Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah Drs. Ismail Cawidu, MSi. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi dan Kehumasan Kementerian Agama.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah Drs. Ismail Cawidu, MSi. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi dan Kehumasan Kementerian Agama."— Transcript presentasi:

1 Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah Drs. Ismail Cawidu, MSi. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi dan Kehumasan Kementerian Agama 10 Agustus 2012, Jakarta Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

2 Informasi merupakan Hak Asasi Manusia Hak untuk mendapatkan Informasi merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak Publik untuk Tahu (right to know) dengan memperoleh informasi diatur dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena setiap warga negara berhak atas informasi, maka penyelenggara negara wajib memberikan informasi kepada publik. Sebaliknya, kewajiban publik adalah tidak menyalahgunakan informasi yang diperolehnya.

3 Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Demokrasi Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar demokrasi. Keterbukaan ini ditandai oleh: – Kebebasan media massa dalam menyebarkan berita dan informasi. – Kebebasan publik untuk mendapatkan akses informasi dari seluruh lembaga penyelenggara dan non lembaga penyelenggara negara. – Kebebasan ini termasuk menyuarakan kritik terhadap lembaga penyelenggara negara dan non penyelenggara negara dalam memberikan informasi yang seharusnya layak diketahui oleh publik.

4 Transparansi dan Proses Demokratisasi Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik (good governance), yang bermuara pada jaminan terhadap Hak Azasi Manusia.

5 Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance UU No.14/2008 tentang KIP Public Policy Process Badan Publik Good Governance Keterbukaan Informasi Publik Eksekutif Legislatif Yudikatif Lembaga Publik Lainnya Penyelenggaraan negara yang Transparan dan Akuntabel. Akses Informasi Kebijakan Publik Partisipasi Masyarakat dalam Merumuskan Kebijakan Publik. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

6 Perkembangan TIK dan Hak Warga Memperoleh Informasi Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan internet telah memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan cepat. Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokratis.

7 PENGGUNA INTERNET INDONESIA TERUS TUMBUH PESAT Sumber: Markplus Insight, APJII

8 LEBIH DARI 40% PENGGUNA INTERNET INDONESIA BERUSIA TH

9 FACEBOOK MERUPAKAN SITUS PALING SERING DIKUNJUNGI PENGGUNA INTERNET INDONESIA

10 94% Pengguna Internet Indonesia Menggunakan Media Sosial Sumber: ComScore.com (Okt 2011) MEDIA SOSIAL MEMUNGKINKAN PENGGUNA INTERNET UNTUK SALING BERBAGI INFORMASI

11 5,3% PENGGUNA FACEBOOK DUNIA BERASAL DARI INDONESIA

12 FAKTA PENGGUNA TWITTER INDONESIA

13 DATA PENGGUNA BLOG INDONESIA

14 Transformasi Nilai (Budaya. Sosial, Etika, Pengetahuan, dll) Regulasi Pembangunan Aktivitas (Transaksi, dll) TRANSFORMASI BUDAYA TRANSFORMASI BUDAYA Contoh : Commerce  e-Commerce Banking  e-Banking Notary  Cyber Notary Voting  e – Voting,dll.

15 VS MANFAAT MUDHARAT INTERNET

16 Korespondensi Komunikasi Langsung Transaksi Pencarian Informasi INTERAKSI SOSIAL HIBURAN Berbagi Info & Data MANFAAT

17

18 Raditya Dika Blogger Novel Film

19

20  Pornografi  Judi  Virus Komputer  Pelecehan SARA  Pelanggaran Hak Cipta  Pemicu Konflik,  Teroris  dll MUDHARAT

21 Pornografi: Gambar Sketsa Ilustrasi Foto Tulisan Suara Bunyi Gambar Gerak Animasi Kartun Percakapan Gerak Tubuh: dan Bentuk pesan lain MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DAN ATAU PERTUNJUKAN UNTUK UMUM YANG MEMUAT KECABULAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL YANG MELANGGAR NORMA KESUSIALAAN DALAM MASYARAKAT PESAN PASAL 1 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

22 Tahun 2010, 37% halaman online dunia mengandung pornografi (meningkat 17% dibanding tahun 2009) Sumber: Dailytech

23 Indonesia dalam peringkat negara pengakses video porno 2005: peringkat ke : peringkat : peringkat :??? Sumber: Republika

24 KATA KUNCI PALING BANYAK DIGUNAKAN DALAM PENCARIAN GAMBAR GOOGLE SEPANJANG 2011 OLEH PENGAKSES INDONESIA CENDERUNG PORNO Sumber: Google (2012)

25 Analisis Situasi Ruang publik kian demokratis. Tak ada lagi sentralisasi kekuasaan dan tak ada lagi dominasi komunikasi politik. Cara masyarakat (publik) telah berubah dalam berinformasi dan berkomunikasi, karena perubahan platform dan revolusi TIK. Pola komunikasi berubah: Kehadiran TIK -> mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat, masyarakat menjadi produsen dan sekaligus konsumen informasi.

26 Ruang Publik yang Demokratis Ruang Publik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota) Ruang Publik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota) Eksekutif Legislatif Yudikatif Warga Rumah Tangga/ Keluarga Rumah Tangga/ Keluarga Perusahaan Ruang Privat ARUS INFORMASI BERBASIS ISU OPINI PUBLIK Diskusi dan Debat Publik Kontestasi Publik Berbasis Isu Elemen Konstitutif: Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) Free, plural, sistem media independen Akses ke informasi publik Masyarakat sipil Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik Elemen Konstitutif: Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) Free, plural, sistem media independen Akses ke informasi publik Masyarakat sipil Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik

27 Tantangan Kehumasan Pemerintah Konglomerasi media yang mengancam semangat diversity of content dan diversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Media secara umum lebih suka memberitakan bad news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis. Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian yang dilakukan para penyelenggara negara dalam memperkuat proses dan/atau nilai-nilai demokratisasi.

28 Peran Strategis Humas Pemerintah Kehumasan Pemerintah Mensinergikan Informasi Publik Optimalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Membentuk Opini Publik melalui Agenda Setting Pemerintah Humas Pemerintah jangan menari-nari di atas tabuhan gendang orang lain. Media adalah ruang publik. Siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, ia memenangi opini publik dan menguasai agenda publik. Semua jaringan komunikasi diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja pemerintah dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung publik

29 Tujuan Kehumasan Pemerintah Pemenuhan hak tahu publik Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Meningkatkan citra positif lembaga penyelenggara negara Kehumasan Pemerintah harus menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada publik. Kehumasan Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara yang benar.

30 STRATEGI PELAYANAN INFORMASI DALAM KEHUMASAN PEMERINTAH MASALAH 1.Informasi Belum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting 2.Akses Informasi Terbatas & Tidak Terkoordinir 3.Penilaian Subjektif/ Apriori Terhadap Lembaga Negara KOMPONEN KELEMBAGAAN 1.BRAINWARE 2.SOFTWARE 3.HARDWARE 4.SPIRITUAL WARE KEY SUCCESS 1.Kewenangan / Legalitas 2.Akses/ Koordinasi 3.SDM Cukup dan Cakap 4.Sarana dan Prasarana GOALS 1.Pemenuhan Hak Tahu Publik. 2.Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. 3.Citra Positif Lembaga Negara. Humas Pemerintah Penggunaan Media: 1.Luar ruang 2.Pertunjukan Rakyat 3.Cetak 4.Penyiaran 5.Tatap muka 6.Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara negara

31 TATA KELOLA KEHUMASAN PEMERINTAH Klasifikasi Isu Strategis Jaringan Diseminasi Informasi Publik LAPORAN 1.Laporan Monitoring Media 2.Laporan Kementerian 3.Laporan LPNK 4.Laporan Media Center Daerah 5.Laporan Khusus LAPORAN 1.Laporan Monitoring Media 2.Laporan Kementerian 3.Laporan LPNK 4.Laporan Media Center Daerah 5.Laporan Khusus Evaluasi Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi 2.Media Massa 3.Media Publik Publik - Masyarakat AGENDASETTINGAGENDASETTING DISEMINASIDISEMINASI 1. Bakohumas 4.Media Center 5.Kemitraan

32 PENTASJALURJML BAKO HUMAS KEMENTERIAN 34 LPNK (28) & LEMBAGA NON STRUKTURAL (88) 116 BUMN 150 PEMDA 33 Provinsi 398 Kabupaten 93 Kotamadya HUMAS 824 HUMAS JARINGAN BAKOHUMAS HITS WEBSITE BAKOHUMAS = 8.3 JUTA/HARI HUMAS BERFUNGSI VIRTUAL SPIN DOCTOR

33 PENTASJALURJML MEDIA MASSA MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT 4000 MEDIA CETAK 900 MEDIA PENYIARAN TV/RADIO NASIONAL 11 MEDIA PENYIARAN TV/RADIO LOKAL (ATLI/JRKI) 2300 MEDIA TATAP MUKA N.A. JEJARING SOSIAL 43,1 JUTA FACEBOOK*) 19,5 JUTA TWITTER**) 5.3 JUTA BLOG***) SALURAN 67.9 JUTA KHALAYAK SALURAN 67.9 JUTA KHALAYAK JARINGAN MEDIA MASSA *) checkfacebook, 20 Januari 2012 **) AWorldofTweet 2012 ***) Stratego-corp, 2012,

34 PENTASJALURJML MEDIA PUBLIK LKBN ANTARA280 PELANGGAN TVRI40 STASIUN *) RRI200 STASIUN MEDIA ONLINE PEMPUS ONLINE PEMDA 248 SITUS 400 SITUS JURNAL KOMINFO TABLOID KOMINFO EXP EXP MEDIA LUAR RUANG250 TITIK CETAKAN EXP SALURAN KOMUNIKASI JARINGAN MEDIA PUBLIK *) = 2012 target TVRI menjangkau 82% populasi penduduk dan 70% daratan wilayah NKRI

35 PENTASJALURJML MEDIA CENTER PROVINSI33 LOKASI KABUPATEN/KOTA97 LOKASI 130 JARINGAN JARINGAN MEDIA CENTER

36 PENTASJALURJUMLAHMITRA KEMITRAAN ORMAS 20 juta 10 juta 1,5 juta 16 juta 15 juta MUSLIMAT NU AISYIYAH MUHAMMADIYAH FORTINDO MASYARAKAT NELAYAN KNPI LEMBAGA/ LSM/NGO 17 juta 70 ribu 10 ribu stasiun PRAMUKA KARANG TARUNA OSIS SMA BNN JRKI - RADIO KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PERGURUAN TINGGI BEM NUSANTARA DUNIA BISNIS/USAHA KADIN PRSSNI, ARSLI, ATVLI ATVSI DUNIA PROFESI ,2 juta PWI PUSAT MEDIA WACTH BLOGGER ASOSIASI TELKO28KELOMPOK PUSAT LAYANGAN INFORMASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PLIK (PUSAT LAYANAN INTERNET KEC) MOBILE PLIK DESA BERDERING 7 jalur 84.7 juta khalayak saluran 7 jalur 84.7 juta khalayak saluran JARINGAN KEMITRAAN

37 Terima Kasih


Download ppt "Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah Drs. Ismail Cawidu, MSi. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi dan Kehumasan Kementerian Agama."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google