Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan, strategi, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan kepala.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan, strategi, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan kepala."— Transcript presentasi:

1

2 RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan, strategi, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan kepala daerah terpilih yang dilandasi oleh kondisi daerah termasuk kemampuan keuangannya RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah yang berdasarkan kedudukan, kewenangan, urusan, tugas, fungsi, peran dari lembaga pemerintahan dalam kerangka penguatan lembaga pemerintahan dan peningkatan pelayanan umum RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk dipedomani oleh pelaku pembangunan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun bermitra dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan

3 Geografis: Padang diapit samudra dan perbukitan sebagai potensi kehidupan namun sebagian kawasan rawan bencana Demografis: Penduduk tumbuh karena urbanisasi sebagai potensi sosekbud namun sebagian rentan kemiskinan Sosial-Budaya: Keragaman sosial-budaya membentuk pola hidup kosmopolitan namun rentan terhadap konflik dan krisis Ekonomi: Kedudukan sebagai pusat perdagangan wilayah barat namun belum didukung prasarana dan sarana yang memadai Pemerintahan: Kapasitas aparatur dan kepimpinan cukup baik namun belum merata dari segi kecakapan dan kearifan serta keteladanan Kerjasama & Kemitraan: Banyak potensi dapat dikembangkan namun belum dilirik oleh investor karena berbagai pertimbangan

4 Kekuatan : Kota Padang sebagai Pusat Perekonomian dan Pintu Gerbang Sumatera Barat Pusat Berbagai Fasilitas Pendidikan, Pusat perdagangan dan industri (grosir, ekspor-impor), pusat keuangan, pusat jasa-jasa termasuk pusat pemerintahan Jumlah Penduduk yang cukup besar merupakan potensi penyediaan tenaga kerja Akses perekonomian ke berbagai Propinsi Tetangga seperti Riau, Jambi, Sumut, Bengkulu Komitmen Bersama Penyelenggara Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan

5 5 Tantangan :. Krisis Ekonomi Global yang berdampak pada perekonomian Nasional, Regional dan Kota Padang. Tingginya Urbanisasi Migrasi Daerah Tetangga yang telah menyebabkan meningkatnya permasalahan perkotaan. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat dari Meningkatnya Aktivitas Industri di Kota Padang. Tingginya Daya Saing Antar Daerah/Kota. Terjadinya Alih Fungsi dan Guna Lahan sebagai Akibat Adanya Kebijakan Pusat

6 Sumber Penerimaan Daerah sebagian besar dari alokasi dana perimbangan (85 persen). Diperlukan kebijakan keuangan yang rasional-progresif untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan peluang kerjasama pembangunan lainnya Alokasi Belanja Daerah sebagian besar untuk belanja aparatur (70 persen) namun belum memadai untuk meningkatkan citra dan kinerja aparatur. Diperlukan kebijakan belanja yang efektif dan efisien untuk meningkatkan alokasi belanja nonaparatur Kerangka Pendanaan diarahkan kepada intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk upaya pembudayaan pajak untuk meningkatkan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk belanja nonaparatur

7 1.Belum meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun karena rendahnya kesadaran dalam beragama, beradat, berbudaya dalam pengamalan akhlak yang mulia serta partisipasi pembangunan 2.Belum terbangun kerjasama pembangunan daerah yang terpadu karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran 3.Belum tertatanya lingkungan kehidupan bahkan rawan bencana dan bahaya karena belum meratanya pengembangan kawasan dan prasarana- sarana serta ketenteraman dan ketertiban umum 4.Belum menguatnya ketahanan ekonomi kota karena pemusatan pertumbuhan dan rendahnya investasi dan daya saing daerah serta terbatasnya peluang usaha dan kesempatan kerja sektor modern 5.Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan bersih karena terbatasnya pengembangan kapasitas dan kecakapannya serta kepemimpinan yang amanah

8 Visi Pembangunan Kota Padang tahun adalah ‘menuju Padang Metropolitan yang Religius, Aman dan Sejahtera’ Misi Pembangunan Kota Padang tahun adalah 1.Mewujudkan Kota Padang yang Religius 2.Mewujudkan Kota Padang yang Aman 3.Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera Agenda Pembangunan Daerah Kota Padang tahun yaitu 1.Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Amanah 2.Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Beradat dan Berbudaya 3.Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Kawasan, Prasarana-Sarana 4.Meningkatkan Kerjasama Penanggulangan Bencana, Bahaya dan Dampak Lingkungan 5.Meningkatkan Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran 6.Mewujudkan Ketangguhan dan Daya Saing menuju Kota Metropolitan Agenda untuk konsolidasi, integrasi, sinkronisasi dalam wujudkan sinergi antar pelaku pembangunan dalam kerangka koordinasi diantara SKPD

9 Fisik & Lingkungan: Konurbasi ruang perkotaan antar daerah administratif dengan penetapan pusat2 pertumbuhan wilayah Sosial & Budaya: Penduduk lebih heterogen dengan budaya kosmopolitan dan keterbukaan terhadap dinamika sosial Ekonomi & Keuangan: Berbasis perdagangan, industri, jasa2 dan tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat Pemerintahan: Koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan yang potensial termasuk prasarana dan sarana Kerjasama & Kemitraan: Peningkatan investasi pada sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah Metropolitan yang Religus, Aman, Sejahtera: Keterpaduan pengembangan antar pelaku pembangunan sesuai visi dan misi

10 Nama: ‘Padang Metropolitan’ karena ‘Padang’ representasi dari keunggulan daerah Sumatera Barat dan etnik Minangkabau Alasan: Sebagai gerbang Sumatera Barat khususnya wilayah barat Sumatera dan menjadi pusat ekonomi dan sosial-budaya Wilayah: Kawasan perkotaan dan cikal bakal metropolitan yang melipati wilayah perbatasan kabupaten/kota yang bertetangga Fokus: Menetapkan arah pengembangan dalam jangka waktu perencanaan – eksosbudpar – melalui kemitraan – BKPD Anggaran: Menentukan agihan anggaran untuk pengembangan kawasan dalam wilayah metropolitan dan mekanisme kontrolnya Anggaran Stimulus: Bantuan pemerintah pusat untuk memacu pengembangan Kawasan Metropolitan Padang Prakiraan: penduduk > 1 juta (UU 26/2007), metro pertama di pantai barat Sumatera (RTWP Sumbar), metro ketiga Sumatera

11 AGENDA PEMBANGUNAN KOTA PADANG TAHUN

12 Kondisi Umum Visi Misi Arah Kebijakan Agenda 1 Agenda 1: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN AMANAH Agenda 2 Agenda 2 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA, BERADAT DAN BERBUDAYA Agenda 3 Agenda 3 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN PRASARANA-SARANA Agenda 4 Agenda 4 : MENINGKATKAN KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA - BAHAYA DAN DAMPAKNYA Agenda 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas 8 Prioritas 9 Program Pokok Pembangunan Daerah Keterangan : (UU No. 25 Tahun 2004 – SPPN dan PP No 8 Tahun 2008 ) Prioritas 10 Prioritas 11 Prioritas 12 Prioritas 13 Prioritas 14 Prioritas 15 Prioritas 16 Prioritas 17 Prioritas 18 Agenda 6 Agenda 6 : MEWUJUDKAN KETANGGUNGAN DAN DAYA SAING MENUJU KOTA METROPOLITAN

13 1.Meningkatkan kecakapan aparatur dan kepemimpinan yang amanah dan berwibawa 2.Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih 3.Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia 4.Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan 5.Meningkatkan partisipasi dalam panataan ruang dan pengembangan kawasan 6.Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum 7.Meningkatkan kesadaran tentang keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial 8.Mengembangkan kemampuan penanggulangan bencana-bahaya dan dampaknya 9.Meningkatkan kemitraan antar lembaga dan antar daerah dalam pembangunan 10.Mengembangkan koordinasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin 11.Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja 12.Mengembangkan pusat pertumbuhan dan pelayanan menuju kota metropolitan

14 1.Meningkatkannya kecakapan aparatur dan proses pembinaan, pendidikan dan latihan 2.Berkembangnya etos kerja dan kepemimpinan amanah dan mekanisme evaluasi diri 3.Meningkatnya kelengkapan kerja dan berkembangnya teknologi infomasi-komunikasi 4.Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan dan meningkatnya pelayanan umum 5.Meningkatnya pemahaman agama, adat dan budaya serta pengamalan akhlak mulia 6.Berkembangnya pola tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 7.Meningkatnya dukungan masyarakat dalam penataan ruang dan perbaikan lingkungan 8.Berkembangnya kawasan permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang 9.Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial setempat 10.Berkembangnya kelompok masyarakat peduli bencana dan meningkat partisipasinya 11.Meningkatnya kerjasama pembangunan antara lembaga dan daerah serta kinerjanya 12.Berkembangnya konsep peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin 13.Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin dan perbaikan kinerjanya 14.Berkembangnya investasi dan meningkat dampaknya terhadap perekonomian kota 15.Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja dan dampak sosial-ekonominya 16.Berkembangnya pusat-pusat petumbuhan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal 17.Meningkatnya fungsi pusat pelayanan umum kawasan dan dampak sosial-ekonominya 18.Berkembangnya kerjasama pelaku pembangunan untuk mewujudkan kota metropolitan

15 Arah Kebijakan 1.Peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan citra lembaga pemerintahan 2.Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3.Pemerataan pembangunan kawasan dan penanggulangan bencana 4.Penumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan-pengangguran 5.Peningkatan kerjasama antar lembaga dan daerah menuju metropolitan Strategi Pembangunan 1.Konsolidasi organisasi dan perbaikan budaya kerja 2.Reorganisasi dan desentralisasi kewenangan dan urusan 3.Sosialisasi dan komunikasi serta persuasi untuk berpartisipasi 4.Revitalisasi fungsi dan peran dari kelembagaan sosial dan budaya 5.Redistribusi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kawasan 6.Koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberdayaan komunitas miskin

16 1.Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra 2.Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan efisiensi pelayanan 3.Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan/kelurahan untuk efektivitas pelayanan 4.Sinkronisasi kebijakan bagi perwujudan pakta integritas dalam urusan pemerintahan 5.Peningkatan sumber pembiayaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah 6.Pengembangan model pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi 7.Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban 8.Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mencapai target MDG 9.Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik 10.Pembenahan pasar tradisional dan pengaturan pasar modern dan semimodern 11.Pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi 12.Penetapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan 13.Peningkatan akses terhadap permukiman dan peremajaan kampung di pusat kota 14.Pengembangan jalan lingkar luar dan jalan pantai untuk perbaikan akses pusat-pusat 15.Pembenahan sistem transportasi umum untuk peningkatan kenyamanan penggunanya 16.Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya 17.Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah 18.Perbaikan koordinasi dan sikronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin

17 Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan amanah berkait dengan kedudukan dan kewenangan serta tugas dan fungsi serta peran lembaga tersebut. Kedudukan dan kewenangan pemerintah kota diatur dengan undang-undang yaitu berkait dengan pelimpahan urusan sesuai dengan prinsip otonomi dan desentralisasi. Tugas pemerintah adalah menjalankan roda pemerintahan dan memberi pelayanan umum untuk kesejahteraan sosial. Fungsi lembaga pemerintah meliputi administrasi, regulasi, fasilitasi dan stimulasi sedangkan perannya adalah dinamisasi, stabilisasi dan intermediasi. Untuk mewujud tugas dan fungsi serta peran tersebut maka perlu diciptakan penyelenggaraan yang baik dan amanah yang dikaitkan dengan penguatan internal urusan pemerintaha n dan pelayanan umum. 1.Menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan konsekuen 2.Menerapkan kepemimpinan yang amanah dan mekanisme evaluasi yang baik 3.Mengembangkan kerjasama tim kerja yang aspirasitif, responsif dan akomodatif 4.Mengembangkan model silaturahmi yang produktif dan forum koordinasi kebijakan 5.Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan protap kebijakan 6.Menerapkan pakta integritas untuk perbaikan kinerja aparatur dan citra organisasi 7.Membuat kajian kebijakan untuk mendukung proses pengembangan kebijakan 8.Memantapkan pola pembinaan, pendidikan, pelatihan dan penempatan aparatur 9.Mengembangkan sistem penghargaan terhadap prestasi dan pengabdian aparatur 10.Meningkatkan mekanisme pengawasan internal dan kepedulian terhadap citra SKPD yang terlibat antara lain Setda, Set DPRD, Bappeda, BKD, Inspektorat, BPM dan PemKel, Dinas Kominfo, Dinas PKA, Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, Kesbangpolinmasy, Kantor PPT, Kecamatan-kecamatan

18 Upaya meningkatkan kesadaran dalam beragama, beradat dan berbudaya dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang dilandasi nilai moral dan etika menuju akhlak mulia maka diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilainya. Proses pemahamannya berlangsung secara terstruktur melalui pendidikan maupun tidak terstruktur melalui interaksi sosial atau silaturahmi produktif. Dianggap melalui penghayatan dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam membangun negara dan bangsa yang kuat serta masyarakat yang sejahtera. Kehidupan beragama dan beradat sesuai falsafah adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah. Kehidupan berbudaya seperti budaya sehat, budaya cerdas, budaya malu dan budaya peduli yang menandai pengamalan nilai positif. 1.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya yang baik 2.Mengembangkan model pengamalan ABS-SBK melalui pendidikan agama, adat 3.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan tentang partisipasi dlm pembangunan 4.Memantapkan pola hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan adat 5.Meningkatkan daya tanggap terhadap perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan 6.Meningkatkan pengamalam budaya sehat dan budaya cerdas serta budaya peduli 7.Meningkatkan dukungan bagi pelestarian budaya lokal dan pengembangan kreasi 8.Memberi stimulasi bagi peningkatan kinerja lembaga agama, adat, sosial-budaya 9.Menerapkan tatakelola organisasi yang baik untuk meningkatkan dukungan publik 10.Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap kinerja dan citra organisasi sosial SKPD yang terlibat antara lain Badan KB dan PP, Badan Pemb Masy dan Pem Kel, Dinas Budpar, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, RSUD, Setda, Bappeda, Inspektorat, Kecamatan-kecamatan, Kantor Depag*

19 Upaya menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan tertib dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan pengembangan kawasan. Keberhasilannya amat bergantung kepada dukungan masyarakat dalam proses penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman berskala besar beserta prasarana dan sarana umum. Dianggap bahwa dukungan masyarakat dalam proses pembangunan akan menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan tertib karena dapat meningkatkan akses dan interaksi antar ruang. Seterusnya terbentuk pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan baru sebagai salah satu prasyarat menuju kota metropolitan selain budaya kosmopolitan, ekonomi berbasis jasa dan keterkaitan dengan dunia luar yang menandai meningkatnya modernisasi 1.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan tentang peran serta pembangunan 2.Mengembangkan model partisipasi dlm pengembangan kawasan dan permukiman 3.Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemanfaatan bagi komunitas lokal 4.Menetapkan pusat2 pengembangan kawasan baru dan dampak pertumbuhannya 5.Mengembangkan kawasan dengan konsep satelit yang dipacu pengembangannya 6.Membangun jalan lingkar luar, terowongan, jalur evakuasi, jalan pantai 7.Mengembangkan sistem transportasi umum modern, menata angkutan tradisional 8.Meningkatkan kesadaran tentang perizinan dlm pembangunan dan pengembangan 9.Membentuk peraturan daerah tentang partisipasi publik, pelayanan publik, trantibum 10.Meningkatkan mekanisme pengawasan thd pembangunan kawasan permukiman SKPD yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas TRTB, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pasar, Setda, Bappeda, Inspektorat, dan Kecamatan-kecamatan

20 Upaya meningkatkan kesadaran terhadap bencana, bahaya dan kemampuan penanggulangandalam rangka menghindari dan mengurangi risiko dan dampak bencana karena berperan dalam proses pemiskinan. Bencana alam dan bencana sosial membawa dampak negatif tidak hanya dari sisi lingkungan hidup juga ekonomi juga sosial- budaya. Ancaman bahaya gempa dan tsunami telah menghantui warga kota demikian pula bahaya longsor dan banjir serta berbagai bencana alam lainnya. Bencana sosial karena perilaku buruk mencemari lingkungan baik berupa sampah, asap, bising dan bencana lainnya dapat menyebabkan konflik bahkan krisis. Kesadaran terhadap bencana dan kemampuan penanggulangannya sangat menentukan terbentuknya lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan 1.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan tentang bencana dan dampaknya 2.Menentukan ambang batas bencana (alam dan sosial) serta faktor-faktor ikutannya 3.Mengembangkan model partisipasi dalam penanganan bencana dan dampaknya 4.Meningkatkan kerjasama antar lembaga antar daerah penanggulangan bencana 5.Menetapkan pusat-pusat pemantauan dan pengendalian bencana sesuai kawasan 6.Mengembangkan kelompok masyarakat peduli bencana dan mekanisme kerjanya 7.Membentuk peraturan daerah tentang pengendalian bencana dan dampaknya 8.Meningkatkan tindakan hukum terhadap pemicu bencana dan sanksi lainnyanya 9.Mengembangkan jalur evakuasi bencana dan kawasan evakuasi pasca bencana 10.Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap bantuan bagi korban bencana SKPD yang terlibat antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bapedalda, Kantor Satpol PP, Setda, Bappeda, Inspektorat, dan Kecamatan- kecamatan

21 Upaya menciptakan keterpaduan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam rangka mengurangi jumlah dan kualitas kemiskinan serta penyebaran dan dampak buruk kemiskinan terhadap kehidupan sosial-budaya. Kenyataan menunjukkan berbagai lembaga baik pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga nonpemerintah terlibat aktif dalam menangani masalah kemiskinan namun tidak terarah dan terpadu sehingga sukar diukur keberhasilannya. Pengangguran juga menjadi masalah besar sebab berkait dengan dampak buruknya termasuk proses pemiskinan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pola kerjasama antar pelaku pembangunan bagi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara sistemik dan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak terkait 1.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan tentang kemiskinan dan dampaknya 2.Mendata dan memperbaruinya serta memantau perkembangan komunitas miskin 3.Mengembangkan model pemberdayaan komunitas miskin dan pengembangannya 4.Mendata dan memperbarui serta memberdayakan komunitas peduli kemiski nan 5.Mengembangkan model kerjasama dan kemitraan dalam proses pemberdayaan, 6.Mengembangkan model kemitraan pemerintah dan komunitas peduli kemiskinan 7.Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan komunitas miskin 8.Meningkatkan keterlibatan komunitas miskin dalam penyelenggaraan kamtibum 9. Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap komunitas peduli kemiskinan SKPD yang terlibat antara lain Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Ketahanan Pangan, Setda, Bappeda, Inspektorat, dan Kecamatan-kecamatan

22 Upaya meningkatkan ketangguhan dan daya saing daerah menuju kota metropolitan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi kota untuk kesejahteraan rakyat. Proses tersebut berlangsung secara simultan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan sosial. Selain itu melalui peningkatan investasi untuk perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja sehingga terbangun ketahanan ekonomi kota sebagai basis menuju kota metropolitan. Diharapkan Kota Padang menjadi gerbang utama bagi perekonomian di Indonesia bagian Barat melalui pengembangan perdagangan dan industri serta jasa-jasa yang didukung oleh pertumbuhan usaha kecil dan menengah sehingga terbangun kekuatan ekonomi kota yang tangguh dan berdaya saing tinggi 1.Menyusun rencana induk pengembangan perkotaan menuju kota metropoilitan 2.Menetapkan model ketangguhan ekonomi kota dan daya saing ekonomi daerah 3.Menyusun rencana pengembangan ekonomi berbasis industri, pedagangan, jasa 4.Mempercepat pengembangan kawasan ekonomi lokal dan sektor-sektor prioritas 5.Mendorong pengembangan pasar tradisional dan mengendalikan pasar modern 6.Membantu usaha mikro dan rumah tangga dalam upaya pemberdayaan ekonomi 7.Menciptakan iklim investasi yang merangsang dan memantau perkembangannya 8.Meningkatkan kerjasama antar daerah dan antara lembaga dalam perekonomian 9.Meningkatkan mekanisme pengawasan thd pengembangan ekonomi perkotaan 10.Menetapkan dan memacu pertumbuhan kawasanpengembangan strategis SKPD yang terlibat antara lain Dinas Perindagtamben, Dinas Pertanakhutbun, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Budpar, Kantor Penanaman Modal dan Kecamatan-kecamatan

23 1.Setiap SKPD menyusun program pokok dan prioritas tahunan selama lima tahun 2.Setiap SKPD menetapkan indikator capaian dan membuat prakiraan dampaknya 3.Setiap SKPD menyusun atau memperbarui Renstra berdasarkan kerangka RPJM 4.Setiap SKPD mengusulkan program pokok, prioritas, indikator untuk RPJM transisi 5.RPJM ini akan dilengkapi dengan mekanisme kerja dan peraturan pendukungnya Padang, 05 Juli 2009 TIM RPJM KOTA PADANG


Download ppt "RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah yang berisi visi, misi, kebijakan, strategi, program pokok dan prioritas yang akan dilaksanakan kepala."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google