan swasta Jabodetabek Area KA Pembangunan elektrifikasi Padalarang- Bandung-Cicalengka dan Kiara Condong-Cicalengka Kementerian Perhubungan Track Padalarang-Bandung-Cicalengka 45 km, track Kiara Condong-Cicalengka 22 km. TA 2013 : (Rupiah Murni) Kajian AMDAL dan Larap untuk pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Padalarang - Bandung - Cicalengka Bandung UDARA Pembangunan Bandara Karawang Kementerian Perhubungan;, Ap2, Swasta Pembangunan Bandara Kertajati Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat LAUT Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya Kementerian Perhubungan dan swasta Dan jalan akses ke pelabuhan sepanjang 30 km. FS Maret 2013 selesai, AMDAL dan DED direncanakan : persiapan pelabuhan cilamaya Jabodetabek Area SDA Pembangunan Bendungan Jatigede (Air baku 3900 l/s; irigasi ha) Kementerian PU (Ditjen SDA) Progres 76 %, selesai 2013.Pendanaan: Proses penambahan Loan baru $172 juta (total biaya: $411juta), blm termasuk biaya pemb. Unit air baku Majalengka Pengembangan sistem penyediaan air untuk pembangunan infrastruktur skala besar (Jatiluhur Tahap 2) SWASTA Jabodetabek Area PERMUKIMAN Pembangunan Kota Baru di Karawang SWASTA Jabodetabek Area

75 KEGIATAN PRIORITAS MP3EI (4/4) SEKTOR Nama Proyek Nilai Investasi (Miliar Rp) MulaiSelesaiPelaksanaStatus ProyekKPI JALAN Penanganan Jalan Pantura Cikampek – Cirebon (166,1 Km) 3.199, Kementerian PU Indramayu Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 33,9 km (JORR 2) 4.200, Kementerian PU Jabodetabek Area Penambahan Jalur Jalan Tol Jakarta - Cikampek 4.800, Jasa Marga Jabodetabek Area Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya 3.500, Kementerian PU Karawang Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi 7.775, SWASTA Panjang ruas 54 km.Bogor Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan 9.853, Kementerian PU Panjang ruas 60,10km. Proses Pengadaan Tanah : Seksi I (Ruas Cileunyi - Rancakalong) : 27%, Seksi II (ruas Rancakalong-Sumedang) : 48%; ( ) Progress pembebasan tanah 21.62% (Seksi I dan II), Progress pekerjaan fisik:Paket APBN th.2011 = 100 % Paket th.2012 (0%), terkendala karena belum ditandatanganinya Loan Agreeement dengan Pemerintah China. Ada di PPP Book Majalengka Pembangunan jalan tol terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi, Soekarno Hatta - Gedebage , SWASTA Panjang ruas 27,3 km. Belum Tender. Ada di PPP Book Bandung Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2) 4.524, PT Cimanggis Cibitung Tol Ways Panjang ruas 25,39 km. Jabodetabek Area

76 LAMPIRAN VI: HASIL EVALUASI RPJMN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

77 TARGET RPJM REALISASI TARGET RPJM REALISASI TARGET RPJM REALISASI Pertumbuhan Ekonomi5,5- 5,66,26,0 - 6,36,56,4 - 6,96,23 Inflasi ,0 - 6,03,84,0 - 6,04,30 Pengangguran7,67,17,3 - 7,46,66,7 - 7,06,14 (Agt) Kemiskinan12,0 - 13,513,3311,5 - 12,512,4910,5 - 11,511,66 (Sept) HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN STATUS TARGET RPJM TARGET APBN 2013 TARGET RPJM TARGET RKP Pertumbuhan Ekonomi6,7 - 7,45,97,0%-7,7%6,4 – 6,9 Inflasi3,5 – 5,59,23,5 – 5,5 Pengangguran6,0 - 6,65,8 – 6,15%-6%5,0 – 6,0 Kemiskinan9,5 - 10,59,5 – 10,58%-10%8,0 – 10,0 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras Slide - 77

78 REKAPITULASI REVIEW RPJMN Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di NOPRIORITAS NASIONAL 1Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola424 2Pendidikan600 3Kesehatan334 4Penanggulangan Kemiskinan410 5Ketahanan Pangan351 6Infrastruktur821 7Iklim Investasi dan Iklim Usaha331 8Energi312 9Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik130 11Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi500 12Politik, Hukum, dan Keamanan850 13Perekonomian120 14Kesejahteraan Rakyat600 JUMLAH PERSENTASE 62%62%26%26%12% = Sangat Sulit tercapai = Sudah tercapai atau On Track/on Trend = Perlu Kerja Keras Slide - 78


Download ppt "SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018 Oleh: Menteri PPN/Kepala."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google