Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia."— Transcript presentasi:

1 Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

2 Materi Kuliah 1. Pengantar 2. Masa Kerajaan Sriwijaya 3. Masa Kerajaan Majapahit 4. Perjuangan Melawan Penjajahan

3 Pengantar Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita- citanya berjalan berabad-abad dengan :  bermacam-macam  bertahap-tahap Sejarah ini dapat ditetapkan sebagai tonggak sejarah, melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang menonjol terutama yang ada hubungannya dengan nilai-nilai perumusan Pancasila  Diskusi : Asal Usul Nama Indonesia

4 Nilai-nilai Pancasila Pada Kejayaan Nasional Indonesia  Menurut sejarah, kira-kira pada abad VII-XII, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumetera Selatan dan kemudian pada abad XIII-XVI didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur.  Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat- syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara.  Kedua kerajaan itu telah merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh nusantara ini. Pada zaman kedua kerajaan itu telah mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera.

5 Muhammad Yamin  Berdirinya negara kebangsaan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia.  Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap: --- Pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra ( ). --- Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit ( ). Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. --- Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.

6 Berdiri di abad ke VII  kekuasaan Wangsa Syailendra. Bahasa  Melayu Kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan Maritim  jalur perhubungan laut melalui selat sunda dan selat malaka. Didirikan universitas agama Budha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini dapat melanjutkan studi ke India, banyak guru-guru tamu yang mengajar di sini dari India, seperti Dharmakitri. Cita-cita negara kesejahteraan  tercermin dalam perkataan “marvuat vannua Criwijaya Shiddhayatra Subhiksa” (suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur) Masa Kerajaan Sriwijaya

7 Pada hakikatnya nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut : 1.Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha. 2.Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. 3.Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara. 4.Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi (Indonesia sekarang) Siam, dan Semenanjung Melayu. 5.Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

8 Masa Kerajaan Majapahit Sebelum kerajaan Majapahit berdiri telah muncul kerajaan- kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu kerajaan Kalingga (abad ke-VII), Sanjaya (abad ke-VIII), Dharmawangsa (abad ke-X), dan Airlangga (abad ke- XI) Didirikan candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke- IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke- X). Agama yang diakui kerajaan Majapahit adalah agama Budha, agama Wisnu, dan agama Syiwa yang telah hidup berdampingan secara damai.  Hal ini berarti hidup berdampingan berbeda agama telah ada sejak dahulu kala.

9 Nilai-nilai kemanusiaan itu telah tercermin dalam kerajaan ini, terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Sebagai nilai-nilai sila keempat telah terwujud, yaitu dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Di samping itu, juga mengadakan persahabatan dengan Negara-negara tetangga atas dasar Mitreka Satata. Sila kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila Telah Lahir

10 PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing (Eropa) masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa-bangsa Eropa seiring dengan keruntuhan Majapahit sebagai perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan, walaupun abad ke-XVI agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai dan Demak, tampaknya tidak mampu membendung tekanan bangsa Eropa memasuki Indonesia

11 PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN Fakta bahwa bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Sejak itu, mulailah lembaran hitam dari sejarah Indonesia dengan penjajahan Eropa, khususnya Belanda. Masa penjajahan Belanda itu dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya sejak pada zaman penjajahan ini apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Akibatnya kedaulatan negara menjadi hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, wilayah diinjak-injak oleh penjajah Belanda lebih dari 350 tahun

12 Perjuangan Sebelum Abad ke-XX Penjajahan Eropa yang memusnahkan seluruh kemakmuran bangsa Indonesia, sehingga hal itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak semula imprialis itu menjejakkan kakinya di Indonesia, di mana-mana bangsa Indonesia melawannya dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik. Pada abad ke-XVII dan XVIII perlawanan terhadap penjajah digerakan oleh Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirta Yasa dan Ki Tapa di Banten (1650), Hasannudin di Makasar (1660), Iskandar Muda di Aceh (1635), Untung Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur (1670), Ibnu Iskandar di Minangkabau (1680), dan lain- lain Pada permulaan abad ke-XIX penjajahan Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk dari perseroan dagang partikelir yang bernama VOC berganti dengan badan pemerintahan resmi, yaitu pemerintahan Hindia Belanda.

13 Dalam usaha memperkuat kolonialismenya, Belanda menghadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh patimura (1817), Imam Bonjol di Minangkabau ( ), Diponogoro di Mataram ( ), badaruddin di palembang (1817), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895), Teuku Umar, Teuku Cik Di Tiro dan Cut Nya'Din di Aceh ( ), Si Singamangaraja di Batak (1900) Pada hakikatnya perlawanan terhadap Belanda itu terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, perlawanan-perlawanan secara fisik terjadi secara sendiri-sendiri di setiap daerah. Tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis, sebaliknya semakin memperkukuh kedudukan penjajah. Hal ini telah membuktikan betapa pentingnya ada rasa persatuan dan kesatauan dalam bentuk nasionalisme di dalam menghadapi penjajahan.

14 Kebangkitan Nasional 1908 Pada permulaan abad ke-XX bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-XX untuk mengubah bentuk perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu ialah dengan membangkitkan ksadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi sebagai pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei Mereka yang tergabung dalam organisasi itu mulai merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, tokohnya yang terkenal adalah dr. Wahidin Sudirohusodo.

15 Sarikat Dagang Islam & Indische Parti Kemudian bermunculan organisasi pergerakan lain, yaitu Sarikat Dagang Islam (1909), kemudian berubah bentuknya menjadi pergerakan politik dengan mengganti nama menjadi Sarikat Islam (1911) di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Berikutnya muncul pula Indische Parti (1913) dengan pemimpin Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Namun karena terlalu radikal sehingga pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913). Akan tetapi, perjuangan tidak kendur karena kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawan.

16 Sumpah Pemuda 1928 Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Melalui sumpah pemuda ini makin tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. OLeh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan itu adalah bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Sebagai realisasi perjuangan bangsa, pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo (1931) sebagai pengganti PNI yang dibubarkan. Kemudian golongan Demokrat yang terdiri atas Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru, dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

17 Perjuangan Masa Penjajahan Jepang Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu di daerah Pasifik Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda, pada saat itu Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati Jawa Tengah tanggal 8 Maret Kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya Jepang tidak kurang kejamnya dengan penjajahan Belanda, bahkan pada zaman ini bangsa Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan ang sampai kepada puncaknya. Kemerdekaan tanah air dan bangsa Indensia yang didambakan tak pernah menunjukan tanda-tanda kedatangannya, bahkan terasa semakin menjauh bersamaan dengan semakin mengganasnya bala tentara Jepang. janji yang kedua kemerdekaan diumumkan lagi oleh Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Bangsa Indonesia diperkenankan terus dapat memperjuangkan kemerdekaanya, bahkan menganjurkan agar berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh Jepang.

18 PROKLAMSI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 Sebagai tidak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik), yang dalam bahasa Jepang disebut “Dokuritu Zyumbi Tyoosakai”. Badan Penyelidik ini yang kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan susunan keanggotaanya, adalah sebagai berikut : Ketua: Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Ketua Muda: Ichibangase Yosio Ketua Muda: R.P. Suroso Anggota : 66 orang Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945

19 Sidang Pertama Badan Penyelidik [29 Mei 1945] Prof. Dr. Supomo: Pidatonya berisikan lima asas dasar untuk negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, yaitu sebagai berikut. Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat Setelah berpidato Muh. Yamin menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia.

20 Rumusan Pancasila Muh. Yamin Didalam pembukaan dari rancangan itu tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa Kebangsaan persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Meski usulan lima asas dasar negara yang dikemukakan secara lisan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, hal itu sebagai bukti sejarah.

21 Rumusan Pancasila Ir. Soekarno Dalam pidatonya Ir. Soekarno mengusulkan lima hal untuk dapat dijadikan dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusan sebagai berikut : Kebangsaan Indonesia Internasionalisme ( Peri Kemanusiaan ) Mufakat ( Demokrasi) Kesejaheraan Sosial Ketuhanan yang Berkebudayaan Untuk lima dasar negara itu beliau usulkan pula agar diberi nama Pancasila. Lima dasar negara itu dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu (1) Sosio Nasionalisme (Kebangsaan), (2) Sosio Demokrasi ( Mufakat ), dan (3) Ketuhanan. Kemudian Tri Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yang berinti Gotong Royong

22 Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Pada tanggal 22 Juni 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebadjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin mengadakan pembahasan terhadap pidato-pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Hasil dari pertemuan tersebut, maka disusun sebuah Piagam yang kemudian dikenal “Piagam Jakarta”, dengan rumusan : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

23 Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya Pada tangal 9 Agustus 1945 terbentuklah panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disebut dalam bahasa Jepang Dokuritu Zyunbi Inkai. Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Badan ini mula-mula bertugas untuk memeriksa hasil dari badan-badan Penyelidik, tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi penting, yaitu sebagai berikut. Mewakili selutuh bangsa Indonesia Sebagai Pembentuk Negara Menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara fundamental) Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada sekutu. Pada saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris diserahi oleh sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sementara sambil menunggu kedatangan Inggris, tugas penjagaan keamanan di Indonesia oleh Sekutu diserahkan kepada Jepang yang telah kalah perang

24 Situasi kekosongan kekuasaan itu tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia, Pemimpin-pemimpin bangsa, terutama para pemudanya, segera menanggapi situasi ini dengan mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan oleh PPKI sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia, bertanggal 17 Agustus 1945 Berdasarkan kenyataan sejarah itu dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia “bukanlah hadiah dari Jepang”, melainkan sebagai suatu perjuangan dari kekuatan sendiri. Proklamasi Kemerdekaan merupankan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan dirinya dari cengkraman penjajah selama berabad-abad.

25 Makna Proklamasi Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang “sangat penting” bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebagai berikut 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Titik Puncak Perjuangan Bangsa Indonesia.  melawan Belanda dari 1908 sampai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Sumber Lahirnya Republik Indonesia  dihapuskan hukum kolonial & sumber hukum nasional 3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan Norma Pertama dari Tata Hukum Indonesia  tata hukum yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia

26 Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 Teks Proklamasi adalah merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi adalah : “Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, Wakil2 bangsa Indonesia” SOEKARNO-HATTA

27 Proses Pengesahan Pancasila Dasar Negara dan UUD 1945 Sehari setelah proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu bagian Pembukaan dan bagian Batang Tubuh UUD. Hasil sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut : 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

28 NoPiagam JakartaPembukaan UUD Mukadimah “....dalam suatu Hukum Dasar.” “...dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeleluk-pemeluknya.” “...menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.” Pembukaan “...dalam suatu UUD Negara.” “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.” “...kemanusiaan yang adil dan beradab.” PERUBAHAN YANG MENYANGKUT PIAGAM JAKARTA

29 No.Rancangan Hukum DasarUUD Istilah “Hukum Dasar” Dalam rancangan dua orang Wakil Presiden. Presiden haris orang Indonesia asli yang beragama Islam “...selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintahan Indonesia.” Undang-Undang Dasar (atas usul dari Prof. Dr. Soepomo, SH) Seorang Wakil Presiden Presiden harus orang Indonesia asli Dihapuskan PERUBAHAN MENYANGKUT PASAL-PASAL UUD 1945

30 PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA Masa Revolusi Fisik Masa Demokrasi Liberal Masa Orde Lama Masa Orde Baru Masa Orde Global Masa Orde Reformasi

31 Masa Revolusi Fisik Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk di dalam waktu singkat dan secara keseluruhan dilakukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh para pembentuk UUD 1945 telah disadari bahwa untuk membentuk lembaga-lembaga negara tingkat pusat, serta peraturan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945 adalah membutuhkan waktu lama. Terlebih pada waktu itu segala tenaga dan pikiran serta perhatian masih dipusatkan serta ditunjukkan untuk memprtahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945

32 Oleh karena Itu, maka segala sesuatunya diatur dalam Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah asli), yang menentukan sebagai berikut : Pasal I : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada pemerintah Indonesia. Pasal II : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar itu. Pasal III : Untuk pertama kali “Presiden dan Wakil Presiden” dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal IV : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan

33 Masa Demokrasi Liberal Belanda Mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Mereka tidak tinggal diam, ia ingin menjajah kembali seperti tempo dahulu. Oleh karena itu, ia berusaha menduduki wilayah negara Republik Indonesia dan merebut kekuasanan pemerintah Republik Indonesia. Masuknya Belanda dan mendidiki wilayah Republik Indonesia tersebut dilakukan dengan cara membonceng tentara Sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang di Indonesia, setelah Jepang menyatakan kekalahannya dalam Perang Dunia II. Beberapa daerah dimana Belanda mendudukinya diusahakan terbentuknya negara-negara kecil yang bersifat kedaerahan beserta dengan pemerintahannya

34 Masa Demokrasi Liberal Sejak itu wilayah negara Republik Indonesia berkembang menjadi dua pemerintahan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintahan Republik Indonesia yang memeprtahankan kemerdekaanya serta kedaulatannya baik terhadap pihak Belanda maupun terhadap pihak dunia luar berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Pemerintah negara-negara Kecil yang didirikan oleh atau paling tidak atas bantuan Belanda. Sikap dan usaha Belanda tersebut di mana-mana mendapat tantangan dan perlawanan sengit dari bangsa Indonesia. Akhirnya, Belanda menyadari bahwa tidaklah mungkin menjajah kembali dan mendirikan pemerintahan seperti halnya pada zaman Hindia Belanda dahulu.

35 Berdasarkan kenyataan itu, maka diusahakanlah cara lain untuk menghadapi pemerintahan Republik Indonesia Serikat, dimana nanti negara Republik Indonesia hanya akan berstatus sebagai negara bagian saja. Kemungkinan dengan cara itu akan dapat melemahkan pemerintahan Republik Indonesia dalam menghadapi tuntutan Belanda, bahkan apabila mungkin akan menghancurkan sama sekali Dalam rangka maksud Belanda itu, maka dibentuk Komite Indonesia Serikat sebagai usaha dalam membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Belanda telah berhasil membentuk negara-negara kecil, yaitu sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Timur (1946) 2. Negara Sumatera Timur (1947) 3. Negara Pasundan (1948) 4. Negara Sumatera Selatan (1948) 5. Negara Jawa Timur (1948) 6. Negara Madura (1948)

36 Sementara itu, persiapan-persiapan juga telah terjadi di daerah- daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Sementara itu, pihak Belanda terus menerus melacarkan tekanan- tekanan secara diplomatis terhadap Republik Indonesia, antara lain melalui persetujuan Renville (17 Januari 1948). Isi persetujuan- persetujuan tersebut pada hakikatnya bersifat mempersempit wilayah serta kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi, karena usaha-usaha tersebut masih belum juga dapat berhasil terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka tidak ada jalan lain lagi bagi pihak Belanda selain dengan jalan mengadakan tindakan kekerasan bersejenjata berupa penyerbuan atau agresi atas wilayah Republik Indonesia, wilayah mana oleh pihak Belanda baik dalam Persetujuan Linggarjati maupun dalam persetujuan Renvile telah diakuinya sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

37 Agresi pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, dan agresi kedua terjadi pada tanggal 19 Desember Istilah agresi ini dipergunakan oleh mereka yang pro-indonesia, memang kenyataanya Belanda menyerbu dan melanggar wilayah negara Republik Indonesia yang telah diakuinya sendiri. Jadi, yang dianggap menimbulkan keadaan kacau itu justru bangsa Indonesia. Dengan tindakan kedua agresi tersebut hampir seluruh wilayah negra Republik Indonesia dapat diduduki serta dikuasai oleh pihak Belanda. Mereka berharap segera dapat diadakan perdamaian, serta melemahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Namun, sesungguhnya dipandang dari segi strategi dan politis tindakan kedua agresi Belanda tersebut justru merugikan pihak Belanda sendiri, karena dengan adanya tindakan-tindakan agresi tersebut justru dapat mempertinggi semangat perjuangan bangsa untuk memepertahankan kemerdekaan yang telah diproklamsikan pada tanggal 17 Agustus Oleh karena itu persengketaan antara Republik Indonesia dengan Belanda tidak semakin mereda, tetapi bahkan menjadi semakin memuncak dan situasi semakin menjadi gawat.

38 PBB perlu ikut campur tangan guna menyelesaikan pertikaian antara negara Republik Indonesia dengan Belanda dengan diusahakan suatu konfrensi yang diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB). Hasi yang dicapai dalam persetujuan adalah sebagai berikut. 1. Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat. 2. Pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Indonesia kerajaan Belanda kepada pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. 3. Didirikan Uni antara negara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda. Pengakuan kedaulatan ditentukan akan dilaksanakan tanggal 27 Desember Dengan demikian, negara Republik Indonesia (proklamasi) hanya berstatus sebagai negara bagian. Mengapa pemerintahan negara Republik Indonesia menerima dengan baik hasil Konferensi Meja Bundar tersebut. Melalui semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya, maka kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk menerima hasil KMB dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Campur Tangan PBB di Indonesia

39 Pembentukan Negara Kesatuan Kembali Pembentukan negara RIS dianggap sebagai bentukan Belanda. Dengan demikian, perjuangan bangsa untuk kembali kepada negara kesatuan semakin kuat. Hal ini terbukti terjadi penggabungan beberapa negara bagian kepada negara bagian Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta). Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 negara RIS terdiri atas tiga negara bagian saja, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Kewibawaan pemerintahan negara RIS semakin berkurang untuk pemerintah. Untuk menanggapi keadaan tersebut akhirnya disetujui oleh kedua Pemerintahan politik bahwa negara-negara bagian lebih cenderung untuk bergabung kembali kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya tercapai kesepakatan melalui Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 yang berisi bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai penjelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945

40 Perubahan UUD terjadi, dari konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 dengan jiwa negara kesatuan. Walaupun UUDS 1045 sebagai tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan UUD1945, namun kenyataanya masih berorientasi kepada pemerintahan yang berasakan demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhada Pancasila. Pelaksanaan demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Periode demokrasi liberal setelah tahun 1945, itu ditandai dengan kuatnya kedudukan parlemen dalam pemerintahan. Pada saat kabinet tidak menguasai mayoritas di dalamnya kabinet seringkali jatuh. Kekuatan terkuat ada pada partai- partai dan angkatan bersenjata. Kedudukan Presiden relatif lemah.

41 Kelemahan Demokrasi Liberal Kepememimpinan bersifat luas dan pro-barat yang cenderung menganggap revolusi sudah selesai. Usaha-usaha ekonomi tidaklah begitu besar dan kekacauan administratif yang meluas dan kebingaran politik. negara sesungguhnya sangat lemah, karena berbagai sebab yang berkaitan dengan cara bagaimana kemerdekaan diperoleh, yaitu sifat yang sangat desentralistik dari perjuangan revolusioner melawan Belanda ( ). Pemerintah sering tidak mampu melaksanakan kehendakknya kepada kelompok-kelompok lokal (daerah).  Daud Beureuh. Pertikaian di antara partai politik sangat kuat dan berakibat kepada kelangsungan pemerintahan menjadi rentan serta banyaknya pegawai negeri ikut dalam perpolitikan.  KKN

42 Pembangunan Ekonomi Pada pemerintah Indonesia menerapkan suatu sistem politik yang disebut demokrasi liberal, yang disebut juga sebagai sistem politik yang sangat demokratis. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Konflik politik yang berkepanjangan tidak memberikan kesempatan dan waktu bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah sosial ekonomi serta menyusun program pembangunan. Periode 1950-an ekonomi Indonesia masih dalam peninggalan zaman kolonialisasi, seperti : pertambangan, distribusi, transportasi & bank memiliki kontribusi terhadap pendapan nasional didominasi asing, termasuk perusahaan-perusahaan milik Belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi pada masa penjajahan Belanda

43 Selain kondisi politik yang mati tidak saja menguntungkan, buruknya perkonomian Indonesia juga disebabkan oleh adanya keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti terbatasnya kemampuan wirausahaan/kapasitas manajemen, tenaga kerja yang berpendidikan, teknologi, dan kemampuan pemerintah menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Dalam hal ini pemerintah memberikan prioritas yang pertama terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi Keterbatasan faktor produksi dan kekacauan politik nasional akan menyebabkan pembangunan ekonomi Indonesia setelah perang revolusi tidak pernah terlaksana dengan baik. Konsekuensi Ekonomi Liberal

44 Masa Orde Lama Pemilu tahun 1955 dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan tidak adanya kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam. Keadaan ini disebabkan oleh : 1. Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia. 2. Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, terutama pembangunan bidang ekonomi. 3. Sistem liberal berdasarkan UUD 1950 mengakibatkan kabinet jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil. 4. Pemilu 1955 ternyata dalam DPR tidak mencerminkan perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, karena banyak golongan-golongan di daerah-daerah belum terwakili di DPR. 5. Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang baru ternyata gagal.

45 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Atas dasar hal tersebut diatas, maka Presiden menyatakan bahwa negara dalam keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara. Untuk itu, Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli Isi dekrit tersebut adalah sebagai berikut 1. Membubarkan konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Dengan dasar pemikiran supaya tidak terulang lagi peristiwa di masa lampau, maka pada waktu itu Presiden Soekarno sebagai kepala eksekutif menerapkan demokrasi terpimpin.

46 Namun, pelaksanaan demokrasi terpimpin itu dalam menyimak arti yang sebenarnya, justru bertentangan dengan Pancasila, yang berlaku adalah keinginan dan ambisi politik pemimpin sendiri. Kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945 dalam bidang politik adalah sebagai berikut : 1. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 dengan dibentuk “Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRD-GR)” yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Pembentukan MPRS yang para anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Pembentukan DPA dan MA dengan penetapan Presiden dan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

47 4. Lembaga-lembaga negara, seperti yang disebutkan diatas dipimpin sendiri oleh Presiden. 5. Mengangkat Presiden seumur hidup 6. Melalui ketetapan MPRS No. I/MPRS/1963 Manifesto politik dari Presiden dijadikan GBHN. 7. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Karena DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden, maka DPR dibibarkan tahun Mentri-mentri diperbolehkan menjabat sebagai ketua MPRS, DPR-GR, DPA, MA, MPRS, dan DPR-GR yang seharusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, malah sebaliknya harus tuduk kepada kebijakan Presiden.

48 Walaupun ideologi Indonesia Pancasila, Sistem politik dan ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah ekonomi terpimpin, semakin dekat dengan pemikiran sosialis /komunis Uni Soviet dan cina sangat kuat. Sebetulnya pemerintahan Indonesia memilih haluan politik yang berbau komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan semangat anti-kolonialisasi, anti-imperialisasi, dan anti kapitalisasi saat itu. Pada masa itu prinsip-prinsip individualisme, persaingan bebas, dan perusahaan swasta/pribadi sangat ditentang oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya karena prinsip tersebut sering kali dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme. Pembangunan Ekonomi

49 Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman ataupun penanaman modal asing (PMA), sedangkan untuk dapat membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Setelah peristiwa G-30-S/PKI, terjadi suatu perubahan politik yang drastis yang terus menubah sistem ekonomi dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semi-kapitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, dalam praktek sehari-hari pengaruh kekuasaan cenderung kepada sosialis/komunis, khususnya pada masa orde lama.

50 Masa Orde Baru Dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dalam orde lama, dimulailah pemerintahan baru yang dikenal dengan “orde baru”, yaitu suatu tataan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan tuntutan aksi-aksi dari seluruh masyarakat, seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan lain-lain. Tuntutan mereka dikenal dengan nama Tritura. Isi tuntutan tersebut sebagai berikut : 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI. 3. Penurunan harga.

51 Orde baru mengambil tugas utamanya, yaitu penciptaan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi. Oleh sebab itu, orde baru segera mengambil jarak dengan kelompok-kelompok yang kuat orientasi ideologisnya. Pemimpin orde baru segera menyusun birokrasi yang mendukung kebijakannya. Diciptakan ABRI yan loyal dibawah komandonya. Semua lembaga negara baik supra maupun infrastruktur ditentukan kepemimpinannya atas dasar loyalitas kepadanya Orde baru bertolak belakang dengan orde lama dalam hal kebijakan ekonomi. Akan tetapi, dalam hal sistem dan kebijakan politik cenderung otoriter dan monopolistik sebagai pelanjut dari rezim orde lama. Konsentrasi kekuasaan di tangan pemerintah yang memungkinkan oposisi tidak dapat melakukan kontrol. Pada kenyataanya, orde baru telah jauh menyimpang dari perjuangannya semula, yaitu sebagai berikut. 1. Orde baru, secara eksplisit tidak mengakui 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. 2. Butir-butir P-4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban negara terhadap rakyatnya. 3. Pengamalan Pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai ideologi, sehingga rekayasa mendukung Bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat

52 Asas Tunggal Pancasila Dalam pidato kenegaraan di depan DPR-RI tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai urgensi penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Tujuan menyeragamkan asas partai-partai politik adalah untuk mengurangi seminimal mungkin potensi konflik ideologis yang terkandung dalam partai-partai politik. Berbeda dengan gagasan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, beliau mengharapkan agar Pancasila dijadikan dasar filosofis negara Indonesia, tiap golongan hendaknya menerima anjuran filosofis ini dengan catatan bahwa tiap golongan berhak memperjuangkan aspirasinya masing-masing dalam mengisi kemerdekaan. Pola seperti ini masih terlihat dalam UU No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dengan tidak adanya keharusan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Namun, dengan adanya pidato Presiden tersebut ada dorongan dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini berarti pencantuman asas lain yang sesuai dengan aspirasi, ciri khas, dan karakteristik partai politik tidak diperkenalkan lagi.

53 Akhirnya, keinginan Presiden itu terpenuhi dengan merubah UU No.3/ 1975 dengan UU No.3/1985. Dalam penjelasan undang-undang itu disebutkan bahwa pengertian asas meliputi juga pengertian dasar, landasan, dan pedoman pokok yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar partai politik. Perbedaan partai hanya dalam bentuk program saja. Asas tunggal Pancasila, menurut Deliar Noer, berarti mengingkari kebhinnekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan dari masing-masing. Keyakinan ini biasanya bersumber dari agama atau dari paham lain. Bahkan asas tunggal Pancasila cenderung ke arah sistem partai tunggal, meskipun secara formal ada tiga partai, tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada satu partai.

54 Pembangunan Ekonomi Di dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan ekonomi dan sosial, maka pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis, yang berarti kembali menjadi anggota PBB dan lembaga internasional lainnya. Hal itu terlihat dari hadirnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Menjelang akhir dekade 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut “Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)”, yang terdiri atas sejumlah negara-negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan Indonesia. Dengan sikap Indonesia anti-komunis menjadikan Indonesia sangat menarik untuk negara-negara Barat yang kapitalis Pembangunan orde baru dilakukan secara bertahap, khususnya di bidang ekonomi, pembangunan jangka panjang (25/30 tahun), jangka menengah 5 tahun dengan program rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

55 Apabila dibandingkan dengan orde lama, cukup banyak terdapat perbedaan fundamental, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis ke ekonomi terbuka yang berorientasi kepada kapitalis. Perbedaan orientasi ekonomi menyebabkan perekonomian masa orde baru lebih baik dari masa orde lama. Beberapa prakondisi yang menonjol dari perekonomian masa orde baru adalah sebagai berikut : 1. Stabilitas politik dan ekonomi. 2. Sumber daya manusia yang lebih baik. 3. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang toastern oriented. 4. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. 5. Kemauan yang kuat (political will).

56 Kelemahan Pembangunan Orde Baru Persoalan yang paling mendasar dalam era orde baru adalah campur aduk institusi negara dan swasta. Jabatan publik, perusahaan, dan yayasan dicampur aduk satu sama lain sehingga pemegang kekuasaan dan orang- orang yang menjadi pemburu rente ekonomi menjadi pemenang dan mengambil segala kesempatan dan potensi keuntungan ekonomi dan sosial secara tidak adil, seperti subordinasi Bank Indonesia (obyek KKN), proteksi Chandra Asri, Keppres Mobnas, Institusi Bulog, pemasaran cengkeh dan jeruk, dan sebagainya memberi dampak masalah keadilan publik. Akses publik yang lebih luas terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi tertutup sehingga proses pemerataan pendapatan dikorbankan. Lembaga kepresidenan merupakan faktor pokok dan mendasar yang paling rusak dan mempengaruhi lembaga negara di bawahnya. Lembaga kepresidenan adalah the ruler, yang mengatur segalanya. Fungsi check and balance tidak bekerja dan parlemen menjadi stempel karet. Sistem digerakkan dari institusi Presiden yang dipengaruhi secara kuat oleh karakter individu, yang sekaligus menjadi penyebab macetnya demokratisasi politik dan ekonomi

57 Kritik terhadap pemerintahan orde baru masih kelihatan sekalipun ditekan pada taraf minimal, seperti pada dekade 1970-an muncul gerakan untuk pemberantasan korupsi karena utang dan kebangkrutan melanda Pertamina. Pada dekade 1980-an isu menggugat praktek-praktek monopoli dan dekade 1990-an tuntutan perbaikan alokasi sumber daya ekonomi. Puncak gejolak ketidakpuasan publik adalah kasus Bapindo, yang mana telah terjadi distorsi alokasi kredit dan juga di bank-bank pemerintah lain yang dikenal sebutan bahwa bank-bank pemerintah disebut kasir konglomerat, karena mendapat perlakuan istimewa dari penguasa. Sumber-sumber keuangan yang potensial, dalam hal ini tersimpan di bank-bank pemerintah, hanya dikuasai oleh dua puluh orang debitur kakap. Praktek tersebut keduanya saling menguntungkan dengan kondisi politik dan ekonomi yang bersifat tertutup. Pola dan struktur kantor Presiden dan Kabinetnya, berhubungan bisnis dengan pelaku-pelaku swasta. Jadi, perkembangan ekonomi hanya digerakkan oleh segelintir orang, tidak partisipatif dan akses ekonomi masyarakat sangat minimal. Urbanisasi besar-besaran manusia dari desa ke kota dan dari daerah ke pusat, juga merupakan ciri dominan dari korporatisme yang bersifat sentralis

58 Kelemahan Pembangunan Orde Baru Dengan demikian, semakin jelas bahwa ada paradoks kemajuan di Indonesia terjadi karena sistem yang distorsif tersebut. Pada satu sisi kemajuan-kemajuan ekonomi yang dilihat secara agregat, memberi bukti adanya pembangunan yang progresif. Namun, pada sisi lain kita melihat kenyataan akan betapa rapuhnya basis ekonomi rakyat, yang mengalami stagnasi berkepanjangan selama tiga dekade terakhir. Paradoks inilah yang menjadi gejala dari akar permasalahan, yang sebenarnya terjadi di dalam sistem ekonomi nasional masa orde baru.

59 Pembangunan dan Utang Luar Negeri Selama orde baru pemerintah menganggap bahwa utang itu merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi yang sukses dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun pada masa orde baru cenderung meningkat, sehingga pembayaran pokok dan bunga utang sudah begitu besar. Pada tahun mencapai 129 miliar dolar AS, ini berarti bahwa aliran modal ke luar negeri selama periode ini sudah mencapai angka lebih dari seribu triliun.

60 Masa Era Global Pembangunan Penyimpangan dari kehidupan bernegara era orde baru sampai kepada puncaknya dengan muncul krisis moneter yang berakibat jatuhnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, maka MPR telah mengeluarkan ketetapannya : 1. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum. 2. Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembanguan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 3. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 4. TAP MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 5. TAP MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 6. TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. 7. TAP MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

61 Sekalipun MPR telah mengeluarkan ketetapannya, namun inti permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan orde baru bukanlah sedikit, sehingga merumitkan bagi pemerintah transisi atau pemerintah era reformasi untuk keluar dari permasalahan tersebut Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya berbagai masalah tersebut adalah : 1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. 2. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

62 3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak pengusaha yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feodalistik dan paternalistik sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa 4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. 5. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, penggangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. 6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin- pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.

63 8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. 9. Pemerintah yang terlalu sentralistis 10. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat 11. Dalam pelaksanaan peran sosial politik dalam dwi fungsi ABRI telah disalahgunakannya ABRI sebagai alat kekuasaan 12. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. 13.Pada masa era global, telah tiga kali pergantian Presiden, yaitu Presiden B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan, Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Presiden hasil Pemilu tahun 1999 dengan Kabinet Persatuan Nasional, namun Presiden Abdurrahman Wahid diperhentikan oleh MPR karena dianggap melanggar haluan negara

64 Perekonomian Era Reformasi Periode transisi Habibie terlalu pendek untuk mengisahkan perjalanan ekonomi suatu negara. Yang terjadi adalah untuk kembali mendesain ulang struktur ekonomi yang berbasis konglomerat menuju ekonomi kerakyatan. Pemerintahan Habibie hanya sampai pada upaya pembuatan perangkat undang-undang yang disiapkan dengan tergesa- gesa dan belum tentu dapat dilaksanakan oleh pemerintah selanjutnya, jadi implementasi kebijakannya tidak sempat dilaksanakan. Perekonomian negara sudah menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan saat kejatuhan Presiden Soeharto

65 Era Abdurrahman Wahid Perbaikan institusi secara sistematis tidak terjadi, bahkan kesalahan-kesalahan baru terjadi kembali yang menambah lebih parah lagi keadaan. Beberapa di antaranya adalah : Kasus DPUN, yaitu suatu lembaga perhimpunan para konglomerat di dalam institusi kepresidenan. Seharusnya pengusaha besar dengan kepentingan ekonomi yang besar pula seharusnya dipagari dengan batas aturan yang tegas agar tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Berkat kritik yang sangat keras terhadap lembaga ini di mana campur aduk antara swasta dengan pemerintah yang telah membawa ketidak adilan ekonomi di masa orde baru, maka lembaga ini akhirnya dibubarkan.

66 Kasus Depsos dan Deppen, yang mana pemerintah Abdurrahman Wahid membubarkan lembaga bermasalah, tetapi penggantinya tidak dipikirkan, dengan cara itu pemerintah terus akan selalu menghadapi permasalahan dan menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak. Tidak ada masalah dalam negeri yang terselesaikan dengan baik, seperti kasus Aceh, konflik Maluku, dan sebagainya. Ketidakstabilan bidang politik dan sosial yang belum surut menambah kesan bagi investor asing bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berisiko tinggi. Akibatnya, kondisi ekonomi nasional cenderung lebih buruk dari era Habibie. Cenderung diktator dan praktek KKN. Sikap Presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan DPR yang klimaksnya adalah dikeluarkannya memorandum I dan II. Pada akhirnya, pada Sidang Istimewa MPR tahun 2001 Abdurrahman Wahid diberhentikan dan Megawati dilantik menjadi Presiden.

67 Sumber Literatur Drs. Syahrial Syabaini, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia, Jakarta, Trianto, S.Pd, M.Pd dan Titik Triwulan, SH, MH, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

68


Download ppt "Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google